Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
Full text linkIndonesia is a country based on the law (Article 1 paragraph (3), ThirdAmendment, 1945 Constitution). That the administration of government is based on legalprinciples to limit the power of the government, meaning that state power through itsapparatus is limited by law (rechtsstaat), not based on mere power (machtsstaat). Eachdistrict government, where the Regency DPRD, together with the Regent, is a unitary organof the Regency Regional Government. In West Bandung Regency, in terms of exploringvarious potential resources, all local government organs try to empower the concept ofregional autonomy. Of course, according to the culture in the West Bandung Regency area,DPRD members are more sensitive to the people in the area, from the sub-district, village,and the environment. At RT/RW, the goal is to absorb the aspirations of the community andultimately create community welfare. Implementation of Regional Autonomy, by handingover part of the regional authority to regulate, compose, and supervise in a broader, morereal, and more responsible way, especially in utilizing various kinds of potential resourcesavailable in their respective regions. Policies and authorities in the distribution of power inregional governments need to pay attention to the theory of mutual supervision and control(checks and balances). The role of the DPRD of West Bandung Regency in realizing goodgovernance has not run optimally and comprehensively, but has shown developments in abetter direction than before. The DPRD's role as a regulator of regional regulations thatare ideally suited to regional needs has not been maximized because in making governanceregulations, DPRDs must refer to regional regulations and the central government. DPRD,as the formulator of the regional budget, has not been able to prioritize the allocation offunds for governance in the region because there are still other priority allocations forneeds, including education and health. As outlined in Law 32 of 2004, the position of theDPRD in controlling the implementation of regional regulations (supervision function) inimplementing good regional governance has not run as expected due to the lack of expertsand communication dimensions, and the position of the DPRD is still unclear as outlined inLaw No. 23 of 2014 concerning regional government, where DPRD members are stillambiguous as to whether they are regional government administrators or regional officers(ASN). Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3)amandemen ketiga, UUD 1945). Bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atasprinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, artinya kekuasaan negaramelalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaanbelaka (machtsstaat). Setiap pemerintahan daerah kabupaten, dimana DPRD Kabupatenbersama-sama dengan Bupati, merupakan satu kesatuan organ Pemerintahan Daerah Kabupaten. Di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal menggali berbagai potensi sumberdaya, segenap organ Pemerintah Daerah mencoba memberdayakan konsep Otonomi Daerah,tentunya sesuai kultur di daerah Kabupaten Bandung Barat, anggota DPRD lebih pekamasyarakat yang ada di daerah mulai dari kecamatan, Desa, sampai ke lingkungan RT/RW,tujuannya menyerap aspirasi masyarakat dan akhirnya bisa menciptakan kesejahteraanmasyarakat. Implementasi Otonomi Daerah, dengan cara menyerahkan sebagian darikewenangan daerah untuk mengatur, Menyusun, serta mengawasi dengan cara lebih luas,lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam memanfaatkan berbagai macam potensisumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing. Kebijakan dan kewenangan dalampembagian kekuasaan di Pemerintahan Daerah, perlu memerhatikan teori saling mengawasidan kontrol (checks and balances). Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan maksimal dankomprehensif, namun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik darisebelumnya. DPRD sebagai regulator Peraturan Daerah ideal yang sesuai kebutuhan daerah,belum maksimal, karena dalam membuat aturan tata kelola DPRD harus merujuk kepadaregulasi daerah dan pemerintah pusat. DPRD sebagai perumus anggaran daerah, belum bisamemprioritaskan alokasi dana untuk tata kelola di daerah, karena masih ada alokasikebutuhan lain yang lebih diutamakan, diantaranya untuk pendidikan dan kesehatan. DPRDsebagai controlling pelaksanaan Peraturan Daerah (fungsi pengawasan) dalammelaksanakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, belum berjalan dengan harapan,karena minimnya tenaga ahli, dimensi komunikasi, dan kedudukan DPRD masih belum jelassebagaimana digariskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, maupun Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana anggota DPRD masih ambiguapakah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Pejabat Daerah (ASN)
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Full text linkTrafficking is a crime that is very degrading to human dignity and is a form of human slavery in modern times. Often victims get exploitation that is out of the ordinary, so trafficking must be eradicated and needs to get serious attention and handling, especially in relation to contract marriages/bride orders based on Law No. 21 of 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons and the protection of Indonesian Migrant Workers under Law No. 39 of 2004, which was changed to Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Based on the foregoing, the identification of the problem is as follows: First, how is the crime of trafficking in persons with the modus operandi of contract marriages related to human rights? Second, how is the legal protection of Indonesian migrant workers who become victims of trafficking according to the applicable legislation? Trafficking is a crime that is very degrading to human dignity and is a form of human slavery in modern times. Often victims get exploitation that is out of the ordinary, so trafficking must be eradicated. It needs to get serious attention and treatment, especially in relation to contract marriages/bride orders based on Law No. 21 of 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons and the protection of Indonesian Migrant Workers under Law No. 39 of 2004, which was changed to Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Based on the foregoing, the identification of the problem is as follows: First, how is the crime of trafficking in persons with the modus operandi of contract marriages related to human rights? Second, what is the legal protection of Indonesian migrant workers who are victims of trafficking according to the applicable legislation? The research method is descriptive-analytical, and with a normative juridical approach, it emphasizes secondary data. Data collection techniques are used in addition to the study of documents, also by means of interviews and dissemination to the parties concerned about matters relating to the topic of the problem under study. The collected data is analyzed qualitatively. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that: Factor's causing the crime of trafficking in persons (trafficking), caused by two fundamental factors, first, the low level of socio-economic society (poverty). Second, the low level of education (knowledge). These two things (poverty and knowledge) are actually the responsibility of the state. In addition, law enforcement against, traffickers are still not firm and consistent. And public and government awareness about trafficking is inadequate. Legal protection for Indonesian Workers who are replaced as Indonesian Migrant Workers who are victims of trafficking is related to Law Number 39 of 2004, concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers which is changed to Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers, abbreviated with PMI, namely responsive and repressive legal protection in the form of: Protection before work; Protection during work; and Protection after work. Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan manusia di zaman modern, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, sering kali korban mendapatkan ekploitasi yang berada di luar kewajaran, sehingga trafficking harus diberantas, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, khususnya dalam kaitan perkawinan kontrak/penganten pesanan berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana tindak pidana perdagangan orang (trafficking) dengan modus operandi kawin kontrak dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? Kedua, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking) menurut perundang undangan yang berlaku? Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dan dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder-teknik pengumpulan data yang digunakan selairi dengan cara studi dokumen juga dngan cara wawancara, desiminasi, kepada pihak-pihak terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik masalah yang diteliti. Data-data yang terkumpul dianalisa secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka diperoleh kesimpulan bahwa : Faktor penyebab terjadi tindak pidana perdagangan orang (trafficking), disebabkan dua faktor yang mendasar, pertama, rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat (kemiskinan). Kedua, rendahnya tingkat pendidikan (pengetahuan). Dua hal tersebut (kemiskinan dan pengetahuan) sesungguhnya adalah tanggung jawab negara. Selain itu penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking) masih belum tegas dan konsisten. Dan kesadaran masyarakat serta pemerintah tentang trafficking belum memadai. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban trafficking dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diganti menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang disingkat dengan PMI yaitu perlindungan hukum responsif dan refresif berupa : Perlindungan sebelum bekerja; Pelindungan selama bekerja; dan Pelindungan setelah bekerja
Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan UndangUndang Narkotika
Full text linkThis research was motivated by one drug that was abused because it had an effect that resembled the effect of using certain types of narcotics, namely Tramadol. In general, users of Tramadol drug abuse expect to get effects such as using certain types of narcotics. So it is interesting to investigate whether the abuse of the drug Tramadol is the domain of the narcotics law or health laws because even though the drug Tramadol is not “registered” in the annex to the narcotics law, the effects of tramadol are the same or resemble the effects of certain types of narcotics, and the fact is that the Tramadol drug abusers expect to get the same effect as the effect of using certain types of narcotics. This study uses qualitative descriptive data, namely data in the form of descriptions of written words describing a certain phenomenon and certain behavior of the object of research being observed. The results of this study are: (1) List G drugs are hard drugs that can only be delivered with a doctor's prescription, this means that list G drugs must be carefully administered, but in reality List G drugs are often incorrect. their use. (2) Tramadol is an opioid analgesic synthesis that has a function as a central analgesic and relieves chronic and acute pain, its structure is trans-2 (dimethylaminomethyl) -1- (m-methoxyphenyl) -cyclohexanol hydrochloride. This compound is available in white, bitter, odorless crystals. For solubility, Tramadol is stable in water and ethanol and has a pKa value of 9.14. Some of the dimethylaminomethyl tramadol groups are nitrogen ring code and morphine which is methylated to bind MOR. Tramadol follows Lipinski's rule of five with a molecular weight of -263.19, hydrogen bond donor -1, hydrogen bond acceptability of -2, molar refractility of -1.55 and partition coefficient of 2.88. The conclusions of the research results are as follows: (1) Efforts to prevent and control drug abuse, the police play a role in taking control of either taking action against offenders or providing rehabilitation for drug abuse addicts. (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health Articles 196 and 197 regulate the distribution of not having a distribution license and the production of drugs that do not comply with standards. Misuse of drugs for consumption not for medication cannot be subject to punishment, but according to the police, medical and social rehabilitation can be carried out. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu obat yang disalahgunakan karena mempunyai efek yang menyerupai efek penggunaan narkotika jenis tertentun adalah obat Tramadol. Pada umumnya pengguna penyalahgunaan obat Tramadol tersebut mengharapkan dapat memperoleh efek seperti menggunakan narkotika jenis tertentu. Maka menarik untuk diteliti apakah penyalahgunaan obat tramadol menjadi domain dari undangundang narkotika atau undang-undang kesehatan karena merkipun obat Tramadol ini tidak “terdaftar” di dalam lampiran undang-undang narkotika, tetapi efek dari tramadol ini sama atau menyerupai efek narkotika jenis tertentu, dan faktanya para pelaku penyalahgunaan obat Tramadol tersebut mengharapkan memperleh efek sebagaimana efek menggunakan narkotika jenis tertentu. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa uraian kata-kata tertulis yang menggambarkan suatu fenomena tertentu, dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah:(1) Obat daftar G adalah obat keras yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter, hal ini bermakna bahwa golongan obat daftar G harus benar-benar diperhatikan dalam pemberiannya, namun pada kenyataannya seringkali obat-obat daftar G tidak tepat penggunaannya. (2) Tramadol merupakan sintesis analgesik opioid yang memiliki fungsi sebagai analgesik sentral dan penghilang rasa sakit kronik maupun akut, strukturnya yaitu trans-2 (dimethylaminomethyl)-1-(m-methoxyphenyl)-cyclohexanol hydrochloride. Senyawa ini tersedia dalam bentuk kristal berwarna putih, pahit, dan tidak berbau. Untuk kelarutannya, Tramadol stabil dalam air dan etanol serta memiliki harga pKa 9,14. Beberapa kelompok dimetilaminometil tramadol adalah nitrogen ring code dan morfin yang dimetilasi untuk mengikat MOR. Tramadol mengikuti aturan Lipinski lima dengan berat molekul -263,19, donor ikatan hydrogen -1, akseptro ikatan hydrogen -2, refraktilitas molar -1,55 dan koefisien partisi 2,88. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat, kepolisian memegang peran untuk melakukan penanggulangan baik menindak pelaku pelanggar atau memberikan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan obat. (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dan 197 mengatur tentang peredaran tidak memiliki izin edar dan produksi obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan obat untuk konsumsi bukan untuk medikasi tidak dapat dikenai pidana, namun menurut kepolisian dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial
Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016)
Full text linkIn Indonesia’s criminal law, the crime of inserting false information into real actions has occur from time to time. One of them is the crime of entering false information into an authentic deed whose contents appear to be true, even though the authentic deed is made and issued by a public official appointed by applicable law. Thus, the element of inserting a false statement into an authentic deed constitutes an act against the law stipulated in Article 266 section (1) of the Criminal Code. Elucidation of Article 266 section (1) of the Criminal Code that the subject (perpetrator) is the person "who asked to enter a false information." Connecting with that, the first problem identification is how can the act of placing false information in an authentic deed be categorizing as an act against the law? The research method in this research using a normative juridical approach, which is an approach that examines the law as a rule that is consider in accordance with written legal research. The normative juridical approach carrying by examining the law and theoretical matters relating to the principles of law, legal history, legal comparison, the synchronization level regarding issues that will be discuss in this thesis. As a conclusion that the act of inserting false information in an authentic deed is regulated in Article 266 section (1) of the Criminal Code is a criminal act because it meets the criteria of subjective elements, objective elements and is an act against the law as regulated in article 1365 of the Civil Code and Article 1367 section (1). Then as a suggestion that the offender's sentence is worth the act and the indictment really paying’s attention to the documents so carefully in making the indictment. Tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam perspektif hukum pidana di Indonesia sering terjadi. Salah satunya adalah Tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang isinya seolah-olah benar adanya, padahal akta otentik tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, unsur memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Penjelasan Pasal 266 ayat (1) KUHP bahwa yang menjadi subyek (pelaku) yaitu orang “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”. Sehubungan dengan itu maka adapun identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimanakah perbuatan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?, Kedua, agaimanakah kriteria memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikrimanilasi berdasarkan hukum pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah hukum serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini. Sebagai kesimpulan bahwa perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana karena memenuhi kriteria unsur subjektif, unsur objektif dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 ayat (1). Kemudian sebagai saran agar hukuman pelaku tindak pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan surat dakwaan benar-benar memperhatikan dokumen-dokumen dengan jeli/teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaannya
Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangkaperlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Full text linkMarriage is a sacred and very important thing in family life. In practice, marriage not only concerns the personal problems of the parties carrying out the marriage, but also involves family members and even community problems. Because marriage is the first step in forming a happy and prosperous small family in accordance with what has been mandated by the 1945 Constitution, where the State guarantees every Indonesian citizen the right to form a family, as stated in Article 28 B section (1) of the Law. the 1945 Constitution, which reads “everyone has the right to form a family and continue the lineage through a legal marriage”. One of the problems that arise as a result of modernization is the increasing number of divorces, both caused by economic factors, differences in views, leaving responsibilities, and divorce due to not being ready to build a household due to couples who marry underage. This study uses a normative legal approach (normative juridical), a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories, and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problems that will be used to test and assess the secondary data. With the results of this study, it is hoped that it will provide input to stakeholders so that underage marriages can be suppressed and the divorce rate will decrease. Underage marriages are either based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage or the Compilation of Laws prohibiting underage marriages, but in Law No. 1 of 1974 concerning marriage marriages, there are exceptions, namely by obtaining dispensation from the local religious court while in In the compilation of Islamic law, there is no prohibition on marriage that mentions an age limit. The compilation of Islamic law only states that the age associated with marriage is required to have reached puberty. So it must strictly fulfill the provisions of Islamic law in accordance with the provisions of Article 2 section (1) of 1974 concerning marriage. The position of the parents is based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children, which is absolute and should not be rigid, meaning that in the context of the marriage of minors, if the parents are rigid, it is feared that it will have an unfavorable impact on children, parents, and the environment. Parents have a very important role in the survival of children.Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Salah satu permasalahan yang muncul sebagai dampak dari modernisasi saat ini adalah meningkatnya angka perceraian baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perbedaan pandangan, meninggalkan tanggungjawab, perceraian yang disebabkan karena belum siapnya membina rumah tangga karena bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (Yuridis Normatif), metode yang menggunaka sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data skunder tersebut. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masuk kepada para pemangku kepentingan, sehingga perkawinan di bawah umur dapat ditekan, dan menurunnya angka perceraian. Perkawinan dibawah umur baik berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan atau Kompilasi Hukum melarang adanya perkawinan dibawah umur, namun di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan ada pengecualian yaitu dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama setempat sedangkan dalam kompilasi hukum islam tidak ada larangan kawin yang menyebutkan batasan umur, kompilasi hukum islam hanya menyebutkan bahwa usia yang dipautkan dalam perkawinan, dipersyaratkan yang telah mencapai baligh. Sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan orang tua baik berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak anak adalah mutlak dan tidak boleh bersifat kaku, artinya dalam kontek perkwinan anak di bawah umur apabila orang tua bersifat kaku dikhawatirkan akan membawa dampak kurang baik, baik terhadap anak, orang tua dan lingkungan. Orang tua memilik peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup anak
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE SHARING UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK
Full text linkThe background of this research was the low of students’ interest and mathematical communication ability. One of learning alternatif that can be applied to increase students’ interest and mathematical communication ability was the Active Knowledge Sharing learning strategy. The aims of this study to increase students’ interest and mathematical communication ability through Active Knowledge Sharing learning strategies, and students' responses to mathematics learning by using Active Knowledge Sharing learning strategies. The approach used in this research were qualitative and quantitative approach. While the method used in this research was Class Action Research method which refers to the steps of Kemmis and Mc Taggart model. A cycle consists of planning, implementation of action, observation, and reflection. The subject of this research was all of the student in VII-B class MTs at Pangalengan District, Bandung Regency. The data collection instruments consist of formative tests, observation sheets, questionnaires, and journals. Data analysis technique used Triangulation. Based on the results of the analysis that has been done, showed students’ interest and mathematical communication ability has increase after using the Active Knowledge Sharing learning strategy, and students’ response to mathematics learning by using Active Knowledge Sharing learning strategy is positive
ANALISIS TERHADAP POLA PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI SEGIEMPAT MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
Full text linkThis research study is motivated by assessments in study groups that tended to be an individual assessment to each student, which resulted to the lack of students’ motivation to teach their friends in the groups who do not understand the material, so the discussion process in learning is less effective. The purpose of this research study is to observe the pattern of effective assessment on the cooperative model learning in terms of student learning outcomes. The method used in this research is a qualitative descriptive method with a type of reflection research. The reflection is used to get feedback on the lessons learned, including: 1) Lesson reports 2) Surveys and questionnaires, 3) Audio and video recordings, 4) Observation. Data collection is done by tests, interviews, documentation and observations. The results of the study of previous studies obtained four models of assessment patterns; low levels students assessment pattern, medium levels students assessment pattern, group average assessment pattern, and individual assessment pattern. Based on the results of the analysis, this research study concludes that the effective assessment pattern in achieving learning objectives in cooperative learning is with the group average assessment model
PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS PESERTA DIDIK
Full text linkThis research was motivated by the low of students’ mathematical connection ability. Guided inquiry-based student worksheets was used as an alternative to improve students' ability. The purpose of this research was determine the effect of using guided inquiry-based student worksheets on students' mathematical connection ability in mathematics learning. The research was conducted in one of the state junior high school in the city of Bandung. The population in this study were all VII grade students, with the sample were VII 4 class students as the control class and VII 9 class as the experimental class. The instruments used were a matter of students’ mathematical connection ability test and observation sheet of educator activities. Based on the analysis of the Cohen's d test, it was concluded that the use of guided inquiry-based student worksheets affected students' mathematical connection ability
PENGEMBANGAN PROGRAM INTERVENSI DINI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA ANAK TUNARUNGU
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan bahasa anak tunarungu yang kurang baik dalam memahami dan mengungkapkan keinginan melalui bahasa verbal dan non verbal. Hal ini dikarenakan anak tunarungu tidak memiliki pengalaman berbahasa dan ditinjau dari perkembangan berbicara dan bahasa, mereka tidak melalui setap aspek Bahasa sehingga berdampak pada pemahaman berbahasanya. Oleh karena itu, kemampuan bahasa anak tunarungu harus ditingkatkan agar dapat berkembang secara optimal. Subjek penelitian ini adalah 2 orang anak tunarungu yang memiliki usia 5-6 tahun. Metode yang digunakan adalah mix methode dengan desain exploratory mixed methods research design menggunakan tahapan kualitatif, kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bahasa. Peningkatan terlihat dengan membandingkan kemampuan awal anak tunarungu sebelum dan sesudah diberikan intervensi menggunakan pengembangan program pelatihan intervensi dini. Berdasarkan hasil data persentasi tersebut, penelitian ini dapat diasumsikan, pengembangan program intervensi dini dapat meningkatkan kemampuan Bahasa (reseptif dan ekspresif)
PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP MAJALAYA
Full text linkHuman resources are a central factor that plays an important role in every company activity Thus, the problems of employee welfare and work motivation are the most crucial things for a company. Based on data from PT. Bank BRI Syariah, in 2019 PT. Bank BRI Syariah experienced a decrease in corporate assets by 2.28% and company profits by 66.56% compared to 2018. Decrease in assets and profits of PT. Bank BRI Syariah can be caused by the performance of employees who are less productive. The decline in employee performance levels occurs due to various underlying factors, one of which is the weakening of interest or motivation for employees to work. Based on the results of the analysis from the output of IBM SPSS Statistics 25, the calculated rs from the provision of financial compensation and employee work motivation is 0.569 (rs count) 0.475 (rs table), which means that there is an influence between financial compensation variables on work motivation variables, with the magnitude of the influence based on the determination coefficient test is 32.38% with the correlation or relationship between the two variables is positive or in other words, the increase in the provision of financial compensation, the more employee motivation will increase, while 67.62% of employees' work motivation is caused by other factors