Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
Pendidikan Teknik Berbasis SKKNI pada Mata Kuliah Kewirausahaan di Teknik Elektro
Get PDFPada era globalisasi tanpa batas, Indonesia dianggap sebagai pasar potensial bagi pasar produk dan tenaga kerja dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Indonesia menjadi sasaran pemasaran produk maupun tenaga kerja dari negara tetangga. “ Profesi perawat, guru, arsitek, dan profesi lain berdatangan ke Indonesia “ kata Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia. Tanpa persiapan kemampuan kompetensi masyarakat indonesia Masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan hanya menjadi penonton bagi aktivitas ekonomi di negerinya sendiri.Pendidikan berbasis kompetensi merupakan pendidikan yang membekali lulusan dengan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan atau keahlian ( skill) serta Sikap Kerja ( Attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Sebagai usaha untuk meningkatkan kegiatan pelatihan kewirausahaan agar tepat sasaran, Pusdiklat Industri bersama pelaku usaha industri kecil menengah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Wirausaha Industri, yang tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan materi pembelajaran dan program pelatihan kewirausahaan.Proses perumusan SKKNI Bidang Wirausaha Industri ini diawali dengan penyusunan Peta Kompetensi berdasarkan masukan dari para pelaku wirausaha industri kecil dan menengah di bidang Teknik Elektro. Jurnal ini sebagai gambaran awal bagi pembekalan lulusan Teknik Elektro akan mendirikan usahanya, awal mendirikan usahanya, sampai menjaga usahanya tetap berjalan, bahkan berkembang sampai saat ini
Determination of the Preventive Maintenance Time Interval on the Stripping Hipack Machine by Using the Reliability Centered Maintenance (RCM) II Method at PT. Marin Liza Pharmacy
Get PDFPT. Marin Liza Farmasi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang obat farmasi sering mengalami permasalahan breakdown mesin yang tinggi, dan dari data yang diperoleh pada periode Januari 2017 sampai Agustus 2018 terdapat 133.25 jam waktu breakdown terjadi , mesin stripping Hipack adalah breakdown yang paling tinggi diantara mesin yang lainnya yaitu 58 jam. Hal tersebut menghambat jalannya proses produksi yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi.PT. Marin Liza Farmasi menerapkan sistem pemeliharaan corrective maintenance, yaitu melakukan perbaikan ketika terdapat kerusakan. Selain itu juga dibantu dengan Preventive maintenance, yaitu dijadwalkan setiap seminggu, sebulan dilakukan pemeliharaan mesin dan lingkungan pabrik secara keseluruhan.Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengusulkan sistem perawatan mesin dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM) II. Metode RCM II diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui interval waktu perawatan mesin tersebut secara efektif
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran Bahasa Jepang Bagi Himpunan Pengajar Bahasa Jepang Wilayah Ciayumajakuning
Get PDFKegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pemanfaatan multimedia pembelajaran bahasa Jepang kepada pengajar bahasa Jepang tingkat SMA/SMK yang terhimpun dalam Himpunan Pengajar Bahasa Jepang Wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Metode kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan pemanfaatan multimedia pembelajaran Nihongo Kotoba Manabu dan Tanoshii Bunpou sebagai produk dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui pemaparan materi, pelatihan/praktek secara luring dan penugasan online, serta evaluasi kemampuan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para guru mampu menggunakan multimedia pembelajaran bahasa Jepang dimaksud dan memperlihatkan kemampuan mengimplementasikan multimedia pembelajaran yang dimaksud dalam pengajaran bahasa Jepang, sehingga menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih berkualitas.
Pemanfaatan Pekarangan untuk Kebutuhan Gizi Keluarga di Kampong Tanah Bara, Aceh Singkil
Get PDFThe low nutritional intake of the community is one of the factors causing stunting in infants and toddlers. Kampong Tanah Bara is one of the villages in the Gunung Meriah sub-district that has the highest stunting rate. In an effort to meet the nutritional needs of the Kampong Tanah Bara community, it is necessary to empower household yards. ladder to meet the nutritional needs of the family, so it is hoped that the stunting rate can be reduced. Community service activities in Kampong Tanah Bara aim to empower household yards so that they provide benefits in meeting the nutritional needs of families which are expected to have an impact on reducing stunting. The steps or methods implemented in the activities of using yard land are Focus Group Discussion (FGD), counseling, demonstration of nursery houses, verticulture and hydroponic demonstrations, and evaluation monitoring. The implementation of the service went well and according to plan, although there were also obstacles in the implementation of service activities, namely the lack of citizen participation and the condition of the soil in the sandy yard
INTERAKSI KOMUNIKASI PADA KOMUNITAS PEDULI ANAK JALANAN “SAHABAT ANAK NUSANTARA” BANDUNG
Get PDFAnak jalanan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi kota besar seperti kota Bandung. Tingginya angka kemiskinan menjadi faktor penyebab yang memicu bertambahnya jumlah anak jalanan. Oleh karena itu, permasalahan anak jalanan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Sahabat Anak Nusantara (SAN), salah satu komunitas peduli anak jalanan di kota Bandung memiliki misi membantu anak marjinal di kota Bandung - khususnya anak jalanan penjual tissue di perempatan jalan Laswi dan jalan Gatot Subroto - dari segi pendidikan dan kreativitas. Namun terkendala oleh partisipasi yang masih rendah dari para anak jalanan, dukungan dari orangtua para anak jalanan, dan masih kurang dikenalnya komunitas SAN di tengah masyarakat. Permasalahan penelitian dibatasi pada kendala yang datang dari rendahnya partisipasi anak jalanan dan kurangnya dukungan dari orangtua anak jalanan. Melalui pendekatan komunikasi antarpribadi, sejumlah anak jalanan penjual tissue yang mau bergabung, mengikuti kegiatan pendidikan dan kreativitas dalam suasana kondusif. Namun dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu komunikasi antarpribadi, interaksi komunikasi dengan orangtua anak jalanan masih belum menghasilkan relasi yang optimal
PENGARUH PERBEDAAN BUDAYA TERHADAP PERILAKU KOMUNIKASI MAHASISWA
Get PDFThis research focuses on students of the Faculty of Communication Sciences, Nusatara Islamic University, Bandung on cultural differences in communication behavior. The purpose of this study was to determine how students adapt to the culture of communication behavior. This research method is a qualitative method. This research was conducted at the Nusantara Islamic University campus with Fikom students as informants. Collecting data in this study using interviews and observation. Participants are students of the Faculty of Communication, Islamic University of the Archipelago, Bandung. The results of this study Cultural differences greatly affect a person’s behavior in communicating, but these differences should not make us as individuals who feel the most correct because it can cause failure in communicating
POLA KOMUNIKASI KELUARGA POLIGAMI TERTUTUP
Get PDFThe communication patterns of husbands in closed polygamy families are different from patterns of communication in open polygamy families. In families with closed polygamy, the communication experience that occurs is that the husband is more open to the second wife than to the first wife. This is understandable because the husband could not possibly open his secrets to the first wife. Therefore, this study aims to determine the form, style, and behavior of husband’s interpersonal communication to old wives and young wives in closed polygamy families using a phenomenological approach. The results showed that: communication between husband and old wife is less harmonious due to lack of openness, empathy for support, positive feelings, and similarity, whereas communication between husband and young wife there are minimal characteristics that are often reciprocating, suggesting interpersonal relationships, taking place in a free, varied and influential atmosphere; the quality of communication that is developed between husband and young wife occurs having good communication patterns, there is appreciation between family members to each other, and has free time to spend together (spending time together) when compared to older wives; Interpersonal communication behavior shown by the husband to the elderly wife is quite successful in covering that the husband has had another wife in the last 2 years. The husband’s strategy is to use the Whatsapps application when communicating with an elderly wife, whereas with a young wife using the Line application. Another strategy is to give understanding to young wives not to contact their husbands when they are not together, especially if the husband is near his first wife. The husband’s communication strategy and behavior were not suspected because the husband did not reduce the weekly and monthly household budget to the first wife
Promosi Perpustakaan Melalui YouTube: Dispusipda Jawa Barat
Get PDFDewasa ini pemanfaatan teknologi sebagai media promosi sangatlah beragam, salah satunya adalah media sosial YouTube. Peneliti secara khusus mengamati salah satu akun milik perpustakaan umum yaitu Dispusipda Jabar. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana interaksi pemustaka pada akun youtube perpustakaan umum Dispusipda Jawa Barat melalui kolom komentar. Selain itu Artikel ini juga melihat respon seperti apa saja yang diberikan oleh netizen setelah menyaksikan video yang ditampilkan oleh Dispusipda Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-Deskripsi dengan observasi pada akun YouTube Dispusipda Jabar. Metode analisis dilakukan dengan melihat respon yang diberikan netizen pada video di kolom komentar. Hasil penelitian meunjukan bahwa respon tidak sepenuhnya ada pada setiap video yang diunggah oleh Dispusipda, meskipun dari beberapa video menampilkan respon yang positif
Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Bdg. dengan Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.)
Get PDFCriminal disparity’s Issue has actually been a concern of the Supreme Court for a long time. This is evidence through the Supreme Court Circular of the Republic of Indonesia, Number 14 of 2009 concerning the Development of Judge Personnel. Where one of the points in it order the Heads of Appellate Courts should keep the decision disparity from happening. In its implementation, the Circular issued by the Supreme Court seems to proceeding without supervision and evaluation. On the other hand, to reduce the occurrence of criminal disparities is not only the responsibility of the Supreme Court. But also, there are public prosecutors in relation to prosecution in the Court, which in this case is the Attorney General's Office and the KPK. The research methods using include research specifications in the form of descriptive research, the type of research is normative juridical research, approach methods in the form of legislation approach, data collection techniques in the form of literature studies, and data analysis methods are use qualitatively on the impact of criminal disparities on criminal acts of corruption and business overcome them as well as this research is descriptive analysis using data analysis done qualitatively. Results of research the first problem is that disparities will resulting in bring injustice claims through other justice institutions; and has a broad impact because contains a constitutional balance between individual freedom and the right of the state to convict, so that the community and the convicted person victims of judicial caprice as a result of criminal disparity. The second problem is that the factors of criminal disparity in corruption include legislative factors, personal factors of judges, such as religion, education, values and morality as well as the mentality of judges and environmental factors that include political and economic factors. The conclusion is in order to overcome criminal disparities in corrupt acts, special arrangements are needed regarding criminal objectives and guidelines which include the form of criminalization, the size of the conviction, the way of criminalization, matters which incriminate the criminal and mitigate the criminal in the formulation policy of the law. Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Dimana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK. Metode penelitian yang digunakan meliputi spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif, jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data berupa studi literatur, dan metode analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap dampak disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi dan usaha mengatasinya serta penelitian ini bersifat diskriptif analisis dengan menggunakan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian permasalahan pertama bahwa disparitas akan berakibat melakukan gugatan ketidakadilan melalui lembaga peradilan lainnya; dan mempunyai dampak yang luas karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana sehingga bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban judicial caprice sebagai akibat disparitas pidana. Permasalahan kedua bahwa faktor terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi diantaranya Faktor perundang-undangan, Faktor pribadi hakim, seperti misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas hakim dan Faktor lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi. Sebagai kesimpulan bahwa untuk mengatasi disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi diperlukan adanya pengaturan khusus tentang tujuan dan pedoman pemidanaan yang mencakup bentuk pemidanaan, ukuran pemidanaan, cara pemidanaan, hal-hal yang memberatkan pidana dan meringankan pidana dalam kebijakan formulasi pembentuk undang-undang
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Daerah Jawa Barat Yang Menyalah Gunakan Narkotika Di Hubungkan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia
Get PDFThe purpose of writing this thesis is to find out and understand how to resolveviolations of the code of ethics against members of the police who abuse narcotics and toknow and understand the criminal law arrangements for members of the police who abusenarcotics. This research uses a normative juridical approach. Data collection techniqueswere carried out by using general literature study research, reviewing laws and regulations,journals, textbooks, as well as articles and field studies via the internet by opening sites orwebsites available on the internet. Analysis of legal materials is carried out by groupingbased on the existing problem formulation and then classified and arranged according tothe problem formulation in order to make it easier to answer the existing problemformulation. After analyzing data and research using theory and library materials, it isconcluded that the resolution of violations of the code of ethics against members of theNational Police who are involved in narcotics abuse can be seen from their actions. Theenforcement of criminal law against members of the police who commit criminal acts ofnarcotics abuse applies to everyone, namely in the eyes of the same law. The legal processagainst police officers who commit criminal acts is in accordance with Article 29 paragraph(1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. A police officermust carry out a hearing on the police code of ethics, and if proven guilty by being sentencedto more than 5 (five) years, the police officer can be immediately dismissed with disrespectfrom his agency or removed from his position. If the sentence imposed is less than 5 (five)years, then the police officer can still be considered, whether only given disciplinarysanctions or mutilated to a place far from drugs. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui dan memahami bagaimanapenyelesaian pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakannarkotika dan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pidana bagi anggotakepolisian yang menyalahgunakan narkotika.Spesifikasi penelitian yang digunakandeskriftif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakancara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan,jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet denganmembuka situs atau website yang tersedia di internet. Analisa bahan hukum dilakukandengan cara melakukan pengelompokan berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudiandiklasifikasikasi dan disusun sesuai rumusan masalah agar dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah dilakukan analisis data dan penelitianmenggunakan teori maupun bahan kepustakaan disimpulkan bahwa penyelesaianpelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotikadapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadapanggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku bagisemua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukantindak pidana sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etikkepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, makaoknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinyaatau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun makaoknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplinatau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba