Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
PENGARUH INDEPENDENSI DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL
No full textPenelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh independensi dan etika auditor terhadapkualitas audit internal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bahwa dengan adanyaindependensi dan etika auditor dapat meningkatkan kualitas audit internal. Penelitian inidilakukan di Perum Bulog Divre Jabar.Populasi dalam penelitian ini adalah auditor, bagiankeuangan dan akuntansi yang bekerja di Perum Bulog Divre Jabar. Teknik pengambilan sampeldilakukan dengan Simple Random Sampling dengan penyebaran kuisisoner secara langsungdan diperoleh jumlah sampel 31 responden. Metode pengambilan data primer yang digunakanadalah metode kuisioner. Metode Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalahregresi linier berganda. Metode statistik yang digunakan melakukan uji asumsi klasik terlebihdahulu, untuk menguji hipotesis maka yang digunakan adalah uji t dan diolah denganmenggunakan program SPSS 24.0 For Windows. Hasil penelitian menunjukan pengaruhindependensi terhadap kualitas audit internal sebesar 32 % hal ini terjadi karena mudahnyamendeteksi kesalahan sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan sertamudah mencari penyebab munculnya kesalahan tersebut sehingga mudah memberikanrekomendasi atau hasil temuan kepada perusahaan. Pengaruh etika terhadap kualitas auditinternal sebesar 16,4 % karena auditor mampu mempertahankan objektivitas dan independensidalam melakukan pemeriksaan
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN PADA PT. ALAMANDA SEJATI UTAMA
No full textTeknologi informasi begitu penting dalam memenuhi kebutuhan informasi bagipihak internal perusahaan khususnya manajer sebagai pembuat keputusan. Teknologiinformasi juga berpengaruh terhadap bidang akuntansi manajemen selaku bidangpenghasil informasi dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilankeputusan manajemen. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan informasi bagimanajer yang mencakup keseluruhan manajemen perusahaan diperlukan informasiyang cepat, akurat, dan terintegrasi, maka diperlukan penerapan budaya organisasiyang baik, agar menghasilkan informasi yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana pengaruh teknologi informasi dan budaya organisasi terhadapkualitas sistem informasi akuntansi manajemen pada PT. Alamanda Sejati Utama.Data yang diperoleh dengan menyebarkan kueisioner kepada 59 responden. Metodeanalisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, diolah secara statistik dengan SEMPLSdan menggunakan program SMARTPLS 3.for windows.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Budaya organisasiberpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh teknologi informasi dan budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansimanajemen pada PT. Perkebunan Nusantara VIII. Data yang diperoleh denganmenyebarkan kuisioner kepada 38 responden. Metode analisis yang digunakan adalahstatistif deskriptif, diolah secara statistik dengan SEM-PLS dan mengunakan programSMARTPLS 3.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruhterhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Budaya organisasiberpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen.Kata Kunci : , , .
 
PERAN UNIT SABHARA POLRES BANDUNG DALAM PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN
No full textPerkembangan lingkungan strategis secara global, regional maupun nasional pada awal abad 21 telah membawa dampak pada berbagai perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi keamanan dalam negeri kedepan diperkirakan akan mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan geopolitik dan demokrasi serta geostrategi, hal tersebut akan banyak ditandai dengan maraknya kejahatan konvensional maupun non-konvensional, seperti Transnational Crime. Berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized (Palermo Convention) ditetapkan bahwa, kejahatan tindak pidana narkoba masuk ke dalam salah satu katagori transnational crime
SINERGITAS POLRES DENGAN DINAS KOMINFO DALAM PENINGKATAN KEPEDULIAN KAMTIBMAS
No full textKeamanan dan ketertiban yang kondusif merupakan dambaan seluruh masyarakat, karena terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akan membuat rasa tidak aman dan nyaman serta merugikan masyarakat. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 13 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Polri harus mampu bekerjasama dengan semua golongan yang ada seuai dengan program Grand Strategi Polri Tahap II : PARTNERSHIP BUILDING (2011 - 2015), di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri, sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya. Polri juga harus mampu mempertahankan keamanan dan keteraturan sosial akibat dari globalisasi budaya berkait dengan kemajuan teknologi yang mampu merubah perilaku masyarakat pada aspek sosial budaya
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
No full textLatar belakang masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. peneliti menduga masih rendahnya Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah dipengaruhi oleh variabel Implementasi Kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Winarno (2008:125-155), berdasarkan faktor-faktor Implementasi Kebijakan melalui : Komunikasi, Sumber daya, Dukungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Kualitas Pelayanan mengguanakan pendekatan teori Parasuraman dalam Gaspertsz (2005:37) melalui bukti nyata, keandalan, tanggungjawab, jaminan) dan perhatian. Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Dukungan/Sikap dan Struktur Birokrasi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif , sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik
KOORDINASI CAMAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KECAMATAN REGOL
No full textMasalah dalam penelitian ini adalah tentang Koordinasi camat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif studi di Kecamatan Regol di Kota Bandung. Penelitian ini berbicara dan berfokus kepada koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang dimana ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi kota Bandung khususnya di kecamatan Regol yang dimana kecamatan Regol memiliki banyak sumber potensi ekonomi kreatif seperti kuliner, seni, arsitek dsb. Berdasarkan observasi pertama, peneliti menemukan beebrapa indikasi permasalahan yang terjadi dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di Regol seperti elemen pembahasan ekonomi kreatif, adanya miskomunikasi dalam koordinasi, dan cukup banyak para pelaku ekonomi kreatif yang tidak bertahan lama atau gulung tikar. Peneliti mencoba meneliti dengan menetapkan rumusan masalah seperti, Bagaimana Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan, Faktor apa saja yang menjadi pengha,bat, Dan upaya apa saja yang sudah dilakukan dari koordinasi pengembangan Ekonomi kreatif. Untuk menganalisis masalah yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti memilih pendekatan teori menurut G.R Terry dengan dimensi sinkronisasi ,pengaturan waktu, harmonisasi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam koordinasi. Berdasarkan teori yang telah peneliti tetapkan maka penelitian ini memiliki proposisi sebagai berikut “Agar koordinasi pengembangan ekonomi kreatif kecamatan Regol berjalan baik dan optimal, maka koordinasi harus dilakukan berdasarkan dimensi Sinkroniasi, pengaturan waktu, harmonisasi dan tujuan yang ditetapkan. Metode penelitian yang peneliti tetapkan adalah metode deskriptif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan Analisis data Miles dan Huberman serta pengujian data menggunakan Triangulasi data. Peneltian dalam skripsi ini mengindikasikan bahwa koordinasi camat dalam pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol akan berjalan baik dan berlangsung optimal jika dimensi sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi, penetapan tujuan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Regol
PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
No full textKeamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan beradab. Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar (Mabes) Polri yang dipimpin oleh seorang Kapolri kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh seorang Kapolda, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor yang dipimpin oleh seorang Kapolres, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor dengan pimpinan seorang Kapolsek, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada seorang Brigadir Polisi atau sering disebut Bhabinkamtibma
PERAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full textSalah satu fungsi pemerintah daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan fungsi tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk wadah khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam pembanguan yang di sebut dengan istilah gerakan perempuan membangun (GEMPUNGAN), hal ini dikarenakan pentingnya peran dan kontribusi perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan sangatlah besar. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)Gempungan memiliki 4 fokus utama yaitu Keluarga berencana (KB) , Perlindungan perempuan dan Anak (PPA), Keluarga Sejahtera dan Perempuan Kepala Keluarga. Melalui program Gempungan perempuan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki peningkatan penghasilan guna membantu kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ini memiliki korelasi dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu bangsa yang sejahtera.Hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan tersebut melalui pemberdayaan anggota gempungan. Dalam hal ini penulis bermaksud memberikan suatu gambaran tentang konsep pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan gempungan sebagai salah satu program pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
JARINGAN KOMUNIKASI ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PLOMPONG
No full textUntuk memperkenalkan eksistensinya dan mendukung partisipasinya dalam pembangunan desa, Organisasi masyarakat yang bernama Persyarikatan Muhammadiyah Plompong membentuk dan memperluas jaringan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Pemerintah Desa Plompong. Hal ini sangat beralasan, karena dinamika organisasi tidak akan terlepas dari komunikasi organisasi eksternal. Sistem-sistem organisasi yang terdiri dari banyak sub sistem dibangun melalui pertukaran energi, informasi dan makna melalui jaringan dan saluran komunikasi. Jaringan komunikasi (communication network) dapat dilakukan secara spontan atau terencana, sementara saluran biasanya ditentukan dan dibatasi (Harris dan Nelson 2008). Untuk menggambarkan jaringan komunikasi Persyarikatan Muhammadiyah di Desa Plompong, perlu dilakukan identifikasi proses interaksi komunikasi yang terjadi antara Persyarikatan Muhammadiyah Plompong dan pihak-pihak yang terkait sehingga membentuk jaringan komunikasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dihubungkan dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur komunikasi dan proses interaksi komunikasi yang terjadi antara Persyarikatan Muhammadiyah Plompong dan pihak-pihak yang terkait sehingga membentuk jaringan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya struktur komunikasi dan jaringan komunikasi Persyarikatan Muhammadiyah yang menciptakan harmonisasi dan akses dalam pembangunan desa di Desa Plompong