UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga, Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Not a member yet
1161 research outputs found
Sort by
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
No full textInvestasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kemunculan investasi cicil emas di pegadaian menjadi persoalan dalam masyarakat atas hukumnya dan bagaimana mekanisme pembiayaan cicil emas dipegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang investasi cicil emas dan apakah praktiknya sudah sesuai dengan ajaran islam. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengenai hukum investasi emas secara tidak tunai yakni pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010, duputuskan bahwasanya jualbeli emas secara tidak tunai “boleh” dilakukan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Sedangkan pada praktinya, terdapat kecacatan/keraguan, dimana pihak pegadaian baru membeli emas ke supplier ketika terjadi akad transaksi antara pegadaian dan nasabah.Kata Kunci: Investasi, Praktik Cicil Ema
IZIN POLIGAMI DALAM BINGKAI MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM PROGRESIF
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial bahwa kendatipun pengaturan mengenai poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mendekati setengah abad, namun sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra terhadap ketentuan tersebut. Tulisan ini memaparkan regulasi izin poligami dalam bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif. Hasil pembahasan memberikan pemahaman bahwa ketentuan yang mengatur tentang izin poligami didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada 94 Abd. Halim, Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid Syariah... (93-111)masyarakat, yaitu untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Tegasnya, ketentuan ini mengandung nilai-nilai maqashid sayariah dan hukum progresif. Ketentuan ini telah berusaha menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi paham status quo---bahwa poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri oleh penguasa dan selanjutnya pelaksanaannya tidak hanya sekedar private affairs, tetapi memilki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum
FIKIH PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI: STUDI PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
Get PDFThis article tries to elucidate Faqihuddin Abdul Kodir’s opinion on the husband beating against his wife. There are pro and con views among Muslim scholars on the husband beating against his wife. Some argue that this attitude is permitted and the rest have an opinion that the deed is forbidden. Faqihuddin Abdul Kodir has an opinion that the deed is forbidden and considered it as out of the context of educating wife in the case of rebellious wife. He quoted the view of Imam ‘Aṭā’ arguing that beating wife by her husband in the context of ta’dīb nusyūz is abhorrent (makrūh). It is an obligation for the government to forbid the deed. This opinion is a product of a method combining textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) and contextual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah) approaches leading to comparative and selective ijtihad (ijtihād intiqā’i).Artikel ini mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum memukul isteri oleh suami. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, sedangkan pendapat lain menyatakan perbuatan tersebut dilarang. Dari kedua pendapat ini, Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa pemukulan suami terhadap isteri merupakan perbuatan terlarang dan tidak termasuk dalam konteks pendidik isteri yang nuzyuz. Untuk memperkuat pendapatnya, Qodir mengutip pendapat Imam ‘Ata’ yang melihat pemukulan suami terhadap isterinya sebagai perbuatan yang makruh. Pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan yang melarangnya. Pendapat ini merupakan hasil istinbāṭ hukum dengan menggabungkan pendekatan textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) dan kontekstual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah). Hasilnya dapat dianggap sebagai bentuk ijtihād intiqā’i (selektif komparatif
ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: STUDI KASUS DI SMPN 1 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA
Get PDFZoning System of New Student Admission (PPDB) is a newbreakthrough in the national education system. This system isregulated by the Ministry of National Education (MONE)Number 17 of 2017 jo Number 14 of 2018. In this paper, theauthor examines the PPDB zoning problem in the constitutionallaw perspective in Bantul Regency of Yogyakarta province in2018. This paper is the result of a field research in BantulRegency, by taking example at the State Junior High School(SMPN) 1 of Banguntapan Bantul Regency. The results showedthat the implementation of PPDB in Bantul Regency was carriedout based on the Regulation of the Head of the Bantul RegencyEducation, Youth and Sports Service Number 120 of 2018 jo142 of 2018. The zoning was divided into two, namely the schoolenvironment or zoning with 500 meters (zoning ring) and widezoning districts that will be divided into several zones withadditional points. The implementation of PPDB at SMPN 1Bantul is in accordance with the regulation of MONE Number14 of 2018 by implementing zoning pathways by achievementpaths. While on the path the percentage of specific reasons isnot appropriate, which is only reached (87.5%).Keywords: Zoning System, Acceptance of New StudentAdmission (PPDB), Ministry of National Education (MONE),Regulatio
Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Presidential Treshold
Get PDFLaw No. 7 of 2017 concerning General Elections Article222 governing the threshold of the nomination of president andvice president (presidential treshold). The Constitutional Courthas decided that the threshold for nominating a president andvice president is in accordance with the constitution. Thisresearch is categorized as library research with literaturestudy. The type of approach is legal normative. Considerationsof the Constitutional Court ruled that the threshold article(presidential treshold) is constitutional. First, the sound ofArticle threshold limits the political parties participating in thePresidential and Vice-Presidential Elections which have passedthe verification by the General Election Commission. Unfairtreatment is evident for participants in the general election,especially political parties who qualify to participate in thegeneral election and especially for those who want to run forpresident and vice president. Second, the implementation of thepresidential threshold is not appropriate to strengthen thepresidential system in Indonesia. Presidential Treshold is not aprerequisite for nomination, but a requirement for applying aminimum threshold for presidential election.Keywords: Presidential Treshold, Constitutional Court,Constitutionalit
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN KONSERVATISME FIKIH KELUARGA: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri
Get PDFKompilasi Hukum Islam (KHI) regulates that the pregnant women can only be married by the men who got her pregnant. At the some time, some schools of Islamic jurisprudence, particularly Hanafite, allows the women to marry with other men. This paper discuss about the implementation of the marriage of pregnant women in the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) and how the authorities understand the regulations by focusing on 5 districts of Kediri. This paper explains the attitude of law enforcer (marriage registrars) in determining the law reference in the case of pregnant women marriage. This paper found that the marriage registrars of these KUAs argued that pregnant women could be married by men who did not impregnate her. This indicates that marriage registrars in Kediri had a preferece to refer to classical Islamic Jurisprudence (fiqh) rather then state law (KHI). Sociological factors such as the pesantren environment and the influence of kyai as religious authority lead to this stand.Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perempuan hamil hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sementara itu, mazhab Hanafi membolehkan perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pernikahan wanita hamil pada Kantor Urusan Agama (KUA) di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Artikel ini menjelaskan bahwa para pegawai pencatat nikah (PPN) yang ada di lima kecamatan tersebut lebih memilih untuk merujuk pada fiqh klasik, Mazhab Hanafi, dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil. Mereka berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Alasan sosiologis seperti tradisi pesantren dan pengaruh kyai menjadi alasan penting munculnya sikap seperti ini.
Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan
No full textA pretrial construction as it has been regulated in the IndonesianCriminalProcedure Code had instantly changed after the Constitutional Court decisionNumber : 21/PUU-XII/2014 that being announced on April 28, 2015. Thepretrial construction was initially authorized only to examine and decide the validity ofarrest and detention, the validity of investigation and prosecution termination, and thedemand for compensation or rehabilitation. The authority of the pretrial by a quodecision was then expanded by adding an examination on the validity of inquiry, thevalidity of confiscation, and the validity of suspect determination. Although a quodecision is reputed tohave exceeded the authority of the Constitutional Court because itis judged of creating a new norm, a quo decision remains final and tied so that it shouldbe considered as a complement to the Indonesian Criminal Procedure Code
Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Rumusan Tindak Pidana Terhadap Sifat Tidak Memihak Hakim
Get PDFIndonesian tendency to control the behavior of their people through the penal policy returns seen in the formulation of crime against the independence of judiciary. The formulation of the crime intended to control people's behavior in relation to the judicial process in order not to affect the independence of the judiciary. The formulation of crime are urgently given considered by degradation of the current authority, dignity, and honor of the judiciary due to the intervention of the parties concerned over a judicial process. If the intervention is allowed, then the purpose of the judiciary to uphold the law and justice will not be achieved. However, the formulation of the crime was rejected by many party due to the vagueness of formulation of a crime can be used as an instrument for acting arbitratrily by certain elements
PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA: Pengabaian Sumpah Suppletoire dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp
Get PDFThis article discusses about the rejection of the panel of the judges to the suplementary or suppletoire oath in the religious court of Padangsidempuan by focusing on the religious court decision Number: 254 / Pdt.G / 2014 / PA.Psp. Utilizing the concept of progressive law of Satjipto Rahardjo, this paper argued that the rejection of the council to the suppletoire oath indicates a progressive deed of the judges in implementing the law. The panel stated that two witnesses presented by the plaintiff in the preliminary evidence did not meet the minimum requirements of the evidence and the suppletoire oath was deemed not to strengthen the existing evidence. This indicates the panel disobey the article no 1940 of civil code stating that the suppletoire oath has a binding legal force. The panel disobedience to the legal rule is based on the consideration of the fairness for all parties.Artikel ini membahas tentang penolakan majelsi hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan terhadap sumpah supletoire pada putusan Nomor : 254/Pdt.G/2014/PA.Psp. Dengan memanfaatkan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang menganggap hukum bersifat dinamis untuk mewujudkan keadilan masyarakat, tulisan ini menyatakan bahwa penolakan majelis hakim terhadap sumpah suppletoire dalam putusan tersebut menunjukkan langkah progresif hakim dalam menerapkan hukum acara. Majelis hakim menyatakan bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada bukti awal tidak memenuhi syarat minimmal pembuktian. Sumpah suppletoire yang diucapkan oleh penggugat tidak dapat berfungsi untuk memperkuat bukti permulaan yang ada. Langkah penolakan majelis hakim ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan pasal 1940 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sumpah suppletoire mempunyai keluatan hukum yang sempurna dan mengikat. Penolakan majelis hakim ini didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia
Get PDFThe birth of Law Number 11 of 2012 concerning theCriminal Justice System for Children (SPPA) brought a breathof fresh air in the development of child criminal law inIndonesia. Therefore Law Number 3 of 1997 concerningJuvenile Court is no longer valid. The Children's JudicialSystem Law currently adopts many international agreementswhich are expected to improve and bring about changes in thehandling of child criminal cases. The policy of penalties in theSPPA Act now pays more attention to the protection of therights of children in conflict with the law at every level ofjustice, one of which is evident from the reduction in the periodof detention of children in the judicial process from 200 days toonly 110 days. In addition, a new policy emerged in the world ofjuvenile justice, namely the concept of diversion and restorativejustice. Diversity and Restorative Justice are policies that canbe taken by law enforcers to shift the process of handlingformal cases to non-formal (without using criminal law). Withdiversion and restotarive justice policies, it is expected to beable to eliminate the adverse effects of children when enteringthe criminal justice process and the perpetrators can realizemistakes, give a sense of suspicion for the actions committedand not repeat their action