Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
STRATEGI PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN: STUDI KUALITATIF PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA BANDUNG
Get PDFThe Indonesian College of Logistics Management is the first Bachelor-1 (S1) in Indonesia to focus on Logistics and Supply Chain science. In managing and allocating education financing, the planned program must go according to plan, the more activities carried out, the more costs are needed. The problems discussed in this paper focus on the cost of improving the quality of education, in the implementation of financing is not in accordance with the established work program, so it will have an impact on improving the quality of education and the sustainability of the University in the future. One of the main aspects that supports the success of education implementation in improving the quality of education, in addition to the cost is the strategic planning made for a period of five years. Strategic planning that describes vision, mission, objectives, strategies, programs and activities. Financing and quality of education is important for the sustainability of higher education both ongoing and future. With strategic planning is expected to implement costs that can improve the quality of education well. Have directions and objectives to make important decisions and actions, shape and guide how the Indonesian School of Logistics Management is getting better
KONTROL KUALITAS KAIN GREY MENGGUNAKAN METODE SQC MELALUI SUPERVISORY SKILL DAN DIGITAL VISUAL MONITORING
Get PDFCV. JL adalah perusahaan tekstil yang memproduksi Kain Greige yang memiliki 3 grade kualitas dari kualitas tertinggi ke yang terendah yaitu grade A, B dan C. Permasalahan saat ini perusahaan menargetkan produk kualitas Grade B dan C di bawah 3%, dimana, namun pencapaiannya 4,3%. Hal ini berdampak pada terus turunnya keuntungan perusahaan hingga 8%.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan mengontrol kualitas produksinya sehingga mencapai kualitas diatas 97%. Hal ini dilakukan melalui sistem Quality Assurance dengan Supervisory Skills dan Digital Visual Monitoring. Melalui analisis proses produksi, diketahui bahwa stasiun kerja Warping merupakan stasiun kerja yang memiliki titik paling kritis untuk cacat kain.Metode yang digunakan adalah Statistical Quality Control (SQC), sebagai alat untuk Analisis Pengendalian Mutu dengan tindak lanjut penerapan Penjaminan Mutu melalui peningkatan sumber daya manusia dan digitalisasi untuk pemantauan proses secara real-time. Sistem digital yang dirancang dan dibangun ini memiliki anggaran yang sangat rendah dan user friendly untuk operator dan supervisorData tersebut dianalisis dan diolah menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer merupakan hasil observasi dan wawancara serta data sekunder melalui analisis data perusahaan.Hasilnya adalah grade B dan C turun menjadi 2,8% pada Desember 2019
PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN KEMAMPUAN KINESTETIK BAGI ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS IV DI SLB YPDP KOTA BANDUNG
Get PDFAnak tunagrahita memiliki kecerdasan intelektual di bawah rata-rata secara signifikan yang berdampak pada kurangnya kemampuan dalam berfikir abstrak, sehingga anak mengalami kesulitan dalam belajar akademik. Dengan kondisi seperti ini, pendidik terutama guru harus mengupayakan optimali potensi dalam aspek kecerdasan yang lain sebagai konpensasi yang akan membantu anak tunagrahita mengatasi permasalahannya terutama dalam belajar, salah satunya adalah pengembangan aspek kinestetik. Dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki anak khususnya kemampuan kinestetik, guru membutuhkan data/informasi tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi anak, yang akan menjadi dasar dalam merancang program pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui asesmen. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat berkolaborasi dengan guru untuk mengembangkan instrumen asesmen kemampuan kinestetik bagi anak tunagrahita ringan. Pemilihan materi dilandasi hasil temuan awal bahwa instrumen asesmen di SLB YPDP Bandung belum tersusun secara terperinci dan para guru belum melaksanakan asesmen secara terprogram. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, semiloka, dan hasilnya diolah dan dianalisis secara induktif. Kerjasama kolaboratif yang dilakukan guru dan peneliti menghasilkan instrumen asesmen kemampuan kinestetik bagi anak tunagrahita ringan sebagai penyempurnaan dari instrument yang telah ada di lembaga tersebut. Mengacu pada kesimpulan, peneliti merekomendasikan kepada guru dan kepala sekolah untuk mengimplementasikan instrumen asesmen yang telah dikembangkan dalam penelitian ini
Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
Get PDFIn principle, all wages in arrears must be paid after the assets of the bankrupt Debtor are sold and the distribution list has been determined by the Court based on the curator's proposal. Meanwhile, based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has explicitly provided protection for workers' rights by providing legal certainty to prioritize workers' rights so that they can obtain their own rights in the event the company concerned goes into bankruptcy. The position of other rights of workers or laborers with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 takes precedence over claims for state rights, auction offices, and public bodies established by the Government. But the status of other rights of workers or laborers is still under the bill of wage rights and separatist creditors. So in practice, if a company is declared bankrupt, then the other rights of workers or workers are in third position after the settlement of wage rights and claims of separatist creditors. The Bankruptcy Law is revised or amended again, so that the rights of each creditor that have been regulated in other laws do not overlap, so that its implementation is not too difficult in reality.Pada prinsipnya semua upah buruh yang tertunggak wajib dibayarkan setelah aset Debitur yang pailit dijual dan daftar Pembagian sudah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan atas usulan kurator. Sedangkan berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, MK telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditur separatis. Undang-Undang Kepailitan diperbaiki ataudiubah lagi, agar hak-hak setiap kreditor yang telah diatur dalam perundang-undangan lainnya tidak tumpang tindih, sehingga penerapan dalam kenyataannya tidak terlalu sulit
Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli
Get PDFThis research is motivated by the increase in the crime rate in the Banjar Police jurisdiction in 2020, which was 27 (twenty seven) cases compared to the previous year which amounted to 14 (fourteen) cases. The data shows that the performance of the Banjar Police Sat Sabhara in carrying out patrol duties has experienced a decline. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. This research was conducted in two stages, namely library research and field research which is only supporting. The results of the study show that based on Article 55 paragraph (1) of the National Police Perkap No. 23 of 2010, Sat Sabhara has a position as an element of implementing the main tasks under the Chief of Police. As an implementing element for the main task, the Sat Sabhara has a role and function in terms of maintaining Kamtibmas through regulating, guarding, patrolling, escorting and community service activities and early-stage enforcement efforts. There are several obstacles faced by Sat Sabhara in carrying out patrol activities, namely the lack of good planning and the less than optimal implementation of patrols. The efforts that must be made are to evaluate planning and maximize patrol activities by increasing the number of human resources and adding facilities and infrastructure to support activities.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Data tersebut menunjukan kinerja Sat Sabhara Polres Banjar dalam melaksanakan tugas patroli mengalami kemunduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, Sat Sabhara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara mempunyai peran dan fungsi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli yaitu kurangnya perencanaan yang baik dan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi perencanaan dan memaksimalkan kegiatan patroli dengan meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan
Peningkatan Volume Penjualan melalui E-Commerce dan Strategi Promosi Online pada UMKM Kuliner
Get PDFWith technology developing faster through e-commerce, it is seen as an aid to MSME economic players, including online advertising, in order to be able to market products as widely as possible. The aim of this study was to determine the effect of e-commerce and online advertising on the volume increase. For sale in Bandung Regency. The data collection method was carried out by distributing questionnaires and interviews to 100 MSMEs in the Bandung Regency area. The analytical method in this study used multiple linear regression calculations, Subtest (t), Simultaneous Test (F) using SPSS 25.0 to see the effect of one variable on other variables. Based on the results of the partial test (t), the hypothesis of this study shows that e-commerce has a positive and significant influence on the partially accepted sales volume (H1) and the influence of online advertising variables on the MSME sales volume (H2) Online advertising has a positive and significant impact on what is partially accepted. The results of the F-test show that e-commerce (X1) and online promotion (X2) both have a positive and significant effect on sales growth (H3)
Empowering Coastal Communities: Training on Making Floating Nets
Get PDFBased on the results of the study program conducted by the Kangean Island Coastal Community with the theme: "Maritime Management Towards a Prosperous Fisherman Community" on Saturday, February 6, 2021, real follow-up is needed. Of the many problems that emerged from the study, the problem raised in this service was the lack of empowerment of coastal communities, resulting in a lot of neglected/neglected marine potential. Such as the potential of sea grapes, seaweed, crab cultivation, grouper, and others. The solution to this problem that will be given is to carry out training to coastal communities to improve the quality of Human Resources (HR) in terms of optimizing the potential that is still neglected. The training packages that have been delivered are; Making Floating Cages for Fish Cultivation in the Sea (Crab, Grouper, Tuna, etc.). The target that has been achieved is the courage of the training participants to carry out a realization trial in order to implement the results of the training. One training package, God willing, has been given in the form of a face-to-face online and conference where participants are gathered in one room. This is because there is still the shackles of the Covid-19 Pandemic. The training syllabus includes; Material Preparation, Set-up, and Measurement, Construction of the Main Structure, Installation of the Upper Frame Structure on the Floater/Floater, Road Installation on the Upper Frame Structure, Launching of the Floating Net Cage (KJA) to the Sea, Anchoring, Installation of Nets, and Finishing to be ready for seed anchorage. The implementation of the training has been during the working day. The training was also followed online throughout the East Java region. The practice of making charts or prototypes for marine fish farming and charts for floating cages for Crab and Grouper cultivation have been made by a group of fishermen in Bangkalan Regency.
Pengelolaan Perguruan Tinggi Menyongsong diberlakukannya UU BHP
No full textUndang undan menuntup penerapan prinsip demokrasi, keadilan, desentralisasi dan penghormatan yang sama terhadap hak asasi maunisia dalam kehidupan berbangsa, bengeara dan kehidupan pendidikan bangsa Indonesi
Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Get PDFDi tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini di mana lapangan pekerjaan semakin sempit akan tetapi angkatan kerja semakin bertambah banyak membuat buruh semakin terjepit untuk menerima setiap perlakuan dari pengusaha. Seperti apa yang dikatakan oleh Iman Soepomo, buruh adalah suatu status yang walaupun secara yuridis merupakan individu yang bebas, akan tetapi secara sosiologis buruh adalah bukan individu yang bebas, karena buruh tidak memiliki bekal hidup lain selain tenaganya sendiri, serta secara terpaksa menjual tenaganya pada orang lain, dimana ia tidak dapat menentukan syarat-syarat kerja. Maka karena itulah buruh selalu dekat dengan keadaan yang tidak adil, dan diskriminatif. oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat minim hal ini terbukti lewat masih banyaknya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha terhadap buruhnya. Pada hari senin 5 Oktober 2020 DPR telah mengesahkan undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang yang didalamnya mengatur perihal ketentuan upah. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Profinsi dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ketidaksesuaian upah berdasarkan Upah Minimum Sektoral Profinsi ada perusahaan yang menangguhkan pembayaran kepada pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang. Spesifikasi penulisan menggunakan pendekatan bersifat deskriptif analistis, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Pekerja dengan Upah yang Tidak Sesuai UMK/P diatur dalam Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, secara tegas melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum kota/ kabupaten. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal ini dihapus dan diselipkan Pasal 90A dan 90B dimana upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.Penyelesaian Sengketa Ketidaksesuaian Upah Berdasarkan UMK/P Pada Perusahaan yang Menangguhkan Pembayaran Kepada Pemerintah Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Pekerja yaitu menjadikan SPSI sebagai kuasa dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Setelah itu diselesaikaan oleh Mediator di Dinas Tenaga Kerja, jika tidak selesai lagi maka dapat melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak diupah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/ kabupaten, di Kota adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik agar terwujudnya perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja, selain itu dapat juga dilakukan perundingan mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diharapkan akan dipatuhi oleh semua pihak
Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya
Get PDFThe purpose of the research is to find out law enforcement against children who abuse narcotics. The research method used is a normative juridical approach, namely research based on literature studies that examines primary materials, secondary materials and tertiary materials. Based on the results of the study, it can be concluded that first, law enforcement efforts against children who abuse narcotics or are related to narcotics crimes can be carried out in two ways, namely through a diversion mechanism using a restorative justice approach. The concrete form of the diversion effort and through the second court decision mechanism, Rehabilitation of Children Who Become Victims of Abuse of Narcotics, Spicotropics, and Other Addictive Substances, can be carried out in several stages including: medical rehabilitation, social rehabilitation, and non-medical rehabilitation.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui merehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, spikotropika, dan zat adiktif lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada studi kepustakaan yang mengkaji bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan adalah pertama, upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau terkait dengan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme diversi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. kedua, Merehabilitasi anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Spikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dilaksanakan dengan rehabilitasi secara medis, rehabilitasi secara sosial, dan rehabilitasi non-medis.