37 research outputs found
Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan
No full textOpportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.Opportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society
Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung
No full textPerkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL
No full textAncaman keamanan transnasional merupakanImplikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang Paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System
QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA
No full textHubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember 2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena disinyalir putusan tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif. Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17 Hakim dalam persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia.
Kasus tersebut di atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHI
No full textSocial problems cannot be avoided in people's lives, especially those in urban areas,namely the problem of violence against children. The Women's Empowerment Service forChild Protection and Population Control and Family Planning in Cimahi City has thetask of carrying out regional government affairs in the field of child protection. Therefore,the Women's Empowerment Service, Child Protection and Population Control and FamilyPlanning protects women and children. There are several factors that cause massiveviolence against children, namely the lack of public knowledge regarding child protectionlaws. Therefore, the Women's Empowerment Service for Child Protection and PopulationControl and Family Planning has a role in reducing the massive level of violence againstchildren, namely providing integrated services and treatment for children who experienceviolence; collaborate with relevant stakeholders, namely P2TP2A, Social Services, FamilyWelfare Consultation Institute, and Legal Department. This role is carried out in an effortto provide the best possible service for children affected by violence, this is inverselyproportional to their condition before integrated services were implemented. Protection ofWomen and Children as a real effort to overcome the impacts of violence. Research fromthe role of the Women's Empowerment Service for Child Protection and PopulationControl and Family Planning in Cimahi City in protecting children from acts of violencein Cimahi City refers to the opinion of Rasyid (2000:59). In this research the author useda qualitative descriptive research type. Based on the research results, it can be concludedthat the Regional Government Policy in Protecting Children from Acts of Violence inCimahi City has been working quite well, although there needs to be some adjustments inone of the indicators in the dynamic dimension
Konsep Manusia Menurut Dayak Wehea Kalimantan Timur Dalam Terang Filsafat Martin Buber
No full textThe focus of this research is to explore the concept of man according to Dayak Wehea in the light of Martin Buber\u27s philosophy. Thus, the data mining and research site are centered on the Wehea Dayak Tribe. This research departs from the author\u27s awareness of the noble cultural values contained in customs, which in the course of time began to be eroded by the currents of time. In the midst of this modern era, the values of local wisdom are starting to be neglected and many local people do not understand the values and meaning behind these customs and culture. Departing from this phenomenon, this research attempts to explore and document local wisdom values specifically regarding the concept of humans as relational creatures as promoted by Martin Buber. The methodology used in this research is a qualitative method through literature study by processing existing data. Apart from that, to ensure the authenticity of the writing regarding the customs of the Wehea Dayak Tribe, interviews were also conducted with resource persons who are traditional leaders who understand and still implement these customs. From the research results, it was found that the concept of humans as relational creatures as promoted by Martin Buber is actually pervasive and manifested in the life and culture of the Wehea Dayak Tribe, specifically this conception is manifested in traditional birth, marriage and death ceremonies.Fokus penelitian ini ialah menggali konsep manusia menurut Dayak Wehea dalam terang filsafat Martin Buber. Maka, penggalian data maupun tempat penelitian ini terpusat pada Suku Dayak Wehea. Penelitian ini berangkat dari kesadaran penulis akan nilai-nilai luhur budaya yang terkandung dalam adat istiadat, yang dalam perjalanan waktu mulai terkikis oleh arus zaman. Di Tengah era modern ini, nilai-nilai kearifan lokal itu mulai terabaikan dan banyak masyarakat setempat yang tidak memahami nilai dan makna di balik adat istiadat dan budaya tersebut. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penelitian ini berusaha menggali sekaligus mendokumentasikan nilai-nilai kearifan lokal secara khusus tentang konsep manusia sebagai makhluk relasional sebagaimana yang diusung oleh Martin Buber. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif lewat studi kepustakaan dengan mengolah data-data yang ada. Selain itu, untuk menjamin keotentikan tulisan mengenai adat istiadat Suku Dayak Wehea dilakukan pula wawancara dengan para narasumber yang adalah para tokoh adat yang memahami sekaligus masih melaksanakan adat istiadat tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konsep manusia sebagai makhluk relasional sebagaimana yang diusung oleh Martin Buber sejatinya meresap dan terwujud dalam kehidupan dan kebudayaan Suku Dayak Wehea, secara khusus konsepsi itu terwujud dalam upacara adat kelahiran, perkawinan dan kematian
EFEKTIVITAS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2022 DI KOTA BOGOR
No full textIt is felt that the slum settlement program in Bogor City has not been running effectively.It is felt that the services provided by the Bogor City Housing and Settlement Departmentstill have many limitations. By increasing the efficiency and productivity of land use withthe aim of realizing an orderly and orderly order of control and use of land, in the senseof developing new areas and developing city areas in slum areas on illegal land. TheHousing and Settlement Department of Bogor City has not yet implemented rewards forofficers who excel, but officers get other satisfaction, whether material or mental. BogorCity Housing and Settlement Service officials inspected the area, with variousmanagement policies planned, but the community did not want to just accept this planbecause some people felt they would have a negative impact due to leveling or takingaway part of their residence to be used as a public road or drainage. The use of existingland in Pulo Geulis is generally residential, Pulo Geulis has a very strategic positionbecause it is close to Bogor City Center
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITALISASI KANTOR KECAMATAN GENTENG KOTA SURABAYA
No full textThe digital era has transformed public service delivery in Indonesia, particularly at the sub-district level, where citizens demand efficient, transparent, and equitable services. This study examines the quality of public services at the Genteng Sub-District Office, Surabaya, within the context of digitalization. Using Khan’s (2021) four dimensions of service quality—transparency, accountability, participation, and equality of rights—the research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with officials, staff, and service users, observations of digital service processes, and analysis of relevant documents. Findings indicate that digital platforms enhance transparency by enabling citizens to access real-time information and track service progress. Accountability has improved with clearer performance indicators and complaint-handling mechanisms, although technical constraints sometimes reduce responsiveness. Citizen participation is increasingly facilitated through online feedback forms and integrated platforms, but inclusivity remains an issue for digitally marginalized groups. Equality of rights has been supported by standardization of service procedures, yet the digital divide limits access for certain demographics. The study concludes that while digitalization has significantly improved service quality at Genteng Sub-District Office, sustained investments in infrastructure, digital literacy, and inclusive policies are essential. This research contributes to the literature on digital governance and provides practical implications for improving e-government services at the local level
KUALITAS PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (DISKARPB) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
No full textPemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”
Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas atau mutu pelayanan, maka fungsi pemerintah yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara bertahap perlu ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai kualitas pelayanan yang dikemukakan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Dwiyanto, 2012:145) dengan indikator yang meliputi fasilitas fisik (tangibles), kemampuan (reability), responsivitas (responsiveness), kepastian (assurance), dan empati (empathy). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DiskarPB) Kabupaten Purwakarta.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum memadai seperti Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran, Resque dan Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana, kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang belum cukup memadai; Petugas UPTD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta selalu mengupayakan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan cepat tanggap;
Dalam memberikan respon setelah ada laporan dari masyarakat petugas dari petugas pemadam kebakaran pertama langsung mengecek personil yang ada, mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan stabil, dan perlengkapan peralatan penunjang pelayanan damkar; Sarana untuk menjawab keragu-raguan masyarakat akan kejelasan tentang informasi, kewajiban/syarat-syarat yang diperlukan, kejelasan tentang hak dan tentang kualitas pelayanan; dan Kesamaan hak dalam pelayanan yaitu suatu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain
