E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Not a member yet
6338 research outputs found
Sort by
Analisis Politik Hukum Terhadap Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024
Get PDFABSTRACT:At the end of his term, President Joko Widodo signed Presidential Regulation (Perpres) Number 121 of 2024 concerning Guarantee for Health Maintenance of Retired Ministers of State. The regulation regulates health insurance for former ministers and cabinet secretaries and their families, with costs borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). This regulation must be reviewed considering that the Minister of State also receives a pension as stated in Government Regulation Number 50 of 1980 Article 10 which reads that the Minister of State who resigns with honor from his position is entitled to a pension. This can cause discrimination because there are still many people, especially in remote and border areas who have not received basic health services, one of which is due to the limited budget for the health sector. The purpose of this study is to analyze the legal politics resulting from the issuance of Presidential Regulation Number 121 of 2024 concerning Guarantee for Health Maintenance of Retired State Ministers with the problem approach method used by the researcher is normative juridical with a legislative review approach.Keywords: Politics, Pretrial Regulations, Health Maintenance GuaranteeABSTRAKPada akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Peraturan tersebut mengatur jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan sekretaris kabinet beserta keluarganya, dengan biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan ini harus dikaji ulang mengingat Menteri Negara juga menerima pensiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Pasal 10 yang berbunyi Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Hal ini dapat menimbulkan diskriminasi karena masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dasar salah satunya dikarenakan Anggaran untuk sektor kesehatan yang terbatas. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara dengan Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normative dengan pendekatan pengkajian Perundang-undangan.Kata Kunci : Politik, Peraturan Presidan, Jaminan Pemeliharaan Kesehata
Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
Get PDFABSTRACTThis research is a field research conducted in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. The formulation of the problem in this study is how the role of village assistants in village development in implementing Permendes Number 3 of 2015 concerning villages in Lae Nuaha village, Siempat Nempu District, upstream of Dairi Regency, how the function of village assistants in supporting village development based on Law Number 3 of 2015 concerning village assistants from the perspective of fiqh siyasah and how to review fiqh siyasah to Law Number 3 of 2015 related to roles and functions Village assistant in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu District, upstream of Dairi Regency. In this study, the author emphasizes the role and function of village assistants in supporting village development as a research sample. In collecting data, the author uses the following methods: Observation , Interview and Documentation. One of the ways to realize village welfare, the regulation of the village minister, the development of disadvantaged areas and transmigration, in this case, forms a village companion to assist the village both in planning, implementation and monitoring of village development. The existence of village assistants is very important in assisting villages to realize village welfare. The compiler aims to find out the roles, functions, and obstacles experienced by village assistants in supporting development in Lae Nuaha village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. Of course, it is very interesting for the author to research, especially in village assistance, the government collaborates with village assistants and village assistants in collaboration with the community in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 3 of 2015 concerning village assistants, the existence of village assistants can be known whether something is running according to the plan or in accordance with the instructions that have been determined. It can be known the advantages and disadvantages of working and it can also be known whether it works effectively or not. However, based on the facts in the field that the existence of the implementation of village assistance has not been maximized in carrying out its role and function as a village assistant, namely the lack of speed of the budget provided by the provincial government to the district government and the district government to the village government, then the lack of facilities so that village assistants are constrained in carrying out their roles and functions, and communication between village assistants and the community so that development is not as fast as possible. in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency Not fulfilled. Keywords: Role, Function, Village Assistant. ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu hulu kabupaten dairi, bagaimana fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa Perspektif fiqih siyasah dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 terkait peran dan fungsi pendamping desa di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi. Dalam penelitian ini penulis mentepkan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi. Salah satu dalam mewujudkan kesejahteraan desa, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam hal ini membentuk pendamping desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa sangatlah penting dalam mendampingi desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Penyusun bertujuan untuk mengetahui Peran, Fungsi, dan kendala-kendala yg dialami pendamping desa dalam menunjang pembangunan yang ada di desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Tentunya sangat menarik bagi penulis untuk meneliti khususnya dalam pendampingan desa, pemerintah bekerja sama dengan pendamping desa serta pendamping desa bekerja sama dengan Masyarakat yang ada di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya pendamping desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai dengan intruksi yang di telah ditentukan. Dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja serta dapat diketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pendamping desa, yaitu kurang cepatnya anggaran yg di berikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, kemudian kurangnya Fasilitas sehingga pendamping desa terkendala dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dan komunikasi antara pendamping desa dengan masyarakat sehingga pembangunan yg ada di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi Tidak terpenuhi.Kata Kunci: Peran, Fungsi, Pendamping Desa
Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)
Get PDFAbstractThis study explains the implementation of BPD tasks in Kota Tengah Village, Dolok Masihul District, Serdang Bedagai Regency based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 110 of 2016 concerning BPD. This study also explains the supporting and inhibiting factors of BPD in carrying out their duties and is reviewed in the study of Fiqh Siyasah. This type of research includes field research. The approach used is a direct approach to respondents and is descriptive. Sources of data used: primary data, namely research informants, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning BPD, Fiqh Siyasah books and secondary data, namely recording at the Village Head Office, primary legal materials, research guidebooks for the Syari`ah Faculty thesis and Law. The data collection techniques: observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study based on interviews and research questionnaires, showed that the BPD in Kota Tengah Village had used the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 110 of 2016 concerning BPD as a guide in carrying out its mandate in Kota Tengah Village, but among the overall task points in the Permendagri contained in in Article 32, it has not been fully realized properly, due to several factors that hinder the implementation of its duties such as human resources, community participation, allowances, facilities and infrastructure. Then the BPD is also not in accordance with the concept of trust in the Ahl al-Hall Wa al-`Aqd institution contained in the Siyasah Fiqh study.Keywords: Implementation of Duties, Village Consultative Body (BPD), Fiqh SiyasahAbstrakPenelitian ini menjelaskan terkait pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Penelitian ini juga menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat BPD dalam pelaksanaan tugasnya serta ditinjau dalam kajian Fiqih Siyasah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara langsung kepada responden dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan: data primer yaitu sumber informan penelitian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, buku Fiqih Siyasah dan data sekunder yaitu pencatatan di Kantor Kepala Desa, bahan hukum primer, buku pedoman penelitian skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum. Adapun teknik pengumpulan data : observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan angket penelitian, menunjukkan bahwa BPD di Desa Kota Tengah telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD sebagai pedoman dalam mengemban amanahnya di Desa Kota Tengah, namun diantara keseluruhan poin tugas dalam Permendagri tersebut yang terdapat dalam dalam Pasal 32, belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya seperti sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, tunjangan, sarana dan prasarana. Kemudian BPD juga belum sesuai dengan konsep amanah di lembaga Ahl al-Hall Wa al-`Aqd yang terdapat dalam kajian Fiqih Siyasah.Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Fiqih Siyasah
TAFSIR AL-AZHAR SURAH AL-ASR AYAT 1-3: WAKTU ADALAH ASET TERPENTING DALAM HIDUP
Get PDFManusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Kesadaran manusia tentang waktu berhubungan dengan bulan dan matahari dari segi perjalananya (malam saat terbenam dan siang saat terbit) Waktu, pada hakekatnya dia sedang mengurangi makna hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya waktu dalam hidup manusia didalam surah Al-Asr. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaa (library research). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. waktu memainkan peranan yang sangat penting, karena hidup itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari dimensi waktu. Setiap aktivitas yang kita lakukan berlangsung dalam rentang waktu tertentu dan terukur. Dengan kata lain, hidup kita adalah rangkaian gerak dan perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktuWaktu sangatlah penting dalam berbagai hal tapi disini penulis mengkrucutkan menjadi 3 hal yaitu sebagai media penentu ibadah, media intropeksi dan sebagai plening di masa depan. Pada penjelasan tafsir al-azhar di atas sangat rinci dijelaskan mengenai pentingnya waktu dalam kehidupan sehari-har
KONSEP PERSAUDARAAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN BUDHA
Get PDFThe brotherhood in Islam and Buddhism is highly valued, and in other religions as well, brotherhood is seen as a strength in the structure of the religion. Buddhism emphasizes that life can be good and eternal, one of which is through brotherhood. In Islam, on the other hand, brotherhood knows no territorial, geographical, ethnic, racial, or skin color boundaries. One of the most important things in human life on earth is the establishment of strong and harmonious brotherhood. This study aims to understand what is meant by brotherhood and to explore the similarities and differences in the concept of brotherhood in Islam and Buddhism. The results of this study show that brotherhood in Islam represents a way to establish communication on one hand, and on the other hand, it also provides new enthusiasm to practice teachings in accordance with the guidance of the Qur'an and the examples of the Prophets and Messengers. Brotherhood in Buddhist teachings is a part of the happiness of life. Loving-kindness or brotherhood is the desire for the happiness of all beings without exception, often referred to as the pure intention to wish well-being and happiness for others. The essence of brotherhood is the most important part of human life. Brotherhood generates positive energy and motivation, even though in reality, life will not always be orderly, good, and harmonious in the name of brotherhood. As major world religions, Islam and Buddhism have their own unique teachings, believed by their followers based on faith. The universal teachings of Islam and the tolerant teachings of Buddhism are distinct forms that cannot be equate
WARISAN ILMIAH MUSLIM & RENAISANS EROPA
Get PDFRenaissance are so important and considered historians as the starting point for the developmentof European civilization. First, European people succeed many achievement in various sector, namely: art, philosophy, literature, science, politics, education, religion, trade and others. Second, Renaissanse has revived the ideals, the realm of thought, the philosophy of life which then structures the standards of the modern world such as optimism, hedonism, naturalism and individualism. Third, the Ancient Greeks and Rome legacies need to revived. Fourth, the incorporation of secular humanism that shifts the human thinking orientation from the theocentric to the anthropocentric. Science had the transmission, dissemination, and proliferation to the Western world that supports the epoch of the Renaissance in Europe. Through the Islamic World, the Western world gained access to deepen and modernized scienc
AKTIFITAS UMAT ISLAM DAN RESPONNYA TERHADAP PELAKSANAAN DAKWAH DI KECAMATAN TINGGI RAJA
Get PDFHakikat Islam adalah Agama dakwah, dimana penganutnya mengemban amanat untuk berdakwah. Menurut A. Hasjmy, dakwah adalah: "Menggunakan segala upaya agar ajaran Allah menjadi jalan hidup bagi umat mukmin." Melalui upaya ini, umat Islam mengembangkan sayapnya dan bersatu di bawah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Pengaruh Islam yang besar didasari semangat keislaman yang tinggi, memungkinkan Islam diaktualkan dengan penuh semangat. Penelitian tentang aktivitas dakwah dan respon masyarakat muslim desa di Kecamatan Tinggi Raja bertujuan memahami realitas empirik dari fenomena yang diamati. Dengan metode kualitatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dakwah menjadi lebih efektif karena mampu menyampaikan pesan serta mengubah perilaku dan mempengaruhi moral manusia. Kreativitas dan respon umat Islam terhadap dakwah adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dakwah. Kerja sama umat Islam dan pengaktualannya penting untuk keberhasilan dakwah kini dan mendatang. Untuk mencapai keberhasilan dakwah, diperlukan pengerahan seluruh kekuatan dan kemampuan, yang merupakan tuntutan dalam Islam dan termasuk jihad. Menanggapi kreativitas umat Islam dan respon masyarakat terhadap dakwah di Kecamatan Tinggi Raja, penulis tertarik menjadikannya penelitia
SEKULARISME DI BARAT
Get PDFSecularism, which comes from the Latin word 'saeculum' meaning age, is an ideology that separates religion from government affairs and public life. In the West, secularism emerged in response to the domination of the church and the suppression of freedom of thought during the Middle Ages. This ideology is growing rapidly along with the advancement of science and technology, which is often contrary to religious dogma. Secularism in the West has various models, such as the French model that emphasizes the total separation between religion and the state, as well as the AngloAmerican model that emphasizes more on the neutrality of the state in religious affairs. This article examines the history, causal factors, and impacts of secularism in the West, as well as how this ideology affects the social, political, and cultural life of Western societies.Keywords: Secularism, West, Separation of religion and state
Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba’i As-Salam
Get PDFShopee Paylater is a payment method in installments, buy goods with a pre-order system and pay later. Shopee Paylater is almost the same as a buying and selling system that uses a Ba'i As-salam contract. This research is classified as qualitative with a normative juridical research approach. The purpose of the study was to determine the legal status contained in Shopee Paylater regarding whether it was in accordance with the Ba'i As-salam contract. The research method used is qualitative with a normative juridical approach, Shopee Paylater is analyzed based on the Ba'i As-salam theory. As for the results of the research, it is true that Shopee Paylater has complied with the provisions of the Shari'a as contained in the Ba'i As-salam, but due to additional costs when paying installments on the loan, this changes the legal status of Shopee Paylater into a prohibited transaction because the additional referred to contain usury. As stated in the Qur'an, Allah has permitted buying and selling and forbade usury.Keywords: Implementation, Shopee Paylater, Ba'i As-Salam
The Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size Financial Distress In Healthcare Service Companies Listed On IDX
Get PDFThis research examines the influence of profitability, leverage, and company size on financial distress among healthcare service companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2022. Using a quantitative approach, the study utilizes secondary data from the IDX and official company websites. The sample includes 14 healthcare service companies selected through purposive sampling. Employing multiple regression analysis with the Ordinary Least Square (OLS) method, the findings reveal that profitability positively and significantly impacts financial distress (0,034 < 0,05), leverage negatively and significantly impacts financial distress (0,008 < 0,05), while company size shows a positive but insignificant impact (0,610 > 0,05). The regression model explains 62% of the variance in financial distress.These results suggest that enhancing profitability can reduce the risk of financial distress, while managing leverage levels is critical for maintaining financial stability. The findings offer practical insights for financial managers and stakeholders in the healthcare sector to adopt robust financial planning and monitoring strategies to mitigate distress risks, thereby ensuring operational sustainability. For policymakers, the study underscores the importance of creating supportive financial frameworks for healthcare companies, particularly in volatile economic conditions.Keywords: Company Size, Financial Distress, Leverage, Profitabilit