Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN
Teknologi informasi adalah tatacara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Terdapat empat dimensi untukmenetapkan strategi bisnis yaitu: strategi investasi produk, proporsi nilai pembelian,aset dan kompetensi, serta strategi fungsional dan program. Yang utama adalahmenentukan persaingan, dan bagaiamana tiga indikasi tersebut mampu bersaing untukmenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknologi informasi,strategi bisnis dan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen pada PT. LenIndustri Persero serta membuktikan pengaruh Teknologi Informasi dan Strategi Bisnisterhadap Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatifmelalui teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang disebar secara langsungkepada seluruh kepala bagian yang ada di PT. Len Industri Persero. Alat uji statistikyang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) denganpenaksiran Partial Least Square (PLS). Penerapan teknologi informasi, strategi bisnisdan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen di PT. Len Industri Perserosudah dalam kriteria baik. Hasil penelitian ini menunjukan 1) Adanya pengaruh yangsignifikan teknologi informasi terhadap karakteristik sistem informasi akuntansimanajemen 2) Strategi bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakteristiksistem informasi akuntansi manajemen. Kata kunci : ,
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA BARAT
Abstrak: Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan taraf hidup masyarakat. Pengalokasian besarnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandiran keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD serta belanja modal selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel dalam kurun waktu 4 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 9.0. Hasil penelitian kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandiran keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah, Belanja Modal
Opini Audit Going concern: Debt default, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan
Opini audit going concern merupakan sebuah opini yang disampaikan oleh auditor independen terkait kelangsungan usaha suatu perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh debt default, kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap opini audit going concern pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 sampel perusahaan dengan kurun waktu selama 5 tahun sehingga total sampel sebanyak 90 data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic versi 23.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel debt default, kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit going concern sebesar 33,9% dan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Secara parsial debt default memiliki pengaruh signifikan positif terhadap opini audit going concern dan kondisi keuangan perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern.
 
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BUMDES DI DESA CIMUNGKAL KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Berdasarkan fenomena tersebut, berdasarkan pengamatan pendahuluan masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel Pengawasan. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Pengawasan dari Hasibuan (2007:245), berdasarkan cara-cara pengawasan yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian. Adapun untuk variabel efektivitas digunakan pendekatan teori dari Goggin et.al dalam Sumaryadi (2005:111-113) yakni dimensi tingkat prosedural, tujuan/hasil, monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh (sensus).Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linier sederhana Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pengawasan dengan efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya Kabupaten Bandung. Masalah tersebut diasumsikan dipengaruhi oleh salah satu variabel pengaruh yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan SIMRS diRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian adalah teori pengawasan dari Terry dalam Hasibuan (2009:195) yang menyatakan bahwa pengukuran terhadap pengawasan meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsungdan pengawasan berdasarkan pengecualian. Adapun untuk pengukuran efektivitas digunakan teori dari Steers (1994:16) yakni pencapaian, integrasi dan adaptasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian adalahprobability sampling,khususnya metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap Efektivitas penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya Kabupaten Bandung sehingga hipotesis yang diajukan teruji secara empirik
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KUTAWARINGIN (Studi Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung)
Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin (Studi Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung) . peneliti menduga belum optimalnya Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin dipengaruhi oleh variabel Pengawasan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah: “Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin (Studi Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung)”. Untuk menganalisa masalah yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan teori Pengawasan dari (2010:397) langkah-langkah pengawasan yaitu Pengukuran hasil pekerjaan; Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (bila ada perbedaan); Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Adapun untuk variabel efektivitas yaitu Prosedural (Compliance), Tujuan/Hasil (Result), Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi dari Goggin, et all dalam Soemaryadi (2005: 111-113), berdasarkan teori-teori tersebut peneliti mengajukan hipotesis “Besarnya Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin (Studi Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung) ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Pengukuran hasil pekerjaan; Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (bila ada perbedaan); Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikendaki melalui tindakan perbaikan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik penelitian : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah koefisien Korelasi Rank Spearman Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin (Studi Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung). hasil tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis penelitian berdasarkan hasil pengolahan data yaitu Berdasarkan hasil Pengujian Hipotesis, didapatkan hasil didapatkan hasil nilai Thitung sebesar 17,394, selanjutnya nilai Thitung dibandingkan dengan nilai T tabel yaitu sebesar 1,9896, maka Ho ditolak dan Hi diterima,, dengan demikian hipotesis yang diajukan teruji secara empirik. 
PENGARUH KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN (STUDI DI KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG)
Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kateogori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaanya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.Hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang serupa, maka dari itu menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Bantuan Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Analisis kebijakan, dalam pengertiannya yang luas, melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis sejauh mana analisis kebijakan publik menuju tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Metode penulisan dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan yang relevan dengan tema analisis kebijakan publik menuju tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelengaraan negara harus diarahkan, untuk: (1) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN; (2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara; dan (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG INDUSTRI DI KABUPAEN BANDUNG
Latar belakang masalah penelitian ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bandung Belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskannya sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Kabupaten Bandung. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, penulis mengajukan teori Pengendalian dari Hasibuan berdasarkan Cara-Cara Pengendalian”, yaitu Pengendalian langsung, Pengendalian tidak langsung, dan Pengendalian berdasarkan kekecualian. Sedangkan teori Efektivitas digunakan dari Goggin et.al dalam Soemaryadi berdasarkan tiga dimensi yaitu Prosedural, Tujuan/Hasil, dan Monitoring dan Evaluasi. Adapun hipotesis yang diajukan: “Besarnya Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung ditentukan oleh dimensi pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian berdasarkan kekecualian.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi angket, wawancara, dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan “simple random sampling” dengan sasarannya adalah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Pengusaha Kabupaten Bandung. Adapun Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien Rank Spearman, Uji Signifikan, dan Koefisien Determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Kabupaten Bandung. Hasil ini dibuktikan dengan variabel pengaruh Pengendalian berdasarkan “Cara-Cara Pengendalian” secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”. Demikian juga Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Kabupaten Bandung.
Dengan demikian hasil uji statistik memperlihatkan korelasi (pengaruh) kedua variabel X dan Y adalah “kuat”. Artinya Ho ditolak dan Hi diterima yang berarti bahwa hipotesis teruji secara empirik.
 
REAKSI DAN POLA PENGHUKUMAN TERHADAP WHITE-COLLAR CRIME
Sejak diperkenalkannya konsep White-Collar Crime oleh Sutherland (1939), perdebatan tentang definisi dan berbagai ciri empirisnya telah berlangsung hingga saat ini. Beberapa akademisi tetap menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Sutherland (Braithwaite 1985; Coleman 2002; Geiss 1981) dan beberapa lainnya berupaya menggeser fokus dan definisi dari White-Collar Crime (Clinnard & Quinney 1973; Shapiro 1990) atau bahkan beragumentasi bahwa konsep tersebut merupakan bentuk kecacatan konstruksi sosial, tidak tepat, dan merupakan bentuk ideologi individual akademisi yang bias dan didefinisikan secara selektif (Johnson & Leo 1993). Para ahli berkeyakinan bahwa apa yang dikemukakan oleh Sutherland terkait White-Collar Crime merupakan representasi polemik atas korporasi dan dan orang dengan status sosial tinggi, meski pada kenyataannya, sejarah telah mencatat begitu banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan korporasi yang dampak kerusakan dan kerugiannya jauh melampaui kejahatan konvensional. Bahkan Jeffrey Reiman (1995) berdasarkan observasinya, menyimpulkan bahwa White-Collar Crime merupakan “The Rich Get Richer and The Poor Get Prison”, Kesimpulan ini senyatanya tercermin pada disparitas sosial atas penghukuman yang terjadi dilapangan. Para pelaku White-Collar Crime cenderung tidak mendapatkan hukuman berat dibandingkan pelaku kejahatan konvensional yang cenderung mendapatkan hukuman lebih berat. Dalam bahasa umum perbandingan ini dapat dikaitkan dengan beberapa alasan, terutama yang berkaitan dengan status dan sumberdaya yang dimikikinya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan prestise pekerjaan yang tinggi berfungsi sebagai tameng bagi mereka dari tuntutan hukum yang berat