162 research outputs found
Erga
No full textThe Greek term erga covers a broad range of meaning in Herodotus’ Histories. It can describe both physical monuments as well as deeds, but in both cases refers specifically to achievements of humanity. In the proem, Herodotus writes that his work is intended to preserve human erga from losing their fame. Each ergon is directly tied to an individual or group and serves as a memorial of their achievement. Physical structures give testimony of the greatness of their author, and it falls to Herodotus to record and preserve the deeds of his subjects.</p
Erga
No full textThe Greek term erga covers a broad range of meaning in Herodotus’ Histories. It can describe both physical monuments as well as deeds, but in both cases refers specifically to achievements of humanity. In the proem, Herodotus writes that his work is intended to preserve human erga from losing their fame. Each ergon is directly tied to an individual or group and serves as a memorial of their achievement. Physical structures give testimony of the greatness of their author, and it falls to Herodotus to record and preserve the deeds of his subjects.</p
Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Perparkiran Berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung
No full textoai:lib.journal.uniku.ac.id:article/20As the main source of local revenue, tax has a very atrategic role for the continuity of development today. Therefore, tax should be managed well and properly. Although problem of general parking has been discussed repetedly, there is no obvius solution to the this problem. The problem of existence of parking on-street generally located in the center of a crowded placa accours because many owners of shopping centre do not provide parking area for vistors. The objective of the research is to know and reviewthe authority of Dispenda in the parking management, the tax management of parking tax by Dispenda and its influence to the increace of the regional income, and the obstacles found in the parking management. The research used by the wraiter in the paper is descriptive analysis, that is illustrating the data concerning a matter that is in progress at a certain place and at a certain time and then it is analyzed. The method is juridical normative method, that is the methode using source of secondary data date consists of legal rule ordered hierarchically: 1945 Constitution, laws, government regulation, and other rule under the law. Secondary legal material is legal material obtained from taxs books, foreign journals, opinions of scholars, legal case. Tertiary legal material is legal material that provides instructions or explanations to the primery or secondary legal materials, such as legal dictionary and encyclopedia. The result of the research shows that Dispenda does not have the authority to determine the amount of parking tariff managed by the privat sector. The management of parking tax is in accordance with applied regulations and it is effective. The obstacles found in parking management are the limitide parking area, the messy parking, and the parking arrangement that is not professional.  Key word : Authority, Management, Tax parks   Â
KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)
Full text linkDalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil tema tentang “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Sebuaah Telaah Sosiologi Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan. Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini sendiri dilakukan di Kabupaten Kuningan lebih tepatnya di Desa Karamatwangi. Penelitian ini akan difokuskan pada masalah pertama, bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa tersebut, kedua, bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Penelitian ini dapat berguna antara lain yaitu secara praktis dapat digunakan sebagai referensi dalam hal pembentukan peraturan khusunya peraturan desa, penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian kuantitatif yaitu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat bawah yang mana memiliki peranan penting dalam pembentukan produk hukum pemerintahan desa untuk mewujudkan sistem check and balences dan penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Legislas
KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)
No full textDalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil tema tentang “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Sebuaah Telaah Sosiologi Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan. Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini sendiri dilakukan di Kabupaten Kuningan lebih tepatnya di Desa Karamatwangi. Penelitian ini akan difokuskan pada masalah pertama, bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa tersebut, kedua, bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Penelitian ini dapat berguna antara lain yaitu secara praktis dapat digunakan sebagai referensi dalam hal pembentukan peraturan khusunya peraturan desa, penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian kuantitatif yaitu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat bawah yang mana memiliki peranan penting dalam pembentukan produk hukum pemerintahan desa untuk mewujudkan sistem check and balences dan penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi</jats:p
Motion detection technology as a tool for cardiopulmonary resuscitation (CPR) quality improvement
Full text linkThe most popular method of training in basic life support and AED remains instructor-led training courses. Recent reviews provide good evidence to support alternative methods of training including lay instructors, self-directed learning (web, video, poster) and CPR feedback/prompt devices
Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)
Full text linkAbstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa. THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY) Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government
The Effectiveness of Village Consultative Body in Kuningan District in Implementing Legislative Function
Full text linkVillage Government has a very significant role in managing social processes in the society. The purpose of this research is to examine the process of village regulations making in Kuningan District and the effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) in implementing legislative function. The method used in this research was a juridical-empirical research method. A rational analysis based on juridical references was then conducted through literature and field research. The results showed that the Village Consultative Body as a legislative institution at the lower level has an important role in establishing government legal products to realize checks and balances system and accommodating the society’s aspirations. Normatively, the establishment of village regulations in Sukaharja village is not running properly, and in its implementation, the establishment of village regulation in Sukaharja has not fully contained the principles of good regulations making based on Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Legislation. In its process, there are some stages which are not implemented by both village head and BPD so that the regulation is less effective for the society. The Village Consultative Body has three main functions, namely legislation, supervision, and aspiration. Here, the Village Consultative Body is still less effective in implementing those three functions, especially the legislative function. It can be seen from the period of 2010-2015 in which the legal products produced by the BPD are very low, whereas there are many provisions that should have a legal umbrella in order to create legal certainty for the society. This situation happens because there is a lack of human resources in forming the village regulation draft, and the village government does not understand what the contents of the village regulations that should have a legal umbrella in village regulations making.Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa di Kabupaten Kuningan dan evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat bawah yang mana memiliki peranan penting dalam pembentukan produk hukum pemerintahan desa untuk mewujudkan sistem check and balences dan penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Secara normatif pembentukan perdes di desa Sukaharja belum sesuai, namun dalam tarap implementasinya dalam pembentukan peraturan desa di desa Sukaharja belum sepenuhnya memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam prosesnya masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak dijalankan baik oleh kepala desa maupun BPD, sehingga peraturan tersebut kurang berdaya guna bagi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi legislasi tertutama dalam hal ini masih kurang efektif dilihat dari kurun waktu tahun 2010-2015 produk hukum yang dihasilkan oleh BPD sangat rendah, seyogianya banyak ketentuan yang harus dibuatkan payung hukum agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat setempat. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya sumber daya manusia dalam menyusun draf rancangan perdes, serta pemerintah desa belum memahami apa saja materi muatan dari peraturan desa yang harus dibuat payung hukum dalam pembuatan perdes
Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)
No full textAbstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa.�THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY)�Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research� are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency� in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government.</jats:p
- …
