1,720,972 research outputs found
Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mencari relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep
wakaf di dalam Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif-literatur-deskriptif. Kesimpulan
yang didapat, wakaf adalah menahan kepemilikan harta seseorang agar dapat disalurkan
manfaatnya untuk kepentingan umat, baik dalam hal sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain
sebagainya termasuk lingkungan. Hutan wakaf merupakan bentuk wakaf produktif dalam
membangun kembali sebuah tanah untuk dijadikan hutan. Manfaat hutan wakaf dapat digunakan
untuk kemaslahatan sosial, yaitu sebagai sumber oksigen, mata air, dan kehidupan bagi banyak
makhluk. Dalam bidang ekonomi, hutan wakaf dapat menghasilkan barang yang bersifat
ekonomis, hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar (dengan syarat tidak boleh
merusak hutan tersebut), serta masih banyak lagi manfaat dari hutan wakaf. Berdasarkan makna,
rukun, syarat, serta tujuan wakaf, maka hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf di
dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga sesuai dengan ketentuan di dalam regulasi wakaf di
Indonesia seperti yang disampaikan oleh BWI
AL-QAWĀ‘ID AL-FIQHĪYAH:Tantangan Ilmiah Kemunculannya dan Aplikasinya dalam Bidang Ekonomi Sharī‘ah
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan
tantangan ilmiah kelahiran al-qawā‘id al-fiqhīyah, fungsi dan manfaat
al-qawā‘id al-fiqhīyah, serta fungsi, bunyi, arti, maksud, dan aplikasi dari
kaidah pokok yang lima (al-qawā‘id al-khams). Metode yang digunakan
adalah kualitatif-kepustakaan-deskriptif. Hasil yang didapat adalah
terdapat tiga periode penyusunan al-qawā‘id al-fiqhīyah, yaitu periode
kelahiran, pertumbuhan-pembukuan, dan penyempurnaan. Latar belakang
dan tantangan ilmiah kelahiran al-qawā‘id al-fiqhīyah adalah untuk
mengelompokkan masalah-masalah fiqh sehingga dapat cepat merespons
problematika kasus-kasus okum yang semakin banyak bermunculan. Alqawā‘id al-fiqhīyah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai prinsip dan
tujuan okum, sebagai semacam sumber okum, dan sebagai rangkuman
global dari keseluruhan rincian detail fiqh. Sedangkan manfaatnya adalah
mudah dipelajari, dihafalkan, dan diaplikasikan oleh siapapun untuk
mengetahui okum-hukum furū’iyyah yang banyak jumlahnya, mengetahui
perbedaan dan persamaan antara persoalan satu dan lainnya tanpa
merasakan adanya kontradiksi, membantu dalam mengetahui status okum
beragam persoalan kontemporer yang sedang dihadapi, mengetahui tujuantujuan fundamental dari sharī‘at Islam, dan mempelajari al-qawā‘id alfiqhīyah sama saja dengan mempelajari bangunan terbentuknya okum
fiqh. Kaidah pokok yang lima (al-qawā‘id al-khams), difungsikan oleh
semua ulama untuk merujukkan semua masalah fiqh pada kelima kaidah
yang pokok. Kaidah tersebut meliputi, segala sesuatu tergantung pada
niatnya, keyakinan tidak oku dihilangkan dengan keraguan, kesulitan
mendatangkan (membawa) pada kemudahan, kemudaratan harus
dihilangkan, dan adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) okum
Legal Opinion Dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFLegal opinion mempunyai peranan penting dalam siklus hukum yang berlaku di sebuah negara. Di sisi lain, adanya legal opinion tidak menjadi jaminan bagi klien untuk bisa menang pada sengketa hukum di pengadilan, karena legal opinion berfungsi sebagai doktrin bagi hakim dalam memberikan keputusan dalam sebuah perkara, artinya dapat pula menjadi pertimbangan hakim dalam memberi keputusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap argumentasi atau pendapat para ahli hukum tentang masalah hukum, atau sebagai bentuk pendapat hukum yang membantu hakim dalam mengeluarkan putusan atas suatu perkara. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Hasil yang didapat adalah legal opinion dalam Islam telah dikenal sejak dulu, karena banyak ahli-ahli hukum Islam yang ber-ijtihad untuk dapat memberikan pendapat hukum pada sebuah perkara yang kemungkinan secara tekstual tidak tertulis dalam al-Quran dan Hadis, sehingga para ulama berusaha untuk menafsirkannya guna menemukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Ijtihad merupakan bentuk dari sebuah kebebasan berpikir yang dapat dilakukan oleh ulama, artinya seorang ulama dapat menetapkan dan mengemukakan pemikirannya dengan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadis
Prospects for the development of Sharia financing contract on KPR Syariah iB Hebat at BPRS Dana Amanah Surakarta
Get PDFIntroduction
The KPR Syariah iB Hebat product at BPRS Dana Amanah Surakarta currently uses murabahah, istishna', and MMQ contracts. However, from the perspective of regulations and fatwa, the KPR Syariah can also be developed using the salam contract, IMBT contract, IMFD contract, and MMBT contract.
Objectives
This research aims to analyze the prospects for developing Sharia financing contracts on KPR Syariah iB Hebat at BPRS Dana Amanah Surakarta.
Method
This research uses a qualitative, descriptive, field research approach. Primary data are in the form of literature review results and field data findings, while secondary data are in the form of other data sources that support primary data, such as books, journal articles, and websites. Data were obtained using observation, interview, and documentation methods and then analyzed using the inductive method.
Results
According to the results obtained, BPRS Dana Amanah Surakarta should consider six risks: credit risk, operational risk, compliance risk, liquidity risk, reputation risk, and strategic risk.
Implications
Based on the analysis of the characteristics of the KPR Syariah iB Hebat at BPRS Dana Amanah Surakarta, the contract prospects to be developed are the salam contract, IMBT contract, and IMFD contract.
Originality/Novelty
This research made an important contribution in the form of contract prospects to be developed in the context of BPRS in Indonesia, which has similarities with KPR Syariah iB Hebat at BPRS Dana Amanah Surakarta
The Application of Al-Wakalah bil Ujrah Contract on Unit Link Insurance According to DSN-MUI Fatwa No. 52 2006: A Case Study of PRUlink Syariah Generasi Baru
Get PDFInsurance makes the fund prepared accurately when problems or disasters occur without predictions. Also, in sharia insurance, there is al-wakalah bil ujrah which is used to give authority to manage the premium collected funds so that they can be useful and develop. This study aims to determine how the application of the al-wakalah bil ujrah contract on PRULink Syariah Generasi Baru at PT Prudential Indonesia. Then, to find out the level of validity according to the Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 concerning al-Wakalah bil Ujrah Contract on Sharia Insurance and Reinsurance. This study uses a qualitative method in field research and a descriptive analysis approach. Data collection was carried out through field observations, interviews with related sources, and documentation which was analyzed using the measurement tool to DSN-MUI Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006. The results shows that Prudential Syariah Yogyakarta Branch sufficiently met the criteria set by the DSN-MUI Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 concerning al-wakalah bil ujrah Contract on Sharia Insurance and Reinsurance. All provisions are written and explained at the beginning of the contract, although not all mechanisms are included in the company standard, such as the accuracy of the allocation of investment funds that distributed to the stock market, the criteria for insurance participants who do not meet the requirements surplus sharing and the lack of transparency in the management of tabarru' funds
GOVERNMENT’S EFFORTS TO PREVENT POTENTIAL VIOLENCE AGAINST WOMEN DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
Get PDFThe implementation of Large-Scale Social Restrictions (Known as PSBB)
in Indonesia for preventing the wider spread of the Covid-19 pandemic, ultimately
had socio-economic impacts, which then for households it had the potential to cause
domestic violence. Women were vulnerable to become victims of violence, especially
during this pandemic. This research describes the efforts taken by the government in
Indonesia in preventing potential violence against women during the Covid-19
pandemic. This research uses qualitative-descriptive-textual methods. The results of
this research are, to overcome these socio-economic impacts, the government had
taken efforts through social safety net programs. Furthermore, to prevent the potential for violence against women during this pandemic, the government took the
effort by implementing the Protocol on the Handling of Cases of Violence Against
Women in the Covid-19 Pandemic Period. The purpose of this research is to explain
that the government had special attention to ensure the availability of protection for
victims of violence against women during this pandemic. Furthermore, through this
research, the researcher encourages to support the efforts taken by the government
to minimize the socio-economic impact of the Covid-19 pandemic, so that it can be
resolved immediately
Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Hasil Denda Sanksi Kredit Macet (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Unit Madiun)
Get PDFMayoritas lembaga keuangan tidak menyeleksi dengan baik dalam menentukan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sehingga terjadi kredit macet. Pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun terdapat beberapa nasabah yang kreditnya macet sehingga diberi kebijakan berupa sanksi denda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan dana hasil denda sanksi kredit macet pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang pembayaran kreditnya macet, sebagaimana akad di awal, dikenakan denda sejumlah 4% per bulan dibagi 30 per hari dan tidak bertambah setiap bulan. PT Pegadaian Syariah Unit Madiun mengalokasikan dana yang berasal dari denda sanksi tersebut ke dalam ganti rugi kredit macet pada pembiayaan tersebut, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI dana hasil denda dari kredit macet harus dialokasikan ke dalam dana sosial, sehingga hukumnya adalah dilarang memanfaatkan dana hasil denda sanksi kredit macet. Hal ini juga diperkuat dengan sanksi kredit macet di PT Pegadaian Syariah Unit Madiun yang masih bersifat umum diberlakukan untuk semua nasabah, bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran, namun nasabah yang belum mampu untuk membayar juga terkena sanksi sehingga merasa terbebani
The Implementation of Profit Sharing on Fathonah Education Savings Products at BMT NU Kapongan Situbondo Branch, East Java, Indonesia
Get PDFBaitul Maal wa Tamwil (BMT) is a form of simple Islamic financial institution. BMT in its operational system carries out business and social activities. BMT NU Kapongan Situbondo branch is one of the BMT institutions, the application of its activities to the business sector (tamwil) can be in the form of savings or deposits and also financing activities are always based on sharia compliance, especially in funding or deposit activities at BMT NU Kapongan Situbondo branch. As for the profit sharing that will be obtained by the customer in the form of automatic money, the customer does not know for sure the amount of profit obtained from the contract. This study aims to analyze the implementation and determination of profit sharing in the mudharabah muthlaqah contract in the fathonah education savings product of BMT NU Kapongan Situbondo branch. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of the study explain that the implementation of fathonah education savings is in accordance with sharia principles in terms of fulfillment rather than contracts, this can be proven by the owner of capital giving freedom to mudharib (BMT). However, the distribution of the profit sharing ratio is not fixed because there are several things, including the small number of customers who collect their funds in fathonah education savings products and the small profit income from managed capital, causing the context of determining the profit sharing ratio not in accordance with the specified contract
Perhitungan Zakat Penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi
Get PDFIndonesia merupakan salah satu negara dengan proses pertumbuhan ekonomi tingkat menengah tercepat di dunia. Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer, salah satunya yang melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, lapangan. Hasil yang didapat, pengumpulan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ponorogo. Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg, akan tetapi BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg. Apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapakan nisabnya sebesar 85 gr emas, sama halnya dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi maupun BAZNAS Ponorogo, dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah dengan menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5% atau seperempat sepersepuluh
Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah
Get PDFMusyarakah is the concept of cooperation in an economic business based on sharia principles, which in this case uses a profit-sharing system, where profits and losses are share. There is a practice of collaboration with the name Pawon Emak As_Na with a business in the form of intestinal chips. This cooperation is carried out by two people. The two people agreed to collect capital to set up a business and the implementation of the business was carried out jointly, from the production process to marketing. This research aims to find out the mechanism of cooperative practice in the intestinal chips business at Pawon Emak As_Na and how this cooperation is practiced from a musyarakah perspective. This research is a qualitative research, descriptive, field research. The results of this research are that the mechanism of business cooperation practices at Pawon Emak As_Na is carried out by two people with the same portion of capital. Both of them are running their business, be it the search for raw materials, the production process, to marketing. The cooperation agreement is made verbally. Their principle is mutual trust because they already understand the character of each party. Then the practice of cooperating with intestinal chips at Pawon Emak As_Na in the musyarakah perspective is included in the uqud musyarakah, namely syirkah mufawadhah. The pillars and conditions of the musyarakah contract have been fulfilled, but ijab and qabul of their business cooperation are not strong, because the agreement has not been written so that if a conflict arises it can be denied by one of the partie
- …
