E-Journal Universitas Subang
Not a member yet
1292 research outputs found
Sort by
TINJAUAN PELAYANAN CUSTOMER SERVICE PADA PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk. KANTOR CABANG SUBANG
Full text linkAbstrak
Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada saat proses observasi di PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang Subang Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Customer Service pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Subang. (2) Untuk mengetahui peran penting Customer Service dalam meningkatkan pelayanan pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Subang. (3) Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi Customer Service dalam melayani nasabah pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Subang. (4) Untuk mengetahui upaya Customer Service dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Subang.
Kata kunci : Customer Service
Abstract
This research was conducted based on problems found during the observation process at PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Subang Branch Office The purpose of this research is to find out: (1) To find out the duties and responsibilities of Customer Service at PT. Bank Woori Brothers Indonesia 1906, Tbk. Subang Branch Office. (2) To find out the important role of Customer Service in improving service at PT. Bank Woori Brothers Indonesia 1906, Tbk. Subang Branch Office. (3) To find out the obstacles and solutions faced by Customer Service in serving customers at PT. Bank Woori Brothers Indonesia 1906, Tbk. Subang Branch Office. (4) To find out Customer Service efforts in improving service to customers at PT. Bank Woori Brothers Indonesia 1906, Tbk. Subang Branch Office.
Keywords : Customer Servic
ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 - 2020
Full text linkAbstract
This study was aimed to determine the regional financial performance of the Regional Financial and Asset Agency of Subang Regency in 2017 – 2020. This research is qualitative descriptive research. Data collection using documentation methods, and interviews. The results of the analysis showed that the financial performance of subang regency area seen from the decentralization degree ratio is less because the average is only 16.26%, Dependency ratio is very high with an average of 79.38%, The Regional Financial Independence Ratio is very low and classified as instructive because the average is only 20.49%, Pad Effectiveness Ratio can be categorized effectively with an average of 98.83% , Pad Efficiency Ratio is classified as Efficient because the average ratio is 17.58%, The compatibility ratio can be said that Subang Regency allocates most of its spending budget for the average regional operation of 69.39%. compared to capital expenditure of 14.24% and Expenditure Efficiency Ratio It is classified as Efficient because the average with a value below 100% is 92.34%. While in the growth of income and spending there are negatives.
Keywords: Local Government Financial Performance, Financial Ratio
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara. Hasil analisis menunjukan bahwa kinerja Keuangan daerah Kabupaten Subang dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi kurang karena rata-ratanya hanya sebesar 16,26%, Rasio Ketergantungan terbilang sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 79,38%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sangat rendah dan tergolong instruktif karena rata-ratanya hanya 20,49%, Rasio Efektivitas PAD dapat diketagorikan efektif dengan rata-rata sebesar 98,83% , Rasio Efisiensi PAD tergolong Efisien karena rata-rata rasionya sebesar 17,58%, Rasio keserasian belanja dapat dikatakan bahwa Kabupaten Subang mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk operasi daerah rata-rata sebesar 69,39% dibandingkan dengan belanja modal sebesar 14,24% dan Rasio Efisiensi Belanja tergolong Efisien karena rata-rata dengan nilai dibawah 100% yaitu 92,34%. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan belanja ada yang negative.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Keuanga
Eksplorasi Model Problem-Based Learning: Efektivitas dalam Meningkatkan Pemahaman Bacaan Siswa Sekolah Dasar
Full text linkTujuan dilaksanakannya ekplorasi untuk mengemukan mengenai efektivitas model problem-based learning untuk menunjang pemahaman membaca siswa SD. Desain penelitian menggunakan one-group pretest-posttest dengan kelas eksperimen yang menggunakan model problem-based learning. Sampel penelitian adalah siswa kelas V SD yang terletak di Jepara. Teknik pengumpulan data menggunakan tes berbantuan SPSS versi 29. Berdasarkan hasil pengolahan data pretest dan postest, menunjukkan hasil peningkatan pemahaman bacaan peserta didik secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model problem-based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman peserta didik. Uji Paired Sample Test menunjukkan hasil perolehan nilai 0,001 artinya Ha diterima sementara Ho ditolak maka nilainya < 0,05. Dengan demikian ekplorasi model problem-based learning mampu meningkatkan pemahaman bacaan siswa sekolah dasar. Hasil penelitian ini dapat membantu guru berupaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa melalui penerapan model problem-based learning
Persepsi Guru Biologi Kabupaten Kolaka Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah
Full text linkPersepsi guru terhadap kurikulum merdeka membantu mengevaluasi dampak kurikulum terhadap pembelajaran. Penelitian kualitatif ini bertujuan menggali pandangan guru-guru biologi di empat sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Instrumen menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan pedoman wawancara Jannah dan Harun tahun 2023. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada empat guru di sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) kurikulum merdeka dianggap lebih fleksibel dibanding kurikulum 2013; (2) penilaian sumatif dan formatif sangat ditekankan dalam kurikulum merdeka; (3) Nilai nilai P5 sudah diterapkan dalam pembelajaran namun belum maksimal; (4) penggunaan teknologi juga penting terutama dalam pembelajaran proyek; (5) guru sangat mendukung pembelajaran mandiri siswa meskipun peran sebagai fasilitator tetap diutamakan; (6) guru belum mengetahui sepenuhnya tentang respon siswa terhadap kurikulum ini karena penerapannya belum lama dilakukan; (7) kolaborasi antara guru biologi dalam memaksimalkan penerapan kurikulum ini telah dilakukan meskipun belum maksinal; (8) bagi guru, kurikulum ini memeliki kelebihan terutama dalam proses penyusunan perangkat; (9) sekolah sudah melakukan beberapa upaya agar penerapan kurikulum ini bagi guru dapat maksimal; (10) guru memerlukan pelatihan lebih lanjut mengenai implementasi kurikulum merdeka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kurikulum merdeka dinilai lebih fleksibel, penerapannya masih memerlukan waktu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari para guru, sehingga perlu adanya pelatihan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas implementasinya
Analisis Kebijakan Publik dalam Penanganan Krisis Kesehatan: Studi Kasus Pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang
Full text linkPandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang selama pandemi COVID-19. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Subang menerapkan berbagai kebijakan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), program vaksinasi massal, dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Meskipun kebijakan ini berhasil menurunkan laju infeksi dan meningkatkan cakupan vaksinasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan resistensi masyarakat terhadap vaksinasi. Selain itu, distribusi layanan kesehatan yang tidak merata dan distribusi bantuan sosial yang kurang tepat sasaran juga menjadi hambatan dalam penanganan pandemi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan edukasi dankomunikasi publik, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki penanganan krisis kesehatan di masa depan. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan bantuan ekonomi yang tepat sasaran, dan membangun kepercayaanpublik melalui transparansi komunikasi. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan, seperti studi komparatif dan analisis partisipasi publik, guna memperkaya pemahaman dan pengembangan kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan
Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalammeningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang, Jawa Barat,Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, survei dilakukan untuk mengukurpersepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadappemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam implementasi praktik-praktik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan akses informasi publik, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Studi lanjutan disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik dan dampak dari implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI UPTD SDN BUDAYASARI DESA CIKAUM TIMUR KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG
Full text linkAbstrak
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bentuk kartu identitas dari bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang merupakan salah satu sekolah dasar penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Subang. Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di SDN Budayasari.
Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang, peneliti memilih teori Marilee S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan juga Konteks Kebijakan. Yang mana apabila dalam implementasinya merujuk pada teori ini, maka program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari berhasil.
Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari. Karena dalam temuan di lapangan masih dijumpai beberapa permasalahan-permasalahan seputar implementasi. Dengan kata lain adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Seperti penerima bantuan yang tidak tepat sasaran serta kurang tegasnya para petugas terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Sekolah Dasar
Abstract
The Smart Indonesia Program is assistance in the form of cash, expanded access and learning opportunities from the government given to students from poor families to help with the students' personal educational costs. Smart Indonesia Card is a form of identity card provided by the Smart Indonesia Program. Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Cikaum District, Subang Regency is one of the elementary schools receiving assistance from the Smart Indonesia Card program in Subang Regency. This Smart Indonesia Card is expected to be able to improve the accessibility and quality of education as well as reduce social disparities in terms of access to education for students from underprivileged families, especially at Budayasari state elementary school.
This research aims to find out how the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy at Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Subang Regency achieves goals in accordance with the vision and mission. To analyze the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy at Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Subang Regency, researchers chose Marilee S. Grindle's theory which includes Policy Content and Policy Context. If the implementation refers to this theory, the Smart Indonesia Card program at Budayasari state elementary school will be successful.
Based on the research results, the main problem in this research is that the implementation of the Smart Indonesia Card program policy at Budayasari state elementary school has not been optimal. Because in the findings in the field there are still several problems regarding implementation. In other words, there are gaps or inconsistencies with existing regulations. Such as aid recipients who were not on target and officers being less assertive regarding the implementation of the Smart Indonesia Card program.
Keywords: Policy Implementation, Education, Elementary School  
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU JALANCAGAK SUBANG
Full text linkAbstrak
Dalam kegiatan pemberian kredit pihak bank harus memberikan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sedangkan bagi calon debitur terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami prosedur pemberian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dengan pegawai Bank BJB KCP Jalancagak, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, realisasi atau pencairan kredit, dan pengarsipan dokumen kredit. Hambatan pada proses pemberian Kredit Guna Bhakti PPPK terdiri dari hambatan internal berupa terbatasnya petugas kredit sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama, dan hambatan eksternal berupa kurangnya pengetahuan calon debitur terkait proses pengajuan Kredit Guna Bhakti dan meninggalnya debitur sebelum melunasi kewajibannya. Namun, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis sampaikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak telah sesuai dengan standar pemberian kredit yang berlaku.
Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit, PPPK
Abstract
In lending activities, the bank must provide credit in accordance with established procedures because the provision of credit greatly affects the health and business continuity of the bank, while prospective debtors must first know and understand the lending procedures so that the crediting process runs smoothly and no party is harmed. The purpose of this study is to determine (1) Administration procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK employees at Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Obstacles that occur in the implementation of the provision of Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solutions carried out to overcome obstacles in providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, direct interviews with employees of Bank BJB KCP Jalancagak, and literature studies. The results showed that the administrative procedure for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak was carried out through several stages including: credit application, credit analysis, credit decision, credit agreement, credit realization or disbursement, and archiving credit documents. Obstacles in the process of providing PPPK Guna Bhakti Credit consist of internal obstacles in the form of limited credit officers so that the credit service process becomes longer, and external obstacles in the form of lack of knowledge of prospective debtors related to the process of applying for Guna Bhakti Credit and the death of debtors before paying off their obligations. However, Bank BJB has prepared several appropriate solutions to overcome these obstacles. Based on the research that the author has submitted, it can be concluded that the implementation of administrative procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak is in accordance with applicable lending standards.
Keywords: Procedure for providing credit , PPP
Sistem Informasi Geografis Peta Kepemilikan Tanah Berbasis Web Studi Kasus Desa Situraja Kabupaten Indramayu
Full text linkPenelitian ini menyoroti pentingnya tanah dalam pembangunan dan perencanaan wilayah di Indonesia, sementara tantangan terkait kepemilikan tanah yang sering tidak jelas batasnya menghambat proses pengambilan keputusan terkait perencanaan wilayah. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur data tanah, penelitian ini mengembangkan aplikasi "Sistem Informasi Geografis Peta Kepemilikan Tanah" dengan metode RUP (Rational Unified Process) untuk Desa Situraja, Kabupaten Indramayu. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini membantu dalam pengumpulan, analisis, dan presentasi informasi kepemilikan tanah dalam bentuk peta yang akurat, memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan tanah.
Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat penting dalam pengelolaan dan pemetaan kepemilikan tanah di Desa Situraja. Aplikasi ini membantu masyarakat dan pemerintah desa memperoleh informasi yang akurat mengenai data luas tanah dan kepemilikan tanah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tanah, dan diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dan pemerintah setempat dalam mencari informasi mengenai data tanah
Analisis Dan Desain Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa Kasomalang Kulon Berbasis Web
Full text linkBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat Desa dan berorientasi pada profit. Badan Usaha Milik Desa Kasomalang Kulon pada saat ini dalam menyerbarkan informasi terkait potensi Desa belum dilakukan secara digital dan belum diketahui oleh masyarakat luas umumnya Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas dan transparansi pengelolaan BUMDes adalah dengan menggunakan sistem informasi, maka perlu adanya rancang bangun sistem informasi untuk dapat memecahkan permalahan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Partcipatory Action Research. Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan waterfall, dimana pada pendekatan pengembangan sistem yang digunakan hanya dua fase yaitu analisis dan desain dengan digambarkan menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML). Hasil dari penelitian ini yaitu adalah desain Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa Kasomalang Kulon berbasis web