Journal Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana
Not a member yet
927 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Full text linkMasalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Teori yang dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino (2017:136-142) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori tersebut peneliti merumuskan proposisi yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan sesuai dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung masih belum optimal ditunjukan dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas para pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan air bersih masih terbatas, rendahnya pasrtisipasi masyarakat.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan air bersih, dimensi komunikas
Pemberdayaan Kader Rereongan Sarupi di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
Full text linkRéréongan Sarupi merupakan kegiatan Ethnic Philantrophy yaitu potensi kedermawanan berbasiskan nilai-nilai budaya atau tradisi etnik tertentu misalnya di Jawa Barat béas pérélék dan Réréongan Sarupi. Filantropi etnik ini tumbuh dari kesadaran masyarakat akan pentingnya solidaritas sosial atau kesetiawakanan sosial antar sesama warga desa. Gerakan Réréongan Sarupi, yaitu gotong royong masyarakat dengan mengumpulkan uang sebanyak Rp.1000/hari. Berasal dari kata Réréongan artinya bersama atau patungan dan Sarupi, artinya “sejenis” jadi pengertian dari Réréongan Sarupi adalah patungan bersama dengan benda sejenis misalnya uang atau pangan (beras). Di Jawa Barat dan sama halnya dengan di daerah lain jiwa saling membantu sesame atau gotong royong dilakukan oleh masyarakat dengan nama yang berbeda seperti Beras Jimpitan, Béas Pérélék, Sikaroban (Sulawesi) dan banyak lagi. Desa Warnasari memiliki kader Réréongan Sarupi yang dikelola Rukun Warga yang jumlahnya 18 Rukun Warga. Sama halnya dengan desa-desa di wilayah Jawa Barat, kegiatan filantropi etnis yang masih berjalan adalah Béas Pérélék, yaitu mengumpulkan satu cangkir besar per umpi/keluarga untuk keperluan masyarakat seperti membantu bila ada musibah kelahiran, kematian dan dikelola oleh kepala dusun. Sedangkan program Réréongan Sarupi, yaitu pengumpulan dana oleh masyarakat secara swadaya berupa uang untuk keperluan dana kedaruratan misalnya untuk keperluan warga yang sakit harus di rujuk ke rumah sakit tingkat I dan warga yang terkena musibah lainnya. Permasalahannya adalah sebagian besar program ini tidak berjalan dengan baik dan cenderung mandek. Metode pendekatan yang dilakukan adalah penyuluhan dan curah pendapat antara ketua RW sebagai pengelola Réréongan Sarupi, menghasilkan kesadaran akan perlunya solidaritas dan tanggung jawab kader dalam menjalankan tugasnya untuk membangun kesetiawakanan sosial warga desa
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENGETAHUAN DI DISPERKIM PEMPROV JABAR (Studi Kasus pada Pegawai Kontrak Harian)
Full text linkDisperkim Pemprov Jabar has not had effective knowledge management yet, accompanied by the existence of issues related to organizational culture. The purpose of this research is to study the influence of organizational culture on the effectiveness of knowledge management. The research method applied is descriptive verificative method with hypothesis test using simple linier regression. The population studied were the daily contract employees in Disperkim Pemprov Jabar, which the sample respondents were taken using Slovin formula and simple random sampling method. The research instrument used is a questionnaire. The research results showed that organizational culture had significant positive influence on the effectiveness of knowledge management.
Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management Effectiveness.
 
PELATIHAN PENGARUHNYA TERHADAP KOMPETENSI SDM PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Full text linkThe purpose of this study is to determine the effect of the Training on Human Resources Competency in the Department of Tourism and Culture of West Bandung Regency partially and simultaneously. This study used a descriptive and quantitative analysis methods. Collecting data in this study using census techniques, where all employees Office of Tourism and Culture of West Bandung Regency totaling 60 employees, used as subjects in this study.
The technique of collecting data using questionnaires. Techniques using Path analysis and partial hypothesis testing and simultaneous with the t test and F test of linear regression equations were conducted, the results show that the Training have an influence on Human Resources Competency. Based on the results of the t test partial and F test (simultaneous) showed that the Training has a significant and positive effect on Human Resources Competency. This explains that if the Training is improved it will be able to improve HR Competency at the Department of Tourism and Culture of West Bandung Regency
Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada Perjanjian Akta Notaril Bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung
Full text linkAlthough now the contract is mandatory in Indonesian according to Law no. 24 of 2009, notaries still have to understand notary deeds in foreign languages. In fact, if necessary, be able to make notary deeds using foreign languages. This is necessary to improve the qualifications as a legal apparatus in the field of notarization and land affairs. Moreover, there are quite a lot of notaries in Bandung Regency. Based on data from the Bandung Regency Regional Revenue and Financial Management Service (Dispenda), as of June 2020, there were 418 PPAT (Land Deed Maker Officials) and based on the Notary Portal of Bandung Regency as of June 2020 there were 397 notaries. In accordance with Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN), the notary is authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and regulations and/or those desired by those with an interest to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keep the deed, provide a copy and an excerpt of the deed. From the inventory of problems, many notaries do not understand the legal consequences when a notary makes a contract or agreement in the form of a notary deed in a foreign language. It should be noted that a contract or agreement made in the form of a notary deed in a foreign language has certain legal consequences, namely the notary deed is not an authentic deed, but as an underhand deed. In addition, the notary deed has the potential to be filed for cancellation or declared null and void through the state judiciary. The solution is, socialization or legal counseling has been held to notaries regarding the legal umbrella or legal basis for the mandatory use of the Indonesian language in contracts or agreements, either under hand or in the form of a notary deed
KAJIAN YURIDIS PROSTITUSI DALAM DUNIA MAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
No full text Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Bagaimana implementasi berlakunya Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya penanggulangan Prostitusi Online? Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan terhadap kasus Prostitusi Online di Indonesia?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dimaksud, sesuai dengan kegunaan yang diperlukan dua tahap kajian, Tahap Pertama, kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, Tahap Kedua, kajian berupa penerapan/implementasi hukum pada peristiwa hukum in concertoguna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana prostitusi online didalam Kasus yang penulis cantumkan merupakan unsur-unsur yang tercantum didalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Sebenarnya tindak pidana prostitusi online tersebut terdapat bentuk penyertaan (turut serta melakukan tindak pidana), sehingga dalam kasus tersebut seharusnya terdapat pihak lain yang juga harus bertanggungjawab yaitu para Pekerja Seks Komersial. sehingga dalam kasus ini Pekerja Seks Komersial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi, yakni: Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemiskinan, Keinginan cepat kaya, Faktor budaya, Lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan prostitusi melalui internet yaitu : Sekolah, Pendidikan moral kognitif yang konkret, Penggunaan internet positif, lalu faktor keluarga antara lain Pemberi contoh.
 
IMPLEMENTASI REPLIKASI BASIS DATA DAN MODEL DISCRETIONARY ACCES CONTROL UNTUK KEAMANAN DATABASE STUDI KASUS SMK PLUS PRATAMA ADI BANJARAN
Full text linkSistem ujian online merupakan sebuah proses ujian yang dilaksanakan secara komputerisasi dimana siswa mengerjakan soal tidak lagi berbasis kertas tetapi menggunakan computer sebagai media pelaksanaan ujian. Ketika ujian di laksanakan secara komputerisasi maka dibutuhkan sebuah system yang bekerja yang terdiri dari perangkat lunak dan database. Dalam sebuah database yang digunakan oleh sebuah system biasanya terjadi sebuah permasalahan yang disebabkan karena kesalahan pada saat melakukan disain pada database dan penentuan hak akses setiap user terhadap database. Dalam sebuah instansi, salah satu factor yang penting adalah bagaimanacara mengamankan data – data penting yang ada didalam instansi agar tidak bocor. Untuk mengamankan database dapat menggunakan beberapa teknik pengamanan database yang bisa diimplementasikan. Replikasi Basisdata dan Model Discretionary Acces Control dapat merupakan teknik pengamanan database yang bisa diimplementasikan didalam melakukan perancangan database. Model Discretionary Acces Control dapat membuat sebuah model acces control setiap user terhadap database dan Replikasi Database akan membuat sebuah replika dari database yang ada sehingga database yang diakses merupakan database hasil replika bukan database master. Dengan mengimplementasikan Model Discretionary Acces Control dan Replikasi Database maka database yang dipergunakan untuk system ujian online akan lebih aman dan lebih baik karena menunjang tiga aspek keamanan computer yang harus diperhatikan yaitu kerahasiaan data, keutuhan data, dan keberadaan data
PENGARUH ASET KOPERASI TERHADAP SISA HASIL USAHA (Survey pada Koperasi Serba Usaha yang aktif di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016)
Full text linkThis research aims to analyze the effect of the cooperative assets on the remaining results of the business (SHU) on the Multipurpose Cooperative Business that is active in Serang regency in 2016. The phenomenon that occurs in Multipurpose Cooperative in Serang Regency is in certain period of time the development of the remaining business results (SHU) that fluctuate
The method used in this research is quantitative descriptive method, the sample used in this research is Multipurpose Business Cooperative active in Serang Regency as many as 66 cooperatives. The analysis tools used are classical assumption test, multiple regression, with hypothesis test using t-test and f-test. Hypothesis testing using SPSS 18.0 for windows program. The results showed that the cooperative asset has significant effect to the rest of the business result (SHU).
Keywords : Cooperative Asset and Rest of Business Resul
Pembuatan Video Dokumentasi Budidaya Sayur Hidroponik untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat RW. 11 Kelurahan Sekejati Bandung
Full text linkRukun Warga (RW) 11 Kelurahan Sekejati merupakan salah satu RW yang daerahnya terdiri dari komplek perumahan dan perkampungan. Walaupun demikian kerjasama diantara warganya terbilang solid. Terbukti dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara warga komplek perumahan dan warga di perkampungannya. Saat ini di RW. 11 sudah terdapat Bank Sampah yang dikelola oleh pengurus RW. Setiap minggunya, Bank Sampah ini menerima limbah plastik botol bekas yang cukup banyak dari warga RW. 11 dan limbah botol bekas ini sudah diolah menjadi bijih plastik, sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi ke pengepul selanjutnya. Selain dari Bank Sampah, pengurus RW. 11 juga ingin membuat kampung hidroponik dengan cara mengajak masyarakatnya memanfaatkan pekarangan yang minim untuk budidaya sayuran hidroponik. Kendala yang dihadapi pengurus RW. 11 adalah pelaksanaan pelatihan yang terbatas mengakibatkan masyarakat cepat lupa bagaimana langkah-langkah bercocok tanam dengan teknik hidroponik tersebut. Melihat dari kondisi ini, maka pengurus RW. 11 Kelurahan Sekejati ingin melakukan cara yang terbaik bagaimana memberikan/menteransfer pengetahuan kepada masyarakat tentang cara bercocok tanam menggunakan teknologi hirdoponik yang mudah dimengerti dan diikuti. Dengan demikian, warga RW. 11 dapat melakukan budidaya hidroponik secara mandiri, sehingga harapan RW.11 sebagai RW percontohan di Kota Bandung dapat terealisasi. Melihat dari harapan dan permasalahan pengurus RW. 11 ini, maka metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan membuat video tutorial. Dengan menggunakan video, masyarakat dapat mempelajari cara bercocok tanam dengan lebih mudah karena disajikan dengan bentuk visual yang mudah diikuti, serta dengan menggunakan video, masyarakat dapat melihat secara berulang-ulang
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI INTERNAL POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
No full textDalam suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan bukan berfungsi sebagai pemasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Setiap aturan pasti harus ditaati dan dijalankan oleh tiap-tiap institusi yang terkait oleh peraturan tersebut..
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil; dengan variabel-variabel sosial yang lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat empiris. Pendekatan empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai implementasi penegakan kode etik profesi Polri dan kendala - kendala yang dan upaya-upaya yang dilakukan PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa. . Lokasi penelitian diambil secara random di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan Bidang Propam Polda Jabar. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui Studi Kepustakaan, Observasi dan Wawancara (Interview)
Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional. Berkaitan dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa, yang merupakan bagian dari penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor perundang-undangan ( substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat/Anggota Polri. dan faktor budaya. Pengawasan yang berasal dari luar organisasi Polresta harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna. Pengawasan terhadap anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat ini pada hakikatnya juga untuk melindungi kepentingan rakyat atau masyarakat dari pelanggaran hak - hak oleh anggota kepolisian