2,222 research outputs found

    Structural and functional relationship between the receptor recognition and neuraminidase activities of the Newcastle disease virus hemagglutinin-neuraminidase protein: Receptor recognition is dependent on neuraminidase activity

    No full text
    The terminal globular domain of the paramyxovirus hemagglutinin-neuraminidase (HN) glycoprotein spike has a number of conserved residues that are predicted to form its neuraminidase (NA) active site, by analogy to the influenza virus neuraminidase protein. We have performed a site-directed mutational analysis of the role of these residues in the functional activity of the Newcastle disease virus (NDV) HN protein. Substitutions for several of these residues result in a protein lacking both detectable NA and receptor recognition activity. Contribution of NA activity, either exogenously or by coexpression with another HN protein, partially rescues the receptor recognition activity of these proteins, indicating that the receptor recognition deficiencies of the mutated HN proteins result from their lack of detectable NA activity. In addition to providing support for the homology-based predictions for the structure of HN, these findings argue that (i) the HN residues that mediate its NA activity are not critical to its attachment function and (ii) NA activity is required for the protein to mediate binding to receptors

    Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari dari perkawinan siri / oleh Budiarso HN

    No full text
    abstrak (A) Nama/NIM : Budiarso H N (NIM: 205002009) (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (C) Halaman : ix+82+ 3 lampiran (D) Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kawin Siri (E) Isi : Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri yang belum ada kejelasan akan kedudukan atau status hukum anak tersebut sebagai anak sah dalam sebuah perkawinan, hingga saat ini masih sulit untuk diwujudkan. Bagaimana hukum memberikan pe rlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perkawinan siri tidak sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena meskipun sah menurut hukum Islam tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat. Tidak sahnya perkawinan siri berakibat pada anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mempunyai status sebagai anak sah dalam perkawinan. Peraturan Pemerintah mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sebagaimana diamanatkan pada Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga saat ini belum dibentuk. Ada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan agar anak yang lahir dari perkawinan siri bisa mendapat kedudukan sebagai anak sah dari sebuah perkawinan, yaitu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat atau melakukan perkawinan ulang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan melakukan Pengakuan Anak. Upaya-upaya hukum tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada itikad baik dari bapak dan ibu dari anak yang lahir dari perkawinan siri. Sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapat kepastian hukum mengenai status perkawinan dan segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang kedudukan anak yang lahir di luar pekawinan yang sah. (F) Daftar Pustaka : 31 (1974-2007) (G) Pembimbing : Hj. Mulati, S.H, M.H. (H) Penulis : Budiarso H
    corecore