Ejournal Universitas Islam Indragiri
Not a member yet
1308 research outputs found
Sort by
Kajian Mazhab Dalam Pemikiran Filsafat Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi mazhab-mazhab filsafat hukum terhadap pengembangan teori dan praktik hukum. Fokus utama penelitian ini adalah empat mazhab utama dalam filsafat hukum, yaitu positivisme hukum, naturalisme hukum, historisme hukum, dan realisme hukum. Penelitian ini menemukan bahwa setiap mazhab memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan sistem hukum dan dalam memberikan solusi terhadap tantangan hukum kontemporer. Positivisme hukum, yang mengedepankan prinsip legalitas, memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang terorganisir dan memberikan kepastian hukum, meskipun sering dikritik karena mengabaikan isu keadilan sosial dan moralitas. Naturalisme hukum, yang menghubungkan hukum dengan prinsip moral universal, telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan norma internasional, seperti hak asasi manusia dan hukum lingkungan, meskipun tantangan penerapannya di masyarakat pluralistik masih menjadi hambatan. Historisme hukum, dengan pendekatannya yang mengutamakan perkembangan hukum berdasarkan konteks sosial dan budaya, memberikan perspektif yang penting dalam memahami hukum adat dan hukum lokal, tetapi kurang responsif terhadap perkembangan hukum yang cepat, seperti di bidang teknologi. Sementara itu, realisme hukum, yang bersifat pragmatis, relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masalah hukum yang kompleks, namun dikritik karena sering mengabaikan dimensi normatif hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan integratif antara mazhab-mazhab ini untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman
ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DAN OFFLINE COSTUMER ARI FASHION SEKEN DI TEMBILAHAN
Ari Fashion Seken is a store that sells its products online through social media platforms, namely Facebook and Instagram. The aim of this study is to compare the purchasing decisions of online and offline customers of Ari Fashion Seken in Tembilahan in 2024. This research is a quantitative study. The population of online and offline consumers is known to be 300 customers. Because the population is small, below 10,000, Krejcie and Morgan’s formula is used to select 169 respondents. The data collection techniques employed by the researchers include interviews with Ari Fashion Seken representatives and distributing questionnaires to the store's customers. The collected data is then analyzed using SWOT analysis to determine the strengths, weaknesses, opportunities, and threats regarding the comparison of online and offline purchasing decisions of Ari Fashion Seken customers in Tembilahan
 
EVALUASI UJI KEGUNAAN REPOSITORI MENGGUNAKAN MODEL NIELSEN ATTRIBUTES OF USABILITY
E-Repository merupakan alat yang penting untuk mempublikasikan temuan penelitian dalam skala yang lebih besar. e-Repository yang berkualitas dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan meningkatkan reputasi institusi. Usability e-Repository merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usability e-Repository menggunakan metode Nielsen’s Attributes of Usability (NAU). Penelitian ini melibatkan 55 responden yang merupakan pengguna e-Repository. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor NAU e-Repository tergolong “Baik”. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti aspek efisiensi dan learnability. Hasil evaluasi heuristik menunjukkan bahwa e-Repository memiliki beberapa masalah, seperti kurangnya konsistensi dan visibilitas elemen-elemen antar halaman, serta kurangnya ketersediaan informasi yang relevan. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan usability e-Repository, seperti meningkatkan konsistensi desain antar halaman, meningkatkan visibilitas elemen-elemen, dan menambahkan informasi yang relevan
USABILITY TESTING ANALYSIS ON PROFESSIONAL SOCIAL MEDIA USING THE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) METHOD
Usability is a critical aspect of digital product design, which determines how effective, efficient, and satisfying a product is for its users. This research aims to evaluate the level of usability of digital applications in a professional context using the System Usability Scale (SUS) method. The SUS method was chosen for its ability to provide a quick and accurate assessment of the usability of a product or service. The test results show that the average SUS score of the respondents is 63, which is below the general average of 68. This score indicates that the tested digital product has a poor level of usability and requires improvement to increase user satisfaction
TANTANGAN ETIS DALAM PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Jejaring sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital saat ini, menawarkan banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai tantangan etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan etis utama dalam penggunaan jejaring sosial, termasuk privasi dan keamanan data, penyebaran informasi yang menyesatkan, cyberbullying, kecanduan sosial media, dan pengaruh algoritma. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan PRISMA (Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses), yang mencakup tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan etis ini memerlukan solusi yang melibatkan peningkatan kesadaran dan pendidikan, pengaturan dan kebijakan yang lebih ketat, pengembangan teknologi anti-cyberbullying, promosi keseimbangan penggunaan sosial media, dan penyempurnaan algoritma untuk diversifikasi informasi. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, tantangan etis dalam penggunaan jejaring sosial dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan etis bagi semua pengguna
DETEKSI DAN KLASIFIKASI HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KELAPA MENGGUNAKAN NEAREST MEAN CLASSIFIER DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Tanaman kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi masalah serius akibat serangan hama dan penyakit (OPT) yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan kerugian ekonomi bagi petani. Kendala utama dalam penanganan OPT adalah sulitnya melakukan deteksi dan klasifikasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi OPT pada tanaman kelapa menggunakan metode Nearest Mean Classifier (NMC). Metode ini menggunakan citra digital tanaman kelapa untuk menghitung kemiripan antara citra uji dan data latih berdasarkan jarak Euclidean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mengklasifikasikan OPT dengan akurasi tinggi. Pada kelas Bercak Daun, rata-rata jarak yang dihasilkan adalah 75,54 dengan simpangan baku 24,74, sedangkan pada kelas Akar Jatuh, rata-rata jaraknya adalah 22,97 dengan simpangan baku 6,20. Secara keseluruhan, sistem menunjukkan persentase akurasi tertinggi sebesar 89,87% untuk kelas Bercak Daun dan 14,12% untuk kelas Busuk Daun. Sistem ini memberikan solusi yang efisien bagi petani dalam mendeteksi OPT dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir
Dinamika Politik Identitas di Indonesia: Permasalahan, Peluang, dan Jalan ke Depan
Identity politics is politics that is used to emphasize the distinction between one group and another. Indonesia is a country with a multidimensional social structure. Therefore, identity politics is easy to develop and is at the same time more open in the spirit of decentralization. This research aims to analyze the electoral laws related to identity politics and the urgency to change them in the context of a better identity politics in the future. The search method used is an informative law search using data collection techniques from literature searches. The results of the investigation show that the 2017 Regional Election Law Number 7, Chapter 1, Article 1, Article 35 is an activity to convince voters by providing their vision, mission, program, and image. In fact, political elites today prefer identity politics rather than advertising according to the rules. The urgency of changing the Election Law to regulate identity politics is that the poor legal culture has made identity politics destructive, causing racism, discrimination, and even SARA. SARA violates the 1945 Constitution, especially Article 29(2) on tolerance. SARA can even make it difficult to implement Indonesia's national motto "Bhinneka Tunggal Ika". Therefore, identity politics needs to be regulated more comprehensively so as not to cause destructive impacts that could lead to the breakup of the Indonesian state. Article 7, Article 280 Ayat 1 Law Year 2017, Letter B, actually emphasizes that it is prohibited to carry out activities that endanger the integrity of the state unity issue within the State of the Republic of Indonesia. However, the regulation fails to prevent the emergence of identity politics that is destructive due to other factors such as law enforcement and public justice issuesPolitik identitas adalah politik yang digunakan untuk menekankan pembedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Indonesia merupakan negara dengan struktur sosial yang multi dimensi. Oleh karena itu, politik identitas mudah berkembang dan sekaligus lebih terbuka dalam semangat desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang pemilu yang terkait dengan politik identitas dan urgensi untuk mengubahnya dalam rangka politik identitas yang lebih baik di masa depan. Metode penelusuran yang idigunakan adalah penelusuran hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari penelusuran kepustakaan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Pilkada 2017 Undang-Undang Nomor 7, Bab 1, Pasal 1, Pasal 35 adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan visi, misi, program, dan citra diri mereka. Padahal, para elite politik saat ini lebih memilih berpolitik identitas daripada beriklan sesuai aturan. Urgensi perubahan UU Pemilu untuk mengatur politik identitas adalah budaya hukum yang buruk telah membuat politik identitas menjadi destruktif, menimbulkan fanatisme, primitivisme, bahkan SARA. SARA melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 29 (2) tentang toleransi. SARA bahkan bisa mempersulit implementasi semboyan nasional Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika". Oleh karena itu, politik identitas perlu diatur secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan dampak destruktif yang berujung pada terpecahnya negara Indonesia. Pasal 7, Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2017, Huruf B, sebenarnya menegaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan suatu negara kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, peraturan tersebut gagal mencegah munculnya politik identitas yang destruktif karena faktor lain seperti penegakan hukum dan masalah keadilan publi
PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
This study aims to determine the effect of the implementation of e-Filling and e-Billing on individual taxpayer compliance. The object of this research is 5222 individual taxpayers with 373 respondents obtained from the slovin formula. The data analysis technique used is descriptive statistical technique using primary data. This study uses a purposive sampling method with the characteristics of individual taxpayers who report SPT using e-filing and individual taxpayers who pay taxes using e-billing. Based on the results of the research conducted, it can be seen that partially the application of e-Filling and e-Billing together has an effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously, it can be explained that the effect of implementing e-Filling and e-Billing on individual taxpayer compliance based on the coefficient of determination test shows the R square value of 40.9% while the remaining 59.1% is influenced by other variables not included in the study. thi
EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU
Sejak awal Korporasi belum dikenal sebagai subyek hokum, hal tersebut sesuai dengan asas societas delinquere non potest atau Universalitas Delinquere non potest,sehingga pertanggungjawaban pidana oleh korporasi selalu dibebankan kepada pengurus korporasi, Namun karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama diera globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, mengharuskan koperasi diakui sebagai subyek hokum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu persoalan pokok dalam tulisan ini terkait kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Baru dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan analisi kualitatif, sehingga dengan keluarnya UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), pada pasal 45 bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, sehingga dalam hal ini korporasi bisa bertindak layaknya sebagai manusia dan dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidanany
PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU ROTAN MENGGUNAKAN METODE EOQ DAN POQ
Persediaan persediaan bahan baku perlu dilakukan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan pemesanan bahan baku. UMKM Sekar Sari Perawang merupakan sebuah perusahaan industri yang kegiatan utamanya adalah memproduksi keranjang rotan. Permasalahan yang sering terjadi pada saat proses produksi adalah bahan baku yang tersedia di gudang tidak sesuai dengan kebutuhan produksi. Economic Order Quantity (EOQ) digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Period Order Quantity (POQ) digunakan untuk menghemat total biaya persediaan dengan menekankan pada efektifitas frekuensi pemesanan agar lebih terpola. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis biaya persediaan rotan pada perhitungan EOQ dan POQ serta menentukan sistem pengendalian persediaan pada perhitungan EOQ dan POQ untuk menjamin terdapatnya persediaan material rotan pada tingkat yang optimal di UMKM Sekar Sari Perawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya persediaan menggunakan metode EOQ dapat menghemat biaya sebesar 27,9%, sedangkan metode POQ dapat menghemat biaya sebesar 11%. UMKM Sekar Sari Perawang harus melakukan Safety Stock sebanyak 1,1 batang dan melakukan pemesanan kembali minimal persediaan rotan tersisa sebanyak 111 batang