Journal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Not a member yet
1806 research outputs found
Sort by
Penanganan perdarahan post partum (haemorhagi post partum/ HPP)
No full textPerdarahan Postpartum dini oleh karena atonia uteri merupakan salah satu tiga penyebab terbesar kematian maternal di negara berkemban
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Periklanan Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen
No full textSengketa konsumen yang tirnbul dari pengelabuhan konsumen melalui iklan membebankan tanggung gugat periklanan kepada pelaku usaba periklanan, sedangkan tanggung gugat baru ditujukan kepada pelaku usaha pengiklan kalau konsumen dirugikan setelah mengkonsumsi produk itu. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip professional liability. Konstruksi yuridis "tanggung gugat renteng" bisa digunakan apabila dapat dibuktikan kerugian konsumen akibat kesalahan pelaku usaba pengiklan maupun pelaku usaha periklanan. Tanggung gugat pelaku usaha periklanan dapat beralih kepada pelaku usaba pengiklan dengan menggunakan prinsip beban pembuktian terbalik
Penerangan Jalan Umum Antara Hak Dan Kewajiban
No full textPajak penerangan jalan haruslah berdasarkan UU, hal ini dapat dipahami karena pajak merupakan beban kewajiban rakyat, sehingga benar-benar dari dan untuk kesejahteraan rakyat termasuk pelanggan/konsumen listrik. Pelanggan/konsumen listrik wajib membayar pajak penerangan jalan setiap bulannnya bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN dengan besar nilai pajak ditentukan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001
Tanggung Jawab Advokat Dalam menjalankan Profesi Terhormat (Officium Nobile)
No full textMeski sebagai proftsi terhomat (officiun nobile) dan bersedia memberi nasehat dan bantun hukun kepada orangrorang yang memerlukanya dalan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, namun demikian tuntutan untuk melakukan pekerjaan dengan sikap correct dan sopan serta jujur dan bertanggung jawab melekat pada advokat tersebut agar terhindar jeratan hukum
Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana
No full textIndonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut
Tantangan dan Harapan Era Presiden Terpilih 2004-2009
No full textPemenang pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendafang clan mengalami kesulitan melakukan perhoahan yang progresif karena masalah pokok yang menghadang; pengangguran, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial, budaya, perilaku moral, gerakan penentang, hubungan dan persaingan intemasional. Sedangkan stabilisasi dan kesinanbungan penyelenggaraan pemerintahan negara hanya akan tercipta apabila seluruh komponen penyelenggara negara dan segenap rakyat hdonesia merapatkan kembali kesatuan jiwa raganya membangun negara Indonesia tercinta