Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEUDA)
Not a member yet
168 research outputs found
Sort by
PENGARUH FAKTOR FINANCIAL DAN NON FINANCIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA
Full text link ABSTRAKFaramitha Indah Kendek : Pengaruh Faktor Financial Dan Non Financial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua. Pembimbing I: Adolf Z.D. Siahay, Pembimbing II: Siti Rofingatun. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sampel dari penelitian ini adalah 30 Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua yang terdiri dari 28 Kabupaten, satu Kota, dan satu Provinsi. Metode pemilihan sampel adalah dengan menggunakan sampel jenuh. Metode Pengumpulan data yaitu dengan cara pengumpulan dokumen laporan keuangan audited periode 2017-2020. Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan Multiple Regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan belanja modal dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta kompetensi kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kata  Kunci  :  Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Kepala Daera
PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL OLEH PELAKU UMKM DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
Full text linkThis study aims to obtain an overview regarding the use of digital applications by MSMEs in Jayapura City, Papua Province. The approach of this study is qualitative and uses descriptive analysis in conveying the results of the data that has been obtained. The data in this study were obtained through observation, interviews, online questionnaires and literature review and other secondary data in accordance with the research theme. The results of the study show that in general the demographic, geographic and infrastructure conditions of Jayapura City support the existence of digital-based community activities for individuals, organizations, government and UMKM actors
Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020
Full text linkKeuangan daerah menjadi penopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengelolanya. APBD harus dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini berjenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua tidak signifikan
Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat
Full text linkTujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisa: 1) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat; 2) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal,Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten   Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif dan jenis assosiatif. Jenis data adalah jenis data panel, analisis menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Kesimpulan: 1) UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir; 2) PMDN maupun Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir; 3) UMK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan, tetapi di Kabupaten Pesisir berpengaruh signifikan dan negatif; 4) PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat
Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017-2021
Full text linkKebijakan otonomi daerah melahirkan kebijakan desentralisasi yang menjadikan daerah tersebut berwenang dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Mulai dari pengelolaan sumber daya hingga perencanaan keuangan pemerintah daerah bebas untuk mengaturnya. Kota Surabaya yang diberi kebebasan karena sifat otonomi daerah yang diberikan wajib melakukan analisis keuangan. Hal ini bertujuan untuk melihat realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan rasio kemandirian Pemerintah Kota Surabaya bersifat Delegatif atau sangat mandiri dimana peran pemerintah pusat tidak domininan dan hampir dikelola sendiri. Pada Rasio efektifitas menunjukan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya bersifat efektif. Sedangkan dalam rasio efisiensi masih menunjukkan kinerja yang kurang efisien dalam pengeluaran daerah. Sementara itu, untuk rasio aktivitas menunjukkan prioritas alokasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan peran pemerintah pusat tidak dominan dengan kefektifan yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tetapi kurang efisien dalam pengelolaan pengeluaran keuangan dan alokasi dana lebih besar untuk belanja tidak langsung
Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Menggunakan Model Ongoing Performance Management and Measurement
Full text linkOrganisasi pemerintahan melakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran. Pengukuran kinerja organisasi Pemerintah didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan kinerja organisasi terukur pada capaian target atas program/kegiatan tanpa memperhatikan indikator kinerja yang disusun telah tepat sasaran atau belum.Penelitian ini melakukan evaluasi atas indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Maybrat   Alat analisis yang digunakan adalah model logika dan analisis empat kuadran Friedman (model cetak biru kinerja). Tujuan penelitian adalah mengetahui indikator kinerja yang berorintasi pada upaya atau hasil.hasil analisis keterkaitan terhadap kelompok outcomes diketahui bahwa indikator output pada Dukcapil Kabupaten Maybrat masih berorientasi pada service delivery outocmes, menandakan bahwa kinerja Dukcapil selama ini masih berfokus pada banyaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA RPJMD KABUPATEN KETAPANG
Full text linkDalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pencapaian target RPJMD yang akan digunakan sebagai pedoman yaitu target dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ketapang Tahun 2016 – 2020, karena Laporan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, yang telah di jalankan dalam 5 priode yang lalu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan fiendl research ke BAPPEDA dan BPKAD Kabupaten Ketapang dan metode penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan menjelaskan data keuangan tersebut untuk dianalisis kemudian diproses untuk menarik kesimpulan. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian ini yaitu (1) Sesuai capaian output pelaksanaan APBD dalam capaian target RPJMD dalam priode 2016-2020, data realisasi belanja, dalam lima tahun terakhir, terjadi pertumbuhan belanja yang relatif membaik di Kabupaten Ketapang; (2) Capaian outcome pelaksanaan APBD yang didapatkan belum optimalnya pelaksanaan APBD dikareanakan TPAK Kabupaten Ketapang yang masih menunjukkan tren berfluaktif dan cenderung menurun serta tingginya angka pengangguran di Kabupaten Ketapang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan APBD di Kabupaten Ketapang. 3. Temuan hasil evaluasi APBD dalam capaian target RPJMD Kabupaten Ketapang masih sangat besar ketergantungannya dengan pendapatan transfer dari Pemerintah pusat hal tersebut di karenakan APBD Kabupaten Ketapang dari segi belanja daerah masih tergolong rendah. Kata kunci: Target Kinerja, RPJMD, Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah
PENGARUH TRANSFER PUSAT DAN DAERAH KEPADA DESA TERHADAP STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN DI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG
Full text linkSetiap desa termasuk 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Sandai menerima dana transfer baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setidaknya terdapat tiga dana transfer yaitu: Dana Desa dari APBN dan  Alokasi Dana Desa (ADD), serta  Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari APBD Kabupaten. Mengingat cukup besarnya kucuran dana yang diberikan untuk dikelola desa, maka suatu tolak ukur keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan perlu dibuat oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, sebagai salah satu media untuk mengetahui perkembangan kemajuan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bahwa secara bersamaan atau simultan DD, ADD dan BHPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan angka IDM. Dan juga secara bersama-sama variabel-variabel ini terkointegrasi satu sama lain serta menciptakan pergerakan menuju keseimbangan (equilibrium) dalam jangka panjang; (2). Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap IDM; (3) Secara parsial ADD dan BHPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, REGULASI, DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
Full text linkThe research aimed to examine and analyze the effects of the quality of human resources, eulation, and budget planning on the budget absorption in Regional Apparatus Organization of West Papua Province. This research was conduced by partially analyzing the quality of human resources, regulation, and budget planning on budget absorption. In this research used primary data and secondary data. The method of the data collection was the survey using the questionnaires distributed to the respondents. The data were then analyzed using the multiple Regression Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).The research results indicated that the quality of human resources had an effects on the budget absorption variable of 0,379 or 37,9%. The regulation had a partial effect on budget absorption variable of 0,371 or 37,1%. Budget planning had a partial effect on budget absorption variable of 0,439 or 43,9%.  Â
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Full text linkThis study aims to analyze and determine the differences and the management and use of Village Funds in Developed Villages, Developing Villages and under-developed Villages in Sekadau Regency. This research uses a qualitative descriptive approach, with documentation analysis and direct interviews. The results showed that the management of Village Funds in Developed Villages, Developing Villages and Under-Developed Villages in Sekadau Regency tended to have the same system and were in accordance with applicable regulations. The use of Village Funds in developed villages has a higher capacity as indicated by the amount of expenditure disbursed by the developed village government, which focuses more on the capital expenditure component than personnel expenditure and expenditure on goods and services. Meanwhile, in developing and underdeveloped villages, the use of village funds in the components of personnel expenditure and goods and services expenditure is almost the same as capital expenditure