Jurnal Universitas Tribhwuana Tunggadewi
Not a member yet
1771 research outputs found
Sort by
Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi
Get PDFState apparatus or bureaucratscarrying out their duties andauthorities should always be guided by moral and ethical ideologies and guidelines. Public administrative ethics in this case as a moral guideline has always been a standard of judgment about the good and bad behavior of administrators. However, the truth is that there are still a lot of administrators who engage in irregularities or poor management, including corruption. Of the many work backgrounds, Aparatur Sipil Negara is the actor who is most entangled in corruption cases. This study aims to analyzehow public administration ethics as a solution to prevent corruption that occurs in the bureaucratic environment or ASN. The approach method uses qualitative descriptive analysis, with literature study techniques / literature review. According to the study's findings, public administration ethics can serve as a manual for public officials and a means of fighting corruption in the ASN and bureaucratic environments. This act of corruption is a form of deviation from public administration ethics arising from the abuse of authority of administrators for personal and group interest.AbstrakPara aparatur negara atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hendaknya selalu berpedoman pada ideologi dan pedoman moral dan etika. Etika administrasi public dalam hal ini sebagai pedoman moral selama ini menjadi standar penilaian tentang baik dan buruknya perilaku administrator. Namun, kenyataannya masih banyak administrator yang melakukan penyimpangan atau maladministrasi, sebagai contohnya adalah tindak korupsi. Dari sekian banyak latar belakang pekerjaan, Aparatur Sipil Negara menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika administrasi publik sebagai solusi pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi atau ASN. Metode pendekatan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur/kajian Pustaka. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa etika administrasi publik dapat sebagai pedoman para administrator publik dan menjadi solusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi/ASN. Tindak korupsi ini termasuk bentuk penyimpangan etika administrasi publik yang timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang dari administrator untuk kepentingan pribadi maupun kelompok
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU
Get PDFThe Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the pure results of the votes that will be cast by the community. Regulations for regulating the authority regarding Bawaslu in Indonesia are regulated in Law Number. 2 of 2015, this rule regulates the role and duties of Bawaslu, one of which is as a structure in election supervision related to law enforcement in the holding of elections. Bawaslu has very limited duties in carrying out its role as an election organizer, there is always news that mentions the weak supervision carried out by Bawaslu in holding elections. Community expectations for Bawaslu in carrying out their role are very high, but, on the other hand, the limited authority given to Bawaslu makes their role dysfunctional. The ineffectiveness of the duties carried out by Bawaslu will affect the implementation of the election administration. The purpose of this study is to examine and examine the role of Bawaslu in carrying out their duties in supervising the implementation of elections in society. The method used in this research is normative legal research. Bawaslu has roles and duties that have been regulated in laws and regulations, namely overseeing the stages of the election implementation process with regard to efforts to prevent prosecution of violations that occur in elections.AbstrakBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam hal memaksimalkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga memberikan kepastian untuk tegaknya kedaulatan dan murninya hasil suara masyarakat. Peraturan untuk mengatur kewenangan mengenai Bawaslu di Indonesia diatur pada UU Nomor 2 tahun 2015, aturan ini mengatur peran dan tugas Bawaslu, salah satunya sebagai struktur dalam pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan hal penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki tugas yang sangat terbatas dalam menjalankan peran sebagai pelaksanaan Pemilu. Ada saja berita yang menyebutkan lemahnya pengawasan yang dilakukan bawaslu dalam penyelenggaaan pemilu. Harapan masyarakat terhadap bawaslu dalam menjalankan perannya sangatlah tinggi, tetapi, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu menjadikan perannya tidak berfungsi. Ketidakefektifan tugas yang dilakukan Bawaslu akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu yang berkenaan dengan upaya pencegahaan penindakan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu
Perkembangan Drone Tempur dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timur Tengah dan Ukraina
Get PDFThe development of drone technology is utilized by various parties with various backgrounds, including the defense sector and international security sectors. Unmanned combat aerial vehicles or combat drones are considered to be pioneers in contemporary warfare. Apart from civilian needs, drones in the world of defense and intelligence are often used for combat missions with the aim of eliminating targets, including killing non-combatants. This can be defined as the process of violating human rights, according to international humanitarian law. The use of drones often causes collateral damage that results in casualties, which according to Allison Brysk can be called a violation of security rights. This paper with qualitative research and literature study aims to answer the research questions regarding the development of unmanned aircraft for combat missions and allegations of human rights violations. With conducting in-depth research, it is argued that the use of drones for combat missions continues to occur and there are more and more variants and users, apart from state actors there are also non-state actors, although limited. It concludes, such a missions in Ukraine and in Middle East are often successful, but there is collateral damage that affected civilian casualties and civilian infrastructure.AbstrakPerkembangan teknologi drone dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan berbagai latar belakang, termasuk sektor pertahanan dan keamanan internasional. Pesawat tempur nirawak atau combat drone dianggap telah menjadi pelopor dalam peperangan kekinian. Di samping untuk kebutuhan sipil, drone di dunia pertahanan dan intelijen penggunaannya seringkali ditujukan untuk misi tempur dengan tujuan mengeliminasi sasaran, termasuk membunuh. Hal ini dapat didefinisikan sebagai proses dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menurut international humanitarian law apabila menyerang sesuatu yang bukan semestinya, seperti rakyat sipil. Penggunaan drone untuk tempur seringkali menimbulkan collateral damage yang merenggut korban jiwa, yang menurut Allison Brysk bisa disebut sebagai pelanggaran security rights. Tulisan ini memiliki metode penelitian kualitatif dengan studi literatur, hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana perkembangan dari pesawat nirawak untuk misi tempur serta dugaan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dengan studi kualitatif melakukan penelitian secara mendalam, berargumentasi bahwasannya riset dan penggunaan drone untuk misi tempur terus terjadi dan semakin banyak variannya serta penggunanya, selain aktor negara juga terdapat aktor non-negara meskipun terbatas. Penelitian ini berkesimpulan bahwa misi pesawat nirawak di Ukraina dan di Timur Tengah seringkali mengalami keberhasilan dalam pelaksanaannya, namun tidak jarang terdapat collateral damage yang menimbulkan korban jiwa dari warga sipil atau kerusakan infrastruktur sipil
Factors Affecting Community's Intention to Use Lestari Applications Through the Umega Model
Get PDFThis study's goal is to utilize the UMEGA model to examine the factors influencing people's tendency to use the NTB Lestari Application. The framework model for this study. this study examines how much the UMEGA variable affects users of the NTB Sustainable Application's level of quantitative behavioural intention. A quantitative approach was used for this study's methodology. The framework model for this study was the Unification Model of Information Technology Act Deployment or UMEGA. A quantitative approach was used for this study's methodology. The primary data came from a survey consisting of a questionnaire completed by 92 individuals in total. Using the SmartPLS 3.0 program, the Partial Least Square (PLS) approach was used for data analysis. According to the findings of the research, 1) Performance Expectations influence Attitudes, 2) Business Expectations influence Attitudes, 3) Social Influences influence Attitudes, 4) Facility Conditions influence Business Expectations, 5) Attitudes influence Behavioral Intentions (e-government), 6) Facility Conditions have no effect on Behavioral Intentions, and 7) Perceived Risk has no effect on Attitudes. It is necessary to increase public awareness about the safety of the NTB Sustainable Application and network infrastructure, and this must be done in a way that is convincing to the general public and visitors.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki unsur-unsur yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan Aplikasi Lestari NTB dengan menggunakan model UMEGA. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variabel UMEGA berdampak pada tingkat niat perilaku kuantitatif yang ditunjukkan oleh pengguna Aplikasi Berkelanjutan NTB. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk metodologi penelitian ini. The Unified Model of Electronic Government Adoption atau sering dikenal dengan UMEGA merupakan model kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk metodologi penelitian ini. Data primer berasal dari survei yang terdiri dari kuesioner yang diisi oleh 92 orang secara total. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Menurut temuan penelitian, 1) Ekspektasi Kinerja mempengaruhi Sikap, 2) Ekspektasi Bisnis mempengaruhi Sikap, 3) Pengaruh Sosial mempengaruhi Sikap, 4) Kondisi Fasilitas mempengaruhi Ekspektasi Bisnis, 5) Sikap mempengaruhi Niat Perilaku (e-government), 6 ) Kondisi Fasilitas tidak berpengaruh terhadap Niat Perilaku, dan 7) Persepsi Risiko tidak berpengaruh terhadap Sikap. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan Aplikasi Berkelanjutan NTB dan infrastruktur jaringan, dan hal ini harus dilakukan dengan cara yang meyakinkan bagi masyarakat umum dan pengunjung
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP TINGKAT SMP
Get PDFThis research aims to produced appropriate student worksheets on the Classification of Living Creatures material at junior high school level based on Problem Based Learning at Sunan Giri Middle School, Malang. This research was a research and development study which produces student worksheets which will be validated by material experts and media experts, then tested on 15 class VII students. The results showed that validation by material experts gave a percentage of 82%, while media experts gave 93.5%, while the results of trials by students obtained results of 90% for attractiveness and 91% for ease, with the highest percentage of statement items being student worksheets can make me understand the material easily, and the statement items in the form of LKPD make me more interested in studying science. So, it can be concluded that the LKPD based on Problem Based Learning on the Classification of Living Creatures material developed at Sunan Giri Middle School Malang was suitable for use
PENERAPAN TELEWORK HUBS PADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH: PELUANG DAN TANTANGAN
Get PDFUtilization of tools and adoption of technology-based work systems (ICT) in the midst of the wide reach of remote tertiary institutions (PTJJ) and the high number of resources is still not optimal. This research uses qualitative methods with a phenomenon-based approach. Narrative reviews of literature studies are the main approach in writing reviews by applying systematic, empirical, and evidence-based protocols. The data and information included is credible, transparent and accountable as a source of research. The object of study is the flexible working space practice at the Ministry of Finance which is then placed in the framework of the PTJJ institution, namely the Open University. The results of the study show that optimizing the use of tools and adopting technology-based work systems (ICT) through the telework hubs framework has the opportunity to drive several performance variables for PTJJ institutions such as work ability, motivation, working conditions and cooperation/collaboration. Some of these variables are important variables in the framework of educational industry competition and the dynamics of challenges in resource management at PTJJ institutions, both managing resources or managed resources. The novelty of this study is research on work flexibility schemes which have not been widely studied, especially in PTJJ institutions in Indonesia. The main implications of the research are preparation recommendations in the context of optimizing the use of tools and the adoption of technology-based work systems (ICT) in PTJJ.AbstrakPemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di tengah luasnya jangkauan lembaga perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) dan tingginya jumlah sumber daya masih belum optimal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berbasis fenomena. Tinjauan naratif dari studi literatur menjadi pendekatan utama dalam penulisan kajian dengan menerapkan protokol sistematis, empirik, dan berbasis bukti. Data dan informasi yang dicantumkan merupakan data-data kredibel, transparan, dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai sumber kajian. Objek kajian berupa praktik flexible working space di Kementerian Keuangan yang kemudian diletakkan pada kerangka kerja lembaga PTJJ yakni Universitas Terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimasi pemanfaatan tools dan adopsi system kerja berbasis teknologi (ICT) melalui kerangka telework hubs berpeluang mendorong beberapa variabel kinerja lembaga PTJJ seperti kemampuan kerja, motivasi, kondisi kerja dan kerjasama/kolaborasi. Beberapa variabel tersebut merupakan variabel penting dalam rangka kompetisi industri pendidikan dan dinamika tantangan pengelolaan sumber daya pada lembaga PTJJ, baik sumber daya pengelola atau sumber daya yang dikelola. Kebaruan kajian ini adalah penelitian tentang skema fleksibilitas kerja yang masih belum banyak diteliti khususnya pada lembaga PTJJ di Indonesia. Implikasi utama penelitian yakni rekomendasi persiapan pada konteks optimasi pemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di PTJJ
Pengetahuan Dan Pengalaman Kepala Keluarga Berhubungan Dengan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi
Get PDFLarge-scale disasters such as earthquakes, tsunamis, and floods can occur in the province of Bengkulu. The National Disaster Management Agency documented earthquake disasters of high magnitude over ten years between 2010 and 2020, with impacts ranging from casualties to infrastructure damage. To reduce the disasters' impact, community preparedness is needed. This research aims to understand the relationship between knowledge and experience of disasters with the head of the family preparedness in the face of the danger of earthquakes in the Gulf of Sepang District, Bengkulu City. The descriptive-analytical research design with a cross-sectional approach was used. The study was conducted in May-July 2022 with a population of 899 household leaders in the Gulf of Sepang District, Bengkulu City. A large sample of 90 household leaders was selected using proportional sampling techniques. The univariate and bivariate data were analyzed using descriptive and Chi-square statistics. The results showed a significant relationship between knowledge and preparedness (p-value = 0,001) with a strong coefficient contingency score (C = 0,653). There was a significant relationship between household leaders' experience and readiness (p-value = 0.001) with a strong coefficient contingency score (C = 0,603). Increasing the role of community leaders in developing community-based disaster management initiatives to reduce the impact of disasters is recommended
Pengaruh Paritas Dan Hemoglobin Terhadap Kejadian Preeklamsia
Get PDFPreeclampsia is one of the leading causes of maternal morbidity and mortality in the world. Parity factors and hemoglobin are suspected of increasing the incidence of preeclampsia. This study aims to determine the effect of parity and hemoglobin on the incidence of preeclampsia. This research is an observational analytic study with a prospective design. The population in this study were preeclampsia pregnant women and healthy pregnant women at Aghisna Medika Kroya General Hospital and Cilacap Regional General Hospital in August–November 2021, with the following inclusion criteria: gestational age 20 weeks, single pregnancy, willingness to become research subjects, and having gadgets. Exclusion criteria were pregnant women who had incomplete medical record data. A total of 36 respondents in the case group were taken by total sampling technique, and 36 respondents in the control group were taken by purposive random sampling technique with a ratio of 1:1. Statistical test using Chi-Square The results showed that 63.89% (23 people) in the case group and 58.33% (21 people) in the control group were multiparas (p = 0.326 0.05), while 69.45% (25 people) in the case group and 58.33% (21) in the control group had normal hemoglobin levels (p = 0.326 0.05). These data show that there is no effect of parity or hemoglobin level on the incidence of preeclampsia.Â
Perilaku Makan Pada Individu Obesitas Dengan DM Tipe 2 Selama Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidorejo Lor, Kota Salatiga
Get PDFObesity is one of the risk factors for diabetes mellitus. Obese people have a higher risk of insulin resistance. The emergence of the COVID-19 pandemic prompted the Indonesian government to enforce policies ranging from large-scale social restriction and transition to implementing emergency community activity restrictions at levels 1–4 that can have impacts that affect people’s lives, including affecting diets. The study aims to find out the dietary picture of adult obese individuals with type 2 diabetes mellitus in the work area of Puskesmas Sidorejo Lor, Salatiga City, during the COVID-19 pandemic. The study respondents were individuals aged 25–59 years of age, with a total of 22 people identified with type 2 diabetes mellitus and obesity. The research uses quantitative descriptive methods with instruments such as Semi-quantitative Food Frequency questionnaires and Food recalls. Data is analyzed using the Food Ingredient Composition List, Nutrisurvey, and Microsoft Excel. The results of the study showed that the respondents’ energy, protein, and fat consumption was excessive, while the average respondent’s carbohydrate intake had a severe deficit. The study concluded that there was an imbalance in respondent intake because respondents reduced their consumption of carbohydrates, especially white rice, but their protein and fat intake was not in line with their needs
PERSEPSI PELAKU USAHA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN AKUNTANSI PADA UMKM
Get PDFPenerapan akuntansi pada pelaku UMKM sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha. Persepsi pelaku terhadap penerapan ini juga penting karena berkaitand dengan keseriusan pelaku UMKM untuk melaksanakan sistem tersebut. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian tentang persepsi pelaku UMKM ini adalah kualitatif dengan wawancara sebagai data utama. Berdasarkan pelaksanaan penelitian maka persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan akuntansi sangat positif. Banyak UMKM yang menjadi UMKM binaan koperasi menjadikan sistem akuntansi sebagai alat evaluasi untuk pengambilan kebijakan kedepan dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan usaha