Universitas Semarang Jurusan: SIJALU - Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM
Not a member yet
4140 research outputs found
Sort by
PENGARUH EDIBLE COATING KITOSAN & EKSTRAK DAUN ANGGUR TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN KADAR FLAVONOID BUAH ANGGUR
Get PDFChitosan-based edible coating is a thin, consumable layer derived from crustacean shells that functions as a natural preservative. The incorporation of grape leaf extract can enhance its antimicrobial and antioxidant properties, thereby improving the shelf life of food products. This study aimed to evaluate the effect of grape leaf extract addition to chitosan-based edible coating on the antioxidant activity and flavonoid content of red grapes during storage at room temperature. Extract concentrations of 0%, 3%, 4%, and 5% were applied, with measurements conducted on day 0 and day 7 of storage. Antioxidant activity was assessed using the DPPH method, while flavonoid content was measured via UV-Vis spectrophotometry. Results indicated a significant increase in antioxidant activity on day 0, with the highest value observed at 5% concentration (75.09%; p = 0.044). By day 7, antioxidant activity showed a tendency to increase, peaking at 76.30%, although the change was not statistically significant (p = 0.081). Flavonoid content increased significantly on both day 0 (p = 0.027) and day 7 (p = 0.000), with the highest levels recorded at 5% concentration (440.33 mg QE/g and 374.76 mg QE/g, respectively). Two-way ANOVA analysis revealed that both independent variables had a significant effect on the two parameters, while their interaction was significant only for flavonoid content (p = 0.000)
Analisis Stabilitas Lereng Pada Lahan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Get PDFBanyaknya lereng pada pembangunan IPAL 1 KIPP IKN menyebabkan adanya potensi longsoran yang membahayakan lingkungan disekitarnya. Faktor yang sering mengakibatkan kelongsoran yaitu pengaruh geometri dan penyusun material tanah lereng tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stabil atau tidaknya suatu lereng yang ditunjukan dalam bentuk nilai Faktor Keamanan. Penelitian menggunakan dua metode, yaitu metode Bishop Simplified dan metode elemen hingga. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu geometri lereng pada jalan akses lingkar kanan IPAL 1 KIPP IKN dari Sta 0+340 s/d Sta 0+380 dan data penyelidikan tanah dari PT. YODYA selaku konsultan perencananya dengan tinggi lereng 25 m, lebar 20,6 m, nilai kohesi tanah (c) = , berat volume tanah , dan sudut geser tanah . Penelitian ini didapatkan hasil Faktor Keamanan dengan metode Bishop Simplified sebesar 1,7 dan metode elemen hingga sebesar 1,7. Berdasarkan nilai Faktor Keamanan yang disarankan SNI-8460 yaitu 1,5 berarti lereng tersebut aman karena nilai Faktor Keamanan lerengnya lebih besar dari yang disarankan
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI dan BPOM
Get PDFThe purpose of this study is to analyze consumer protection for Pineapple Chips UMKM that do not register SNI and BPOM, and to find out the process of determining SNI and BPOM certification for Pineapple Chips UMKM products that can provide legal certainty for business actors. Consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services, products that must register SNI and BPOM to ensure consumer safety and security. The urgency of this research for consumers is the importance of choosing certified products. As well as for business actors to realize legal awareness in registering their products, in order to create legal protection, and as an evaluation of the government to provide counseling and guidance to MSMEs in registering their product certification. The research method used is sociological research with a statutory regulatory approach. The novelty of this research lies in the importance of legal protection for consumers by registering SNI and BPOM, as well as the determination or process of SNI and BPOM that should be carried out by the pineapple chips UMKM to create legal certainty. The results of the study showed that there are two forms of legal protection for consumers, namely preventive protection by conducting supervision once a year at the factory where the product is made, before it is distributed. BPOM carries out licensing by testing product content, product specifications, and processed materials used before being distributed. As well as repressive legal protection through litigation and non-litigation, if there is an unlawful act or a criminal act.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap UMKM Keripik Nenas yang tidak mendaftarkan SNI dan BPOM, dan proses penetapan sertifikasi SNI dan BPOM pada produk UMKM Keripik Nenas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hal ini dibuktikkan dengan produk harus mendaftarkan SNI dan BPOM untuk menjamin keamanan, keselamatan konsumen. Urgensi penelitian ini bagi konsumen pentingnya dalam memilih produk yang telah tersertivikasi. Serta bagi pelaku usaha untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam mendaftarkan produknya, demi terciptanya perlindungan hukum, serta sebagai evaluasi kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan, dan pembinaan kepada UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi produknya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dengan mendaftarkan SNI dan BPOM, serta penetapan atau proses SNI dan BPOM yang seharusnya dilakukan UMKM Keripik Nenas untuk menciptakan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan ada dua bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yakni perlindungan preventif dengan melakukan pengawasan satu kali setahun di pabrik tempat pembuatan produk, sebelum diedarkan. BPOM melakukan perizinan dengan menguji kandungan produk, spesifikasi produk, bahan olahan yang digunakan sebelum diedarkan. Serta perlindungan hukum represif melalui litigasi dan non litigasi jika terjadi perbuatan melawan hukum, ataupun tindak pidana
Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam
Get PDFThis research aims to analyze the application of the principle of procedural justice as the basis for the judge\u27s consideration in the case of chicken theft (Decision Number: 518/PID.B/2024/PN SMG). The background of the research is the urgency of protecting the rights of defendants in the criminal justice system, especially for perpetrators from weak economic groups. The method used is normative juridical with a qualitative approach through the study of decision documents and interviews with judges. The results showed that the judge concretely considered the rights of the defendant, including the right to self-defense, obtaining a fair trial, and upholding the investigation procedure in accordance with applicable law. Unlike previous studies that focused more on substantive justice, this research specifically explores aspects of procedural justice in minor cases with social impacts. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the application of procedural justice in criminal cases involving defendants from economically vulnerable groups. The findings contribute to the strengthening of a fairer, more inclusive, and transparent justice system.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencurian ayam (Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG). Latar belakang penelitian adalah urgensi perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi pelaku dari kalangan ekonomi lemah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen putusan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara konkret hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, memperoleh peradilan yang adil, serta penegakan prosedur penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, penelitian ini secara khusus mengupas aspek keadilan prosedural dalam perkara ringan namun berdampak sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana yang melibatkan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan transparan
Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut
Get PDFThis article aims to evaluate the effectiveness of the implementation of legislation in the management and protection of peatlands in Tanjung Jabung Timur Regency, as well as to identify the main obstacles and legal strategies that can be applied to overcome them. The background of the issue highlights that peatlands have significant ecological functions, particularly in maintaining environmental balance and mitigating climate change. Their existence faces serious threats due to land conversion, fires, and uncontrolled exploitation. The urgency of this research lies in the need to review the effectiveness of the regulations that have been implemented to ensure the sustainability of the peatland ecosystem functions, as well as the balance between utilization and environmental conservation. This research adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used consists of secondary data obtained through a literature study of legislation, court decisions, scientific journals, and relevant policy documents. The novelty of this study lies in its specific focus on examining the implementation of legal regulations in peatland management in Tanjung Jabung Timur Regency, differing from previous studies that have been more general at the national level. The research findings indicate that the main obstacles in the implementation of peatland management laws include weak law enforcement, regulatory overlaps, conflicts of interest, and low public legal awareness. To address these challenges, optimal strategies are required, including strengthening coordination among state institutions, harmonizing regulations, enforcing strict sanctions, and utilizing technology for monitoring and law enforcement. With these strategies, it is expected that a balance between the utilization and protection of peatlands can be achieved in accordance with the principles of sustainable development.
Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan perlindungan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengidentifikasi hambatan utama dan strategi hukum yang dapat diterapkan guna mengatasinya. Latar belakang permasalahan menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Keberadaannya menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan, kebakaran, serta eksploitasi yang tidak terkendali. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya peninjauan efektivitas regulasi yang telah diterapkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem gambut serta keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menelaah implementasi hukum dalam pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih bersifat umum pada tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi hukum pengelolaan lahan gambut meliputi lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi optimal berupa penguatan koordinasi antar lembaga negara, harmonisasi regulasi, penerapan sanksi tegas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan strategi ini, diharapkan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut dapat terwujud sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
Revitalisasi Pemasaran UMKM melalui Estetika Digital dan Konektivitas Sosial
Get PDFPenelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana persepsi terhadap efisiensi biaya, tingkat interaktivitas, dan kualitas desain mempengaruhi adopsi strategi digital marketing oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor jual beli sepeda motor bekas. Transformasi digital yang semakin masif menuntut UMKM untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan dan kompetitif dalam ekosistem bisnis berbasis teknologi. Studi ini melibatkan 90 responden yang merupakan pelaku usaha aktif dan telah menerapkan digital marketing selama lebih dari satu tahun secara konsisten dalam operasional harian mereka. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan dukungan perangkat lunak SmartPLS 3.0 sebagai alat bantu utama. Temuan menunjukkan bahwa persepsi biaya yang terjangkau mendorong peningkatan intensi penggunaan digital marketing secara signifikan. Selanjutnya, dimensi interaktivitas yang tinggi di platform digital, terutama media sosial, mampu memperkuat hubungan emosional antara pelaku usaha dan konsumen, yang berdampak langsung pada keberlanjutan transaksi. Aspek desain digital yang atraktif, estetis, dan komunikatif juga terbukti berperan signifikan dalam menciptakan persepsi profesionalisme serta meningkatkan daya tarik produk. Hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur dalam bidang pemasaran digital UMKM, tetapi juga menjadi acuan strategis bagi pelaku usaha dalam merumuskan pendekatan pemasaran yang adaptif dan relevan terhadap dinamika perilaku konsumen di era digital. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan fokus sektor usaha yang spesifik, yakni UMKM sepeda motor bekas di wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk memperluas populasi dan mempertimbangkan variabel teknologi lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap dinamika digital marketing UMKM
AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG MENOLAK MENANGGUNG HUTANG PEWARIS YANG MELEBIHI HARTA WARISAN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Get PDFThere are several types of events or legal events that are essential for humans in their lives, including the legal events of birth, the event of marriage, and the legal event of death. One aspect that arises after death is the obligation of the heirs to the debts of the testator. According to civil law (KUH Perdata), all inherited assets, including the debts of the testator, are the responsibility of the heirs. The heirs have the option to accept the inheritance in full, accept it with conditions (beneficiaire aanvaarding), or reject the inheritance. If the heirs choose to reject the inheritance, they are not responsible for paying the debts of the testator. Meanwhile, in Islamic law, inheritance is calculated after deducting the debts of the testator, the costs of managing the corpse, and the will. The heirs are only responsible for paying debts according to the value of the inheritance received and do not need to bear debts that exceed the value of the inheritance. The main difference between the two legal systems is the protection given to the heirs; civil law tends to be stricter, while Islamic law offers more protection to the heirs from obligations that exceed the value of the inheritance. Chapter 1 of this study discusses the background of the problems that arise due to death, often causing disputes regarding the obligation to pay debts. Chapter 2 explains the concept of inheritance law in the Civil Code and Islamic law, identifying the main elements of inheritance and the responsibilities of heirs in both systems. Chapter 3 outlines the research methodology that uses normative and analytical descriptive approaches for the comparison of legal systems. Chapter 4 presents the results of the research and analysis on the legal implications for heirs who refuse to bear the debts of the testator in the context of both legal systems. This research is expected to provide in-depth insight into the rights and obligations of heirs, as well as assist policy makers in formulating fair regulations.
Abstrak
Ada beberapa macam kejadian atau peristiwa hukum yang esensil untuk manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, kejadian adanya perkawinan, dan peristiwa hukum kematian. Salah satu aspek yang muncul setelah kematian adalah kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris. Menurut hukum perdata (KUH Perdata), seluruh harta peninggalan, termasuk hutang-hutang pewaris, menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat (beneficiaire aanvaarding), atau menolak warisan. Jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, mereka tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutang pewaris. Sementara itu, dalam hukum Islam, warisan dihitung setelah mengurangi hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk membayar hutang sesuai dengan nilai warisan yang diterima dan tidak perlu menanggung hutang yang melebihi nilai harta warisan. Perbedaan utama antara kedua sistem hukum ini adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris; hukum perdata cenderung lebih ketat, sedangkan hukum Islam menawarkan perlindungan lebih terhadap ahli waris dari kewajiban yang melebihi nilai warisan. Bab 1 dari penelitian ini membahas latar belakang masalah yang muncul akibat kematian, seringkali menyebabkan perselisihan terkait kewajiban membayar hutang. Bab 2 menjelaskan konsep hukum waris dalam KUH Perdata dan hukum Islam, mengidentifikasi elemen utama dari pewarisan dan tanggung jawab ahli waris dalam kedua sistem tersebut. Bab 3 menguraikan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis untuk perbandingan sistem hukum. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai implikasi hukum bagi ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris dalam konteks kedua sistem hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil
Tantangan Implementasi Kearifan Lokal dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Sekolah
Get PDFSexual violence and bullying in schools are serious and complex issues that negatively affect students’ psychological, social, and academic well-being. A learning environment that should serve as a safe and nurturing space can become harmful if these issues are not addressed appropriately. This community service program, conducted at SMA 1 Pasundan Cianjur, aims to introduce and integrate local Sundanese wisdom values such as silih asih (mutual affection), silih asah (mutual learning), and silih asuh (mutual care) as a cultural approach to preventing sexual violence and bullying in schools. The activities were carried out through seminars and interactive discussions involving students, teachers, and school staff. Data were collected through direct observation and feedback from seminar participants. The results indicate that the majority of students are aware of bullying practices in their school environment, and some reported having experienced or felt concerned about potential incidents of sexual violence or bullying. This program successfully raised awareness of the importance of cultural values as a foundation for character education and child protection within the educational setting. Moving forward, the integration of local wisdom is expected to become part of a sustainable preventive strategy to create a safe, inclusive, and culturally rooted school environment.
Keywords: Land Certificate; Trimulyo Community; Socialization
REKONSTRUKSI PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PRESPEKTIF KEADILAN SEJAHTERA
Get PDFketentuan dalam Perma No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin agar tercapainya keadilan sejahtera bagi seluruh pihak. Sehingga diperlukan suatu rekonstruksi hukum sebagai upaya penekanan terhadap pernikahan dini agar memasuki kedewasaan berfikir dalam melangsungkan pernikahan. Melalui pendekatan yuridis normatif nantinya penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder, yang kemudian dianalisis secara akademis. Sebagai implementasi dalam melindungi keadilan sosial bagi anak dalam menjalankan rumah tangga maka dilakukanlah rekonstruksi hukum terhadap persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin, bentuk rekonstruksi hukum yang dilakukan yaitu dengan merubah persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Perauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan.
Psikoedukasi Pengenalan Gangguan Psikologis pada Lansia
Get PDFJumlah lansia diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila tidak dilakukan suatu aksi nyata untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan psikologisnya, dikhawatirkan kelompok usia lanjut ini akan menjadi beban kelompok usia produktif dan pemerintah. Persatuan Paguyuban Lanjut Usia (PPLU) Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang merupakan komunitas yang mewadahi pra lansia dan lansia (50 tahun ke atas) dengan anggota 80 orang. Tim PKM menawarkan solusi berupa psikoedukasi pengenalan gejala gangguan psikologis pada lansia dan keluarga. Mitra dalam pengabdian ini adalah PP Lanjut Usia, Mlatibaru, Semarang Timur.Kegiatan pengabdian diberikan satu kali dengan alokasi waktu 3 jam. Kegiatan diikuti oleh anggota PPLU sebanyak 60 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan psikoedukasi adalah metode ceramah, dan tanya jawab. Pretest dan posttest diberikan sebagai evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman lansia terkait kegiatan psikoedukasi yang diberikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengabdian psikoedukasi ini efektif dalam meningkatkan pemahaman lansia tentang gangguan psikologis pada lansia