Portal Jurnal Universitas Serang Raya
Not a member yet
3166 research outputs found
Sort by
Sistem Peningkatan Transparasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Melalui Kegiatan Survei UMKM di BUMDesma Artha Makmur Kerjayan
No full textAbstract
The Community Revolving Fund Program serves as a source of capital for village micro and small businesses; however, its management at BUMDesma Artha Makmur Kejayan faced challenges because the data collection relied solely on written proposals without field verification, leading to information discrepancies, identity misuse, and weak business monitoring. This community service activity aimed to improve transparency and data accuracy by conducting direct surveys on all funded business actors. The method involved field observation, structured interviews, and business documentation to verify borrower identity, business existence, and capital development. The results indicate a significant improvement in data accuracy, increased borrower transparency, and clearer mapping of active and inactive businesses. The updated database produced through this activity now serves as a reference for BUMDesma to enhance evaluation and build a more sustainable management system. In conclusion, the UMKM survey proved effective in strengthening transparency and accountability, ensuring that the Community Revolving Fund Program is managed more professionally and reaches the right beneficiaries.
Abstrak
Program Dana Bergulir Masyarakat berperan sebagai sumber permodalan bagi pelaku UMKM desa, namun pengelolaannya di BUMDesma Artha Makmur Kejayan masih terkendala karena pendataan hanya berbasis proposal tanpa verifikasi sehingga muncul ketidaksesuaian informasi, penyalahgunaan identitas peminjam, dan lemahnya pemantauan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan transparansi dan ketepatan data UMKM melalui pelaksanaan survei langsung terhadap seluruh penerima modal. Metode yang diterapkan meliputi observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi usaha untuk memeriksa identitas peminjam, keberadaan usaha, serta perkembangan penggunaan modal. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi data, keterbukaan peminjam, serta pemetaan status usaha aktif dan tidak aktif. Basis data baru yang dihasilkan menjadi acuan bagi BUMDesma untuk memperkuat evaluasi dan penyusunan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, survei UMKM terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat dapat berjalan lebih profesional dan tepat sasaran
BUREAUCRATIC NEUTRALITY: RECONSTRUCTING THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION
No full textMasalah: Birokrasi tidak bersikap dan bertindak secara netral dan menjadi alat atau instrumen kekuasaan sehingga mengabaikan tugas utamanya
Tujuan: Melakukan analisis terhadap konsep netralitas birokrasi sebagai konsekuensi hubungan antara politik dan administrasi
Metodologi: Riset ini dilakukan melalui studi literatur dengan pencarian artikel menggunakan dua kata kunci yaitu Neutral Competence dan Neutrality of Bureaucracy
Temuan: Perdebatan antara Neutral Competence dan Responsive Competence mewarnai diskursus netralitas birokrasi yang menimbulkan dilema. Kritik terhadap dikotomi politik dan administrasi juga mempengaruhi konsep netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi dapat dilakukan pada wilayah politik kekuasaan yang sempit, sementara pada aspek kebijakan birokrasi dituntut mampu mewujudkan nilai dan kepentingan publik.
Jenis Penelitian: Studi Literatur
Kata Kunci: Netralitas Birokrasi, Hubungan Politik dan Birokrasi, SLR
Abstract
Problem: The bureaucracy does not act and behave neutrally and becomes a tool or instrument of power, thus neglecting its primary duties.
Purpose: To analyze the concept of bureaucratic neutrality as a consequence of the relationship between politics and administration.
Methodology: This research was conducted through a literature review using two keywords: Neutral Competence and Neutrality of Bureaucracy.
Findings: The debate between Neutral Competence and Responsive Competence colors the discourse on bureaucratic neutrality, creating a dilemma. Criticism of the dichotomy between politics and administration also influences the concept of bureaucratic neutrality. Bureaucratic neutrality can be implemented within the narrow realm of political power, while in policy aspects, the bureaucracy is required to realize public values and interests.
Research Type: Literature Review
Keywords: Bureaucratic Neutrality, Political and Bureaucratic Relations, SLR
LATAR BELAKANG MASALAH
Birokrasi memainkan peran strategis sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkeadilan. Tugas utama birokrasi adalah melayani masyarakat yang memastikan public goods terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Pada aspek kebijakan, birokrasi bertanggung jawab agar setiap kebijakan yang sudah dibuat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Birokrasi adalah aktor penting dalam aktivitas pembangunan bangsa (Abdullah, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam pandangan Ali Farazmand birokrasi adalah organisasi yang harus memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal (Farazmand, 2010).
Nilai strategis birokrasi dapat dilihat dari pandangan Hegel yang menempatkannya sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pada satu sisi, birokrasi menjadi aktor yang menghubungkan seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat tersampaikan kepada pemerintah dan diakomodir dalam bentuk kebijakan. Pada sisi pemerintah, birokrasi memiliki tugas agar seluruh kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik agar memberikan manfaat untuk masyarakat. Nilai strategis tersebut menuntut birokrasi harus memiliki tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya kekurangan pada pada salah satu komponen (baik profesionalisme maupun integritas) dapat menyebabkan kinerja birokrasi yang rendah.
Meskipun demikian, kritik terhadap birokrasi tidak pernah surut hingga saat ini terutama pada aspek kinerja. Birokrasi sering kali dikaitkan dengan kinerja yang lambat, red tape, inefisiensi, koruptif, instrumen politisasi dan lain sebagainya. Seluruh kritik tersebut berujung pada penilaian bahwa birokrasi tidak mampu menjalankan tugas utama layanan publik secara optimal. Penyebabnya sebagaimana dikemukakan oleh Gerald Caiden (Caiden, 1991) yaitu bureaupathologies. Patologi birokrasi telah merusak pondasi dan bangunan birokrasi dan menyebabkan capaian kinerja pemerintahan yang rendah. Salah satu aspek penting sekaligus menjadi masalah akut dalam birokrasi yaitu netralitas birokrasi.
Netralitas merupakan nilai dan prinsip yang sangat fundamental di dalam administrasi publik dan birokrasi (Hustedt & Salomonsen, 2014) (Hustedt & Salomonsen, 2018). Prinsip ini menempatkan birokrasi untuk tidak memiliki keberpihakan dalam menjalankan tugas utamanya memberikan pelayanan publik. Netralitas pandangan Max Weber bermakna terjadinya proses depolitisasi birokrasi dalam tujuan politik. Birokrasi sangat imparsial dan impersonal di mana profesionalisme menjadi dasar di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi tidak memiliki keberpihakan atau afiliasi politik kekuasaan baik dalam politik elektoral maupun pelanggengan kekuasaan.
Birokrasi jelas memiliki potensi untuk bertindak tidak netral dan fakta telah membuktikan demikian dan terjadi hampir di negara manapun. Birokrasi berada pada sisi kekuasaan bukan berdiri pada public interests dan public values. Hal ini jelas semakin membuktikan tesis Marx bahwa birokrasi tidak bisa netral, dia mewakili kepentingan kelas yang berkuasa (Toha, 2014) dan menjadi alat represif kekuasaan (Farazmand, 2010). Indonesia mengalami pengalaman historis yang sangat panjang di mana birokrasi dijadikan alat dalam pelanggengan kekuasaan. Birokrasi lebih dominan memberikan layanan kepada kekuasaan (orde baru) dibandingkan melayani masyarakat. Birokrasi tidak berperan sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan dua sisi yaitu kekuasaan dan masyarakat. Meskipun banyak mendapatkan kritik tajam, birokrasi berperan sebagai sebuah sistem yang esensial dalam tata kelola pemerintahan (Farazmand, 2010)
Fakta tidak netralnya birokrasi tidak terlepas dari posisi dan tugasnya yang selalu bersinggungan dengan kamar politik. Secara profesional, tugas birokrasi melanjutkan atau melaksanakan apa yang sudah dirumuskan oleh aktor politik. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, birokrasi berpotensi melakukan tindakan yang menyimpang yaitu masuk pada area politik kekuasaan. Terjadi politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik. Masuknya birokrasi dalam area politik tidak selalu berupa intervensi politik namun juga secara bottom up yaitu birokrasi yang bermain politik. Kedua bentuk politisasi di atas mendorong perselingkuhan antara politik dan birokrasi yang kemudian melahirkan ketidaknetralan.
TINJAUAN TEORI
Birokrasi
Birokrasi merupakan organisasi yang dirancang untuk menghasilkan efektivitas, efisiensi, efektivitas serta kompatibel dengan lingkungan saat itu. Weber kemudian mengajukan setidaknya tujuh kriteria birokrasi yaitu; adanya aturan, pembagian kerja yang baku, hierarki, rekrutmen berbasis kompetensi, impersonal/Neutral Competence, objektivitas, keputusan tertulis (Lubis & Huseini, 2018). Birokrasi dirancang untuk mengelola fungsi administratif dengan skala besar (Farazmand, 2016) yang memberikan penekanan pada aspek efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol (Briand & Bellemare, 2016).
Peran birokrasi di dalam administrasi publik sangat krusial diantaranya menciptakan stabilitas dan kontinuitas di dalam tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kebijakan dan layanan publik (Cohan, 2018). Birokrasi terus berubah dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan lingkungan, sosial budaya lalu mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan (Motala, 2020). Modifikasi birokrasi dimulai dari kritik atas model birokrasi Weberian yang dianggap sudah ketinggalan. Berbagai macam perspektif dimunculkan seperti New Public Managemen, New Public Service, Governance sebagai upaya perbaikan atas birokrasi. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan kontribusi atas perubahan birokrasi yang memunculkan digital birokrasi (Shovkovyy, 2024). Birokrasi akan terus mengalami perubahan desain dan bentuk sehingga mampu beradaptasi dengan tantangan baru pada sektor publik khususnya pemerintahan.
Politisasi
Politisasi birokrasi sering dimaknai sebagai masuknya pertimbangan politik ke dalam birokrasi yang menggantikan kriteria prestasi (Apiah & Abdulai, 2023). Pertimbangan politik yang dimaksud bukan dalam konteks strategi untuk optimalisasi birokrasi akan tetapi lebih pada pertimbangan individu yang mengabaikan prinsip profesionalisme. Terdapat berbagai bentuk/jenis/modus politisasi birokrasi diantaranya formal politicization, functional politicization dan administrative politicization (Hustedt & Salomonsen, 2014) (Diamond, 2025).
Politisasi birokrasi dapat terjadi berupa mobilisasi sumber daya birokrasi demi kepentingan politik elektoral (pemilu dan pilkada). Birokrasi dijadikan mesin pemenangan melalui program dan kegiatan yang mampu melakukan penetrasi kepada masyarakat sehingga menguntungkan salah satu kandidat. Bentuk lainnya seperti pengangkatan, mutasi, promosi dan demosi pejabat birokrasi yang tidak berbasis pada sistem merit namun lebih pada pertimbangan yang bersifat politis. Fenomena tersebut lazim terjadi sebagai kompensasi aktor politik atas kontribusi pejabat birokrasi di dalam pemilu atau pilkada. Manajemen pegawai lebih beraroma politik balas jasa dan balas dendam. Politisasi dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi birokrasi karena birokrasi terjebak pada politik kekuasaan yang sempit.
Netralitas
Netralitas atau neutrality competence merupakan salah satu prinsip kerja yang mendasar dari birokrasi. Prinsip netralitas tidak hanya dapat dirujuk dari pendapatnya Weber namun juga dari konsep pemisahan politik dan administrasi. Merujuk pada paradigma administrasi, politik dan administrasi memiliki fungsi dan areanya masing-masing (Henry & Henry, 2018). Fungsi politik lebih pada proses perumusan kebijakan sementara administrasi publik atau birokrasi proses implementasinya. Pemisahan fungsi dan area politik dan administrasi mendorong birokrasi dapat bersifat netral dalam konteks tidak terintervensi oleh kepentingan politik. Hasilnya, birokrasi baik pada implementasi kebijakan maupun pelayanan publik bekerja secara imparsial, memihak pada kepentingan publik dan didasarkan pada aturan hukum dibandingkan terpengaruh oleh dinamika politik (Srivastava, 2023).
METODOLOGI
Proses pencarian literatur atau artikel dilakukan pada website Scopus dengan menggunakan dua kata kunci pencarian pada article title yaitu (1). Neutral Competence dan (2). Neutrality of Bureaucracy. Jumlah publikasi artikel berdasarkan dua kata kunci tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel C.1
Kata Kunci Pencarian Artikel
No
Kata Kunci
Jumlah Artikel
1
Neutral Competence
26 Artikel
2
Neutrality of Bureaucracy
6 Artikel
Artikel-artikel tersebut kemudian akan dilakukan pemetaan berdasarkan jumlah artikel beserta tahun terbit, teritori dan penulis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel Berdasarkan Jumlah dan Tahun Terbit
Pemetaan artikel yang pertama didasarkan pada jumlah artikel dan tahun terbit seperti pada gambar di bawah ini
Gambar D.1: Artikel Berdasarkan Jumlah dan Tahun Terbit
Berdasarkan gambar di atas, publikasi artikel pertama kali pada tahun 1986 dengan judul The personal side of street-level bureaucrcy: Discrimination or Neutral Competence yang ditulis oleh Jhon Clayton Thomas. Sementara yang terbaru ditulis oleh Robert Roberts dengan judul Policy/Career Schedule Employment and Federal Service: Dismantling Neutral Competence. Publikasi artikel tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebanyak empat artikel. Sementara pada kata kunci Neutrality of Bureaucracy pertama kali terbit pada tahun 2010 dengan judul Pakistani bureaucracy and political neutrality: A mutually exclusive phenomenon?.
Artikel Berdasarkan Teritorial
Gambar D.2: Artikel Berdasarkan Teritori
Jika melihat gambar di atas, Amerika Serikat menjadi negara terbanyak untuk publikasi artikel dengan kata kunci Neutral Competence dengan 14 artikel. Hal ini menunjukkan jika topik tersebut mendapatkan perhatian yang serius dari para peneliti. Sebaran negara juga sudah mewakili benua terkecuali benua Afrika, meskipun berpotensi teridentifikasi pada karagori negara undifined. Selanjutnya artikel dengan kata kunci Neutrality of Bureaucracy didominasi oleh benua Asia di mana Pakistan tertinggi dengan 3 artikel, Bangladesh, Indonesia dan Hongkong serta benua Eropa masing-masing 1 artikel. Jika kita langkukan komparasi, kata kunci Neutrality Competence lebih banyak didominasi oleh teritori negara maju sementara Neutrality of Bureaucracy muncul sebagai objek riset negara berkembang.
Artikel Berdasarkan Penulis
Pemetaan publikasi artikel yang terakhir berdasarkan penulis yang memiliki perhatian terhadap topik netralitas.
Gambar D.3: Artikel Berdasarkan Jumlah dan Thun Terbit
Pada topik Neutral Competence terdapat 4 penulis dengan publikasi tertinggi masing-masing 4 artikel. Sementara pada topik Neutrality of Bureaucracy, Maryam Tanwir yang melakukan riset di Pakistan memiliki publikasi paling banyak dengan jumlah 2 artikel. Tabel di bawah ini berisi lima artikel yang menjadi sampel dari kedua kata kunci pencarian.
Tabel D.1
Sampel Artikel
No
Artikel
Penulis
Tahun
Jumlah
Citasi
Kata Kunci Pencarian
Civil Servants and Policymakers: Neutral or Responsive Competence?
Joel D. Aberbach dan Bert A. Rockmant
(Aberbach & Rockmant, 1994)
1994
79
Neutral Competence
Neutral Competence and Political Responsiveness: An Uneasy Relationship
William F. West
(West, 2005)
2005
55
Naïve cronyism and neutral competence: Patronage, performance, and policy agreement in executive appointments
Gary E. Hollibaugh Jr
(Jr, 2014)
2015
49
Administrative Politicization Or Contestability? How Political Advisers Affect Neutral Competence In Policy Processes
Patrik Öhberg, Peter Munk Christiansen And Birgitta Niklasson
(Öhberg et al., 2016)
2017
42
Bureaucratic Perceptions to the Politics–Bureaucracy Relations in Bangladesh: A Moral Dilemma in between Political Neutrality and Responsiveness
Muhammad Sayadur Rahman
(Rahman, 2014)
2014
7
Neutrality of Bureaucracy
Perdebatan antara neutral competence dengan responsive competence mewarnai diskursus tentang netralitas birokrasi. Memang ada dilema di dalam hubungan keduanya, karena tidak mudah melakukan pilihan antara neutral competence dengan tuntutan responisivitas politik (West, 2005). Kompetensi netral tidak memiliki loyalitas pribadi dan politik sementara kompetensi responsivitas menuntut agen yang loyal sekaligus kompeten untuk menjalankan agenda politik (Jr, 2014). Konsekuensi penerapan kedua kompetensi tersebut salah satunya pada pengangkatan pejabat birokrasi. Netralitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam administrasi publik dan menjadi harapan terwujudnya birokrasi yang profesional karena berbasis pada objektivitas dan kompetensi. Sementara itu, ada satu kamar yang dianggap berseberangan dengan konsep netralitas yaitu wilayah politik. Pada konteks tersebut, netralitas mendapatkan kritik baik pada konsepnya maupun penerapannya.
Kritik ditujukan pada konsep hubungan politik dan administrasi yang bersifat dikotomis sebagai embrio netralitas. Dikotomi politik dan administrasi dinilai sudah tidak relevan (Dwiyanto, 2021) (Uwizeyimana, 2013). Justru pejabat birokrasi harus terlibat di dalam proses politik untuk mewujudkan nilai-nila publik (Alford et al., 2016). Netralitas tidak mencerminkan kenyataan, oleh karena itu politik dapat menembus batas-batas administrasi agar nilai-nilai yang dipilih oleh politisi dapat disujudkan dalam kebijakan (Aberbach & Rockmant, 1994).
Oleh karena itu, konsep netralitas dengan makna terlepas dari aspek politik sangat naif dan bias dalam realitasnya, politik dan administrasi tidak mungkin dapat dipisahkan justru dapat saling melengkapi. Dengan semakin memudarnya batas politik dan administrasi, keduanya lebih dibutuhkan untuk saling saling melengkapi dibandingkan dikotomis. Kekeliruan pemisahan politik dan administrasi dimulai dari kekaburan makna kebijakan (policy) dan politik (Overeem, 2005). Batasan netralitas bukan pada ruang lingkup kebijakan akan tetapi pada dimensi politik kekuasaan. Birokrasi harus bersifat netral pada pilihan dan dukungan dalam pemenangan politik elektoral. Sementara pada kebijakan dan layan publik, birokrasi dapat berinteraksi di wilayah politik dalam mewujudkan nilai dan kepentingan publik secara optimal.
KESIMPULAN DAN SARAN
Netralitas birokrasi telah menjadi perhatian di dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Konsep netralitas yang dihasilkan dari pemisahan politik dan administrasi dinilai mulai mendapatkan kritik. Konsep netralitas bukan berarti harus terbebas dari aspek politik dalam konteks kebijakan namun pada politik kekuasaan yang sempit. Birokrasi tidak menjadi alat atau instrumen yang digunakan untuk politik kekuasaan. Birokrasi memiliki agenda politik yaitu mewujudkan kepentingan dan nilai publik secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2020). Politicization of Bureaucracy in South Asia: A Comparative Study of Bangladesh, India and Sri Lanka. In South Asian Journal of Policy and Governance (SJPG) (pp. 25–40). https://www.academia.edu/download/59352977/Emotional_Violence_against_Women_in_Public_Sphere_of_Bangladesh_Mizanur_Rahman___Mohammad__Tareq_Hasan__201820190522-44746-ytau59.pdf
Aberbach, J. D., & Rockmant, B. A. (1994). Civil Servants and Policymakers : Neutral or Responsive Competence ? 7(4), 461–469.
Alford, J., Hartley, J., Yates, S., & Hughes, O. (2016). Into the Purple Zone: Deconstructing the Politics/Administration Distinction. American Review of Public Administration, 47(7), 752–763. https://doi.org/10.1177/0275074016638481
Apiah, D., & Abdulai, A.-G. (2023). Politicization of Bureaucracy. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Cham: Springer International Publishing, 9695–9702.
Briand, L., & Bellemare, G. (2016). Modernity and Bureaucracy. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 1–6.
Caiden, G. E. (1991). What Really Is Public Maladministration? Public Administration Review, 51(6), 486. https://doi.org/10.2307/976599
Cohan, U. . (2018). Legislative Oversight of Bureaucracy. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 3762–3766.
Diamond, P. (2025). Advisers in Westminster systems. In Handbook of Politicization and Political Patronage, 97–113.
Dwiyanto, A. (2021). Teori Administrasi Publik dan Penerapannya Di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Farazmand, A. (2010). Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis. Public Organization Review, 10(3), 245–258. https://doi.org/10.1007/s11115-010-0137-0
Farazmand, A. (2016). Bureaucracy, bureaucratic politics, and democracy. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Cham: Springer International Publishing, 1–18.
Henry, N., & Henry, N. (2018). Paradigms of Public Administration. In Public Administration and Public Affairs (Vol. 35, Issue 4, pp. 35–53). https://doi.org/10.4324/9781315530536-3
Hustedt, T., & Salomonsen, H. H. (2014). Ensuring political responsiveness: politicization mechanisms in ministerial bureaucracies. International Review of Administrative Sciences, 80(4), 746–765. https://doi.org/10.1177/0020852314533449
Hustedt, T., & Salomonsen, H. H. (2018). Revisiting neutral competence as the core normative foundation of western bureaucracy. Comparative Social Research, 33, 69–88.
Jr, G. E. H. (2014). Naïve Cronyism and Neutral Competence : Patronage , Performance , and Policy Agreement in Executive Appointments. Journal of Public Administration Research and Theory, 25, 341–372. https://doi.org/10.1093/jopart/muu016
Lubis, H. S. ., & Huseini, M. (2018). Pengantar Teori Organisasi Perspektif Makro: Dari Pendekatan Klasik Hingga Post-Modern. CIGO FIA Universitas Indonesia.
Motala, E. (2020). On Bureaucracy: South Africa in Transition. In The State, Education and Equity in Post-Apartheid South Africa, (pp. 203–221). Taylor & Francis.
Öhberg, P., Christiansen, P. M., & Niklasson, B. (2016). ADMINISTRATIVE POLITICIZATION OR CONTESTABILITY ? HOW POLITICAL ADVISERS AFFECT NEUTRAL COMPETENCE IN POLICY PROCESSES. Public Administration. https://doi.org/10.1111/padm.12253
Overeem, P. (2005). The Value of The Dichotomy: Politics, Administration, and The Political Neutrality of Administrators. Administrative Theory & Praxis, 27(2), 311–329. https://doi.org/10.1080/10841806.2005.11029490
Rahman, M. S. (2014). Perceptions to the Politics – Bureaucracy Relations in Bangladesh : A Moral Dilemma in between Political Neutrality and Responsiveness. Asian Journal of Political Science, 22(February 2015), 37–41. https://doi.org/10.1080/02185377.2014.925407
Shovkovyy, O. (2024). Defining Electronic Bureaucracy and Bureaucratism Oleg Shovkovyy. Suranaree Journal of Social Science, 18(2).
Srivastava, A. . (2023). Bureaucracy and Public Policy. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 1166–1171.
Toha, M. (2014). Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia (Pertama). Kencana Prenandamedia Group.
Uwizeyimana, D. E. (2013). The Politics-Administration Dichotomy: Was Woodrow Wilson Misunderstood or Misquoted? Journal of US-China Public Administration, 10(2), 165–173.
West, W. F. (2005). Neutral Competence and Political Responsiveness : An Uneasy Relationship. The Policy Studies Journa, 33(2), 147–160.
Problem: The bureaucracy does not act and behave neutrally and becomes a tool or instrument of power, thus neglecting its primary duties.
Purpose: To analyze the concept of bureaucratic neutrality as a consequence of the relationship between politics and administration.
Methodology: This research was conducted through a literature review using two keywords: Neutral Competence and Neutrality of Bureaucrac
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek Di Kota Serang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 85 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Promosi memberikan pengaruh sebesar 55,2% terhadap Kepuasan Pelanggan impulsif, dengan nilai R-Square sebesar 0,552 sedangkan Pengaruh Kualitas Pelayanan, dab Promosi memberikan pengaruh sebesar 63,3% terhadap Kepuasan Pelanggan impulsif, dengan nilai R-Square sebesar 0,633. Secara parsial, Kualitas Pelayanan berpengaruh paling signifikan terhadap Persepsi Harga (t = 3,605; p = 0,000), diikuti oleh Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kepuasan Pelanggan (t = 0,833; p = 0,203), Secara parsial, Promosi berpengaruh paling signifikan terhadap Persepsi Harga (t = 3,167; p = 0,001), diikuti oleh Promosi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kepuasan Pelanggan (t = 1,194; p = 0,116), dan temuan dari Persepsi Harga berpengaruh paling signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (t = 6,657; p = 0,000). Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor Persepsi Harga lebih mendorong perilaku pengguna terhadap gojek dibandingkan Kepuasan Pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 85 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Promosi memberikan pengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan impulsif, sedangkan Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Promosi memberikan pengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan impulsif. Secara parsial, Kualitas Pelayanan berpengaruh paling signifikan terhadap Persepsi Harga, diikuti oleh Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kepuasan Pelanggan, Secara parsial, Promosi berpengaruh paling signifikan terhadap Persepsi Harga, diikuti oleh Promosi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kepuasan Pelanggan, dan temuan dari Persepsi Harga berpengaruh paling signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor Persepsi Harga lebih mendorong perilaku pengguna terhadap gojek dibandingkan Kepuasan Pelanggan
DESAIN RENCANA AKSI DAERAH BERBASIS KOLABORASI PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGUATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Get PDFProblems: The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at the regional level has shown significant progress, but is not yet fully focused on supporting the sustainable development agenda. Many CSR programs are fragmented, not aligned with regional planning documents, and are not managed through collaborative mechanisms that equally involve government, businesses, and communities.
Purpose: To provide a description and analysis of how government, businesses, and communities collaborate to strengthen corporate social responsibility.
Methodology: This study uses a qualitative approach through document analysis, literature review, and conceptual modeling to formulate a Regional Action Plan (RAD) design based on multi-stakeholder collaboration.
Findings: The research findings indicate that strengthening coordination between actors, data system integration, and social accountability mechanisms are key prerequisites for the effectiveness of the CSR RAD. The resulting design positions local governments as the driving force behind orchestrating collaboration, enabling CSR to be more focused, inclusive, and provide tangible benefits to the community.
Research Type: Qualitative
Keywords: corporate social responsibility, regional action plan, collaborative governanceMasalah: Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) di tingkat daerah menunjukkan perkembangan signifikan, tetapi belum sepenuhnya terarah untuk mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan. Banyak program TJSL berjalan secara terfragmentasi, tidak selaras dengan dokumen perencanaan daerah, serta belum dikelola melalui mekanisme kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara seimbang.
Tujuan: Memberikan deskripsi dan analisis tentang bagaimana aksi kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat dalam penguatan tanggung jawab social perusahaan
Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, studi literatur, dan penyusunan model konseptual untuk merumuskan desain Rencana Aksi Daerah (RAD) berbasis kolaborasi multipihak.
Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antaraktor, integrasi sistem data, serta mekanisme akuntabilitas sosial menjadi prasyarat utama bagi efektivitas RAD TJSL. Desain yang dihasilkan menempatkan pemerintah daerah sebagai penggerak orkestrasi kolaborasi sehingga TJSL dapat berjalan lebih terarah, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jenis Penelitian: Kualitatif
Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, rencana aksi daerah, tata kelola kolaborati
PERFORMANCE EVALUATION OF LIGHTWEIGHT OBJECT DETECTION MODELS FOR REAL-TIME PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT DETECTION IN THE CONSTRUCTION SITES
Get PDFThe environment of construction industry was known to have a high risk and high number of occupational accidents and injuries. One of the main causes of the occurrences was the construction workers\u27 negligence in wearing personal protection equipment. Computer vision-based approaches were developed to assist in personal protective equipment adherence to address this issue. Using lightweight machine learning algorithms, object recognition can help to detect if the PPEs are worn correctly. We evaluated performance of YOLOv8-Nano and YOLOv9-Tiny (state of the art lightweight object detection models). Custom dataset was used for training the models and then metrics like F1 score, precision, recall mAP50 and mAP50-95 were used to evaluate both models’ performance. Results found that both models were able to show promising real time detections, but the YOLOv9-Tiny model was able to outperform the YOLOv8-Nano model on many evaluation metrics. Specifically, in terms of mAP, YOLOv8-Nano achieved an mAP50 of 81.48, while YOLOv9-Tiny attained a slightly higher mAP50 of 82.70. Higher efficiency in these parameters will help small industry to enforce PPE adherence monitoring using edge device at a relatively low cost. Lastly, enhanced enforcement of PPE regulations through automated detection system can contribute to improve workplace safety which in turns will lead to less injuries.
Keywords: Object Recognition, Computer Vision, Machine Learning, Lightweight, Personal Protective Equipment, YOL
MEDIA PEMBELAJARAN KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY (STUDI KASUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA SISWA 2 CILILIN)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah kurangnya interaktivitas dan minat siswa dalam pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar (JARDAS) di SMK Bina Siswa 2 Cililin. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan menguji media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality (AR). Metode penelitian yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), yang terdiri dari enam tahap: konsep, desain, pengumpulan materi, perakitan, pengujian, dan distribusi. Pada tahap awal, dilakukan perancangan aplikasi yang menyajikan materi perakitan komputer dan jaringan menggunakan teknologi AR, dengan perangkat lunak Unity dan Adobe Flash Professional CS6. Implementasi dilakukan di kelas 10, dengan fokus pada materi pokok bahasan Komputer dan Jaringan Dasar. Pengujian dilakukan melalui metode black box dan User Acceptance Test (UAT) dengan melibatkan 49 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini diterima dengan baik oleh siswa, dengan skor persentase penerimaan mencapai 100%. Siswa melaporkan peningkatan motivasi dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan, serta pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Pembaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teknologi AR untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif, yang dapat diakses melalui smartphone. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di bidang Komputer dan Jaringan Dasar
ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY : ETHICAL BASIS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN THE BUSINESS
Get PDFThe research aims to explore and analyze how Islamic legal philosophy principles can serve as a comprehensive ethical foundation in implementing Corporate Social Responsibility (CSR) to encourage meaningful and empowering business practices. This research uses normative legal research methods with conceptual and normative approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal sources through literature study, to analyze Islamic legal philosophy principles as an ethical foundation in CSR practices. The research findings reveal that Islamic legal philosophy principles can serve as a comprehensive ethical foundation for Corporate Social Responsibility through a holistic approach integrating economic, social, and spiritual interests. Islamic values such as maqashid al-shari\u27ah, justice, trust, and social responsibility encourage companies to transcend financial profit orientation towards community empowerment and environmental preservation, emphasizing the balance between worldly and spiritual obligations. The implementation of Islam-based CSR not only creates harmonious relationships between companies and society but also supports global sustainable development agendas through ethical, transparent business practices with multidimensional positive impacts, thereby transforming CSR from a mere legal obligation into a meaningful instrument of social transformation.
Analisis Big Data Sentimen Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia
Get PDFSeek the public interest is a form of government responsibility in handling various public interests in various policy lines. This is done by observing public discussions related to the performance of policies carried out by the government. The Free nutritious meals (MBG) policy is a manifestation of efforts to meet the public interest with the aim of improving the quality of nutrition in children, although in its implementation it still faces many challenges such as poisoning. The purpose of this study is to find out the public sentiment on the implementation of the MBG policy in Indonesia by using the Big Data analysis research method using X. The results of the study show that the public sentiment on the implementation of the policy is neutral. Then negative sentiment is more dominant than positive which shows that public assessment of the implementation of MBG is considered ineffective, because there are still rampant cases of poisoning and inadequate planning, implementation and supervision. In addition, political communication from the government that is not in harmony between the claimed success and the fact of policy implementation on the ground makes negative sentiment from the political sector more dominant. However, positive sentiment shows that the public considers the MBG program to be beneficial if there are significant improvements ranging from MBG and SPPG kitchen planning, implementation and adequate supervision from policy implementers.Seeking the public interest is a form of government responsibility in handling various public interests across multiple policy lines. This is done by observing public discussions about the performance of government policies. The Free nutritious meals (MBG) policy is a manifestation of efforts to serve the public interest and improve children\u27s nutrition. However, in its implementation, it still faces many challenges, such as poisoning. The purpose of this study is to examine public sentiment on the implementation of the MBG policy in Indonesia through Big Data analysis using X. The survey results show that public sentiment regarding the policy’s implementation is neutral. Then, negative sentiment is more dominant than positive, which shows that public assessment of the implementation of MBG is considered ineffective, because there are still rampant cases of poisoning and inadequate planning, implementation and supervision. In addition, political communication from the government that is not in harmony between the claimed success and the fact of policy implementation on the ground makes negative sentiment from the political sector more dominant. However, positive sentiment indicates that the public considers the MBG program beneficial if there are significant improvements in MBG and SPPG kitchen planning, implementation, and adequate supervision by policy implementers
Transformation of the Indonesian National Police\u27s Communication Strategy in Building a Public Narrative through Platform X
Get PDFThe acceleration of digital transformation has reshaped how institutions communicate with the public. To remain relevant, both governmental and private organizations must adapt to these shifts—so too must the Indonesian National Police (POLRI). Through the strategic use of social media, particularly Platform X (Twitter), POLRI seeks to cultivate closeness with a public that is increasingly critical, responsive, and participatory. This study investigates how POLRI has transformed its communication strategy to construct a coherent public narrative on Platform X. It focuses on three dimensions: the evolution of work models, new collaboration patterns between the Public Relations Division of POLRI and external digital partners, and the strategic management of hashtags as part of an integrated digital-communication approach. Employing a descriptive-qualitative method, data were collected through interviews with policy-level officials, field implementers, and external partners. The findings reveal a paradigm shift from one-way, hierarchical communication toward an open, two-way participatory dialogue that allows the public to offer feedback, criticism, and direct engagement. This shift is not merely technical but reflects an institutional reconfiguration of strategic communication practices within an algorithm-driven platform environment. By explicitly linking empirical findings with Strategic Communication Theory, this study contributes to the understanding of how public institutions negotiate legitimacy, authority, and visibility within platform-based communication ecosystems. The study concludes that the success of POLRI’s online communication rests not only on message quality but also on institutional synergy, adaptability to algorithmic change, and the capacity to maintain meaningful dialogue with citizens. Strategic communication, when integrated with digital innovation, enables the institution to strengthen trust and legitimacy in the era of participatory media. This study recommends that POLRI enhance its strategic digital communication capacity through algorithm literacy, data-driven engagement, sustained collaboration with external partners, and the development of ethical guidelines to strengthen public trust and institutional legitimacy in digital platforms
Ambidextrous IoT governance to support EnergyCo’s digital transformation based on COBIT 2019 traditional and DevOps
Get PDFThe accelerating digital transformation in the energy sector demands robust governance mechanisms for emerging technologies, particularly the Internet of Things (IoT). This study examines the governance challenges faced by an energy company in Indonesia as it strives to manage IoT ecosystems while meeting regulatory requirements and achieving organizational objectives. Despite IoT’s critical role in enabling digital transformation, limited Research has explored IoT governance frameworks grounded in COBIT 2019, especially within the energy domain. To bridge this gap, this study develops an ambidextrous IoT governance framework by integrating the Traditional and DevOps Focus Area mechanisms from COBIT 2019. The framework is designed to balance stability and adaptability in managing IoT-related risks. A Design Science Research methodology is employed, complemented by a case study approach involving interviews, questionnaires, and internal document analysis to ensure contextual relevance and data saturation. The study identifies and evaluates governance priorities by aligning Governance and Management Objectives (GMOs) with national regulations, design factors, and prior research findings. Based on gap analysis using seven components of the selected GMO, DSS (Managed Security Services), the study proposes targeted improvements to IoT governance. These include strengthening leadership accountability, advancing cybersecurity competencies, and enhancing system monitoring capabilities. The implementation of these improvements is projected to elevate the DSS maturity level from 3.29 to 3.86, supporting its digital transformation agenda in alignment with COBIT 2019. This Research contributes to the literature by offering a structured, context-aware IoT governance framework and providing actionable insights for practitioners seeking to govern IoT initiatives within complex, regulated environments