Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada Upstream Supply Chain di Perusahaan Speaker Active Profotex Kabupaten Kudus
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kinerja dari perusahaan mengala mi penurunan akibat dari kinerja supplier perusahaan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Du Pont System dan menggunakan metode deskriptip dengan pengumpulan data me nggunakan teknik observasi (non-participant observation) dan wawancara. Dari hasil penel itian didapatkan bahwa adanya penurunan dari hasil produksi yang disebabkan karena ketidakstabilan rupiah terhadap dolar. Hal ini diakibatkan karena supplier yang mengimpor komponen - komponen bahan baku mengalami lead - time yang cukup lama dan mengakibatkan produksi dan penjualan menurun
Pengaruh Financial Distress, Pergantian Manajemen ̧ dan Ukuran Kap Terhadap Auditor Switching
Get PDFAuditor switching merupakan kondisi dimana perusahaan klien memutuskan untuk melakukan pergantian auditor atau K antor Akuntan Publik (KAP) , baik secara wajib maupun sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan klien untuk melakukan auditor switching . Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infras truktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 - 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa financial distress , pergantian manajemen, dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap auditor switching . Secara parsial financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching . Sedangkan pergantian manajemen berpengaruh signifikan dengan arah positif tehadap auditor switching dan ukuran KAP berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap auditor switching
Peran Rektor dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Get PDFSuatu perguruan tinggi merupakan organisasi yang memiliki peran yang bersifat strategis dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik sehingga dapat me ncapai visi dan misi yang telah ditentukan. Oleh karena itu peran rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi menjadi sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan suatu perguruan tinggi. Peran tersebut yang kemudian menentukan kompetensi yang diperlukan b agi seorang pimpinan perguruan tinggi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peran dari rektor dalam mengelola perguruan tinggi yang dipimpinnya dengan studi kasus di Universitas Langlangbuana (UNLA) Bandung. Metoda Penelitian yang dilaksanakan ada lah metode ku a litatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan acuan Teori Sepuluh Peran Manajer dari Mintzberg (Mintzberg’s 10 Manager Roles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rektor UNLA terutama berperan dalam menentukan norma dan kebijakan bidang akademik dan non akademik dengan memanfaatkan informasi eksternal dan internal, menganalisis dan mengolahnya menjadi keputusan - keputusan yang mengarah pada perbaikan berkesinambungan ( continuous improvement ) menuju tercapainya visi dan misi UNLA berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan secara nasional
KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA DALAM BERITA PEMILIHAN GUBERNUR DKI 2017 – 2022
Get PDFMedia massa cetak, elektronik dan online tidak pernah bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai demokrasi. Peran media dalam demokrasi sama pentingnya dengan peran partai politik. Tanpa media massa, keterbukaan dan akuntabilitas tidak mungkin terwujud dalam demokrasi kontemporer saat ini. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat mendorong sistem politik yang lebih adil dalam beberapa aspek, misalnya membantu publik memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, berpartisipasi dalam keputusan politik, dan menjaga agar para pejabat pemerintahan bertanggung jawab
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
No full textMasalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi KebijakanEdward III dalam Winarno (2008 : 210),, berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi. Adapun untuk variabel kualitas pelayanandigunakan pendekatan teori dari Parasurahman, Zeithaml dan Berry yang dkutip Tjiptono (2007:133) yakni Keandalan (Realibility),; Keresponsifan (Responsiveness), Keyakinan (Confidence), Empati (Empathy dan Berwujud (Tangibles). Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementsi kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PARA PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DI KOTA BANDUNG
No full textPrasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Namun pada kenyataannya kondisi PSU perumahan yang ada saat ini kurang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya penyediaan PSU dengan pengembangan perumahan. Dalam pembangunan perumahan setiap pengembang memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Meskipun penyediaan PSU adalah kewajiban pengembang perumahan namun pada dasarnya permasalahan perumahan merupakan permasalahan yang perlu ditangani bersama-sama dengan stakeholder terkait perumahan dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak pengembang
Penyelesaian Sengketa Koperasi Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
Get PDFKoperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip goton g - royong. K operasi yang berkembang pesat secara umum dapat disimpulkan sehat, akan tetapi di dalam praktek pelaksanaannya koperasi tidak terlepas dari berbagai masalah, khususnya kepercayaan dari para nasabah. Penyelesaian sengketa pada koperasi sebetulnya tidak sulit dilakukan karena setia p kontrak atau perjanjian bisa memilih lembaga mana yang akan digunakan jika ter jadi sengketa atau perselisihan. H anya karena kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan UU No. 30 tahun 1999 dan L embaga Arbitras e , maka masyarakat belum mengetahui tentang ad anya lembaga di luar pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta/akad sejak awal sebelum terjadi sengketa (pactum compromittendo
Analisis Framing Robert N Entman pada Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ8501 di Media Online detik.com
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berita dengan menggunakan metode framing model Robert N. Entman yang memfokuskan pada 2 hal yaitu penonjolan aspek dan pemilihan isu. Objek penelitian adalah berita - berita mengenai penyebab jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 pada pra pengumuman Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan paska pengumuman KNKT. Berita yang diterbitkan oleh detik.com mengalami pergerakan framing yaitu pada awal pemberitaan detik.com menyatakan bahwa kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 disebab kan oleh cuaca dan berita selanjutnya pada detik.com mulai menonjolkan bahwa adanya human error dan kesalahan teknis. Paska pengumuman KNKT, detik.com menyoroti bahwa penyebab dari jatuhnya pesawat Air Asia adalah kerusakan komponen pesawat dan kesalahan teknis
KEBIJAKAN REDAKSIONAL DALAM PEMBERITAAN DI 107,5 PR FM NEWS CHANNEL
Get PDFRadio PRFM is one of the radio news in the city who is also a member of the general daily newspaper Harlan that have programs Citizen Report with the concept of Citizen Journalism broadcast over channel FM 107.5. With the concept of Citizen Journalism is so thick provides the widest space for the participation of the public in delivering an information, the editorial of the special strategy is required to filter the information that goes into the radio news. The research is a qualitative study using descriptive methods. The focus of research is how the editorial policy in reporting on the event program Citizen Report at 107.5 PRFM News Channel. The result showed bahwasannya in editorial policy consists of internal and external policies, internal policies include: policy decision-making in the news, news production policy, as well as journalistic ethics policy. External policy includes criteria that must be met by the residents. Besides influencing editorial policy report form coverage of the citizens in the form of photograph or video, sms, phone, and social media PRFM are also delivered through group Netizen Photo PRFM. Editorial policy also affects the form of citizen journalism that is applied to a radio station, as well as affect the feel of the news in the event, it is due to the filtering process of a team of editors and their agenda setting with an emphasis on certain issues visible on the theme or news broadcast
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI P2TP2A KABUPATEN BANDUNG
No full textMasalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan anak di Kabupaten Bandung. Peneliti menganalisis permasalahan pada implementasi kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah : “Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.” Analisis masalah dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Agustino(2006:149-153) berdasarkan faktor-faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan melalui: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : Proses implementasi kebijakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi maka akan menghasilkan optimalisasi proses perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dapat diatasi dengan menerapkan aspek dari dimensi tersebut. Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganmetode studi kasus(Case Study). Analisis data dilakukan melalui siklusReduksi data, Sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian terhadap data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Faktor yang menjadi pendukung antara lain : hubungan koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja lainnya yang baik, perlengkapan sarana yang cukup mendukung. Sedangkan faktor penghambat antara lain :kurang nya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, sosialisasi kepada masyarakat kurang tepat sasaran, terbatasnya anggaran, belum ada sarana operasional, tidak ada MoU dan SOP yang belum jelas, korban banyak yang belum yakin, gugus tugas belum efektif, tidak adanya Monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menemukan faktor lain yakni belum efektifnya struktur organisasi, menyebabkan sistem pada P2TP2A lemah sehingga menimbulkan ketidak efektifan proses implementasi kebijakan