1,720,980 research outputs found
Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan
Get PDFOpportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.Opportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society
Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung
Get PDFPerkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL
Get PDFAncaman keamanan transnasional merupakanImplikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang Paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System
QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA
Get PDFHubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember 2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena disinyalir putusan tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif. Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17 Hakim dalam persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia.
Kasus tersebut di atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHI
Get PDFSocial problems cannot be avoided in people's lives, especially those in urban areas,namely the problem of violence against children. The Women's Empowerment Service forChild Protection and Population Control and Family Planning in Cimahi City has thetask of carrying out regional government affairs in the field of child protection. Therefore,the Women's Empowerment Service, Child Protection and Population Control and FamilyPlanning protects women and children. There are several factors that cause massiveviolence against children, namely the lack of public knowledge regarding child protectionlaws. Therefore, the Women's Empowerment Service for Child Protection and PopulationControl and Family Planning has a role in reducing the massive level of violence againstchildren, namely providing integrated services and treatment for children who experienceviolence; collaborate with relevant stakeholders, namely P2TP2A, Social Services, FamilyWelfare Consultation Institute, and Legal Department. This role is carried out in an effortto provide the best possible service for children affected by violence, this is inverselyproportional to their condition before integrated services were implemented. Protection ofWomen and Children as a real effort to overcome the impacts of violence. Research fromthe role of the Women's Empowerment Service for Child Protection and PopulationControl and Family Planning in Cimahi City in protecting children from acts of violencein Cimahi City refers to the opinion of Rasyid (2000:59). In this research the author useda qualitative descriptive research type. Based on the research results, it can be concludedthat the Regional Government Policy in Protecting Children from Acts of Violence inCimahi City has been working quite well, although there needs to be some adjustments inone of the indicators in the dynamic dimension
EFEKTIVITAS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2022 DI KOTA BOGOR
Get PDFIt is felt that the slum settlement program in Bogor City has not been running effectively.It is felt that the services provided by the Bogor City Housing and Settlement Departmentstill have many limitations. By increasing the efficiency and productivity of land use withthe aim of realizing an orderly and orderly order of control and use of land, in the senseof developing new areas and developing city areas in slum areas on illegal land. TheHousing and Settlement Department of Bogor City has not yet implemented rewards forofficers who excel, but officers get other satisfaction, whether material or mental. BogorCity Housing and Settlement Service officials inspected the area, with variousmanagement policies planned, but the community did not want to just accept this planbecause some people felt they would have a negative impact due to leveling or takingaway part of their residence to be used as a public road or drainage. The use of existingland in Pulo Geulis is generally residential, Pulo Geulis has a very strategic positionbecause it is close to Bogor City Center
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITALISASI KANTOR KECAMATAN GENTENG KOTA SURABAYA
No full textThe digital era has transformed public service delivery in Indonesia, particularly at the sub-district level, where citizens demand efficient, transparent, and equitable services. This study examines the quality of public services at the Genteng Sub-District Office, Surabaya, within the context of digitalization. Using Khan’s (2021) four dimensions of service quality—transparency, accountability, participation, and equality of rights—the research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with officials, staff, and service users, observations of digital service processes, and analysis of relevant documents. Findings indicate that digital platforms enhance transparency by enabling citizens to access real-time information and track service progress. Accountability has improved with clearer performance indicators and complaint-handling mechanisms, although technical constraints sometimes reduce responsiveness. Citizen participation is increasingly facilitated through online feedback forms and integrated platforms, but inclusivity remains an issue for digitally marginalized groups. Equality of rights has been supported by standardization of service procedures, yet the digital divide limits access for certain demographics. The study concludes that while digitalization has significantly improved service quality at Genteng Sub-District Office, sustained investments in infrastructure, digital literacy, and inclusive policies are essential. This research contributes to the literature on digital governance and provides practical implications for improving e-government services at the local level
KUALITAS PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (DISKARPB) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
Get PDFPemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”
Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas atau mutu pelayanan, maka fungsi pemerintah yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara bertahap perlu ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai kualitas pelayanan yang dikemukakan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Dwiyanto, 2012:145) dengan indikator yang meliputi fasilitas fisik (tangibles), kemampuan (reability), responsivitas (responsiveness), kepastian (assurance), dan empati (empathy). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DiskarPB) Kabupaten Purwakarta.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum memadai seperti Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran, Resque dan Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana, kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang belum cukup memadai; Petugas UPTD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta selalu mengupayakan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan cepat tanggap;
Dalam memberikan respon setelah ada laporan dari masyarakat petugas dari petugas pemadam kebakaran pertama langsung mengecek personil yang ada, mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan stabil, dan perlengkapan peralatan penunjang pelayanan damkar; Sarana untuk menjawab keragu-raguan masyarakat akan kejelasan tentang informasi, kewajiban/syarat-syarat yang diperlukan, kejelasan tentang hak dan tentang kualitas pelayanan; dan Kesamaan hak dalam pelayanan yaitu suatu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIMBANGAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 DI PROVINSI RIAU
Get PDFThe Role of Regional Government in the Financial Balance of Oil and Gas Resource RevenueSharing Funds Based on Law Number 33 of 2004 in Riau Province” was raised because the roleof the Riau Province regional government is considered to be still not optimal in the financialbalance of oil and gas resource revenue sharing funds.The theory used in this study is the theory regarding the role of government put forward bySiagian (2000:142-150) with indicators including stabilizers, innovators, modernizers, andpioneers. The research method used is a qualitative approach with data collection methodsincluding interviews, observations, and documentation, with the main informants being the RiauProvince Regional Revenue Agency Apparatus, the Energy and Mineral Resources ServiceApparatus, and the community related to oil and gas mining in the Riau Province.Based on the results of this study, it was found that the contribution of PAD to the totalrealization of regional income in Riau Province shows that regional independence in RiauProvince is included in the low category because the level of dependence of most regionalgovernments in Riau Province on funding from the central government is still relatively veryhigh. The Riau Provincial Government has requested access to find out the components ofdeductions and other levies in the calculation of DBH Oil and Gas because the untimelydistribution of DBH is very inhibiting and the calculation of over- and under-channel is not yettransparent. Fund transfers can be increased by the government when economic activation issluggish, while at other times when the economy is booming, fund transfers from the center to theregions can be reduced or even eliminated, while in its implementation, the management of Oiland Gas and the balance of DBH Oil and Gas have drawn protests from a group of people whoseexistence feels unprotected by existing regulations. The Regional Representative Council and anumber of other important figures are seeking special autonomy proportionally to financedevelopment towards the welfare of its people related to the development budget for Riauthrough a specific movement, namely the Riau Demands Movement
PENGARUH PENGAWASAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full textKebijakan pembangunan ekonomi merupakan rangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif (penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2019:15). Sementara menurut Singarimbun (2011:5) menjelaskan bahwa: Metode eksplanatif yaitu penelitian yang menggunakan minimal dua variabel yang dihubungkan dan mencari hubungan satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesa.
Keberhasilan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat sangat ditentukan oleh strategi yang diambil oleh pengelola atau pengurus BUMDes. BUMDes sebagai rintisan dikatakan kerap salah memilih potensi untuk digarap. Dari 165 Desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat mati suri, sebagian besar BUMDes belum dikembangkan secara optimal dan belum bisa melakukan inovasi secara mandiri. Untuk itu penting bagi BUMDes melakukan inovasi dalam strategi bisnisnya, karena jika membangun desa tanpa adanya inovasi maka program BUMDes hanya akan terus jalan di tempat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu program peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan eksplanatif dan tipe penelitian metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang terkait dengan variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengembangan BUMDES di Kabupaten Bandung Barat. Penentuan ukuran sampel menggunakan Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel 94 responden.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: analisis regresi linier menunjukkan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 artinya pengawasan DPMD berpengaruh terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya pengaruh pengawasan DPMD berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 87.42% sedangkan sisanya 12.58% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji t hitung (36.514) > t tabel (1.66159) sehingga hipotesis yang diperoleh adalah bahwa pengawasan DPMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat
- …
