Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
Akses Konsumen Terhadap Keadilan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Perjuangan masyarakat dalam menuntut penyelesaian atas ketidakadilan selama ini berhasil dianalisis dengan pendekatan sosio-legal dan diterjemahkan ke dalam sebuah istilah yang sering diwacanakan kepada publik, yaitu: Akses terhadap Keadilan. Walau tulisan ini menggunakan judul yang hampir senada dengan penelitian sosio-legal, tulisan perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk menambah dimensi penelitian bertema Akses terhadap Keadilandi Indonesia dari sisi yuridis normatif semata. Sampai saat ini, konsumen di Indonesia masih mengandalkan akses keadilan yang disediakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sehubungan dengan menguat isu perubahan terhadap UUPK selama beberapa tahun belakangan ini, dirasa perlu untuk menganalisis akses konsumen terhadap keadilan di dalam UUPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa akses keadilan di dalam UUPK perlu diperkuat dan dipertahankan di dalam “UUPK yang baru” seperti: keberadaan BPSK, kaidah “konsumen harus kembali ke pelaku usaha terlebih dahulu” harus dicantumkan secara eksplisit di dalam pasal, dan tetap mengesampingkan keberlakuan asas actor sequitur forum rei. Sebaliknya, “upaya keberatan” perlu dihapus dari “UUPK yang baru” karena menyulitkan konsumen dalam proses peradilan yang sifatnya sederhana, cepat, dan biaya ringan
Manajemen Pelatihan Berbasis NeuroLinguistic Programming (NLP) Dalam Mengembangkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru
Some of the problems that form the basis for carrying out the study on management of training for teachers include teacher figures who are not yet ideal for students, a learning atmosphere that does not support the specified learning outcomes, and the behavior of students who have not fully demonstrated politeness in interacting with their environment. The role of the teacher in the learning process in the classroom so far tends to be a teacher who only functions as a transmitter of knowledge. In fact, the more crucial role of the teacher in education is as an educator, who pays attention to the cognitive, affective and psychomotor aspects proportionally. An alternative effort that might be done in improving the competence and professionalism of teachers is through intensive training activities held for them. The Neuro-Linguistic Programming-based training that will be developed focuses on changing the teacher’s mindset and perspective on how to communicate, both verbally and non-verbally, effectively and efficiently during the learning process. In an effort to achieve the goals that have been set, this research uses research and development methods in an effort to produce a training model for each competency that can always be developed by teachers in the secondary education environment for the Province of West Java, Indonesia. The result of developing this training based on Neuro-Linguistic Programming is called the Alphawave Model. This training model is specifically intended for teachers who want to improve their knowledge and competence in pedagogic aspects. Based on the results of observations and model trials, the Neuro-Linguistic Programming-based training management model using the Alphawave Model has been shown to significantly improve teachers’ knowledge and skills in pedagogic aspects. Thus, teachers need to take part in training to increase competence and professionalism in order to improve the quality of learning and help students to gain meaningful learning experiences
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19
The main focus of this research is the implementation of e-government in public services through the Bandung City Public Relations (Prokopim) official website during the Covid-19 pandemic. This study aims to find out how to implement e-government through the official website of Public Relations (Prokopim) of Bandung City during the Covid-19 pandemic, as well as how to strategy public services through the official website of Public Relations (Prokopim) of Bandung City. This research method uses a case study method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of e-government through the official website of Public Relations (Prokopim) of Bandung City has been running effectively. Although there are still some shortcomings in the use of features on the website, the use of the website as an e-government medium is adjusted to the needs of the community in seeking information. The strategy in public service through the website is to provide information related to the image of the Bandung City Government, and also to use outdoor media for people who have difficulty or have not used the internet
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL BAGI ANAK TUNAGRAHITA RINGAN DI SLB YAYASAN PRIMA DHARMA PERSADA BANDUNG
Anak tunagrahita adalahanak-anak yang memiliki fungsi intelektual yang secara siginifikan berada di bawah anak-anak pada umumnya dan terjadi pada masa perkembangan yang disertai dengan ketidakmampuan dalam melakukan tingkah laku penyesuaian. Keterbatasan fungsi intelektual itu minimal dua standard deviasi di bawah skor IQ anak normal (100) menurut hasil tes inteligensi baku. Akibatnya anak tunagrahita mengalami perbedaan individual antara satu dengan lain dan dalam diri anak itu sendiri. Karena kondisi tersebutlah maka untuk membelajarkan mereka membutuhkan program yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap individu tunagrahita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan guru dalam menyusun program pembelajaran individual, hambatan-hambatan yang dialami guru ketika menyusun program, dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan sehubungan dengan penyusunan proram pembelajaran individual. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualittif dan teknik penelitian adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: guru menyusun program dengan berdasarkan hasil asesmen sederhana (melalui observasi) dan kuangnya kesempatan dalam penyusunannya bekerja sama dengan tim ahli, kepala sekolah dan pemegang kebijakan. Kesulitan yang dihadapi guru adalah sangat beragamnya kemampuan anak dan usaha yang dilakukan adalah guru menyusun program untuk setiap anak untuk tiap bidang pembelajaran yang dikemas dalam dokumen Program Pembelajaran Individual
PENGELOLAAN PEMBENTUKAN KARAKTER DI SLB WARTAWAN KOTA BANDUNG
Hasil penelitian ditemukan secara umum pengelolaan pembentukan karakter yang dilakukan di SLB Wartawan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh para personil sekolah dalam menerapkan nilai-nilai karakter dan merealisasikan potensi ABK. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penerapan nilai-nilai karakter yang terpuji kepada warga sekolah. Secara khusus SLB mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan pengelolaan pembentukan karakter.Penerapan pengelolaan pembentukan karakter kepada ABK sudah dipadukan pada pembelajaran di kelas, tua ABK. Masalah yang sering dihadapi oleh SLB antara lain berkaitan dengan masalah internal. Untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi personil SLB diantaranya membuat program pengelolaan pembentukan karakter terhadap ABK. Upaya perbaikan berikutnya dengan meningkatkan pengelolaan pembentukan karakter yang didukung oleh warga sekolah, orang tua ABK, lingkungan masyarakat sekitar dan semua pihak yang terkait
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum apabila debitur diancam oleh kreditur dalam penagihan hutang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur apabila diancam atau diteror oleh kreditur dalam penagihan hutang pinjamaannya. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriftif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, kepastiana hukum yang dapat diberikan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan antar para pihak, sebagaimana di atur dalam KUHP Pasal 335 Ayat (1) Angka 1, Pasal 368 Ayat (1), dan Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Bagi kreditur ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman online agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya serta memberikan edukasi mengenai mencegah adanya pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi
Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum?
Democracy has an important meaning in a state principle which in fact in its implementation has differences from each country that adheres to it. This fundamental democratic idea provides a new concept of the rule of law in which there are principles of the rule of law. Democracy and human rights are requirements for the implementation of the rule of law, democracy and the protection of human rights can be said to be access to democratization which guarantees all forms of political freedom. Not only freedom in terms of politics, freedom of opinion and expression today is also a basic right that in essence must be given to all human beings in a democratic country. All forms of freedom of opinion that are owned by individuals and/or legal entities as legal subjects in the life of society, nation and state require guarantees for freedom of assembly, association and expression as described in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Protection and guarantees for these freedoms are needed in the practice of demonstrations, as a movement to express opinions in public in the form of dynamic dialogue and political suppression efforts with the aim of advancing people's way of thinking towards a democratic state. This paper analyzes the juridical review of freedom of expression in public carried out by a group of demonstrators as a guarantee of the rights of every Indonesian citizen, which is then linked to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the results of the analysis, the practice still needs a lot of evaluation in terms of supervision which should be more stringent through coordination related to human rights enforcement, especially in terms of expression. There is a guarantee of freedom to interact without being limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the importance of upholding human rights and the tolerant attitude of the community towards everyone's freedom of expression.Demokrasi memiliki arti penting dalam sebuah asas kenegaraan yang nyatanya dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dari setiap negara yang menganutnya. Gagasan demokrasi yang bersifat fundamental ini memberikan konsep baru mengenai negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip negara hukum. Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan bagi penyelenggaraan negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM dapat dikatakan merupakan akses adanya demokratisasi yang menjamin segala bentuk kebebasan politik. Tidak hanya kebebasan dalam hal politik, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dewasa ini juga merupakan hak dasar yang pada hakikatnya harus diberikan kepada seluruh insan negara demokratis. Segala bentuk kebebasan berpendapat yang dimiliki orang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan serta jaminan atas kebebasan tersebut diperlukan dalam praktik demontrasi, sebagai gerakan menyatakan pendapat di muka umum dengan bentuk dialog dinamis dan upaya penekanan secara politik dengan tujuan kemajuan cara berpikir masyarakat menuju negara yang demokratis. Tulisan ini menganalisis tinjauan secara yuridis mengenai kebebasan berpendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok demonstran sebagai jaminan hak setiap warga negara Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada hasil analisis, praktiknya masih perlu banyak evaluasi dalam hal pengawasan yang seharusnya dapat lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya dalam hal berekpresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan politik yang tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang
PENJADWALAN DAN PENGENDALIAN PROYEK PLTS PT.Y MENGGUNAKAN PRECEDENCE DIAGRAM METHOD DAN EARNED VALUE METHOD
PT.B bekerjasama dengan PT.Y dalam Pembangunan PLTS B di Pulau Koja, kontrak perjanjian selama 180 hari kalender. Metode penjadwalan proyek yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk proyek PLTS Pulau Koja adalah metode Gantt Chart dan Kurva S dimana proyek direncanakan selesai dalam waktu 173 hari kalender. Dalam upaya menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dibutuhkan metode penjadwalan yang tepat untuk dapat menyelesaikan proyek dengan waktu yang optimal. Precedence Diagram Method (PDM) adalah jaringan kerja yang termasuk klarifikasi AON (activity on node). Dengan penjadwalan proyek dengan menggunakan metode PDM pada proyek tersebut, perusahaan dapat mengetahui hubungan keterkaitan antar kegiatan dan kegiatan kritis yaitu kegiatan yang apabila satu kegiatan saja yang pelaksanaannya terlambat menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Berdasarkan laporan kemajuan pelaksanaan proyek PLTS Pulau Koja PT Y saat ini proyek tersebut telah memasuki minggu ke-20 dimana bobot pekerjaan yang telah terealisasikan adalah sebesar 79.66%, sementara itu berdasarkan perencanaan bobot pekerjaan yang seharusnya sudah terselesaikan sebesar 85.9%. Hal ini menunjukan telah terjadi penyimpangan realisasi pelaksanaan terhadap rencana. Pengendalian proyek dengan menggunakan Earned Value Method, PT Y dapat mengetahui biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dan lama pengerjaan 195 hari
Pemanfaatan Rosella dan Jahe dalam Pembuatan Produk Minuman Herbal (Roseja) untuk Meningkatkan Daya Imun di SMK Karya Bhakti Pada Massa Pandemi Covid-19
The selection of herbal drink products needs to consider the high antioxidant content to increase immune power during the Covid-19 pandemic. The purpose of the proposed community service activity (PKM) is to foster student entrepreneurial interest through making herbal drinks made from rosella and ginger (Roseja) to create understanding, and knowledge and will provide opportunities for the development of creative potential and innovation. The priority issues that will be handled in this PKM activity are 1) Socialization to students of SMK Karya Bhakti, Brebes Regency, Central Java about the use of rosella and ginger as the basis for making Roseja herbal drink products (rosella and ginger) that are safe for consumption, 2) improving students' skills SMK to make products with a concentration of additives, 3) increase the motivation of SMK students to carry out promotional activities to market products to consumers. The target audience in this PKM activity is participants in community service activities. The participants of this activity were students of class XII of SMK Karya Bhakti, Brebes Regency. The approach method used to overcome the problems faced by partners is the method of training and socializing the manufacture of Roseja herbal drink products that are safe for consumption. The results obtained from this activity are increasing understanding of the use and manufacturing methods as well as motivation to market herbal drink products from the combination of rosella and ginger. The percentage shows that 100% can understand the material and can practice how to make herbal drinks. As many as 80% were motivated to implement and develop rosella ginger herbal drink products, and 70% of the participants were motivated to market them
Perencanaan Pembangunan Posko Tanggap Darurat Covid-19 di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Pandemi Covid-19 telah memasuki Indonesia pada awal tahun 2020. Berbagai langkah dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran pandemi Covid-19 termasuk beberapa kebijakan pemerintah. Salah satunya memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk merenanakan design dan RAB pembuatan posko tanggap darurat Covid-19 di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Hasil pelaksanaan pengabdian berupa design gambar dan rancangan RAB serta peninjauan lokasi yang akan dibangun posko tanggap darurat Covid-19. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Kelurahan Perbutulan dalam memanfaatkan dana desa untuk mendukung program pemerintah yakni memutus rantai penyebaran virus Covid-19