Bina Hukum Lingkungan (E-Journal - Pembina Hukum Lingkungan Indonesia)
Not a member yet
200 research outputs found
Sort by
MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Get PDFABSTRAKPermasalahan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan oleh korporasi yang belum optimal sehingga berdampak pada masyarakat. Identifikasi masalah adalah apakah pengelolaan pertambangan di Bangka Belitung sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri dan bagaimana konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan belum optimal dalam pemenuhan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Konstruksi kebijakan seharusnya bersifat populis sebagai paradigma ekosentris dalam pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada ekologi berkelanjutan.Kata kunci: bangka belitung, ekosentris, pertambangan timah
ABSTRACTMining problems in Bangka Belitung Islands are related to environmental damage due to mining management by corporations that have not been optimized so that they have an impact on society. The identification of the problem is whether mining management in Bazngka Belitung is in accordance with the principle of benefit for the environment and humans themselves and how is the construction of environmental policies that are in line with the concept of ecocentrism in the Province of Bangka Belitung Islands. This research is a normative juridical research. The results of the study confirmed that mining management has not been optimal in fulfilling the principle of benefits for society and the environment. Policy construction should be populist as an ecocentric paradigm in mining management oriented towards sustainable ecology. Keywords: bangka belitung, ecocentric, tin minin
SUMBER DAYA GENETIK LAUT DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI NASIONAL: PERKEMBANGAN TERKINI DAN ARAH SELANJUTNYA
Get PDFPerundingan untuk menyepakati instrumen hukum internasional tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai krisis lingkungan laut. Salah satu bagian dari perundingan instrumen ini adalah pengelolaan sumber daya genetik laut yang memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya hayati laut. Walaupun demikian, hingga saat ini belum tersedia pengaturan yang memadai tentang sumber daya genetik laut di luar wilayah yurisdiksi nasional. Tulisan ini membahas pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan sumber daya genetik laut; rancangan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik laut di luar wilayah yurisdiksi nasional; dan kemungkinan arah perundingan selanjutnya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah negara-negara peserta perundingan instrumen hukum internasional tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional kemungkinan akan lebih banyak menyepakati hal-hal yang telah memiliki landasan cukup kuat dalam instrumen lainnya yang telah ada saat ini, khususnya dalam aspek tujuan, pengaturan akses, dan pembagian keuntungan yang bersifat non-moneter
ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRAKTIK PENGGABUNGAN BANDAR UDARA MILITER-SIPIL (CIVIL ENCLAVE) INDONESIA
Get PDFPraktik penggabungan bandar udara militer-sipil (civil enclave) sudah sejak lama diinisiasi Indonesia, terutama penggunaan pangkal udara militer sebagai perintis di area dengan aksesibilitas darat atau laut yang terbatas. Sebagai landasan pembangunan suatu bandara, Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (selanjutnya disebut PP No. 40 Tahun 2012). Namun, apabila dihubungkan dengan bandar udara sipil-militer, terdapat permasalahan hukum yakni tidak adanya norma pengaturan khusus yang secara tegas mengatur bandara berjenis civil enclave di dalam peraturan tersebut, khususnya mengenai aspek pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian perlulah dikaji mengenai kompatibilitas aturan mengenai pelestarian lingkungan hidup dalam PP No. 40 Tahun 2012. Penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa aturan-aturan dalam PP Nomor 40 Tahun 2012 masih dapat diimplementasikan dalam bandara udara sipil-militer
URGENSI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
Get PDFABSTRAKKelahiran Bank Tanah merupakan implementasi asas “dikuasai negara” atas tanah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pemaknaan asas tersebut dijabarkan dalam UU No.5/1960, dalam fungsi kewenangan mengatur peruntukan tanah. Pembangunan kepentingan umum, memerlukan tanah dengan cara “pengadaan tanah” dipayungi UU No.2/2012. Timbul pertanyaan, apakah urgensi dibentuknya Bank Tanah, sementara telah ada UU No.2/2012. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan metode analisis data secara kualitatif, berupaya mengamati dan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian, Bank Tanah adalah badan hukum khusus (sui generis), dalam fungsinya berwenang menjadi manajer, menjamin ketersediaan tanah yang berkepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum, menyediakan blueprint yang berisi pemetaan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia, menuangkan blueprint ke dalam action plan yang berisi penataan tanah, dan cara-cara yang akan dilakukannya, menetapkan kebijakan (beleid) dalam bentuk tindakan berdasarkan blueprint dan action plan, koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait (baik di Pusat maupun di daerah); dan pengawasan serta law enforcement antara bank tanah dengan aparat penegak hukum. Maka, “dimilikinya” aset tanah oleh Bank Tanah, Negara akan mudah mendapatkan tanah yang clean and clear mendukung pengadaan tanah untuk Pembangunan kepentingan umum tanpa merugikan kepentingan individu.Kata kunci: bank tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum.
ABSTRACTThe birth of the Land Bank is an implementation of the principle of "state control" over land as stated in the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph (3). The meaning of this principle is explained in Law No. 5/1960, in the function of the authority to regulate land use. Development of public interests requires land by means of "land acquisition" under the umbrella of Law No.2/2012. The question arises, what is the urgency of establishing a Land Bank, while there is Law No.2/2012.This legal research is normative juridical research, namely research that is guided by legal norms, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Using qualitative data analysis methods, attempts to observe and relate the data obtained to legal provisions and principles related to the problem being studied.The results of the research show that the Land Bank is a special legal entity (sui generis), in its function it has the authority to act as a manager, guarantee the availability of land with legal certainty to carry out development in the public interest, provide a blueprint containing mapping of the land situation and conditions in Indonesia, incorporate the blueprint into an action plan which contains land planning and the methods that will be carried out, establishing policies (beleid) in the form of actions based on blueprints and action plans, integrated coordination with related agencies (both at the Center and in the Regions); and supervision and law enforcement between land banks and law enforcement officials. So, by "owning" land assets by the Land Bank, the State will easily obtain clean and clear land to support land acquisition for development in the public interest without harming individual interests.Keywords: land bank, land acquisition, public interest
MENYOROTI RITME FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TANAH ULAYAT DI KENEGERIAN KOPAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Get PDFABSTRAKKonflik muncul berasal dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang kehidupan manusia dalam masyarakat. Salah satu fenomena atau permasalahan yang terjadi saat ini adalah konflik tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara. Konflik ini telah terjadi bertahun-tahun yang lalu akan tetapi sampai saat sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik di antara kedua belah pihak. Penyebab terjadinya konflik antara lain: tumpang tindih hak di atas hak ulayat dan HGU, Konflik batas penguasaan lahan, Pembangunan Parit Gajah, Corporate Social Responsibility tidak dilaksanakan; Pembangunan kebun masyarakat yang tidak dilaksanakan; terjadinya tindakan kekerasan terhadap masyarakat hukum adat kenegerian kopah. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan solusi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat dengan cara pemerintah memaksa perusahaan menyerahkan 20 % lahan HGU untuk dikelola oleh masyarakat hukum adat kalau tidak ditaati maka pemerintah membatalkan HGU perusahaan; atau Pemerintah dapat mempertimbangkan lebih lanjut untuk tidak memberikan perpanjangan HGU perusahaan yang memiliki konflik berkepanjangan dengan masyarakat hukum adat terkait dengan tanah ulayat.Kata kunci: tanah ulayat; faktor penyebab konflik; masyarakat hukum adat.
ABSTRACTConflict arises from the condition of the plurality of the structure of society and conflict is a phenomenon that often occurs throughout human life in society. One of the phenomena or problems that occur today is the ulayat land conflict between the customary law community of Kenegerian Kopah and PT. Duta Palma Nusantara. This conflict occurred many years ago but until now has not been able to be resolved properly between the two parties. The cause of conflict between others: overlap on the rights of the ulayat and HGU, Conflicted land rule boundaries, Building elephant trench, Corporate social responsibility not carried out, Development of unexerted community gardens, The occurrence of violence against the customary law kenegerian kopah. Therefore the government must provide solutions to conflict resolution ulayat land with the way the government forces companies to hand over 20 % of HGU land to be managed by the customary law community if not heeded the government cancel HGU company or government may consider further not to provide extra HGU that has prolonged conflict with the customary law community relating to the ulayat.Keywords: ulayat land; factors causing conflict; customary law community
MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
Get PDFABSTRAKMewujudkan perbankan berkelanjutan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan konsep Green Banking. Penelitian ini akan membahas aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi Green Banking yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah Green Banking melibatkan strategi perbankan yang ramah lingkungan, di mana bank berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sangat penting untuk menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik Green Banking. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi lingkungan dari tindakan yang merusak dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks Green Banking, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen penting kedepan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan lingkungan yang ada.Kata kunci: perbankan berkelanjutan; green banking; hukum pidana lingkungan.
ABSTRACTRealising sustainable banking is one of the important efforts in reducing negative impacts on the environment. One way to achieve this is by implementing the concept of Green Banking. This research will discuss aspects of criminal law in environmental protection as part of an effective Green Banking strategy. This research uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach, and futuristic approach. The nature of research used in this research is descriptive-prescriptive, the author analyses using content analysis techniques. The result of this research is that Green Banking involves an environmentally friendly banking strategy, in which banks commit to reducing carbon emissions, optimising resource use, and supporting environmentally friendly projects. This not only has a positive impact on the environment, but also improves the company's image and generates long-term financial benefits. The criminal law aspect of environmental protection is essential to enforce rules and regulations relating to Green Banking practices. Criminal law aims to protect the environment from destructive actions and sanction the perpetrators. In the context of Green Banking, the criminal law approach is an important instrument going forward to ensure that banks comply with existing environmental regulations.Keywords: sustainable banking; green banking; environmental criminal law
HUKUM ADAT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN TERHADAP TEMBAWANG PADA SUB SUKU DAYAK TOBAG KALIMANTAN BARAT
Get PDFABSTRAKTembawang atau lebih dikenal sebagai temawak pada sub suku Dayak Tobag merupakan kebun yang ditanami beraneka macam buah-buahan terkadang juga ditanami pohon tertentu, misalnya ulin, sungkai, dan lain sebagainya. Tembawang ini yang memiliki banyak fungsi, baik fungsi ekologis ekonomis, sosial budaya bahkan juga menjadi simbol identitas etnisitas dan keluarga. Saat ini keberadaannya “darurat “ baik eksistensi dan keberlangsungannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kajian ini memfokuskan pada permasalahan utama, yakni bagaimana perlindungan terhadap keberadaan tembawang pada sub suku Dayak Tobag? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dan pendekatan action research dengan metode FGD. Penggunaan kedua metode tersebut dengan pertimbangan untuk melakukan pendalaman dan akurasi data terhadap kajian yang dilakukan. Sedangkan implementasi penelitian ini menggunakan metode FGD adalah bentuk aksi masyarakat dalam merekonstruksi dirinya ketika menghadapi suatu permasalahan sesuai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tembawang pada masyarakat sub suku Dayak Tobag yang terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, baik secara kualitas maupun kuantitas, dikarenakan alih fungsi lahan secara masif dan dampak dari pembangunan yang tidak berbasis pada konsep ekologis. Di samping kedua faktor tersebut, ketiadaan regulasi yang memberi perlindungan terhadap tembawang berkontribusi cukup besar penyusutan areal tembawang tersebut. Untuk itu, kajian ini menjadi penting guna mendorong adanya pengakuan dan perlindungan secara de facto dan de jure, baik pada masyarakat adat maupun oleh negara. Adanya aturan adat dan peraturan di tingkat desa dapat menjadi solusi di tingkat basis untuk memberi perlindungan minimum terhadap keberadaan tembawang.Kata kunci: ketentuan hukum adat; perlindungan hukum; tembawang.
ABSTRACTTembawang or better known as temawak in the Tobag Dayak sub-tribe is a garden planted with various kinds of fruits, sometimes certain trees are also planted, such as ironwood, sungkai, and so on. This Tembawang has many functions, both ecological, economic, socio-cultural and even as a symbol of ethnic identity and family. Currently its existence is "emergency" both its existence and sustainability. Based on this fact, this study focuses on the main problem, namely how to protect the existence of tembawang in the Tobag Dayak sub-tribe? The research method used is explorative qualitative and an action research approach with the FGD method. The use of these two methods is with the consideration of deepening and accuracy of the data for the studies conducted. While the implementation of this research using the FGD method is a form of community action in reconstructing themselves when facing a problem according to local wisdom that lives in society. The existence of tembawang in the Tobag Dayak sub-tribe community continues to experience depreciation from year to year, both in quality and quantity, due to massive land conversion and the impact of development that is not based on ecological concepts. In addition to these two factors, the absence of regulations that provide protection for tembawang has contributed significantly to the reduction in the tembawang area. For this reason, this study is important to encourage de facto and de jure recognition and protection, both for indigenous peoples and by the state. The existence of customary rules and regulations at the village level can be a solution at the base level to provide minimum protection against the existence of tembawang.Keywords: customary law; legal protection; tembawang
IMPLEMENTASI KONSEP KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKPedoman UNGCP (United Nations Guidelines for Consumer Protection) merupakan kerangka kerja bagi negara anggota PBB untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dari perlindungan konsumen yakni adanya konsumsi berkelanjutan yang mengharuskan negara anggota menyediakan kebijakan yang mendukung pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen; Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai; Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat merupakan serangkaian kebijakan mengenai konsumsi berkelanjutan dalam kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menganalisis serangkaian peraturan perundang-undangan terkait kebijakan tersebut dengan konsep konsumsi berkelanjutan, dan merumuskan pembaharuan dalam hukum perlindungan konsumen yang menyangkut dimensi etis dari perilaku konsumsi berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah menjadi sarana dalam perubahan pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan merupakan kebijakan yang tepat. Hukum perlindungan konsumen harus menjadi instrumen hukum konsumsi berkelanjutan menyangkut aspek kewajiban ketersediaan informasi label dan harga produk ramah lingkungan harus terus disosialisasikan sehingga menimbulkan kesadaran etis bagi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan.Kata kunci: konsumsi berkelanjutan; kantong belanja; hukum perlindungan konsumen.
ABSTRACTUNCGP is a framework for UN member states to carry out consumer protection. An important aspect of consumer protection is the existence of sustainable consumption which requires member countries to provide policies that support patterns of sustainable consumption behavior. Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management; Regulation of the Minister of Environment Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers; Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018 concerning Limitations on Single-Use Waste Generation; Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 142 of 2019 concerning Obligations to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and People's Markets is a series of policies regarding sustainable consumption in the policy of using environmentally friendly shopping bags to reduce the use of non-environmentally friendly plastic shopping bags. This research uses normative methods with regulatory and conceptual approach, analyzes a series of laws and regulations related to this policy with the concept of sustainable consumption and formulates reforms in consumer protection law concerning the ethical dimension of sustainable consumption behavior. This study results that the regulations of the central government and local governments regarding the use of eco-friendly shopping bags effectively change patterns of consumer behavior. The consumer protection law must become a legal instrument for sustainable consumption concerning aspects of the obligation to provide information on labels and prices for environmentally friendly products which must be continuously socialized to raise ethical awareness for consumers to buy and use environmentally friendly products.Keywords: sustainable consumption; shopping bags; consumer protection law
PROBLEMATIKA PEMENUHAN KEPATUHAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PADA INDUSTRI KABEL LISTRIK (STUDI INDUSTRI PT “X” DI KOTA BANDUNG)
Get PDFABSTRAKPengelolaan limbah B3 di PT X menjadi salah satu prasyarat wajib yang dapat mempengaruhi legalitas perizinan berusaha. Namun, pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah B3 di PT X sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap bahan hukum yang dikandung istilah dalam peraturan perundangan melalui studi pustaka dan observasi partisipasi dalam proses pengelolaan limbah B3 di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X antara lain kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sanksi bagi pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X melalui peningkatan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, peningkatan pengawasan, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.Kata kunci: pengelolaan limbah; kepatuhan hukum; limbah B3
ABSTRACTHazardous waste management at PT X is one of the mandatory prerequisites that can affect the legality of business licensing. However, hazardous waste management that is not in accordance with applicable regulations can have a negative impact on the environment and human health. Therefore, legal awareness and compliance in hazardous waste management at PT X is very important. The purpose of this study is to evaluate the level of awareness and legal compliance in hazardous waste management at PT X and the factors that influence it. This research uses a normative juridical method with a descriptive analysis approach to legal materials contained in terms of laws and regulations through literature study and participatory observation in the process of hazardous and toxic waste management at PT X. The results show that the level of awareness and compliance in hazardous and toxic waste management at PT X is very important. The results showed that the level of awareness and legal compliance of hazardous waste management at PT X is still low. Factors affecting the awareness and compliance of hazardous waste management law at PT X include lack of knowledge about applicable regulations, lack of supervision, and lack of sanctions for violators. The conclusion of this study is that there needs to be an effort to increase awareness and legal compliance of hazardous waste management at PT X through increasing knowledge of applicable regulations, increasing supervision, and imposing sanctions for violators. This is important to do in order to prevent the risk of environmental and human health pollution and fulfill applicable legal obligations.Keywords: waste management; legal compliance; hazardous wast
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA
Get PDFoai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/17Kegiatan pembangunan di Indonesia, telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukan pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU-PPLH. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya penegakan hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang