EJournal Jayabaya (LPPM Universitas Jayabaya)
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Digital: Implementasi Dan Tantangannya Di Indonesia
Get PDFMeningkatnya transaksi online menawarkan peluang dan tantangan bagi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Pengenaan pajak digital akan menciptakan rasa keadilan karena perusahaan asing akan diperlakukan sama dengan perusahaan domestik yang wajib membayar pajak. Dalam praktiknya, perpajakan mengalami distorsi. Penerapan pajak digital bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan platform-marketplace menimbulkan tantangan, terutama dalam menghitung pajak masuk dan pajak keluar yang bisa sangat rumit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative law research) dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak digital di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini. Penyederhanaan regulasi, kerja sama internasional, edukasi wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pajak digital yang efektif dan efisien
Penerapan E-Governance Dalam Penggunaan Electronic Custom Declaration (E-CD) Di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Rawamangun
Get PDFPenerapan e-government telah menjadi inovasi utama dalam transformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-government dalam penggunaan Electronic Custom Declaration (E-CD) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat Rawamangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-CD telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses deklarasi barang ekspor dan impor. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini lebih cepat dan akurat, serta mengurangi potensi kecurangan dan manipulasi data. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem ini dan masalah teknis yang sering terjadi, seperti gangguan sistem dan koneksi internet yang tidak stabil
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Get PDFPenerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika masih diperlakukan seperti tindak pidana umum. Peraturan perundang-undangan memberikan peluang terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dapat diselesaikan diluar pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan teknis analisis data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mencakup seluruh proses hukum dari penyidikan hingga pemasyarakatan. Beberapa Pengadilan Negeri, melalui pertimbangan hakim, berusaha melindungi hak anak dengan menerapkan diversi dan pendekatan restoratif justice, meskipun upaya tersebut belum maksimal. Untuk mencapai perlindungan hukum yang ideal, diperlukan peran aktif Hakim Anak dalam memenuhi hak-hak anak selama pemeriksaan dan menyelesaikan perkara dengan cara-cara yang bersifat restoratif. Untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, Pemerintah perlu merevisi UU SPPA dengan menghapus pembatasan diversi pada Pasal 7 ayat (2), agar undang-undang tersebut lebih efektif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam perkara anak penyalahguna narkotika sebaiknya fokus pada pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan. Selain itu, Pemerintah harus menanggung biaya rehabilitasi dengan standar yang layak, sehingga setiap anak dapat menjalani pemulihan secara optimal
Analisis Kemandirian Ekonomi Warga Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Semper Barat
Get PDFProgram Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan melalui akses modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan produksi lokal. Sinergi antara program pemerintah dan lembaga terkait berperan penting dalam memastikan efektivitas pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, pengembangan infrastruktur turut mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada kemandirian ekonomi warga Semper Barat dalam konteks program PPMK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen terkait. Teknik triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPMK berkontribusi signifikan dalam membangun usaha mandiri yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada pihak luar. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi program, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kendala birokrasi, masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat diperlukan guna memastikan keberlanjutan kemandirian ekonomi yang telah terbentuk. Dengan pendekatan strategis dan inklusif, PPMK dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat
Efektivitas Strategi Komunikasi Dalam Memengaruhi Opini Publik
Get PDFDi era digital saat ini, opini publik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan, perilaku konsumen, dan keberhasilan gerakan sosial. Strategi komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam memengaruhi opini publik melalui penyampaian pesan yang tepat, pemanfaatan media yang sesuai, serta pemahaman terhadap audiens yang dituju. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi komunikasi dalam membentuk opini publik dengan meninjau elemen-elemen kunci seperti perencanaan pesan, pemilihan media, dan pendekatan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan pendekatan holistik dan embedded analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman audiens, konsistensi pesan, kredibilitas sumber informasi, serta pemanfaatan media sosial secara strategis merupakan faktor utama dalam membentuk opini publik. Selain itu, framing dan interaksi dengan audiens berperan penting dalam memperkuat efektivitas komunikasi. Teknologi informasi berperan besar dalam meningkatkan efektivitas strategi komunikasi dengan memperluas jangkauan audiens, menyediakan data analitik untuk evaluasi strategi, serta memungkinkan penyampaian pesan yang lebih menarik dan interaktif. Namun, tantangan seperti disinformasi dan manipulasi opini juga semakin meningkat, menuntut strategi komunikasi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi komunikasi sangat diperlukan untuk membangun dan mengarahkan opini publik secara optimal
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ADHIYAKSA
Get PDFParadigma baru akan pelayanan kesehatan mengharuskan Rumah Sakit memberikan pelayanan berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasien dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan kedokteran. Pasien menilai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka setelah menggunakan layanan jasa Rumah Sakit dan dengan menggunakan informasi ini untuk memperbarui persepsi pasien tentang kualitas layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta. Dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 26.0 hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelia
PELATIHAN PEMOTRETAN PHOTO PRODUK MENGGUNAKAN SMART PHONE (METODE EDFAT)
Get PDFAbstrak
Artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat ini dibuat guna menyusun dan melengkapi sisi metodologi ilmiah dari rangkaian proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tiga orang dosen FIKOM Jayabaya yakni Victor A Simanjuntak, S.Sos, M.Si, Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom dan Dra. Siti Hasanah, M.Pd. Penulis bertiga melakukan pelatihan pembuatan produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Susu kedelai sekaligus juga pelatihan foto produk untuk memotret Produk UMKM Susu Kedelai. Pertama, pembuatan susu kedelai untuk para ibu- ibu di Yayasan Dua Sakinah ini penting untuk para ibu-ibu warga Lagura Indah untuk membuat produk UMKM yang layak untuk dipasarkan. Untuk keahlian atau skill memotret foto produk dalam hal ini produk susu kedelai yang harus dipasarkan. Jadi foto produk ini gunanya adalah untuk menunjang pemasaran.
Kata Kunci : Foto Produk, Susu Kedelai, UMKM
 
DESAIN PENATAAN SEMPADAN SUNGAI CIKALONG
Get PDFSungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya. Salah satu bentuk pelestariannya adalah dengan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu suatu wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Sebagai salah satu ruang terbuka hijau di Cirebon, saat ini DAS sempadan Sungai Cikalong memerlukan peningkatan kualitas agar dapat dimanfaatkan sebagai pendukung ekologi sungai yang lebih baik, dan sebagai tempat edukatif yang dapat menampung aktivitas masyarakat sekitar dan komunitas pecinta sungai. Penataan ini bertujuan mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS), dan menjadi pusat dan wadah aktivitas masyarakat yang berkelanjutan. Desain dioptimalkan agar dapat beradaptasi dengan kondisi eksisting terbangun, dan diperlukan proses pelaksanaan lapangan yang sesuai dengan gagasan & konsep awal agar di kemudian waktu hasil terbangun dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.
Kata kunci: Daerah Aliran Sungai (DAS), Sempadan, Sungai Cikalon
Perlindungan Hak Wajib Pajak: Transparansi Dan Keadilan Dalam Penagihan Pajak
Get PDFSektor perpajakan memiliki peran penting dalam mengurangi defisit anggaran. Dalam proses penagihan pajak, hak wajib pajak memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis dengan metode analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan berbagai perlindungan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hak-hak tersebut mencakup kepastian hukum, pelayanan yang baik, kerahasiaan informasi, hak mengajukan keberatan dan banding, serta hak atas perlindungan hukum. Meski Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak wajib pajak, adanya beberapa kelemahan dalam pasal-pasal tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang diharapkan
Belajar Dari Dinamika Partai Politik Jepang
Get PDFSebagai negara industri, Jepang merupakan pelopor di kawasan Asia Timur. Jejaknya diikuti oleh Negara-Negara Industri Baru atau Newly Industrializing Countries (NICs), seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Namun, dalam bidang politik, negara-negara Asia Timur tidak memandang Jepang sebagai pelopor. Jepang dianggap seperti negara mereka sendiri yang mengadopsi demokratisasi setelah Perang Dunia II. Meskipun demikian, Jepang mengalami manuver politik yang juga dialami oleh negara lain, seperti Indonesia beberapa tahun kemudian. Perpecahan partai politik, pola koalisi, dominasi partai tunggal, dan lain sebagainya, terjadi baik di Jepang maupun di Indonesia. Apakah ini merupakan bentuk dari Nilai-Nilai Asia? Saya rasa tidak