EJournal Jayabaya (LPPM Universitas Jayabaya)
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015 – 2019
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tax avoidance dan leverage terhadap return on assets (roa) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bei periode 2015 – 2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tax avoidance, dan leverage dan variabel dependen Return On Assets (ROA). Sampel penelitian data laporan keuangan tahunan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan laporan keuangan tahunan di website resmi perusahaan periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh negatif yang berarti bahwa Tax Avoidance memiliki hubungan berbanding terbalik dengan variabel dependen Return On Asset.. (2) Terdapat pengaruh negatif yang berarti bahwa Leverage memiliki hubungan berbanding terbalik dengan variabel dependen Return On Asset.
Kata kunci: tax avoidance, laporan keuangan, return on asse
Empat Landasan Kebangsaan Sebagai Acuan Pembangunan Nasional (Suatu Tinjauan Pembangunan)
Diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan memenuhi syarat yang bisa menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan ke Indonesiaan. Para Pendiri bangsa ini berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar Negara, konstitusi Negara, bentuk Negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasakan sesuai dengan karakter Keindonesiaan. Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia manganut bentuk Negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Bentuk Negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercayai bisa menjamin persatuan yang kuat bagi Negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (unitary). Politik devide et impera (politik pecah belah) yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang membuat Indonesia bisa merdek
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasaan Seksual
Tindak Pidana Kekerasaan Seksual di Indonesia semakin tinggi tindak kejahatannya khususnya dalam hal yang dilakukan oleh Korporasi. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana sudah di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual, sehingga sangat menarik untuk diteliti maka peneliti meneliti masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi dalam formulasi pengaturan tindak pidana kekerasaan seksual yang di atur dalam undang-undang tersebut tidak merumuskan bagaiamana unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal pelaku tindak pidana maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya padahal asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) pada pelaku. Apalagi jika yang melakukan tindak pidana adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif empiris dengan metode pengumpulan data beragam baik data primer dan kajian pustaka. Data primer melalui penelitian lapangan seperti wawancara dengan subjek penelitian berupa responden dan narasumber. Data-data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasaan seksual yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau pengurus korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana terutama dalam konteks tindak pidana kejehatan kekerasaan seksual. Namun, hal tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, juga bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang lebih berperspektif kepada korba
Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo Dan Ma’ruf Amin Melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019 – 2024
Kemiskinan di Indonesia menjadi problem yang besar bagi bangsa Indonesia. Data BPS menunjukkan ada 30 % atau sekitar 278.69 juta adalah rakyat miskin. Oleh karena itu pemerintahan Jokowi Maruf Amien mempunyai tekad yang kuat untuk membuat kebijakan public dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berdasarkan pada intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 8 Mei 2008. Dan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang bentuk penanggulangan kemiskinan khususnya pada covid 19 dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pada tahun 2023 dana desa untuk BLT dibatasi minmal 10 % dari maksimal dari 25 %. Prosentasi BLT diatur melalui peraturan menteri Keuangan RI Nomor 201/BMK.07/2022 tentang penyaluran dana desa tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023. Secara nasional program penyaluran BLT berjumlah 64,90% atau sekitar Rp. 133.906.537.027 dengan rincian dana desa regular 41.28% atau senilai Rp. 28.071.152.010.777 dan dana BLT desa sebesar 23.62%. BLT dinyatakan berhasil meskipun timbul kontroversi. BLT berhasil meredam angka kenaikan kemiskinan di Indonesai. Hal itu dibuktikan dengan prosentasi kenaikan kemiskinan pada saat 2022 yang mampu ditahan di angka 9,57% tanggal 19 Januari 2023
Hubungan Bilateral Singapura - Timor Leste Pasca Penolakan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN
This study aims to analyze the relationship between Singapore and Timor Leste in the aftermath of Singapore's rejection of Timor Leste in ASEAN membership. This research was conducted using qualitative methods and also using Regionalism Theory and Bilateral Theory. The results of this study indicate that there is a cooperative relationship between Singapore and Timor Leste, although Singapore refuses to accept Timor Leste who wants to join the ASEAN Organization. This of course becomes very difficult for Timor Leste because ASEAN is Timor Leste's hope to be able to develop its country with the help of ASEAN. However, Singapore feels burdened because the requirements to enter ASEAN membership have not been fulfilled by Timor Leste. Moreover, Singapore is the main pillar of the economy in ASEA
Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018
Cases of GBV (gender based violence) against women in India are an extreme manifestation of gender injustice targeting women and girls in the form of psychological, physical or sexual abuse. These manifestations of violence are rooted in various forms of discrimination and inequality faced by women. Apart from that, social norms such as patriarchy also cause Dalit women to become targets or victims of violence. Patriarchy basically encourages or justifies men to commit violence against women. The purpose of this study is to find out the role of UN WOMEN in the field of empowering women and children or gender equality, in the GBV (Gender Based Violence) Case in India with case studies of Dalit caste women in the 2016-2018 period. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods. Research that uncovers social situations, does not use statistics, but data collection is analysis. UN Women plays a role in addressing inequality, and building resilience, by undertaking UN-Women's ongoing efforts to strengthen women's institutions, leadership and strategic interventions, to ensure that the voices of Dalit (Scheduled Castes), Ethnic (Scheduled Tribes) and religious minorities are heard and reflected in policy making. UN Women also plays a role and supports the formation of women's empowerment groups called Jugnu Clubs, in all tea plantations in Assam with the aim of preventing violence against women
Diplomasi Publik China dalam Memperbaiki Citra di Masa Pandemi Virus COVID-19
Pada masa pandemi virus Covid-19, China dikaitkan sebagai sumber dan penyebab penyebaran virus Covid-19, tuduhan tersebut kemudian merusak citra negara China dalam lingkup global. Rusaknya citra negara China berdampak pada kepentingan China dalam ranah global. Penelitian ini meneliti bagaimana pemerintah China melakukan praktik diplomasi publik di masa pandemi untuk memperbaiki citra China dalam ranah global. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori diplomasi publik dan narasi strategis. Penelitian ini menemukan bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China di masa pandemi virus Covid-19 untuk memperbaiki citra dilakukan dengan menggunakan dua instrumen yaitu bantuan ekonomi sebagai hard power, dan vaksin serta alat kesehatan sebagai soft power. Pemberian bantuan tersebut merupakan upaya membentuk citra positif China, sekaligus upaya menegasikan narasi negatif terkait China.
 
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA STUDI KASUS PADA PT. MITRA ADIPERKASA, MALL KOTA KASABLANKA
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, sampel pada penelitian ini yaitu sebagian karyawan PT. Mitra Adiperkasa, Mall Kota Kasablanka yang berjumlah 41 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu obeservasi, wawancara dan Kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis koefisien korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis antara Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja karyawan PT. Mitra Adiperkasa Mall Kota Kasablanka diperoleh hasil t_hitung > t_tabel (8,698 > 2,023 )maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel motivasi dengan variabel kepuasan kerja karyawan PT. Mira Adiperkasa, Mall Kota Kasablanka. Sedangkan berdasarkan hasil Analisa koefisien determinasi, diperoleh hasil sebesar 66,0% hal ini berarti motivasi kerja memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja karyawan sedangkan sisanya sebesar 34% yang dipengaruhi oleh faktor-faktro lain yang tidak ditemukan dalam penelitian ini.
Kata kunci: Motivasi, Kepuasan Kerj
EVALUASI PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA (STUDI KASUS PADA PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK)
Tujuan Penelitian ini untuk mengevaluasi Pusat Pertanggung-jawaban Biaya pada PT Chitose Internasional Tbk. Data yang dikumpulkan melalui website Chitose-Indonesia.com dan Laporan tahunan idx.co.id yaitu pada PT Chitose Internasional, Tbk. Hasil dari penelitian menunjukan (1) Strukur organisasi yang terdapat pada PT. Chitose Internasional, Tbk telah terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban. (2) Penyusunan anggaran PT. Chitose Internasional Tbk sudah mengikutsertakan para manajer pelaksana anggaran tersebut. (3) Terdapat penggolongan biaya pada PT. Chitose Internasional, Tbk. (4) Kode rekening yang digunakan oleh PT. Chitose Internasional adalah angka kelompok,.(5) Pada PT Chitose Internasional Tbk terdapat sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab
Kata kunci: pelaporan, biaya, perusahaan, PT Chitos
Implementasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus Di SMA Negeri 89 Jakarta
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan mixed method. Data penelitian diperoleh dari mengumpullkan berbagai jenis data dengan teknik kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta memiliki kendala yang tidak begitu signifikan, hal tersebut didasarkan pada skor rata – rata responden sebesar 4,28 – 4,39. Kebijakan Publik sangatlah penting dalam menyelesaikan setiap masalah guna terlaksananya program yang telah ditentukan