Institut STIAMI Online Journal System (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia)
Not a member yet
2340 research outputs found
Sort by
Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Get PDFSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menganalisis efektivitas SAKIP berdasarkan tiga aspek utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja di Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: kurangnya pengawasan yang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di masa mendatang
Enhancing Training Effectiveness: Evaluating the Blended Learning Method in Basic Training for Probationary Civil Servants at the Ministry of Transportation
Get PDFIn accordance with PerKALAN 14/2022 Latsar CPNS Training Curriculum, the implementation of Latsar CPNS can be carried out with a full online, hybrid, or face-to-face learning model. The Ministry of Transportation organizes Latsar CPNS with a hybrid method which is divided into 3 phases: MOOC-Online Learning-Classical. This change in the learning model is said to have pros and cons because on the one hand it provides cost efficiency and the number of graduates but is felt to reduce the achievement of learning objectives. In this study, an analysis was conducted on the perceptions from the perspective of Latsar CPNS alumni regarding the 3 learning phases. The results were that the MOOC and Online phases with facilitators were quite effective with the lowest average value in the efficiency dimension. Learning ineffectiveness occurs, especially due to network constraints for employees in 3T areas or conflict areas and provisions for being free from duties during Latsar which cannot be carried out because assignments, leader’s direction, and services at the workplace must continue. Meanwhile, strengthening the effectiveness of learning occurred more during the classical stage because teachers and participants could explore more material, issues/cases, and best practices
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN DAS CITARUM MELALUI PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DI HULU DAS CITARUM KECAMATAN KERTASARI, KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2025
Get PDFProgram Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.
Abstract
The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters suchas floods, droughts, and landslides—threatening the sustainability ofthe Citarum River as a vital life source for the community. This study aims toevaluate the policy for managing critical land based on William N. Dunn’s six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research findings indicate that the implementation of the Citarum Harum Program has succeeded in rehabilitating critical land, improving water quality, and increasing community participation in environmental conservation. However, it still faces challenges such as limited budget and personnel, as wellas unequal distribution of benefits. The evaluation of the program in Kertasari District shows success in terms of effectiveness, responsiveness, and appropriateness, while weaknesses remainin efficiency, adequacy, and equity. Therefore, the program can generally be categorized as successful, though not yet fully optimal. To maximize its outcomes, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, increase the number and productivity of field personnel, expand the scope of program interventions, and integrate evaluation results as the basis for policy formulation.Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan
KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DIJALAN LEMBAH ANAI TAHUN 2024
No full text(Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024)
Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berjalan cukup efektif karena lancarnya proses komunikasi yang dilakukan antar instansi dan masyarakat, prosedur yang mengikat, terdapatnya pemberian insentif dan kegiatan timbal balik. Namun, masih perlu dirancangnya kalender pemerintahan yang mengikat seluruh instansi dan kepatuhan dari masyarakat atas prosedur yang telah ditetapkan.
Abstract
Traffic accidents are a major road problem and the leading cause of death in Indonesia. Therefore, the government, which has the responsibility to prevent traffic accidents and protect the public, must take action to ensure traffic safety, particularly on Lembah Anai Road, which is heavily traveled by the public. This road, which connects Padang City and Bukittinggi City, is vulnerable to factors contributing to traffic accidents, particularly human, environmental, and road factors. However, the government\u27s obligation to prevent traffic accidents cannot be fulfilled by a single party, given the numerous factors contributing to traffic accidents. Effective coordination is necessary to prevent traffic accidents on Lembah Anai Road in West Sumatra Province. The researchers\u27 results indicate that government coordination in preventing traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatra Province, in 2024 was quite effective due to smooth communication between agencies and the public, binding procedures, incentives, and reciprocal activities. However, a government calendar that binds all agencies and ensures public compliance with established procedures remains a need.Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 belum berjalan secara efektif khususnya pada indikator Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penerapan Kesepakatan, dan Feedback karena pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Sumatera Barat ini masih bersifat individualistik karena program yang dilaksanakan dalam mencegah kecelakaan di tahun 2024 adalah program suatu instansi bukan program bersama, alasan tersebut dilatarbelakangi atas kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah mengorkestrasikan instansi yang terlibat.
Abstract
Traffic Accidents are a problem on the highway which is the biggest cause of death in Indonesia, so the government has the responsibility to prevent traffic accidents to protect the public, the government must take actions that can guarantee traffic safety, especially on Jalan Lembah Anai which is widely used by the public, especially the road connecting Padang City and Bukittinggi City is vulnerable to factors that drive traffic accidents, especially due to human, environmental and road factors. However, the government\u27s obligation to prevent traffic accidents cannot be carried out by one party alone considering the many factors that drive traffic accidents. Fffective coordination is needed to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province. Based on the results of the study, the researcher concluded that government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province in 2024 has not been running effectively, especially in the indicators of Participant Competence, Agreement and Commitment, Implementation of Agreements, and Feedback because the implementation of government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera is still individualistic because the program implemented in preventing accidents in 2024 is a program of an agency, not a joint program, the reason for this is the lack of initiative from the local government to orchestrate the agencies involved
Pengaruh Tax Morale, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib di Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya
Get PDFTesis yang merupakan penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial antara tax morale, kepatuhan wajib pajak, dan kepecarayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kubu Raya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara statistik yaitu uji F (simultan) dan uji T (parsial). Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di KPP Pratama Kubu Raya yang berjumlah 141 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pegawai KPP Pratama Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel tax morale (X1), kualitas pelayanan (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai f hitung > f tabel yaitu sebesar 58,462 > 3,06 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangsih persentase variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 56,1% dan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax morale (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak prima (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,141 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. Untuk variabel kualitas pelayanan (X2) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,789 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dan yang terakhir untuk variabel kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 12,739 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya bisa menjadi acuan oleh KPP Pratama Kubu Raya untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat menjadi pelayanan yang prima
Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada KPP Pratama Padang Sidempuan: (The Effectiveness of Corporate Income Tax Audits: A Study at the Padang Sidempuan Primary Tax Office)
Get PDFTax audit serves as a strategic instrument in the government’s efforts to enhance state revenue. However, its implementation in the field has not yet fully achieved the established targets, as indicated by the substantial number of fiscal adjustments to income and expense components that do not comply with tax regulations. This study aims to analyze the effectiveness of tax audit implementation on the Annual Income Tax Return (SPT) of corporate taxpayers at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Padang Sidempuan, under the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) North Sumatra II. The research method employed is a descriptive qualitative approach through field observations and interviews. The results reveal that the effectiveness of tax audit implementation remains suboptimal. This condition is attributed to the decline in tax audit revenue realization, delays in the submission of tax returns by taxpayers, and the limited number of tax auditors relative to the size of the working area and audit targets. Nevertheless, the implementation of tax audits at KPP Pratama Padang Sidempuan continues to demonstrate a high level of integrity, as reflected in adherence to procedures, transparency, effective communication, and adequate supporting facilities and infrastructure.Pemeriksaan pajak merupakan instrumen strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, ditandai dengan masih banyaknya koreksi fiskal terhadap unsur pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan pajak hasil pemeriksaan, keterlambatan penyampaian SPT oleh wajib pajak, serta keterbatasan jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan target pemeriksaan. Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Padang Sidempuan tetap menunjukkan tingkat integritas yang baik, tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, komunikasi efektif, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai
Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Daring Alpukat Betawi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukcapil Pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
Get PDFTujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana Implementasi Sistem Pelayanan Daring Alpukat Betawi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukcapil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi dan Studi Pustaka. Adapun Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan dukcapil terlaksana dengan baik namun dalam proses Pelayanan Daring Alpukat Betawi pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara belum optimal dalam penerapannya atau belum dijalankan secara menyeluruh, belum adanya keseragaman layanan daring (online) dari tingkat Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan, hal tersebut diakibatkan oleh kekurangan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan dan belum memahami secara teknis proses pelayanan dikarenakan terjadinya rotasi pegawai, hambatan lainnya yaitu belum tersedianya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi dalam proses pelayanan dukcapil antara Dinas, Suku Dinas, Kecamatan hingga Kelurahan. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan pelaksanaan bimbingan dengan metode transfer knowledge. Memberlakukan subsidi Sumber Daya Manusia (SDM) antar Satuan Pelaksana di Suku Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara demi menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kuantiti. Dilain hal perlu menjalin komunikasi dan koordinasi, agar terciptanya keseragaman asumsi. Sehingga pelayanan dukcapil berjalan dengan baik secara offline maupun online (daring) tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan atau saling lempar tanggung jawab demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Terib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
Get PDFPenelitian ini tentang Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. RT dan RW merupakan salah satu elemen penting dalam tertib administrasi kependudukan. Pembentukan RT dan RW memiliki tujuan untuk melestarikan dan memelihara nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan pada kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di dalam lingkungannya. Selain itu RT dan RW memiliki tugas membantu Lurah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan langsung di masyarakat, baik dalam bidang kemasyarakatan maupun pemerintahan. Salah satu dari tugas RT dan RW yaitu penyediaan data kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan warga masyarakat di lingkupnya, dimana pelaksanaan tugas RT dan RW tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana RT dan RW memimpin lingkungannya. Menggunakan teori Kepemimpinan dari Schermerhon, dengan indikator teori kepemimpinannya yaitu: (1) Memiliki strategi yang jelas; (2) Kepedulian kepada anggota organisasi; (3) Memotivasi anggota organisasi; (4) Menjaga kekompakan tim; (5) Menghargai perbedaan dan keyakinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepemimpinan dari RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan sudah dinilai mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Para Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan telah menunjukkan beberapa upaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan secara rutin, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu mereka juga responsif untuk membantu warga yang menemui hambatan pada saat mengurus dokumen administrasi kependudukan. Namun, terdapat beberapa warga yang masih belum berpartisipasi aktif dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan walaupun telah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan
Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Pegawai dan Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
Get PDFSalah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur. Populasi dan sampel dalam penelitian ini mengikut sertakan semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan di Kantor Kelurahan Makasar pada triwulan IV yang jumlah seluruhnya 52 orang. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti variabel disiplin kerja (X1), kompetensi pegawai (X2) dan fasilitas kerja (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan (Y). Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai F hitung adalah 92,781 dan tingkat signifikansi 0,00 sementara nilai F tabel sebesar 2,80. Karena nilai F hitung (92,781) lebih besar dari F tabel (2,80) dan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari probabilitas signifikansi α =0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dan persentase pengaruh variabel disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 85,3% dan sisanya sebesar 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model
Evaluasi Proses Bisnis Pengawasan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Get PDFPeningkatan target penerimaan pajak setiap tahun mengharuskan proses pengawasan pajak yang lebih efektif dan efisien untuk mendorong kepatuhan formal dan materiil. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses bisnis pengawasan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada tahun 2022, mengidentifikasi hambatan, serta menawarkan solusi untuk peningkatan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kualitas data pemicu yang rendah, ketidakoptimalan sistem Compliance Risk Management (CRM), dan hambatan tindak lanjut pengawasan menjadi kendala utama. Rekomendasi mencakup perbaikan mekanisme pembentukan data pemicu, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia