Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
INDUSTRI MUSIK KOREA DIMASA PANDEMI COVID-19 (Sebuah Kajian Komunikasi dan Budaya Populer)
Get PDFMusik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, melainkan juga sebagai sarana komunikasi yang universal. Dalam komunikasi, musik termasuk salah satu artefak budaya populer yang diproduksi dan dikonsumsi secara massal. Dengan begitu, musik dapat dijadikan ladang bisnis yang menggiurkan bagi produser atau pemilik modal. Kpop merupakan salah satu budaya populer Korea yang sedang booming dikalangan remaja dunia saat ini. Bukan hanya genre musik yang disukai, tapi juga para penyanyi (Idol) yang mampu membuat penggemarnya menjadi seseorang yang fanatik. Dimasa pandemic covid-19, Kpop masih terus diproduksi dan dikonsumsi. Industri hiburan Korea seakan tidak kehilangan akal untuk mempromosikan produknya ke seluruh dunia. Hanya dengan menggunakan media digital, Kpop masih mampu eksis dan dapat menghibur seluruh penggemarnya yang terisolasi dinegaranya masing-masing. Peran media digital dalam masa pandemik ini tidak hanya menjadi pilihan terbaik untuk melakukan komunikasi antara idola dengan penggemarnya, melainkan juga dipergunakan untuk kepentingan promosi dan bisnis bagi industri hiburan Korea
MANAJEMEN KOMUNIKASI BISNIS RUMAH SAKIT
Get PDFAccording to the hospital, according to the WHO (World Health Organization), is an integral part of an organization of social and health services provides functionality with the plenary (comprehensive), the healing of diseases (curative) and disease prevention (preventative ) to the community. The hospital is also a training center for health workers and medical research center, but at least the hospital running business activities. Santosa Bandung, Central Hospital is a hospital in the city of Bandung by international standards. Santosa Bandung hospital which has the motto of this friendly and caring has gained Full complete level certificate from the Ministry of health of Indonesia and now we have the international accredited by JCI (Joint Commission International). Santosa Bandung Central Hospital has a fully equipped medical equipment. Santosa Bandung, Central Hospital which is one of the best hospitals in Bandung to improve its performance in service to patients, have a last, planning, organizing, staffing, directing and controlling.According to the hospital, according to the WHO (World Health Organization), is an integral part of an organization of social and health services provides functionality with the plenary (comprehensive), the healing of diseases (curative) and disease prevention (preventative ) to the community. The hospital is also a training center for health workers and medical research center, but at least the hospital running business activities. Santosa Bandung, Central Hospital is a hospital in the city of Bandung by international standards. Santosa Bandung hospital which has the motto of this friendly and caring has gained Full complete level certificate from the Ministry of health of Indonesia and now we have the international accredited by JCI (Joint Commission International). Santosa Bandung Central Hospital has a fully equipped medical equipment. Santosa Bandung, Central Hospital which is one of the best hospitals in Bandung to improve its performance in service to patients, have a last, planning, organizing, staffing, directing and controlling
Penyelundupan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Get PDFIn a nominated agreement, a mixed agreement may be made. For example, a sale and purchase agreement may be mixed or combined with a lease agreement and then a new agreement called a lease agreement is provided, as long as one of them does not violate the propriety principle contained in Article 1339 of the Civil Code. However, if there is a purpose to deviate from it, of course this agreement is not justified. For example, in a loan and loan agreement (debt and credit) and then converted into a sale and purchase agreement (Deed of Sale) through the Deed of a Binding Agreement of Sale, this becomes a legal smuggling of principles or open nature of the named agreement regulated in Book III of the Civil Code, namely violating the principle of propriety. The risk of smuggling this law has a detrimental effect on other people, namely the person or entity that has a debt, because the original purpose is to borrow money and not sell goods. This is one of the acts against the law. Dalam perjanjian nominat boleh dilakukan perjanjian campuran, misalnya perjanjian jual beli dicampur atau digabungkan dengan perjanjian sewa menyewa dan kemudian muncul perjanjian baru yang bernama perjanjian sewa beli, asalkan salah satunya tidak melanggar asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1339 Kitab Undangundang Hukum Perdata. Namun jika ada tujuan untuk menyimpanginya dengan cara menyelundupkan kepentingan pribadi dengan cara merugikan pihak lainnya, maka perjanjian ini tidak dbenarkan untuk dilakukan, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) kemudian diubah menjadi perjanjian jual beli (Akta Jual Beli) melalui akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, hal ini menjadi penyelundupan hukum atas asas sifat terbuka dari perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, yaitu melanggar asas kepatutan. Resiko dari penyelundupan hukum ini berakibat merugikan orang lain yaitu terhadap orang atau badan yang memiliki utang karena tujuan semula adalah meminjam uang dan bukan menjual barang atau benda, hal ini merupakan salah satu dari perbuatan melawan hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Lelang Parate Eksekusi Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dikaitkan Dengan Kolektibilitas Debitur (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.Pwl/2011/PN.Tsm)
Get PDFBanks that face bad credit problems always have to deal with all kinds of settlement processes and problems in an effort to pay off their receivables. One option that can be executed is in the form of parate execution as stated in Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgages on Land and Objects Related to Land. The legal basis for the execution of parate execution at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is Article 6 and Article 20 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land which explains that PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has the right to take repayment of guaranteed receivables from the auction sale of the mortgaged object before other creditors. The legal basis is then made a credit agreement between the bank and the debtor. Legal protection is needed for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk from the collectability of debtors. The legal protection in question is the existence of a guarantee execution institution, the prevention of default against new prospective credit debtors, and the existence of a non-performing loan settlement institution.Pihak bank yang menghadapi persoalan kredit macet selalu harus dihadapkan dengan segala macam proses penyelesaian dan permasalahan dalam upaya mengambil pelunasan piutangnya. Salah satu opsi yang dapat dilakukan pelaksanaan eksekusinya adalah dalam bentuk parate eksekusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Alas hukum pelaksanaan parate eksekusi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menjelaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan lelang obyek hak tanggungan lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Dasar hukum tersebut kemudian dibuat sebuah perjanjian kredit antara bank dan debitur. Diperlukan perlindungan hukum terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari kolektabilitas debitur. Adapun perlindungan hukum yang dimaksud adalah adanya lembaga eksekusi jaminan, pencegahan terjadi wanprestasi terhadap calon-calon debitur kredit yang baru, serta adanya lembaga penyelesaian kredit bermasalah
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang)
Get PDFThe cleanliness of the food consumed at the Class IIA Cikarang Narcotics Penitentiary is not properly maintained. Giving food that is not sufficient in quantity and quality can cause various health problems, including malnutrition, so that it is prone to disease, lack of motivation, and apathy. This research is a normative juridical study using qualitative data, which is a description of the words in a descriptive sentence. From the results of the research, it was obtained: (1) The implementation of the fulfillment of the right to adequate food for inmates in correctional institutions stated that the prisoners complained about the food they consumed was not good for various reasons, including poor food hygiene, lack of flavor, and nutritional food. less balanced. (2) Government policy to save prisoners and prisoners in prisons by issuing Permenkumham No. 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19 and Decree of the Minister of Law and Human Rights No.19.PK.01.04 of 2020 concerning the Release and Release of Child Prisoners through Assimilation and Integration in the Prevention and Control of the SThis policy only applies to prisoners and children who commit general crimes. (3) The strategy of anticipating overcapacity in correctional institutions as a reflection of the policy to prevent the spread of COVID-19 in Criminal Law Reform adopts two concepts contained in the RKUHP, namely the purpose of punishment and criminal individualization. The conclusions of the research results are: (1) In order to carry out properly the implementation of the right to adequate food for prisoners in the Class IIA Cikarang Penitentiary, the penitentiary must be more responsible, pay attention to, and supervise all processes of providing food for prisoners, starting from the time food is received from the contractor and reaching the stage of being served to residents in the correctional facility. (2) The government should pay more attention to prisoners in order to make sure that they get the right to a good meal. For example, they should set aside more money for kitchen facilities at the Class IIA Cikarang Penitentiary. Makanan yang dikonsumsi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cikarang kebersihannya kurang dijaga dengan baik. Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data kualitatif yang merupakan uraian kata-kata dalam sebuah kalimat deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh: (1) Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bahwa warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. (2) Kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di lapas dengan mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Kebijakan ini hanya berlaku bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana umum. (3) Strategi antisipasi over kapasitas di Lembaga Permasyarakatan sebagai suatu refleksi atas kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19, dalam Pembaharuan Hukum Pidana menganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP yaitu tujuan pemidanaan dan individualisasi pidana. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: (1) Agar terlaksana dengan baik implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang pihak Lembaga Pemasyarakatan harus lebih bertanggungjawab, memperhatikan dan mengawasi dengan baik semua proses penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan mulai dari makanan diterima dari pemborong sampai pada tahap disajikan untuk warga binaan pemasyarakatan. (2) Agar terlaksana dengan baiknya implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada narapidana dengan menyediakan anggaran khusus atau lebih untuk pengadaan fasilitas dapur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang
Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
Get PDFPemilu bagi sebagian rakyat lebih dirasakan sebagai fenomena budaya daripada sebagai fenomena politik, sehingga setiap “pesta demokrasi” ini datang, rakyat menyambutnya dengan senang hati dan antusias, untuk memilih orang-orang yang dipercayainya untuk duduk di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kota/ Kabupaten. Namun sangat disayangkan, pelaksanaan Pemilu, yang berasaskan Luber dan Jurdil tersebut tidak diimbangi oleh sikap mental elit politik, seperti diantaranya oleh calon anggota lengislatif, yang kerap melakukan tindak pidana pemilu, diantaranya tindak pidana poltik uang (money politics). Poltik uang (money politics) tersebut mengandung efek negatif, karena selain merugikan bagi pihak lain juga akan merugikan bagi pelaku money politics tersebut sendiri, maupun bagi pengurus partai politik, karena pengurus partai politik pun harus pula mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya
Penyerahan Sebagian Hak Guna Usaha Oleh Pemegang Hak Guna Usaha Kepada Masyarakat Sekitar Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan Berdasarkan Peraturan Menteri Argraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017
Get PDFDevelopment in agriculture or plantations in the form of Hak Guna Usaha must have a positive impact, both for the community whose land is purchase by the entrepreneur who develop Hak Guna Usaha or the surrounding community who are unable to be competitive because of the presence of the plantation. The problem that will be investigating in this thesis is how the concept of regulating land handover for the purposes the holder of Hak Guna Usaha to the surrounding community and how the effectiveness the concept of handover Hak Guna Usaha for surrounding communities is regulated in the Minister of Agrarian Regulation and Spatial Planning / Head of National Land Agency Number 7 of 2017. This legal research using a juridical-normative approach in which law is conceptualized as norms, rules, principles and dogmas. The conclusions of this thesis are The concept of handover of part of the Hak Guna Usaha to the surrounding community is a combination of synergistic development meaning between the profit of the entrepreneur and the welfare of the surrounding community as a form of justice in sharing the land for those who are able and accepting for those who are not or less able, also Submission of part of the Hak Guna Usaha, only in the formal order, only in the statement of intention / requirement of capability. This means that real action is needed and if the reverse must be accompany by sanctions and strict the Government control. Pembangunan di bidang pertanian atau perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha juga harus mempunyai dampak positif, baik bagi masyarakat yang di beli tanahnya oleh pengusaha yang akan membangun Hak Guna Usaha maupun masyarakat sekitar yang tidak mampu berkompetitif karena kehadiran perkebunan tersebut. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimanakah konsep penyerahan tanah bagi keperluan pemegang hak guna usaha pada masyarakat sekitar dan bagaimanakah efektifitas konsep penyerahan Hak Guna Usaha bagi masyarakat sekitar yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas dan dogma-dogma. Kesimpulan dari tesis ini adalah Konsep penyerahan sebagian Hak Guna Usaha kepada masyarakat sekitar adalah perpaduan makna pembangunan yang sinergis antara keuntungan pengusaha dan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai wujud keadilan berbagi tanah bagi yang mampu dan menerima bagi yang tidak ataupun kurang mampu, dan Penyerahan sebagian Hak Guna Usaha, baru dalam tatanan formal, baru dalam pernyataan kehendak/persyaratan kesanggupan. Artinya perlu tindakan nyata dan apabila sebaliknya harus disertai sanksi dan kontrol Pemerintah yang tegas
Upaya Eksistensi Pojok Baca Masyarakat Melalui Program KKN Sabahu Cerdas Desa Tarumajaya
Get PDF This study aims to describe the various activities included in the Smart Sebahu KKN Program in realizing the existence of the Reading Corner in Tarumajaya Village. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Informants in this study found three people consisting of managers and visitors to the Reading Corner of Tarumajaya Village. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the Smart Sebahu KKN Program was able to realize the existence of the Reading Corner in Tarumajaya Village. The activities in the Smart Sebahu KKN Program, namely the installation of directions, group management, installation of seat mats and service innovations in the reading corner. These various activities are able to attract the public, especially children, to take advantage of the various services and collections available.Keywords: community reading park, smart sebahu program, Tarumajaya villageABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai kegiatan yang termasuk dalam Program KKN Sebahu Cerdas dalam mewujudkan eksistensi Pojok Baca Desa Tarumajaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari pengelola dan pengunjung Pojok Baca Desa Tarumajaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KKN Sebahu Cerdas mampu mewujudkan eksistensi dari Pojok Baca Desa Tarumajaya. Adapun kegiatan dalam Program KKN Sebahu Cerdas, yaitu pemasangan petunjuk arah, pengelolaan koleksi, pemasangan alas duduk dan inovasi layanan pada pojok baca. Berbagai kegiatan ini mampu menarik minat kunjung masyarakat terutama anak-anak untuk memanfaatkan berbagai layanan dan koleksi yang ad
Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Secara Damai dan Solusinya
Get PDFIn Indonesian society, civil disagreements are typically resolved peacefully outside of the court system. However, there are currently no explicit guidelines for the peaceful resolution of civil disputes outside of court in Indonesia, and these guidelines have numerous flaws. The peaceful resolution of civil law disputes outside of courts is hampered by this deficiency. These issues serve as the foundation for this study's analysis of the issue of the peaceful resolution of civil disputes outside of court, which seeks to address the issue's challenges. The research proposal takes a normative legal approach and is descriptive and analytical in nature. According to the study's findings, there are issues with the peaceful resolution of civil disputes outside of court that can definitely make it more difficult to settle these disputes amicably and that cannot be resolved through dispute resolution, which is one of the only methods that can guarantee legal certainty, justice, and benefits. Civil law outside of the court must be mandatory, binding, complete, and final. It must also have executable power, be nebis in idem, and be given a solid and thorough legal foundation in a particular statute. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan secara damai masyarakat Indonesia umumnya kerap dilakukan. Akan tetapi, aturan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai saat ini di Indonesia, yang bersifat khusus belum ada, dan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, serta untuk menemukan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, harus bersifat wajib, bersifat mengikat, bersifat tuntas, bersifat final, mempunyai kekuatan eksekutoir beslag, bersifat nebis in idem, dan diberi dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam suatu undang-undang khusus
OPTIMALISASI MANAJEMEN LOGISTIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL PENGAMANAN MUDIK LEBARAN PARIPURNA COVID-19
Get PDFABSTRACT IN ENGLISH VERSION: In contrast to the previous two years, the government allowed people to go home for Eid in 2022. The government has optimism that the 2022 Eid homecoming implementation can run safely from the COVID-19 attack. In fulfilling the logistics of the Police, especially in meeting the needs for infrastructure, there are several logistical errors, namely: 1) Errors in planning facilities and infrastructure; 2) Incorrect procurement, both in terms of quantity and type of equipment; 3) Wrong in equipment distribution; 4) Weaknesses in the misuse of infrastructure facilities; 5) Delivery, storage and use that are not in accordance with the proper standards, resulting in equipment defects; 6) Specific errors in storage within a certain time; 7) Errors in equipment maintenance; 8) Lack of supervision and control resulting in equipment being lost, damaged or not functioning properly. The research method is a qualitative research with a literature study method, research The research method is a qualitative research with literature study methods, descriptive research and field observations. The reason this method is used is because there is still a pandemic threat and very high activity from the police so that data cannot be searched in the field. In large numbers, the sample population/subjects are UNINUS postgraduate postgraduate students who are also members of the National Police. The place and time are the Nusantara Islamic University Campus, West Java Regional Police and several homecoming post points, . The result is the conclusion that there is a need for strict monitoring and monitoring of the homecoming flow and recommendations to the police leadership. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pemerintah mengizinkan masyarakat melakukan mudik Lebaran pada tahun 2022 ini. Pemerintah memiliki optimisme penyelenggaraan mudik Lebaran 2022 dapat berjalan aman dari serangan COVID-19. Dalam pemenuhan logistik Polri khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana terdapat beberapa kesalahan logistik yaitu : 1) Kesalahan dalam perencanaan sarana dan prasarana ; 2) Salah dalam pengadaan baik dari sisi jumlah maupun jenis peralatan; 3) Salah dalam distribusi peralatan ; 4) Kekurangan dalam kesalahan pemakaian sarana prasarana; 5) Pengiriman, penyimpanan dan penggunaan yang tidak sesuai standar yang seharusnya sehingga menimbulkan kecacatan peralatan; 6) Kesalahan khusus dalam penyimpanan dalam waktu tertentu; 7) Kesalahan dalam perawatan peralatan; 8) Kurangnya pengawasan dan kontrol yang mengakibatkan peralatan hilang, rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian deakriptif dan observasi di lapangan alasan metode ini digunakan karena masih adanya ancaman pandemi serta kesibukan yang sangat tinggi dari aparat kepolisian sehingga tidak dapat dicari data dalam jumlah besar, populasi sampel /subjek adalah mahasiswa pasca sarjana S2 UNINUS yang juga merupakan anggota Polri. Tempat dan waktu adalah Kampus Universitas Islam Nusantara, POLDA Jawa Barat dan beberapa titik posko mudik, . Hasilnya adalah kesimpulan perlunya pemantauan dan monitor ketat arus mudik dan rekomedasi ke pimpinan Polri