Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Sebagai Upaya Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro
Get PDFThe aims of this community service were assited and encouraged the micro-entrepreneurs who make and trade processed food to meet legality requirements, and ensure the sustainability of their business. This activity was based on the fact that there are many women as business actors, especially in the micro category, did not meet legal requirements. They thought legality process was difficult and expensive. However they had meet the legality of the business, and the legality of the product process and trade. The methods was carried out to achieve these aims had socialized the functions and benefits of business legality and product distribution, trained in making labels using the Canva application, processed of got business registration number or NIB and certificate of home industry food product or SPP-IRT. The results of these services activities shown the process for managing business legality actually simple and the partners should be themselves, but due to limited information, so must be trained and mentored. The training is carried out using the Canva application to create product labels, and assistance in processing NIB and PIRT at related agencies. The legality of business, products and product packaging labels provides protection for partners as business actors and guarantees the sustainability of their business
Keyword: Legality Business;Business Registration Number; Certificate of Home Industry Food Product; Label of Food Produc
Pengaruh Daya Tarik Utama Wisata terhadap Minat Berkunjung Pendaki di Gunung Ungaran via Perantunan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Get PDFRiset ini bertujuan untuk mengkaji daya tarik utama objek wisata terhadap ketertarikan pendaki untuk mengunjungi Gunung Ungaran melalui jalur Perantunan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Daya tarik wisata yang diteliti meliputi tiga aspek utama yaitu daya tarik, aksesibilitas, dan amenitas. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian pendekatan angka. Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan membagikan angket kepada 98 partisipan yang merupakan pendaki Gunung Ungaran.
Temuan riset mengindikasikan bahwa daya tarik utama objek wisata memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keinginan untuk mengunjungi para pendaki. Menurut hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh rumus regresi sebesar 0,608 yang mengindikasikan bahwa daya tarik utama objek wisata memberikan dampak positif terhadap keinginan untuk mengunjungi pendaki, dan uji normalitas menunjukkan signifikansi 0,200 (>0,05), yang mengindikasikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Uji parsial (uji-t) memperlihatkan nilai t sebesar 11,997 dengan nilai signifikansi 0,001 (<0,005), yang menandakan bahwa daya tarik utama objek wisata memiliki dampak yang berarti pada keinginan untuk mengunjungi.
Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola objek wisata Gunung Ungaran dalam meningkatkan strategi pengembangan wisata yang lebih inovatif guna menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pariwisata, khususnya terkait dampak daya tarik objek wisata terhadap keinginan untuk mengunjungi diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
Kata kunci: Daya Tarik Wisata, Minat Berkunjung, Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Gunung Ungaran, Pariwisata Alam
Motivating the Motivated: Role of Engagement Commitment in Enhancing Performance
Get PDFThe purposes of this study is to identify and analyze the influence of Employee Engagement and Organizational Commitment on Employee peroformance, with Intrinsic Motivation as a mediating factor. This research adopts an Explanatory Research approach. The sample consists of nurses working at Semarang Regency Hospital, selected using Slovin formula. The resutls indicate that Employee Engagement and Organizational Commitment do not have an effect on Employee Performance. However, both Employee Engagement and Organizational Commitment have a positive and significant effect on Intrinsic Motivation. Intrinsic Motivation has a positive and significant effect on Employee Performance and serves as a significant mediating variable between Employee Engagement, Organizational Commitment, and Employee Performanc
Social Media Addiction and Mental Health Among College Students
Get PDFMental health remains a critical priority, as individuals with good mental well-being tend to experience a higher quality of life. However, mental health issues such as depression, anxiety, and psychological distress are increasingly prevalent among university students. One contributing factor to these issues is the excessive use of social media, driven by rapid technological advancements. This study aims to empirically examine the relationship between social media addiction and mental health among university students. A quantitative approach was employed, with the population consisting of students from University X. The sampling technique used was purposive sampling, involving a total of 111 students. Data were analyzed using Pearson’s product-moment correlation to test the research hypothesis. The results indicated a significant negative relationship between social media addiction and students’ mental health (r = -0.407; p < 0.01). These findings suggest that the higher the level of social media addiction, the lower the level of mental health among students, and vice versa
Pengaruh Pengencangan Baut Grade 8.8 M22 Secara Berulang Terhadap Kekuatan Struktur Jembatan
Get PDFKelonggaran baut pada sambungan rangka baja jembatan sering dijumpai pada saat melakukan pemeriksaan jembatan secara rutin. Berkurangnya kekuatan sambungan rangka baja jembatan disebabkan karena baut mengalami kelonggoran, hali ini terjadi karena beban dinamis semasa layan jembatan itu sendiri dan juga bisa karena kesalahan pemasangan pada saat melakukan pengencangan torsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kapan baut sambungan jembatan apakah masih layak digunakan atau harus dilakukan pergantian baut dengan melihat sisa ulir yang ada di sambungan rangka baja jembatan. Pengencangan baut dengan menggunakan kunci torsi memudahkan untuk melakukan pengecekan secara teliti terhadap nilai masing masing baut . Pengujian torsi secara berulang dan dilanjutkan dengan pengujian kuat tarik baut yang diharapkan dapat mengetahui nilai proofload dan tarik putus pada masing masing baut. Menurut SNI 8458:2017 bahwa baut Grade 8.8 dengan dimensi M22 mempunyai nilai tegangan proofload 182 kN dan tegangan tarik putus lebih dari 830 Mpa . Sehingga setelah dilakukan pengencangan torsi secara berulang didapatkan nilai tegangan proofload sebesar 160 kN dan tegangan tarik putus diatas 830 MP
ANALISIS PENAMBAHAN RECLOSER DENGAN SKENARIO PECAH SECTION PADA PENYULANG NGULING ULP GRATI
Get PDFThe flow of electrical energy has the potential to experience disturbances which are often caused by short circuit currents between phases or phase to ground short circuits. Maintenance improvements by PT PLN (Persero) Grati Customer Service Unit (ULP) need to be carried out by adding tools to inhibit the blackout process. One of the largest distribution of electrical energy at ULP Grati is the Nguling Feeder, with 24 disruptions occurring in 2023-2024. This interference can be reduced by adding a recloser to the Nroll Feeder. Apart from making additions, it is necessary to carry out an analysis of the determination or placement of the recloser on the Nguling Feeder with the aim of detecting disturbance conditions. Several scenarios can be applied to obtain optimal results by taking into account the selling kWh value, SAIDI SAIFI, and the number of blackout areas as an effort to minimize blackout areas. The broken section method can be a fairly accurate calculation in determining the SAIFI SAIDI value and saved selling kWh. The results of the research show that the use of a recloser and determining its configuration is very important to minimize the outage area. Before installing the recloser, the SAIDI percentage was 43% with an index of 20.76, while the SAIFI percentage was 11% with an index of 5.50. After installing the recloser based on the section rupture scenario, the SAIDI SAIFI percentage decreased, namely: SAIDI 36% with an index of 17.24 and SAIFI 10% with an index of 4.97. This shows that the SAIDI SAIFI target as an indicator for measuring the recloser on the Nguling Feeder is appropriate for determining system reliability.
Keywords: Broken Section, Recloser, Penyulang Nguling, SAIDI SAIFI
ABSTRAK
Aliran energi listrik memiliki potensi mengalami gangguan yang sering ditimbulkan oleh arus hubung singkat antar fase atau hubung singkat fase ke tanah. Adanya perbaikan pemeliharaan oleh PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Grati perlu dilakukan dengan menambah alat untuk menghambat proses pemadaman. Distribusi energi listrik terbesar pada ULP Grati salah satunya adalah Penyulang Nguling, dengan 24 kali terjadi gangguan pada tahun 2023-2024. Gangguan tersebut dapat dikurangi denngan menambahkan recloser pada Penyulang Nguling. Selain melakukan penambahan, perlu dilakukan analisis penentuan atau peletakan recloser pada Penyulang Nguling dengan tujuan mendeteksi kondisi gangguan. Beberapa skenario dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil optimal dengan memperhatikan nilai kWh jual, SAIDI SAIFI, dan jumlah section area padam sebagai updaya meminimalkan area padam. Metode pecah section dapat menjadi salah satu perhitungan yang cukup akurat dalam menentukan nilai SAIDI SAIFI dan kWh jual yang terselamatkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya penggunaan recloser dan penentuan konfigurasi memang sangat penting untuk meminimalkan area padam. Sebelum pemasangan recloser, persentase SAIDI adalah 43% dengan indeks 20.76, sedangkan persentase SAIFI adalah 11% dengan indeks 5.50. setelah dilakukan pemasangan recloser berdasarkan scenario pecah section, persentase SAIDI SAIFI mengalami penurunan, yakni: SAIDI 36% dengan indeks 17.24 dan SAIFI 10% dengan indeks 4.97. Hal tersebut menunjukkan bahwa target SAIDI SAIFI sebagai indikator pengukuran recloser pada Penyulang Nguling menjadi tepat guna untuk menentukan keandalan sistem
Implementasi Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Mafia Tanah di Jawa Timur
Get PDFThis research aims to analyze law enforcement in criminal acts committed by the land mafia in the East Java Regional Police. The urgency of this research is due to the increasing number of land mafia cases in Indonesia due to inadequate regulations and supervision. In compiling the research, the author used an empirical juridical research approach using primary data obtained from interviews, observations, and document processing at the East Java Regional Police by the Anti-Land Mafia Task Force, and secondary data obtained from official documents, books and statutory regulations. invitation. The results of this research indicate that there is a need for synergy by creating a Memorandum of Understanding between the Ministry of ATR/BPN regarding land crimes in order to facilitate the investigation and law enforcement process related to land crimes.
Keywords: Law enforcement, crime, land mafia
Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya
Get PDFThis study aims to evaluate the effectiveness of mediation in divorce cases at the Surabaya Religious Court during the period from 2020 to 2023. The research method used is a juridical- empirical approach with a legislative approach, which combines legal analysis with empirical observation of practices in the field. The study utilizes various legal materials, including primary legal materials such as relevant laws and regulations, secondary legal materials such as journals and legal literature, as well as relevant non-legal materials. The research results indicate that although the mediation process in divorce cases at the Surabaya Religious Court has been implemented according to established procedures, its effectiveness is still far from satisfactory. Several factors contribute to this ineffectiveness, including societal culture and the implications of the feminist movement, which have raised women\u27s awareness of their rights. This awareness has led women to take on dual roles within the household, fostering the belief that independent women do not need husbands to survive and meet their children\u27s needs. The study concludes that to improve the effectiveness of mediation in divorce cases, further efforts are needed, such as strengthening divorce prevention in the pre-marital process by enhancing education or counseling for couples and reinforcing family resilience by facilitating access to marriage and family counseling services. Additionally, the government needs to evaluate the performance of external factors affecting society and revise the mediation regulations currently in force in the courts.
Keywords : Mediation, Effectiveness, Divorce, Religious Cour
Analisis Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Get PDFThis research aims to analyze the President\u27s partisanship in political campaigns based on Article 281 of Law Number 7/2017 on General Elections. This issue is important because it concerns the integrity of democracy and public trust in the institution of the presidency. The urgency of this study increased after the President of the Republic of Indonesia showed a symbolic gesture of support for one of the candidate pairs and conveyed his intention to “cawe-cawe” in organizing the 2024 Election. This research uses an empirical juridical method with a literature study approach to legislation, legal literature, and content analysis of print and electronic media coverage. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the ambiguity of Article 281 norms that have not specifically regulated the role of the president as a political actor as well as head of state in the context of the campaign. The results show that the President\u27s actions have the potential to violate the principle of neutrality as stipulated in Article 281. On the other hand, the norm is considered multi-interpretive and potentially contradicts Article 4 of the 1945 Constitution, which places the President as the holder of government power. This study concludes that Article 281 of Law No. 7/2017 needs to be revised because it has the potential for multiple interpretations of the President\u27s position in the constitutional system, and risks blurring the line between political authority and ethics of state office.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberpihakan Presiden dalam kampanye politik berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu ini penting karena menyangkut integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Urgensi kajian ini meningkat setelah Presiden Republik Indonesia menunjukkan gestur simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon serta menyampaikan niat untuk “cawe-cawe” dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis konten dari pemberitaan media cetak dan elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambiguitas norma Pasal 281 yang belum secara spesifik mengatur peran presiden sebagai aktor politik sekaligus kepala negara dalam konteks kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Presiden berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 281. Di sisi lain, norma tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi karena berpotensi multitafsir terhadap posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta berisiko mengaburkan batas antara kewenangan politik dan etika jabatan kenegaraan.
Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Get PDFTahun 2019
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Legal Policy Reformulation of Law Number 19 of 2019
Concerning the Corruption Eradication Commission
Nayla Adelina Istika, Supardi Supardi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia
[email protected]
Abstract
This article aims to analyze the existence and reformulation of appropriate legal policies towards Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission, in combating corruption. The symbolic action taken by numerous anticorruption activists in the context of the funeral of the Corruption Eradication Commission (KPK) due to the ratification of Law No. 19/2019 reflects the integrity crisis of the institution. Several rules that have become polemic, namely the KPK\u27s status as a State Institution, KPK’s status staff as a State Civil Apparatus, the presence of the Supervisory Board, and the rules regarding the Termination of Investigation and Prosecution. By applying the normative juridical research method, this study intends to provide a reformulation model for Law No.19/2019. Apart from not fulfilling all the principles in the Law on the Establishment of Legislation, which makes this regulation formally flawed, several articles in it can also harm KPK, some of those articles have been declared unconstitutional and conditionally unconstitutional based on the Constitutional Court\u27s decision. Therefore, the implementation of reward and punishment within the KPK, along with personal evaluations supported by reverse proof of assets owned, should be an effective input for KPK to become a better institution.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi dan reformulasi kebijakan hukum yang tepat terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi. Tindakan simbolis yang dilakukan oleh sejumlah pegiat antikorupsi dalam rangka pemakaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat pengesahan UU No. 19/2019 mencerminkan adanya krisis integritas pada lembaga tersebut. Beberapa aturan yang menjadi polemik, yaitu status KPK sebagai Lembaga Negara, status kepegawaian KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), hadirnya Dewan Pengawas (Dewas), dan adanya aturan mengenai Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif, studi ini hendak memberikan model reformulasi terhadap UU No.19/2019. Selain dari tidak terpenuhinya seluruh asas-asas dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan peraturan ini cacat formil, beberapa pasal di dalamnya juga dapat merugikan KPK, di mana sebagian telah dinyatakan inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan ikut diterapkannya reward and punishment dalam lingkup KPK, juga evaluasi personal dengan pembuktian terbalik mengenai harta kekayaan mereka, seharusnya menjadi masukan yang efektif bagi KPK untuk dapat menjadi institusi yang lebih baik lagi