Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
Pendidikan Teknik Berbasis SKKNI pada Mata Kuliah Kewirausahaan di Teknik Elektro
Get PDFPada era globalisasi tanpa batas, Indonesia dianggap sebagai pasar potensial bagi pasar produk dan tenaga kerja dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Indonesia menjadi sasaran pemasaran produk maupun tenaga kerja dari negara tetangga. “Profesi perawat, guru, arsitek, dan profesi lain berdatangan ke Indonesia “kata Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia. Tanpa persiapan kemampuan kompetensi masyarakat indonesia Masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan hanya menjadi penonton bagi aktivitas ekonomi di negerinya sendiri. Pendidikan berbasis kompetensi merupakan pendidikan yang membekali lulusan dengan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan atau keahlian ( skill) serta Sikap Kerja ( Attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai usaha untuk meningkatkan kegiatan pelatihan kewirausahaan agar tepat sasaran, Pusdiklat Industri bersama pelaku usaha industri kecil menengah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Wirausaha Industri, yang tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan materi pembelajaran dan program pelatihan kewirausahaan. Proses perumusan SKKNI Bidang Wirausaha Industri ini diawali dengan penyusunan Peta Kompetensi berdasarkan masukan dari para pelaku wirausaha industri kecil dan menengah di bidang Teknik Elektro. Jurnal ini sebagai gambaran awal bagi pembekalan lulusan Teknik Elektro akan mendirikan usahanya, awal mendirikan usahanya, sampai menjaga usahanya tetap berjalan, bahkan berkembang sampai saat ini
KOMUNIKASI KOMUNITAS KAMPUNG ADAT CIRENDEU DALAM MELESTARIKAN TRADISI MENGKONSUMSI SINGKONG
Get PDFKampung adat Cirendeu merupakan salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat, tepatnya diwilayah Cimahi Selatan. Disebut kampung adat karena komunitasnya memiliki adat istiadat dan tradisi yang hanya berlaku diwilayah adat tertentu, memiliki norma dan nilai yang hanya berlaku dalam komunitasnya saja, dan semuanya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dikampung adat biasanya dilestarikan meskipun oleh komunitas kecil yang tidak memiliki anggota yang banyak. Kampung adat Cirendeu memiliki keunikkan dan ciri khas yang berbeda dengan kampung adat lainnya, khususnya kampung adat di Jawa Barat. Salah satu ciri khasnya yaitu tradisi mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok sehari-hari. Sementara itu, nasi menjadi pantangan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anggota komunitasnya. Uniknya, meskipun ada anggota yang melanggar tetapi pelanggar tersebut tidak diberikan sanksi ataupun teguran oleh sesepuh adat karena mereka yang melanggar akan mendapatkan tekanan psikologis, seperti perasaan bersalah dan penyesalan yang akhirnya membuat pelanggarnya jatuh sakit. Selanjutnya, untuk melestarikan tradisi mengkonsumsi singkong diperlukan komunikasi persuasif dan konformitas bagi anggota komunitasnya agar mereka dapat mengubah mindset dan perilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku sehingga mereka dapat mematuhi dan mentaati tradisi tersebut
REPRESENTASI SIMBOLIS SANTRI SALAFIYAH DALAM PRAKTIK KESEDERHANAAN DI MEDIA SOSIAL
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi melalui simbol yang ditampilkan oleh komunitas santri di pesantren tradisional dalam merefleksikan praktik kesederhanaan di media sosial. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana para santri memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari sehingga tetap bijak dalam penggunaan media. Komunitas santri salafiyah atau tradisional dipilih menjadi kajian dalam penelitian ini karena pesantren di identikan dengan kegiatan yang minim dari media dikarenakan adanya keterbatasan akses dan aturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa kelompok santri di pondok pesantren Mursyidul Falah Kabupaten Purwakarta tetap konsisten dalam menampilkan sifat sederhana di media sosial seperti pada kegiatan makan dan tampilan berbusana sehari-hari. Teknik analisis data yang digunakan yakni melalui dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara
PENGELOLAAN INSTAGRAM @ pemkab_garut SEBAGAI MEDIA INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN GARUT
Get PDFGarut Regency Government uses the Instagram account @pemkab_garut to publish the activities of the Garut Regency government. This activity is a form of public relations activity through communication technology-based communication media, but only to show their presence online. Therefore, this study aims to determine the media planning process for the content of messages in the @pemkab_garut Instagram account, to find out public feedback on information in the @pemkab_garut Instagram account, and to find out the evaluation of the @pemkab_garut Instagram content. This study used descriptive qualitative method. Data collection was carried out by observation, interviews and literature study. The results showed that: 1. the information presented by the @pemkab_garut account to the public was not in accordance with the basic elements of a communication strategy, namely determining communication objectives, determining communication targets, determining the message to be conveyed. 2. The contents of the messages in the @pemkab_garut Instagram account are incomplete by using formal language which gives a stiff impression, so that it doesn’t attract the attention of its own followers, because it does not consider rational attractiveness, emotional appeal, and moral appeal. 3. The evaluation carried out by the @pemkab_garut account manager has not paid attention to the updating of information content, completeness of information content, clarity of information content, accuracy of information content, objectivity in content, and providing accountable information
STRATEGI “PUBLIC RELATIONS” UNPAD DALAM PEMBENTUKAN CITRA MENUJU “WORLD CLASS UNIVERSITY”
Get PDFGrand Design Unpad menuju World Class University (WCU) meliputi 6 (enam) indikator, yaitu international publication, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan international study program accreditation yang menjadi indikator kinerja utama, serta international research grant, citation index, dan international faculty students yang menjadi indikator kinerja tambahan. Unpad dihadapkan pada persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat. Unpad harus harus melakukan pemberdayaan di berbagai lini dan melakukan publikasi terhadap semua potensi yang dimilikinya terkait kriteria penilaian WCU sesuai standar THES. Konsep atau blue print World Class University (WCU) yang ditetapkan Tim WCU Unpad, pada pelaksanaannya ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap fakultas di Unpad. Terdapat persamaan media yang digunakan fakultas-fakultas ini dalam membangun citranya menuju WCU, yakni media tradisional, media konvergensi, jejaring sosial, dan jurnal ilmiah
Problematika Pelaksanaan Hibah Keagamaan Dan Potensi Tindak Pidana Korupsi Akibat Lemahnya Fungsi Pengawasan Dalam Penegakan Hukum
Get PDFThe goal of forming a state government at the central and regional levels is essentially the same, one of which is to advance public welfare. One of the main obstacles to the advancement of public welfare is due to the high percentage of poor people in Indonesia. Thus, the problem of poverty is a common problem faced by the central and regional governments. One of the efforts to reduce the number of poor people is the Family of Hope Program, where funding is jointly provided by the central and regional governments, both provincial and district / city governments. This program also faces various challenges in its implementation, one of which is an internal challenge that comes from the social companion of the Harapan Harapan Family Program itself, in the form of corruption. Objective: To find out the cause of the deviation in the form of a reduction in the Family Hope Program Social Assistance Fund, and to know that the companion action program of the family expectation in the form of a reduction in the social assistance fund can be subjected to actions as regulated by the criminal act of corruption. Method: this research is a normative juridical study with the use of a legislative approach and The results: can get answers to identifying research problems. Conclusion : The accompanying action of the Family of Hope Program (PKH) in the form of reducing social assistance funds can be subject to actions as regulated by the criminal act of corruption because the source of funding for the PKH funding comes from state finance. Tujuan pembentukan pemerintahan negara di tingkat pusat dan daerah pada hakekatnya adalah sama, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu hambatan utama majunya kesejahteraan umum tersebut adalah karena masih tingginya prosentase masyarakat miskin di Indonesia. Dengan demikian masalah kemiskinan tersebut merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan yang pendanaannya secara bersama-sama disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Program ini pun menghadapi berbagai tantangan di dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah tantangan yang bersifat internal yang berasal dari pendamping sosial Program Keluarga Harapan itu sendiri berupa tindak pidana korupsi. Tujuan: Mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan berupa pengurangan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, dan mengetahui tindakan pendamping program keluarga harapan berupa pengurangan dana bantuan sosial tersebut dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur undang-undang tindak pidana korupsi. Metode: penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hasil: dapat memperoleh jawaban atas identifikasi masalah penelitian. Kesimpulan: Tindakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berupa pengurangan dana bantuan sosial tersebut dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur undang-undang tindak pidana korupsi karena sumber dana pembiayaan PKH tersebut berasal dari keuangan negara
Analisis Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Pelaksana Putusan Kasasi No. 61k/Pid.Sus/2016 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Get PDFThis research is related to the case decision number 210/Pid.B/2013/PM.Jkts Pst on May 12, 2015, with the defendant, Robert Tantular, MBA, being asked for the verdict by the Public Prosecutor and the Defendant's Law Penalysis to file an appeal. The appeal verdict is consistent with Decision Number 183/PID/2015/PT.DKI of August 21, 2015. The public prosecutor and the defendant filed an appeal as referred to in Decision No. 631 K/Pid.Sus/2016 dated June 13, 2016. With the cassation decision, the case decision in question has permanent legal force and can be executed because all these legal remedies have been sought by the public prosecutor and by the defendant. Despite this, the convicted party (formerly the defendant) made extraordinary legal remedies against the cassation decision, namely the judicial review (PK) as referred to in Decision Number 29 PK/Pid.Sus/2018 dated June 1, 2018. That is thus related to the case in question, which has already taken all possible legal remedies by the public prosecutor as well as by the defendant/convicted. This study uses qualitative descriptive data, namely data in the form of descriptions of written words describing a certain phenomenon and certain behaviors of the object of research being observed. The results of this research are, firstly, (1) legal measures for depositors of funds in bank liquidation if the amount of their deposits exceeds the amount of deposits guaranteed by the IDIC under the LPS Law. Deposits that are not guaranteed by the LPS in payment await the liquidation of the liquidated bank assets. However, if the sale and collection of liquidated bank assets are insufficient to pay for customer deposits that are not guaranteed by LPS, the depositing customer can file a lawsuit against the old shareholders or parties determined by Bank Indonesia, which is proven to have caused the bank to become a failed bank through the Court Country. (2) The Deposit Insurance Corporation takes care of a failed bank with a systemic impact (Century Bank), after receiving the handover from the coordination committee. This is done without any capital injection from the old shareholders. The decision to handle failed banks has a systemic impact without the participation of old shareholders and is stipulated in a decision of the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation, which is notified to the Banking Supervisory Agency and the Coordinating Committee. Law Number 24 of 2004 about the Deposit Insurance Corporation (LPS Law) makes it more clear that depositors have legal protection in the event of a bank liquidation. This is a big difference from the previous law. Penelitian ini terkait dengan Putusan Perkara Nomor: 210/Pid.B/2013/PM.Jkts Pst tanggal 12 Mei 2015 dengan terdakwa Robert Tantular, MBA, diminta terhadap putusan tersebut pihak Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Banding. Adapun putusan bandingnya adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Putusan Nomor 183/PID/2015/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2015. Terhadap putusan banding tersebut, baik pihak Penuntut Umum maupun pihak terdakwa sama-sama mengajukan Kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Putusan No. 631 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016. Dengan adanya putusan kasasi tersebut maka putusan perkara yang dimaksud menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi karena semua ini upaya hukum sudah dilakukan oleh pihak Penuntut Umum dan oleh pihak Terdakwa. Meskipun demikian terhadap putusan kasasi tersebut pihak Terpidana (dahulu pihak Terdakwa) melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dimaksud oleh Putusan Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 1 Juni 2018. Bahwa dengan demikian terkait dengan perkara yang dimaksud sudah dilakukan seluruh upaya hukum yang memungkinkan oleh pihak Penuntut Umum maupun oleh pihak Terdakwa/Terpidana. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa uraian kata-kata tertulis yang menggambarkan suatu fenomena tertentu, dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: (1) Upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan UndangUndang LPS. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dalam pembayarannya menunggu proses pencairan aset-aset bank yang dilikuidasi. Tetapi apabila penjualan dan penghimpunan aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk membayar dana simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS, nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal melalui Pengadilan Negeri. (2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik (Bank Century), setelah menerima penyerahan darikomite koordinasi, dilakukan dengan tanpa penyetoran modal dari pemegang saham lama. Keputusan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang diberitahukan kepada Lembaga Pengawas Perbankan dan Komite Koordinasi. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) lebih nyata dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya
Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Get PDFAn interesting phenomenon that has occurred in recent years is the rise of foreigners who abuse tourist permits to work without the authorities' knowledge or carrying out activities that are not in accordance with the intent and purpose of granting immigration residence permits to them by using the visa-free visit upon arrival (BVKSK) for the purpose of tourist visits but then misused by working illegally. In monitoring foreigners, coordination with related agencies is needed, including the government, private sector, and the community. The coordination is none other than in the context of gathering material information and event data. The targets of monitoring and/or supervision are foreigners who have a residence permit for a visa-free visit in accordance with the permit granted. This research is normative legal research using secondary data as its primary legal material. The research approach used is the statutory approach. The results of this study are: First, the surveillance system for foreigners who receive visa-free visits in the immigration control system in Indonesia is followed by a surveillance system with two times and two types of supervision, namely when entering or leaving Indonesian territory and while in or doing activities in Indonesian territory. The type of supervision that can be carried out is administrative supervision and field supervision. The supervision of various immigration violations is governed by Indonesian National Law, which is contained in Immigration Law Number 6 of 2011.Second, the application of sanctions in this case is carried out by the Immigration Office as the authority. These sanctions can be in the form of administrative sanctions, called Immigration Administrative Acts, or can also take the form of criminal sanctions, which occur if the visitor is exempt from committing a criminal act while he/she is within the territory of Indonesia so that criminal sanctions are imposed. Immigration law enforcement places more emphasis on immigration than the litigation process. This occurs because the Immigration Civil Servant Investigator is not empowered optimally, a form of law enforcement culture where immigration officials have discretionary authority in determining the number of immigration violations resolved by criminal or administrative legal processes. And pro-justisia's legal settlement will take a relatively long time. Fenomena menarik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini adalah maraknya orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal wisata untuk bekerja tanpa diketahui pihak berwajib atau menyalahgunakan/melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal keimigrasian yang diberikan kepadanya, dengan modus menggunakan Bebas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (BVKSK) untuk keperluan kunjungan wisata tapi kemudian malah disalahgunakan dengan bekerja secara tidak resmi (illegal). Dalam pemantauan orang asing sangat diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain adalah dalam rangka pengumpulan bahan keterangan informasi dan data peristiwa. Adapun sasaran pemantauan dan atau pengawasan adalah orang asing yang punya izin tinggal kunjungan bebas visa kunjungan sesuai dengan ijin yang diberikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primernya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, sistem pengawasan terhadap orang asing penerima bebas visa kunjungan dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia dianut sistem pengawasan dengan dua waktu dan dua jenis pengawasan yakni pada waktu masuk atau keluar wilayah Indonesia dan saat berada atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dengan jenis pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hukum Nasional Indonesia mengatur tentang pengawasan terhadap berbagai macam pelanggaran keimigrasian yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua, Penerapan sanksi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi sebagai pihak berwenang. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau disebut Tindakan Administratif Keimigrasian, dan dapat pula berupa penjatuhan sanksi pidana, yang terjadi jika pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana selama ia berada di dalam wilayah Indonesia sehingga dijatuhi sanksi pidana. Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini terjadi karena tidak diberdayakannya Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi secara optimal, bentuk budaya penegakan hukum sendiri dimana pejabat imigrasi mempunyai kewenangan diskresi dalam menentukan banyaknya pelanggaran keimigrasian diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif, serta penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama
Putusan Pengadilan Atas Dikembalikannya Kepemilikan Kendaraan Kepada Debitur Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Get PDFThe purpose of this study is to examine the actions of creditors in taking legalaction against a court decision ordering the return of a vehicle object to a debtor who is indefault regarding fiduciary guarantees and wants to examine the legal concept so thatcreditors get their rights related to the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU/-XVII/2019. The research method used is descriptive analytical with a normative juridicalapproach and data collection techniques by conducting library research. The conclusion ofthe creditor's action in taking legal action against the court's decision ordering the returnof the motor vehicle object to the debtor who is in default regarding fiduciary guaranteescan be done through a simple claim mechanism (Small Claim Court) to the District Courtand legal concepts so that creditors get their rights related to the decision constitutionalcourt number: 18/puu-xvii/2019, as a form of fulfillment of the issuance of the decision ofthe constitutional court with considerations in order to achieve dispute resolution quickly,simply, and cheaply while still providing legal force through the small claim courtmechanism and requiring legal procedures in the execution of the object of the fiduciaryguarantee by carrying out the execution based on a court decision which has permanentlegal force. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tindakan kreditur dalam melakukanupaya hukum terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan dikembalikannya objekkendaraan kepada debitur yang melakukan wanprestasi berkenaan dengan jaminan fidusiadan ingin mengkaji konsep hukum agar kreditur mendapatkan haknya terkait adanya PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU/-X-VII/2019. Metode penelitian yang digunakanbersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan datadengan melakukan studi kepustakaan. Kesimpulan tindakan kreditur dalam melakukanupaya hukum terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan dikembalikannya objekkendaraan bermotor kepada debitur yang melakukan wanprestasi berkenaan dengan jaminanfidusia, dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana (Small Claim Court) kePengadilan Negeri dan konsep hukum agar kreditur mendapatkan haknya terkait adanyaputusan mahkamah konstitusi nomor: 18/PUU-XVII/2019, sebagai bentuk pemenuhan atasdikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi dengan pertimbangan demi tercapaipenyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatanhukum melalui mekanisme small claim court dan mengharuskan menempuh mekanismejuga prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia denganpelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia
Get PDFPengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan perawatan di luar kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan secara tradisional mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Keberadaan pengobatan tradisional diatur dalam UU No. 36 tahu 2009 tentang kesehatan, didalamnya dijelaskan mengenai komponen-komponen pengobatan tradisional, dari mulai pengobat tradisional, obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelayanan pengobatan tradisional, untuk mengetahui ruang lingkup pengobatan tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap hukum pengobatan tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku mengenai pengobatan tradisional selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengobatan tradisional banyak yang belum sesuai dengan aturan sebagaimana dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengobatan Tradisional dalam Perspektif hukum diatur dalam Islam baik al-Quran dan Hadist juga sumber hukum lain. Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan di Indonesia terdapat 4 (empat) komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, Political will dari pemerintah, Pengobat tradisional, Obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn. Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional yakni akan memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dan akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat