UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA; ANTARA KIYAI PESANTREN DAN DOSEN KAMPUS DI YOGYAKARTA
Get PDFSecara toeritis, pernikahan meniscayakan kesiapan, baik fisik maupun mental. Namun kenyataan di lapangan, peristiwa nikah di bawah umur masih banyak Hal ini tentu menjadi masalah kesadaran tersendiri bagi masyarakakat yang enggan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keadaan ini memicu perbedaan pendapat di kalangan tokoh NU di Yogyakarta. Baik Kiayi di Pesantrean dan Dosen di Universitas memiliki argumentasinya masing-masing. Kiyai di Pesantren melihat bahwa hal tersebut tidak meniciderai aturanaturan hukum Islam. Sebab yang menjadi patokan adalah baligh dan bukan batasan usia. Sedangkan menurut pandanga tokoh NU yang bekerja sebagai dosen di univesitas menyatakan tidak setuju atas praktik pernikahan di bawah umur. Bukan karena batasan umur, melainkan sebagai upaya prefentif agar dapat menghindari kemudaratan-kemudaratan, baik secara fisik-material maupun secara psikis-non material. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pandangan tokoh-tokoh NU terhadap pernikahan di bawah umur antara Kiyai di Pesantren dan Dosen di Universitas. Artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menjadikan wilayah Yogyakarta sebagai area kajian lapangannya
MEMAKAI HINE SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUTA TINGGI ACEH
Get PDFThis paper discusses about painting henna on bride’s and groom’s hands and feet as a condition of wedding ceremony in the process of marriage in the village of Kuta Tinggi Aceh. Based on a fieldwork research, it has been discovered that the henna painting is a tradition of the village for the bride and groom to apply. It aims to give physical identity of the bride and groom as new couples of marriage. Various shapes and motifs of the painting give particular symbols indicating the members of community involved in the wedding ceremony. For the bride and groom, it indicates commitement of this new couple of marriage to build a new family with full responsibilities.Tulisan ini membahas tentang memakai hiasan hine (henna) di tangan dan kaki bagi pasangan pengantin pada masyarakat Desa Kuta Tinggi Aceh. Memakai hine tersebut bisanya dilakukan pada saat pernikahan (walimat al-‘ursy). Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa menggunakan hiasan henna bagi sepasang pengantin pada masyarakat Desa Kuta Tinggi Aceh merupakan bagian dari budaya mereka. Penggunaan henna ini bertujuan untuk memberikan tanda fisik bagi pasangan yang baru menikah. Lebih dari itu, berbagai bentuk dan motif yang dilukiskan pada kaki dan tangan mereka menunjukkan pihak dan komunitas yang terlibat dalam upacara perkawinan yang mereka lakukan. Lebih dari itu, bagi sepasang pengantinnya, lukisan henna tesebut juga berisi pesan akan komitmen mereka sebagai sepasang suami isteri dalam membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham
Get PDFAnak merupakan anugerah yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan semua pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak merupakan penerus kehidupan dan peradaban. Itulah sebabnya anak perlu dibekali dengan beragam kemampuan ilmu, iman dan akhlaqul karimah. Sayangnya karena anak dalam berbagai situasi, ternyata sering tidak aman dari berbagai macam ancaman kejahatan. Parahnya karena predator anak berasal dari lingkungan eksternal dan internal, bahkan tidak jarang predator anak diperankan oleh orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan. Tragisnya karena pemberlakuan pidana kebiri kimia tersebut, menimbulkan pro kontra karena dianggap melanggar HAM, bahkan Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dilibatkan sebagai eksekutor dengan alasan kebiri kimia bertentangan dengan sumpah dokter
KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARİ’AH IBN ‘ASYUR
Get PDFThe family has been around for thousands of years. As the smallest unit in society, it has survived and is able to grow in line with the needs of its people. The rights and obligations of individuals in a unique (and culturally related) family make the family deserve to be an endless unit of research analysis. The conclusion of this study is the concept of Maqāṣid Syarī'ah in the family according to Ţahir Ibn 'Asyur: the family is the basis of human civilization and the orderliness of the order of society. In connection with Ibn 'Asyur's view of the application of the Maqāṣid Syarī'ah in the family: Islām Regulates the distribution of sexual desires, for there are adverse and destructive effects if not regulated. Meanwhile, custody in marriage is a form of protection against both parties. Wedding announcements generally aim to achieve two main goals: caring and mutual respect. The great concern of the Syari'ah regarding the protection of the noble is to prevent all the causes of the disputes it cause
KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textContemporary social development has been marked by the phenomenon of the emergence of professional women who work in public space. Although they have to work in public sphere, they have to responsible for domestic affairs. This article aims to elaborate the double burdens of these women from the perspective of Islamic law. This article argued that it is possible for women to have jobs in public sphere as far as they can guarantee that they can fulfill some conditions such as permission from their husbands, avoiding seclusion (khalwat), chosing jobs which is in line with women nature. Saat ini telah terjadi pergeseran nilai yang merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya mengurusi pekerjaan domestik. Sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan bekerja. Dengan demikian, wanita yang bekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Tulisan ini mengkaji peran ganda wanita yang bekerja di luar runah dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks ini izin dari suami, adanya keseimbangan antara peran domestik dan publik, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, dan sebaiknya menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau karakter kewanitaannya
NUANSA FIQH MEDIA (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegemoni Informasi)
Get PDFDi era digitalisasi, manusia modern dimanjakan oleh teknologi dalam melakukan segala keseharianya. Termasuk terus berkembangnya arus informasi yang cepat silih berganti bahkan terbukannya kran modernisasi, kini dunia komunikasi mengalami genjotan liberalisasi, karenanya manusia dituntut untuk bersikap bijak dalam menyerap dan bersikap. Sebab, iklim globalisasi memiliki dua dimensi yang saling bertentangan, di satu sisi menawarkan kemudahan, namun pada sisi lain media informasi bisa merobek sekat-sekat harmoni hubungan sosial antar sesama jika salah menyikapinya. Kajian dalam tulisan ini menggunakan perspektif fiqh dalam membaca peradaban modern dibidang teknologi informasi melalui metode induktif dan analisis sintetik. Sumber data di peroleh dari berbagai referensi terkait topik bahasan. Kajian ini menemukan hal penting antara lain, bagi penyaji informasi diharapkan dalam pemberitaanya bersikap netral, faktual, impartial, proporsional, dan independen. Adapun bagi penikmat berita, umat Islam khususnya, dituntut untuk memilih antara mengambil sikap diam atas derasnya informasi yang jauh dari ideologi jurnalisme profetik atau berperan aktif dalam membendung serta merespond pesan-pesan berita yang bernuansa hoax dan provokatif
Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah
Get PDFPerusahaan asuransi berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan kepada peserta yang mengalami musibah di masa mendatang. Dalam operasionalnya perusahaan asuransi syariah menerapkan dua akad yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah. rekening kedua akad tersebut wajib dipisahkan, guna menjawab permasalahan ketidakjelasan pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim dan bagi hasil investasi. Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah perusahaan Takaful Keluarga yang mengembangkan berbagai macam produk, salah satunya adalah produk Takafulink Salam yang mengandung dana investasi. Produk Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Sebagai perusahaan yang menjamin proteksi peserta maka wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana investasi, perusahaan asuransi tidak mengelola sendiri dana tersebut seperti halnya perbankan syariah melainkan di investasikan pada instrumen-intrumen pasar modal atau lain sebagainya yang menerapkanprinsip syariah. Pengelolaan dana investasi Takafulink Salam di investasikan pada efek pendapatan tetap, saham syariah dan instrument pasar uang syariah yang masingmasing memiliki porsi sendiri. Namun pada pengalokasiannya persentase dari ketiga instrumen tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di awal. Kata kunci: dana dalam asuransi syariah, pengelolaan investasi asuransi syariah, instrumen pengalokasian dana investasi asuransi syariah
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Get PDFPerkembangan baitul tamwil yang semakin pesat tidak diiringi dengan pengaturan regulasi yang tepat, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM menjadi payung hukum sementara dalam hal ini, Dengan munculnya undang-undang tersebut seharusnya memberikan angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya baitul tamwil. Namun, pengertian LKM berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dirasa kurang tepat terhadap konsep profit oriented (komersial) yang terdapat dalam ciri, prinsip, serta produk-produk dalam baitul tamwil itu sendiri. setelah dilakukan analisis yang lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu UndangUndang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirasa sesuai dengan jati diri dari baitul tamwil yang mengedepankan perkembangan ekonomi masyarakat menegah kebawah tanpa mengesampingkan konsep tolong-menolong (asas kekeluargaan). Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah baitul tamwil yang mendaftarkan dirinya kepada OJK yang berdampak terhadap kurang efektifnya regulasi tentang LKM tersebut. Kata Kunci: Baitul Tamwil, Lembaga Keuangan Mikr
PERIKATAN DENGAN ANCAMAN DENDA OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN
Get PDFMenurut KUHPerdata perikatan dengan ancaman denda dapat dikenakan oleh kreditur kepada debitur yang lalai tidak melakukan kewajibannya. Namun dalam perjanjian kerja antara advokat dan klien tentang penanganan perkara perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd, pengenaan denda justru dilakukan oleh advokat (debitur) terhadap kliennya (kreditur). Pengenaan denda tersebut berlaku jika klien melakukan pencabutan perkara, padahal diketahui bahwa klien sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada advokat. Analisis ini didasarkan pada asas dalam perjanjian, peraturan dalam KUHPerdata, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Hasil analisis adalah bahwa berdasarkan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tidak menyalahi asas tersebut dan seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun berdasarkan Pasal 1304, Pasal 1307, dan Pasal 1243 KUHPerdata, pengenaan denda oleh advokat kepada klien tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh advokat. Sedangkan berdasarkan Kode Etik Advokat, pengenaan denda tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia
MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQÂSHID SYARI’AH
Get PDFAccording to Act No. 23 of 2004, marital rape is mentioned as a variant of domestic violence. However, it still considered by some people as a reasonable action and often legitimized by religious arguments. In turn, this diversity of perception generates the contradiction between the implemented positive law and Islamic law. Through a comparative approach, this paper attempts to find the perspective of Islamic law on this critical issue by way of collecting as many Qur’ānic verses and prophetic hadith as possible, as well as the developed argumentations around it, and analyzing them accordingly in light of maqāṣid al-syarī’ah. At the end, this paper discovers that the practice of marital rape is unlawful according to Islamic law. Therefore, it can serve as a reason for divorce.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan marital rape sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tataran tertentu, marital rape masih dinilai sebagai tindakan wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Perbedaan persepsi ini telah menimbulkan kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami masyarakat. Secara komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perpektif hukum Islam dalam memandang persoalan marital rape dengan cara menghimpun sebanyak mungkin ayat Alqurān dan hadis serta argumen-argumen di sekitarnya, dan menganalisisnya dalam konteks maqāṣid al-syarī’ah. Di akhir penelitian ditemukan bahwa marital rape merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian