Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Jurnal UMB)
Not a member yet
234 research outputs found
Sort by
Pandangan Ulama Kota Bengkulu Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam
Get PDFPidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang di bahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Apabila alternative pidana lain tidak dapat memperbaiki perilaku penjahat maka sampai pada sikap terakhir dengan putusan pidana mati. Kemudian hukum islam salah satu dasar untuk penyelesaian perselisihan diantara manusia adalah dengan Qishash, yaitu hukum dibalas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Berkenaan dengan hukuman yang sebagaimana diatur jelas dalam Undang-Undang dan Al-Qur'an maka timbulah pertanyaan sebagai berikut : Jenis tindak pidana mati apa sajakah yang diatur dalam hukum Islam? , Jenis tindak pidana mati pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ?, Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana narkotika ? Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolaan data maka dapat disimpulkan : Dalam hukum Islam tindak pidana yang dapat dijatuhi hukum mati adalah antara lain : pembunuhan, perzinaan, dan perampokan (hiraba). Sedangkan Jenis tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pelaku yang memproduksi mengekspor dan mengimpor narkotika melebihi 1 kilogram. Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, pada umumnya mereka menyetujui atas dijatuhinya hukuman mati atas tindak pidana narkotikaKata Kunci : Hukum, Pidana Mati, Narkotik
Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Menurut Hukum Adat Pasemah
Get PDFFakta menunjukan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terjadi 6 kasus pemerkosaan.yang di lakukan oleh 4 orang laki-laki yang sudah beristri, sebagiannya 2 orang yang belum beristri. Menurut hukum adat Pasemah perbuatan tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak sistem kemasyarakatan. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dapat di rumuskan sebagai berikut, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur? Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan menurut adat Pasemah? Bagaimanakah peranan pemuka adat Pasemahdalam menyelesaikan kasus pemerkosaan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan Hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah, yaitu karena sering melihat film porno melalui Hp, vcd, dan internet, melihat kemontokan wanita yang berpakaian seksi, mudahnya kaum perempuan percaya kepada kaum laki-laki,pesta perkawinan muda-mudidimalam hari. Peranan pemuka adat Pasemah dalam menyelesaikan masalah pidana seperti pemerkosaan lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan,artinya lembaga adat tidak akan melanjutkan perkara pidana tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi ada juga yang di lanjutkan sampai ke pengadilan. Kata kunci : Pemerkosaan adalah perbuatan yang tidak bermora
Penegakan Hukum Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko
Get PDFHutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Tujuan penelitian mengenai penegakan hukum dalam kasus illegal logging ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang di berlakukan oleh pihak pemerintah dan penegakan hukum khususnya dalam kasus illegal logging. Penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologikal research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (field research), data primer dan data sekunder dianalisis dengan mempergunakan secara kualitatif sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata belum mampu diterapkan secara efektif dalam permasalahan penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. Hal itu terbukti masih banyaknya kasus-kasus dilihat dari tahun 2010 sampai 2012. Dari hasil yang penulis teliti yaitu penekak hukum dibidang kehutanan kabupaten mukomuko dan Hakim Pengadilan Negri Arga Makmur dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan ternyata masih banyak kendala-kendala yang di hadapi baik kendala yang bersifat teknis maupun non’teknis dalam penegakan hukum kasus illegal loging. Kata kunci: penegakan hukum dalam kasus illegal logging
Aplikasi Sistem Informasi Geografis Persebaran Lokasi Hotel Di Kota Bengkulu Menggunakan Metode Least Based Service
Get PDFDi kota Bengkulu, terdapat beberapa hotel untuk menginap yang tersebar di beberapa titik. Dimana titik persebarannya masih banyak belum diketahui oleh pengunjung lokal maupun pengunjung di luar kota Bengkulu. Penerapan sistem informasi geografis merupakan langkah yang tepat dalam melakukan proses pencarian hotel yang ada di kota Bengkulu dengan metode Least Based Service. LBS atau layanan berbasis lokasi merupakan layanan informasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile melalui jaringan seluler dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lokasi posisi perangkat mobile. Aplikasi ini dapat berfungsi sebagai informasi untuk mengetahui titik-titik persebaran lokasi hotel di kota Bengkulu, dan mempermudah pengunjung menuju lokasi hotel
Hukum Memandang Lawan Jenis (Nadhr) Dalam Bermuamalah
Get PDFDalam sebuah jenjang suatu pernikahan ada dan tidak semua ulama` Madzab sepakat bahwa melihat wajah wanita adalah haram, Ulama` Hanafiyah dan sebagian Ulama`Syafi`iyyah masih masih membolehkan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa guru yang memandang murid wanitanya yang berjilbab ketika mengajar tidak haram. Cara menentukan dan melihat bagi calon istri maka mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat Islam, pada tahap permulaan menggunakan cara yang sangat sederhana Jenis penelitan ini adalah penelitian (library reseach) dengan menggunakan metode deskriptif Analisis Kata kunci: Aurat, pinangan, melihat lawan jenis
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Get PDFHak-hak anak seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur di Kepolisian Daerah Bengkulu sejak terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindakan pidana dengan penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan Kepolisian Daerah Bengkulu yaitu unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang no 11 tahun 2012. Proses Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu, berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebenarnya sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang namun sayang nya pelaksanaan ini tidak didukung oleh fasilitas yang memadai di Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak tidak terpenuhi sepenuhnya. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak pelaku tindakan pidan
Singkronisasi Norma Hukum Melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Get PDFMahkamah Konstitusi (MK) atau the guardian of constitution merupakan suatu lembaga negara yang diperkenalkan dan dibentuk melalui Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Peran the guardian of constitution tersebut dikenal dengan jalur mekanisme Judicial Review antara suatu Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, sedangkan untuk norma hukum yang dibawah Undang - Undang sesuai dengan hierarkisnya harus di Judicial Review melalui Mahkamah Agung. Dualisme pengujian peraturan perundang - undangan tersebut menyebabkan bermunculan pertanyaan - pertanyaan yaitu Apakah kedudukan MK lebih tinggi daripada MA mengingat MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Apakah sistem norma hukum yang dibentuk akan terjadi bila jika undang-undang yang menjadi tolok ukur pengujian suatu peraturan di bawah undang-undang yang diajukan permohonannya ke MA, juga sedang dimintakan pengujiannya ke MK? Bagaimana jika MA memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang, pada saat bersamaan MK memutus bahwa undang-undang yang menjadi tolok ukur tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga munculah ketidakpastian hukum dan ketidak singkronan norma yang di inginkan terhadap suatu peraturan perundang - undangan yang berkembang. Pengkajian ini adalah yuridis normatif, Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum, yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu diperkuat dengan data primer melalui metode wawancara dengan beberapa pihak terkait yang berkompeten. Untuk dapat mewujudkan pengujian peraturan perundang - undangan di MK dapat melalui Perubahan konstitusi secara formal (formal constitutional change),Perubahan konstitusi secara informal (Informal constitutional change),Solusi Alternatif “membagun doktrin oleh para akademisi“.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi,Mahkamah Agung,Judicial Revie
Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada Karyawan Wanita di Matahari Department Store kota Bengkulu)
Get PDFTenaga kerja (Labor) adalah penduduk yang sudah bekerja atau sedang, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Bagi pekerja/buruh perempuan yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif. Berdasarkan beberapa permasalahan tenaga kerja wanita, maka dalam tulisan ini akan membahas bagaimana bentuk perjanjian kerja bagi Wanita Di Matahari Department Store Kota Bengkulu, bagaimana peranan Perusahaan terhadap pekerja Wanita di matahari Department Store menurut Undang-undang No.13 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan metode analisis Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matahari Department store Kota Bengkulu, penerapan bentuk perjanjian kerja dan peranan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja wanita tidak sepenuhnya sesuai dengan bentuk perjanjian yang di amanatkan oleh undang-undang No 13 Tahun 2003.Kata Kunci : Tenaga kerja wanita, kesejahteraa
Kedudukan Hukum Tanah Wakaf di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Get PDFDi desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah masih banyak terdapat tanah wakaf yang difungsikan untuk tempat ibadah, pemakaman umum, balai desa dan fasilitas umum lainya, namun kurang diperhatikan oleh nadzhir dalam pengelolaan bangunan, bahkan ada satu bidang tanah wakaf yang nama wakifnya tidak diketahui kerana penyerahan tanah wakaf tersebut terjadi secara lisan dan tanah wakaf tersebut belum bersertifikat atau belum di daftarkan ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk di buatkan akta wakaf sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 41 tahun 2004, Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) berapa banyak tanah wakaf yang ada didesa padang betuah dan dipergunakan untuk apa tanah wakaf tersebut. 2) apakah faktor penyebab tanah wakaf tersebut belum bersertifikat. 3) bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yaitu data diperolah melalui wawancara mendalam terhadap responden dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut didesa padang betuah, terdapat dua bidang tanah wakaf yang sudah dipergunakan untuk pemakaman umum dan satu bidang tanah wakaf masih berupa lahan kosong yang belum di bangun fasilitas umum oleh nadzhir dan pemerintahan desa. Tiga bidang tanah wakaf yang ada didesa padang betuah belum mempunyai sertifikat wakaf sesuai dengan undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004 masalah yang terjadi seperti ini tidak bisa diselesaikan secara hukum karena dalam proses penyerahan wakaf hanya berupa surat penyerahan yang tidak bisa diperkarakan oleh nadzir karena nadzir tidak memiliki sertifikat wakaf yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Tanah Wakaf, Nadzir, sertifikat, sengket
Peranan Ketua Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinaan di Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
Get PDFPerzinaan yang terjadi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, dimana para pelakunya sebagian besar adalah para remaja atau mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Dalam menyelesaikan kasus ini ketua adat sangat berperan untuk mengatasi setiap terjadinya tindak pidana perzinaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab dilakukannya perzinaan dan faktor penghambat penyelesaian perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun dan apa peran ketua adat dalam permasalahan tersebut Metodologi penelitian ini adalah Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian Ketua adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat perzinaan akan diselesaikan melalui musyawarah adat dan dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam musyawarah inilah akan ditentukan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku zina, Faktor penyebab terjadinya perzinaan di masyarakat Desa Bukit Harapan, yaitu pesta (perayaan perkawinan), pengaruh dari tontonan yang ada unsur pornografinya, kurangnya pengetahuan ajaran agama sedangkan faktor penghambat dalam menyelesaikan pelanggaran adat adalah pelaku pelanggar adat itu sendiri, karena faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, sanksi adatnya tidak berupa kurungan, Sanksi hukum adat bagi pelaku zina di Desa Bukit Harapan setelah pelaku melalui proses peradilan adat, maka akan dikenakan sanksi atau denda adat. Kata kunci : Zina, perbuatan yang tidak bermora