Universitas Proklamasi 45 Online Journals
Not a member yet
1051 research outputs found
Sort by
Rancang Bangun Mesin Perajang Kerupuk Jengkol untuk Meningkatkan Pendapatan UKM
Kerupuk jengkol merupakan makanan tambahan sebagai pelengkap hidangan. Kerupuk jengkol banyak sekali penggemarnya dari kalangan anak-anak, muda dan orang tua. Hal ini disebabkan kerupuk jengkol itu renyah serta gurih dan dapat menyesuaikan jenis hidangan yang disantap. Disekitar kita banyak sekali tentang jenis kerupuk jengkol yaitu kerupuk jengkol yang berbentuk lingkaran. Hampir semua pembuat kerupuk jengkol, khususnya kalangan menengah kebawah dapat dikatakan sangat memerlukan sentuhan teknologi dalam pemotongan gendar kerupuk jengkol. Kebutuhan akan kerupuk jengkol oleh masyarakat semakin bertambah, sedang industri pembuat kerupuk jengkol belum dapat mengimbangi akan kebutuhan konsumen. Sampai sekarang industri kecil dalam hal proses pemotongan gendar kerupuk jengkol masih manual, yaitu memakai pisau sehingga hasil yang didapatkan sedikit, tidak seragam dan waktu yang dibutuhkan lama dan proses pengadukan. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan akan kerupuk jengkol untuk dikonsumsi terbatas. Bagi industri kecil kesulitan tersebut diatas belum terpecahkan, sehingga diperlukan inovasi program pengembangan Teknologi, khususnya proses pemotongan gendar kerupuk jengkol. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membuat mesin pemotong gendar kerupuk jengkol dan mesin pengaduk yang mampu bekerja secara efektif, sehingga meringankan beban UKM. Metode yang ditawarkan: Survey, perancangan komponen, desain mesin, pembuatan, pengujian mesin, evaluasi, pembuatan laporan. Hasil yang didapatkan mesin ini adalah 10 batang gendar kerupuk rambak seberat 5 kg proses pemotongan membutuhkan waktu 10 menit, karena proses pemotongan dengan menggunakan mesin. Dengan demikian hasil rekayasa dapat dikatakan dapat bekerja dengan baik, seperti yang diharapkan
Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Sudut Kemiringan terhadap Temperatur Onset Termoakustik Generator Gelombang Berdiri dengan Panjang Resonator 780 mm
Onset temperature is one of the most important parameters in thermoacoustic generator to be researched. In that application, onset temperature can representated how many the performance of this device, if seen by input energy, used the system of the thermoacoustic generator. Decreasing onset temperature so decreases the energy that used to generate acoustic energy in thermoacoustic generator. In this researched would be done research of variation of tilted angles -90º, 0º, dan 90º with constant 780 mm of resonator length. The method used two thermocouples installed between the stack side to measure temperature of HHX and CHX, and the ΔT called onset temperature. It would be found the effective tilted angle that used, so the performance is on the best value represented by the least onset temperature. The result is when the tilted angle decrease so the onset temperature became decreased too. In this research, if seen by the input energy, the best performance of thermoacoustic generator is on -90º of tilted angle
Rencana Pengembangan Lapangan Gas Metana Batubara Dangkal (Shallow CBM) di Daerah Ida Manggala, Rantau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Potensi kandungan gas batubara (Gas Content) Idamanggala, Rantau, Kalimantan Selatan berkisar 6,72 m3/ton. Sumberdaya gas batubara (Gas in Place/GIP) Rantau, Kalimantan Selatan 0,002 tcf (saturasi gas 90%), kisaran kedalaman 50-150 meter. Gas Metana Batubara (GMB) diproduksi dengan cara terlebih dahulu merekayasa batubara sebagai reservoir agar diperoleh cukup ruang sebagai jalan keluarnya gas metana. Proses rekayasa diawali dengan memproduksi air (dewatering) agar terjadi perubahan keseimbangan mekanika. Setelah tekanan turun, gas batubara akan keluar dari matrik batubara. Gas metana kemudian mengalir melalui rekahan batubara dan akhirnya keluar menuju lubang sumur. Puncak produksi Gas Metana Batubara (GMB) bervariasi antara dua minggu sampai dengan tiga tahun. Rencana pengembangan lapangan dimulai dari tiga tahun pertama dengan melakukan lima sumur pilot (pilot well). Pemboran pilot dilakukan untuk mengenal dimensi seam dan kualitasnya, baik secara lateral maupun vertikal. Apabila regulasi pemerintah sesuai dan memungkinkan untuk memulai pengembangan, maka pengembangan sumur produksi dapat dimulai pada tahun 2021. Pengembangan Lapangan Gas Batubara Daerah Rantau Kalimantan Selatan diprioritaskan untuk kebutuhan pasar lokal yaitu kebutuhan tenaga listrik setempat baik industri maupun rumah tangga dan jika memungkinan dapat dialirkan melalui pipa untuk perusahaan gas negara.Coal gas content potential (Gas Content) Idamanggala, Rantau, South Kalimantan is around 6.72 m3/ton. Rantau coal gas resources (Gas in Place/GIP), South Kalimantan 0.002 tcf (90% gas saturation), range of depths from 50-150 meters. Coal Methane Gas (GMB) is produced by first engineering coal as a reservoir in order to obtain enough space as a way out of methane gas. The engineering process begins with producing water (dewatering) so that there is a change in mechanical balance. After the pressure drops, coal gas will come out of the coal matrix. Methane gas then flows through the coal fractures and finally exits into the wellbore. The peak production of Coal Methane Gas (GMB) varies between two weeks to three years. The field development plan starts from the first three years by conducting five pilot wells. Pilot drilling is carried out to recognize the dimensions of seam and its quality, both laterally and vertically. If government regulations are appropriate and allow to start development, the development of production wells can begin in 2021. The development of the South Kalimantan Overseas Coal Coal Field Development is prioritized for the needs of the local market, namely the needs of local electricity both industrial and household and if possible can be channeled through pipes for the state gas company
Perencanaan Ulang Sucker Rod Pump pada Sumur “X” Lapangan “Y”
Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan metode yang cocok digunakan untuk suatu sumur produksi, dan salah satu metode yang dipakai adalah pengangkatan buatan dengan pompa, yaitu Sucker Rod Pump (SRP). Metode pemakaian Pompa Angguk atau Sucker Rod Pump (SRP) digunakan apabila suatu sumur minyak sudah tidak dapat lagi mengangkat fluida dari dasar sumur ke atas permukaan secara sembur alam, atau dengan menggunakan metoda yang lain misalnya gas lift tidak memenuhi persyaratan. Sucker rod pump merupakan salah satu metoda pengangkatan buatan, dimana untuk mengangkat minyak kepermukaan digunakan pompa untuk mengangkat minyak kepermukaan digunakan pompa dengan rangkai roda (rod). Pompa ini digunakan untuk sumur-sumur dengan viskositas rendah-medium, tidak ada problem kepasiran, GOR tinggi, sumur-sumur lurus dan fluid level tinggi. Prinsip kerja sucker rod merupakan perpaduan gerak antara peralatan di permukaan dan dibawah permukaan. Dan hasil akhir yang diharapkan dengan menggunakan metode artficial lift ini adalah untuk memaksimalkan produksi sehingga dapat memenuhi target produksi yang telah ditentukan.The purpose of this research is to determine the suitable method used for a production well, and one of the methods used is artificial lifting with a pump, namely Sucker Rod Pump (SRP). The method of using a Sucker Rod Pump (SRP) is used if an oil well is no longer able to lift fluid from the bottom of the well to the surface by natural spray, or by using other methods such as a gas lift that does not meet the requirements. Sucker rod pump is one of the artificial lifting methods, where to lift the oil to the surface a pump is used to lift the oil to the surface using a pump with a rod chain. This pump is used for wells with low-medium viscosity, no sand problems, high GOR, straight wells and high fluid levels. The working principle of a sucker rod is a combination of motion between equipment on the surface and below the surface. And the expected end result using the artficial lift method is to maximize production so that it can meet predetermined production targets
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat
Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. 11Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal inidisebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahangalian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempatsecara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untukpencaharian sendiri. Kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN ataupun Badan Usaha Swasta (BUS) untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang melakukann usaha pertambangan harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Pertambagan dan ESDM, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan masyarakat penambang dan non penambang. Sebanyak 18 informan yang telah berpartisipasisebagai responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru berjalan dengan baik dan berhasil. Hal yang menunjukan keberhasilan kebijakan yaitu para penambang mengikuti prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, dimana penambang harus mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebelum melakukan kegiatan usaha penambangan ditempat yang sudah ditentukan berdasarkan izin yang telah diperoleh oleh pemohon dalam hal ini masyarakat penambang. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah adanya sanksi yang tegas kepada penambang apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan ketentuanketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tentang kegiatan penambangan rakyat di Kabupaten Buru
Mencari Format Kelembagaan Audit Keselamatan Pariwisata
Pertumbuhan industri pariwisata di DIY berjalan dengan amat pesat. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya daya beli wisatawan domestik serta tumbuh suburnya destinasi wisata baru di DIY. Selain obyek wisata konvensional yang telah lebih dahulu berkembang, belakangan ini muncul berbagai ragam daya tarik wisata baru berbasis “petualangan”. Meningkat pesatnya kunjugan wisatawan ke berbagai destinasi baru yang memiliki resiko keselamatan yang tinggi memunculkan persoalan besar berupa “keselamat pariwisata”. Sebuah issu pariwisata yang sangat penting karena pariwisata modern wajib menjamin keselamatan pengunjung dan para pelaku pariwisata.Pertanyaan besarnya adalah apakah pengelolaan pariwisata telah menjamin keselamatan pariwisata? Siapakah yang musti bertanggungjawab menjamin “keselamatan” pariwisata? Sudahkan adakah manajemen keselamatan wisata yang pada gilirannya menjamin keselamatan pariwisata?Di DIY dan juga dihampir semua daerah tujuan wisata Indonesia, tantangan utama yang dihadapi adalah belum tersedia dasar hukum yang cukup kuat sebagai acuan pembentukan manajemen keselamatan pariwisata. Undang Undang Kepariwisataan belum mengatur cukup tegas soal keselamatan pariwisata. Tulisan ini didasarkan pada studi literature, dokumentasi dan regulasi, bertujuan untuk mencari format kelembagaan yang terbaik bagi keselamatan pariwisata di DIY
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT
Information technology develops very quickly, requiring the state to make regulations so as not to have a negative impact on its nation. Globalization forces one to avoid being in touch with people, both nationals and different nations, both nationally and internationally. The world is getting smaller in your grasp. Therefore, regulations are needed to regulate the traffic of information technology so that they do not rub against each other or create unwanted problems, whether economic, political, social, cultural, defense, security, religious or criminal. As the real world, cyberspace (information technology) has the potential to create cybercrimes.The Republic of Indonesia as a unitary state in the form of a republic, sovereignty is in the hands of the people and based on the law (rechtstaat) is not based on mere power (machtstaat) must protect its citizens from the negative impact of information technology flows, between cybercrime. Pancasila as the basis of philosophy, outlook on life, the basis of the state, and the source of all sources of Indonesian law must inspire all the laws (rules) in the Indonesian system, including the rules governing crime in cyberspace.Keywords: legal protection, cybercrime, dignified justice
TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS RELOKASI PERPARKIRAN DI JALAN MALIOBORO: PELAKSANAAN PERDA NO. 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Setiap pengaturan mengenai kehidupan bernegara harus diatur oleh hukum, termasuk mekanisme pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengenai perparkiran. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor akan diiringi dengan kebutuhan lahan parkir yang pada gilirannya dapat mengganggu pengguna jalan, khususnya di Jalan Malioboro. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpakiran merupakan landasan hukum pengaturan perparkiran di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan menggunakan metode populasi dan sampel serta menggunakan pendekatan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Di samping itu, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan di Jalan Malioboro terhadap pejalan kaki yang statusnya sebagai wisatawan maupun penduduk lokal yang berada di Jalan Malioboro dan wawancara kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Tokoh sekitar Jalan Malioboro dan Juru Parkir, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, buku, jurnal dan bahan lain yang relevan dengan penelitian.Pengelolaan perparkiran di Malioboro merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Penataan tersebut masih belum sesuai dengan keinginan para pengguna kendaraan bermotor karena masih dinilai jauh dengan perbelanjaan di Malioboro. Hal ini yang menyebabkan munculnya parkir-parkir liar di sepanjang jalan Malioboro yang pada gilirannya merugikan para juru parkir yang ada di lokasi parkir Jl. Abu Bakar Ali.Kata Kunci: Penataan, Relokasi dan Perparkiran
JMP Volume 7 No 2 June 2018
Pada volume ketujuh nomor dua ini, kami menghadirkan tujuh artikel hasil penelitian tentang pengembangan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Edisi ini diawali oleh dua hasil penelitian di bidang keuangan. Dalam penelitiannya, Mansyur mengungkap tentang bagaimana pengaruh risiko suku bunga dan risiko nilai tukar valuta asing bank terhadap profitabilitas perusahaan subsektor bank pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Yanuariska dan Ardiati menguji kembali pengaruh kondisi keuangan, audit tenure, dan ukuran KAP terhadap opini audit going concern yang menggunakan perusahaan manufaktur dari tahun 2012-2016. Kajian berikutnya beralih ke pengembangan bidang pemasaran melalui tulisan Lestari yang melakukan kajian secara komprehensif tentang pengaruh price discount dan bonus pack terhadap nilai hedonik dan impulse buying, pengaruh nilai hedonik terhadap impulse buying, dan nilai hedonik sebagai mediasi pengaruh price discount dan bonus pack terhadap impulse buying. Sajian edisi ini dilengkapi dengan empat hasil penelitian di bidang sumber daya manusia. Pertama, Santoso mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) internal dari dimensi employee support dirasakan sangat memotivasi dosen untuk meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme dosen, meskipun salah satu indikator employee support yakni pemberian penggajian pokok belum terlalu memuaskan bagi dosen. Kedua, Berliana dan Arsanti mengajukan tujuh hipotesis penelitian untuk dilakukan pengujian atas pengaruh self-efficacy, kapabilitas, dan perilaku kerja inovatif terhadap kinerja. Ketiga, Hidayati dan Saputra menempatkan kepuasan kerja sebagai variabel antara pada pengaruh kepemimpinan, kompensasi, komunikasi, dan motivasi kerja terhadap turnover intention pegawai. Keempat, Sularso menggunakan Generalized Structured Component Analysis (GSCA) untuk mengungkap lima dari tujuh pengaruh langsung yang terbukti signifikan terhadap kinerja dan kepuasan dokter muda di Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya
Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir dalam Memahami Teknologi Hasil Perikanan
Characteristics of people in coastal area are taught and open mind like sea which is analog to open access and high risk. They inherit knowledge from their ancestors who refered to stars constelation as guide, besides other traditional technologies. There are four research questions: (1) How are technologies inherited to young generations? (2) Are the developing fish technologies accepted? (3) What are governments’, scholars’, and NGO’s roles? and (4) How is people’s responds towards modern technologies? Meanwhile, this research wants: (1) To know inheritance technologies, (2) To understand acceptability level, (3) To explore the roles’ of governments, NGOs, and scholars, and (4) To recognize people’s respond toward technologies. Fisheries commodities have comparative advance, although they are perishable food that need quick, accurate, and right treatment. The research was conducted in Larantuka Sub-district of East Flores. Observation and interview were data collection methods applied in this research. Data were analysed using SWOT analysis. It is concluded that traditional technologies are useful to preserve local culture and wisdom. The role of government through local development agents, NGOs, and scholars via trainning has not applicable yet for the community in the wide area and has limitations of man power