Institut STIAMI Online Journal System (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia)
Not a member yet
2340 research outputs found
Sort by
Performance Improvement Model for Cooperatives Through Reputation, Innovation, Cultural Transformation, and Competitive Advantage
Full text linkThis study aims to analyze the influence of reputation, innovation, cultural transformation, and competitive advantage on improving the performance of cooperatives in West Java Province. Using the Resource-Based View (RBV) theory approach, this study positions reputation, innovation, and cultural transformation as strategic resources that can drive competitive advantage and enhance cooperative performance. The research methodology employs a quantitative approach with Structural Equation Modeling (SEM). Data were collected through surveys distributed to cooperative managers and members in West Java. The variables measured include organizational reputation, innovation levels, cultural transformation implementation, competitive advantage, and cooperative performance. The findings reveal that reputation has a significant impact on innovation and cultural transformation. Innovation has been proven to enhance the competitive advantage of cooperatives, while cultural transformation strengthens the relationship between reputation and organizational performance. Competitive advantage serves as an important mediator in improving the overall performance of cooperatives. The practical implications of this study underscore the necessity for cooperatives to strengthen their reputation through transparency and openness, promote innovation based on member needs, and adopt adaptive work cultures in response to change. Governments and stakeholders are also expected to provide strategic support through policies that foster cooperative development as a pillar of community economic empowerment
Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Full text linkSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menganalisis efektivitas SAKIP berdasarkan tiga aspek utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja di Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: kurangnya pengawasan yang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di masa mendatang
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN DAS CITARUM MELALUI PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DI HULU DAS CITARUM KECAMATAN KERTASARI, KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2025
Full text linkProgram Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.
Abstract
The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters suchas floods, droughts, and landslides—threatening the sustainability ofthe Citarum River as a vital life source for the community. This study aims toevaluate the policy for managing critical land based on William N. Dunn’s six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research findings indicate that the implementation of the Citarum Harum Program has succeeded in rehabilitating critical land, improving water quality, and increasing community participation in environmental conservation. However, it still faces challenges such as limited budget and personnel, as wellas unequal distribution of benefits. The evaluation of the program in Kertasari District shows success in terms of effectiveness, responsiveness, and appropriateness, while weaknesses remainin efficiency, adequacy, and equity. Therefore, the program can generally be categorized as successful, though not yet fully optimal. To maximize its outcomes, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, increase the number and productivity of field personnel, expand the scope of program interventions, and integrate evaluation results as the basis for policy formulation.Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan
KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DIJALAN LEMBAH ANAI TAHUN 2024
No full text(Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024)
Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berjalan cukup efektif karena lancarnya proses komunikasi yang dilakukan antar instansi dan masyarakat, prosedur yang mengikat, terdapatnya pemberian insentif dan kegiatan timbal balik. Namun, masih perlu dirancangnya kalender pemerintahan yang mengikat seluruh instansi dan kepatuhan dari masyarakat atas prosedur yang telah ditetapkan.
Abstract
Traffic accidents are a major road problem and the leading cause of death in Indonesia. Therefore, the government, which has the responsibility to prevent traffic accidents and protect the public, must take action to ensure traffic safety, particularly on Lembah Anai Road, which is heavily traveled by the public. This road, which connects Padang City and Bukittinggi City, is vulnerable to factors contributing to traffic accidents, particularly human, environmental, and road factors. However, the government\u27s obligation to prevent traffic accidents cannot be fulfilled by a single party, given the numerous factors contributing to traffic accidents. Effective coordination is necessary to prevent traffic accidents on Lembah Anai Road in West Sumatra Province. The researchers\u27 results indicate that government coordination in preventing traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatra Province, in 2024 was quite effective due to smooth communication between agencies and the public, binding procedures, incentives, and reciprocal activities. However, a government calendar that binds all agencies and ensures public compliance with established procedures remains a need.Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 belum berjalan secara efektif khususnya pada indikator Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penerapan Kesepakatan, dan Feedback karena pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Sumatera Barat ini masih bersifat individualistik karena program yang dilaksanakan dalam mencegah kecelakaan di tahun 2024 adalah program suatu instansi bukan program bersama, alasan tersebut dilatarbelakangi atas kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah mengorkestrasikan instansi yang terlibat.
Abstract
Traffic Accidents are a problem on the highway which is the biggest cause of death in Indonesia, so the government has the responsibility to prevent traffic accidents to protect the public, the government must take actions that can guarantee traffic safety, especially on Jalan Lembah Anai which is widely used by the public, especially the road connecting Padang City and Bukittinggi City is vulnerable to factors that drive traffic accidents, especially due to human, environmental and road factors. However, the government\u27s obligation to prevent traffic accidents cannot be carried out by one party alone considering the many factors that drive traffic accidents. Fffective coordination is needed to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province. Based on the results of the study, the researcher concluded that government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province in 2024 has not been running effectively, especially in the indicators of Participant Competence, Agreement and Commitment, Implementation of Agreements, and Feedback because the implementation of government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera is still individualistic because the program implemented in preventing accidents in 2024 is a program of an agency, not a joint program, the reason for this is the lack of initiative from the local government to orchestrate the agencies involved
Pengaruh Tax Morale, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib di Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya
Full text linkTesis yang merupakan penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial antara tax morale, kepatuhan wajib pajak, dan kepecarayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kubu Raya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara statistik yaitu uji F (simultan) dan uji T (parsial). Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di KPP Pratama Kubu Raya yang berjumlah 141 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pegawai KPP Pratama Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel tax morale (X1), kualitas pelayanan (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai f hitung > f tabel yaitu sebesar 58,462 > 3,06 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangsih persentase variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 56,1% dan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax morale (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak prima (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,141 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. Untuk variabel kualitas pelayanan (X2) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,789 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dan yang terakhir untuk variabel kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 12,739 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya bisa menjadi acuan oleh KPP Pratama Kubu Raya untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat menjadi pelayanan yang prima
Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Transportasi Online Grab di Kota Bekasi
Full text linkThe objective of this research was to determine the Effect of Convenience and Trust Perception towards the Interest of Use of Grab Online Transportation Services in Bekasi City. This research used quantitative approach method. Besides, the type of this research was descriptive method. The population used in this research was all users of Grab online transportation services in Bekasi City. The data collection technique used questionnaires and observations. The sampling technique used Hair’s opinion with the total sample of 150 respondents. The data analysis was a multiple linear regression system using the Iunan tool with the assistance of IBM Statistics version 25.0. The results of this research showed that there was a significant effect between the convenience perception variable towards the interest of use for about 83.1%, there was a significant positive effect between the trust perception variable towards the interest of use for about 86.4%, there was a simultaneous positive and significant effect between the convenience and trust perception variable towards the interest of use for about 81.1%, then the rest of 18.9% was explained by other variables that were not examined in this research
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI RUMAH SAKIT HERMINA GALAXY, KOTA BEKASI
Full text linkThis research aims to determine and analyze the magnitude of the influence of interpersonal communication and work motivation on employee performance at Hermina Galaxy Hospital, Bekasi City. The research method utilizes descriptive analysis with a quantitative approach. The study’s population comprised the employees of Hermina Galaxy Hospital in Bekasi City, with a research sample of 300 individuals determined using the Slovin formula, resulting in a sample size of 75 employees as respondents. The research utilized descriptive statistics and multiple linear regression analysis for data analysis. Each respondent was given 38 questions using a Likert Scale and this research used an Instrument Test (validity test and reliability test), classical assumption test ( normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test), multi-linear regression analysis, hypothesis test (T-test, F test and coefficient of determination) an f test. Meanwhile, data processing uses the SPSS program version 25. The research results show that interpersonal communication partially has a significant effect on performance by 39.9%, work motivation partially has a significant effect on performance by 18.5% and there is a significant influence of interpersonal communication and motivation variables simultaneously at 40.2% and the remaining 59, 8% is influenced by other variables not examined in this study.
Pengaruh Brand Ambassador Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sunscreen Azarine Di Kota Bekasi
Full text linkThe phenomenon in this research is due to a decrease in the level of sales of Azarine sunscreen products in 2022 which is caused by several factors. This research aims to find out how much influence brand ambassadors and product quality have on purchasing decisions for Azarine sunscreen in Bekasi City. This research uses a descriptive quantitative method approach. The samples in this research were consumers who had purchased and used Azarine sunscreen, especially respondents who lived in Bekasi City with a total sample of 120 respondents. Data analysis uses multiple linear regression. This research shows that brand ambassador (X1) has a significant influence on purchasing decisions (Y). Product quality (X2) has a significant effect on purchasing decisions (Y). Brand ambassador (X1) and product quality (X2) have a significant influence on purchasing decisions (Y) by 61% and the remaining 39% is influenced by other variables not examined in this research
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KENDARAAN DINAS (SIKENDIS) PADA BAGIAN BANGUNAN, SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Full text linkManagement of State Property (BMN) is an important aspect in supporting efficiency, transparency and accountability of government administration. However, challenges such as inaccurate data, weak supervision and manual administrative processes often hinder the effectiveness of managing state assets. To overcome this, the Secretariat of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia developed the Official Vehicle Information System (SIKENDIS) as a digital solution for managing BMN, especially official vehicles. This research aims to analyze the effectiveness of implementing SIKENDIS based on DeLone and McLean (2003) information system success model, which includes the dimensions of system quality, information quality, service quality and usage intentions. The research method used is descriptive-qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research informants consisted of employees who were directly involved in the operational management of official vehicles using SIKENDIS. The research results show that the implementation of SIKENDIS has had a positive impact on the management of official vehicles, especially in increasing efficiency, administration and transparency. The quality of the system is considered quite good, although it still requires improvements to stability and interface. The quality of the information is considered accurate, however there are obstacles in updating the data due to inconsistent manual input. Service quality received positive reviews, but slow technical response and lack of training were concerns. High perceived usefulness of the system drives usage intention, although initial adaptation for new users takes longer. Overall, the implementation of SIKENDIS contributes significantly to the effectiveness of BMN management of official vehicles. To achieve system sustainability, this research recommends increasing technological capacity, more intensive user training, and system integration with other supporting technologies
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak PBJT Restoran atas Penerapan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 (2) Huruf A, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan
Full text linkTujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan ambang batas pada Perda No 1 Tahun 2024, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan baik secara terpisah (partial) maupun bersamaan (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak dari Pajak Restoran dengan jumlah sebanyak 579 WP, dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh sample sebanyak 85 orang. Tehknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik inferensial menggunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan uji hipótesis menggunakan uji t, uji F serta menghitung adjusted R Square dengan bantuan SPSS versi 25. Penelitian ini dilakukan di Kantor UPPPD Grogol Petamburan. Dari seluruh uraian dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi WP tergolong baik, kualitas pelayanan terkategori baik, sosialisasi perpajakan baik, sementara kepatuhan wajib pajak mendapat kategori sedang. Berdasarkan análisis perhitungan secara parsial terdapat pengaruh: persepsi WP sebesar 23,7% dengan nilai r sebesar 0,487 yang berarti derajat hubungan sedang; kualitas pelayanan sebesar 58,1% dengan nilai 0,762 yang berarti derajat hubungan kuat; sosialisasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan sebesar 52% dengan nilai r sebesar 0,721 yang berarti derajat hubungan yang kuat. Secara simultan (bersama) terdapat pengaruh persepsi WP, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan sebesar 66,9% dengan nilai r 0,818 yang berarti derajat hubungan yang sangat kuat