1,721,049 research outputs found
Rekonstruksi Laporan Arus Kas Pada PT Sukses Indah Bersama
No full textBerdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV, maka
penulis menarik kesimpulan yang berhubungan dengan proses pembuatan laporan
keuangan yang berupa laporan arsu kas pada PT. Sukses Indah Bersama sebagai
berikut :
1. Metode penyajian laporan Arus Kas pada tahun 2017 pada PT. Sukses
Indah Bersama kabupaten Jember menggunakan metode Langsung
2. Dari hasil magang diketahui adanya pemisaha fungsi pada PT. Sukses
Indah Bersama yaitu fungsi penyimpanan yang menyimpan dokumen,
fungsi pelaksanaan dalam hal ini adalah hanya pimpinan yang
wewenang dan kendali untuk menggunakan kas, dan fungsi
pencatatatan dalam hal ini adalah pencatatan kas yang dilakukan oleh
bagian akuntansi harus sesuai dengan nota transaksi jumlah barang.
dengan adanya pemisahan fungsi ini menciptakan pengendalian yang
baik karena jika terjadi penyimpangan maka dapat segera diketahui.
3. Proses penyusunan laporan arus kas dilakukan secara terkomputerisasi
namun belum pernah disajikan sehingga akan berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan karena laporan arus kas ini tidak dapat diperiksa
oleh auditor jika laporan arus kas perusahaan belum disajikan belum
disajikan.
4. Pada tahun 2017 PT.Sukses Indah Bersama Kabupaten Jember tidak
melakukan penyajian laporan arus kas dikarenakan pihak pemilik dana
hanya meminta tiga laporan keuangan dari lima laporan keuangan
yang harus disajikan
PROSEDUR AKUNTANSI RETRIBUSI PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN JEMBER
No full textPada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi. Terutama pada peningkatan bisnis di bidang properti, perumahan transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Kehadiran berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam proses perkembangan daerah.
Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik. Rencana tata ruang yang baik merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan PERDA. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Jember maupun partisipasi masyarakat di dalam penangannya
Prosedur Pengadaan Barang Habis Pakai Pada Rumah Sakit Citra Husada Jember
No full textTujuan didirikannya sebuah perusahaan baik perusahaan jasa maupun dagang adalah
memperoleh laba. Namun beberapa perusahaan memliki tujuan utama yang bukan untuk
mencari laba, melainkan kesejahteraan sosial berupa pelayanan. Namun perusahaan juga
membutuhkan laba untuk menjalankan operasional perusahaan dan mengembangkan
perusahaan.
Rumah sakit dapat dikategorikan ke dalam dua jenis kepemilikan yaitu rumah sakit
pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit adalah organisasi yang tujuan utamanya
bukan mencari laba melainkan mementingkan fungsi sosial yaitu memberi pelayanan
kesehatan dalam bentuk perawatan, pengobatan, tindakan medis dan diagnostik lainnya.
Jumlah pelayanan yang mengalami peningkatan berakibat meningkatnya pula jumlah
transaksi yang terjadi. Demikian juga dengan kebutuhan barang habis pakai yang digunakan
dalam membantu pelayanan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, adanya sistem
akuntansi yang diorganisasi dengan baik sangat membantu kelancaran kinerjanya. Rumah
sakit mempunyai beberapa fasilitas medis yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
pasien baik pasien rawat inap maupun rawat jalan. Beberapa fasilitas yang disediakan antara
lain adalah alat-alat kesehatan, gas medis, dan obat-obatan. Maka dari itu untuk memenuhi
fasilitas-fasilitas tersebut perlu diadakan pembelian barang medis dan farmasi
PROSEDUR PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN JEMBER
Get PDFOtonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan
pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang
meliputi transparansi dan akuntabilitas. Selama ini pelaporan keuangan
pemerintah, baik dipusat maupun di daerah terkesan belum memenuhi
kebutuhan informasi pemakainya, kurangnya informasi yang dihasilkan dan
kesalahan dalam penyajian laporan mengakibatkan tidak terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Anugrah, Jember
No full textSAK ETAP merupakan solusi dari masalah yang kerap menerpa koperasi,
yaitu masalah pengelolaan keuangan. Sebagai standar yang ditujukan untuk
memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan
dapat dipahami oleh pihak eksternal perusahaan, SAK ETAP seharusnya sudah
banyak diketahui atau bahkan diterapkan oleh koperasi. Penelitian ini bertujuan
untuk (a) Mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh
Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Anugrah, (b) Untuk menganalisis kesesuaian
perlakuan akuntansi keuangan pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha
(KSU) Sinar Anugrah berdasarkan SAK ETAP. Dan (c) Merekontruksi laporan
keuangan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Anugrah berdasarkan dengan
SAK ETAP. Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Penelitian ini
dilakukan pada KSU Sinar Anugrah Jember dengan menggunakan data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh
dari dokumen milik KSU Sinar Anugrah. Teknik analisis data dilakukan dengan
mengumpulkan data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Di Pegadaian Syariah Cabang Jember
No full textPenelitian ini bertujuan 1) Memahami secara mendalam penerapan akad ijarah dalam
produk rahn 2) memahami secara mendalam kesesuaian perlakuan akuntansi akad
ijarah dalam produk rahn 3) Memahami secara mendalam dampak pengakuan dan
pengukuran pendapatan ijarah terhadap laba Pegadaian Syariah. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan
melalui wawancara kepada tiga narasumber yaitu Kepala Cabang Pegadaian Syariah
Jember, Bagian Kasir dan Bagian Penaksir yang bekerja di Pegadaian Syariah Cabang
Jember. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Uji keabsahan data
menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
penerapan pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah telah sesuai PSAK No. 107.
Selain itu pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah berdampak terhadap laba yang
diterima Pegadaian Syariah
Akuntansi Agrikultur pada Aset Biologis di PT Perkebunan Nusantara (Persero) XII Kebun Renteng Jember
No full textSebuah ketersediaan informasi menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan karena setiap keputusan diambil melalui beberapa pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut diperoleh dari informasi. Dari segi kualitas, informasi harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kualitas dan sebuah keputusan sangat bergantung pada tingkat relevansi dan keandalan informasi yang dikumpulkan sebagai dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, salah satu bentuk informasi yang sering dijumpai adalah laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan merupakan laporan yang menampilkan sejarah perusahaan yang divantifikasi dalam nilai moneter (Kieso, 2002).
Tujuan dari laporan keuangan menurut kerangka konseptual Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang dilaporkan pada laporan neraca, menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, perubahan posisi keuangan pada laporan perubahan modal, dan menyediakan informasi mengenai aktivitas perubahan operasional perusahaan pada laporan arus kas. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku guna memberikan informasi kepada para pemangku kebutuhan dan pihak internal perusahaan. Pada perusahaan sektor agrikultur terdapat aktivitas transformasi biologis. Dengan adanya aktivitas ini, maka muncul sebuah aset yang dinamakan aset biologis.
Transformasi aset biologis ini meliputi, proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang akan menghasilkan perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif pada tumbuhan atau hewan yang ada. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang berupa produk agrikultur. Produk agrikultur merupakan hasil panen dari aset biologis milik entitas pada titik panen (PSAK 69, 2015). Dengan adanya proses transfonnasi pada aset biologis, maka suatu perusahaan di sektor agrikultur memerlukan adanya pengakuan dan penyajian di laporan keuangan yang tepat dan andal mengenai aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Aset biologis merupakan objek yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur khususnya bidang perkebunan. Dengan mulai diberlakukannya PSAK 69 secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, perusahaan perkebunan harus mulai menyesuaikan atau beradaptasi dengan standar keuangan yang baik agar dapat menyajikan laporan keuangan yang andal dan wajar.
Penelitian ini dilakukan di PTP Perkebunan Nusantara XII Kebun Renteng Jember. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara umum bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset biologis dengan pendekatan studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Renteng. Berdasarkan pada hal tersebut, peneliti mengumpulkan, menjabarkan, dan menganalisis data yang berupa data sekunder dan primer pada penelitian ini. Data sekunder yakni data yang berupa dokumen-dokumen maupun arsip perusahaan yang mencakup penulisan berupa laporan keuangan dan juga catatan-catatan mengenai pengukuran dan perlakuan aset biologis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan data primer ini dapat berupa opini individu maupun kelompok dengan melakukan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Data primer dengan observasi dilakukan dengan metode wawancara kepada dua pihak yakni bagian akuntansi dan bagian kebun. Kemudian hasiI penelitian akan dipaparkan dan dianalisis.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan juga analisisnya dijelaskan dalam bentuk tulisan ilmiah berupa narasi dan ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Renteng belum menerapkan PSAK 69 "Agrikultur" secara penuh karena belum menerapkan metode pengukuran aset biologis menggunakan nilai wajar
Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional
No full textSalah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang yaitu
kemiskinan. Dalam islam media yang digunakan ntuk menunjukkan kepedulian
sosial serta meningkatkan kesejahteraan manusia yaitu dengan berzakat. Tujuan
zakat disini bukan hanya untuk menyantuni atau memenuhi kebutuhan konsumtif
masyarakat miskin saja, tetapi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat miskin seiring berjalannya waktu sehingga kesetaraan
ekonomi dapat tercapai pada masyarakat Indonesia.
Untuk mempermudah pengelolaan zakat pemerintah membentuk
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Di Indonesia terdapat dua macam OPZ yang
diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat
(LAZ). Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan, OPZ
memerlukan standar yang dapat digunakan agar pelaporan masing masing OPZ
dapat dibandingkan.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan suatu
pernyataan yang memuat tentang akuntansi zakat. Pada PSAK 109 diatur
mengenai bagaimana format dari laporan keuangan yang seharusnya disusun oleh
OPZ. Menurut PSAK 109 laporan yang harus dibuat oleh OPZ terdiri dari laporan
posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat dimaksudkan untuk
menyajikan dan mengungkapkan secara penuh aktivitas lembaga pengelolaan
zakat. Saat ini lembaga pengelolaan zakat diharapkan memiliki laporan
pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi yang
berlaku. Lembaga pengelolaan zakat diharapkan memiliki laporan
pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan penggunaan dana
zakat.
Salah satu organisasi pengelola zakat yang akan dijadikan objek penelitian
pada skripsi ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Bondowoso. Penelitian ini mencoba mengetahui bentuk laporan keuangan pada
lembaga tersebut kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan PSAK 109.
Jenis penelitian ini menggunakan cara kualitatif. Penelitian kualitatif
digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan fenomena-fenomena yang ada
dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tanpa menguji secara
hipotesis. Metode penelitian ini yaitu metode deskriptif analitik. Metode dipilih
karena penelitian ini melakukan pengamatan secara detail terhadap objek yang
diteliti yaitu mengenai laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso
dengan memusatkan pada rumusan masalah.
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan
data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dari wawancara secara
tidak terstruktur dengan bagian yang terkait yaitu pegawai bagian keuangan dan
ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Data sekunder diperoleh dari dokumen
dan laporan keuangan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi lapangan dengan melakukan wawancara tidak struktur, observasi dan studi
dokumentasi. Wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggali
informasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten
Bondowoso, baik sistem operasional, struktur organisasi dan bagaimana
BAZNAS Kabupaten Bondowoso menyusun transaksi-transaksi keuangannya.
Peneliti melakukan observasi secara lebih mendalam. Kemudian atas pengamatan
yang terjadi dibuat suatu catatan, analisis dan kesimpulan atas permasalahan yang
sedang ada dalam BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini studi
dokumentasi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
tujuan dibuatnya konstruksi laporan keuangan. Dokumen tersebut berupa laporan
keuangan yang sudah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman. Terdapat empat proses untuk menganalisis data. Proses analisis data
dalam model Miles dan Huberman yaitu pertama pengumpulan data, kedua
reduksi data, ketiga penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS
Kabupaten Bondowoso terdiri dari laporan pertanggungjawaban pendistribusian
dana zakat dan infak/sedekah dan laporan biaya operasional kantor. Laporan
pertanggungjawaban yang disusun terdiri atas neraca, buku besar dan daftar
pemberi dana zakat dan infak/sedekah. Laporan tersebut belum sesuai dengan
PSAK 109. Sehingga dihasilkan usulan berupa rekonstruksi laporan keuangan
yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan
perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan
“Prosedur Akuntansi Pencairan Dana Pembangunan Pengadaan Air Bersih Pada Dinas Perumahan, Permukiman Rakyat, Cipta Karya Kabupaten Jember”.
No full textSelama satu bulan terhitung tanggal 16 April 2018 sampai 25 Mei 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember, dan melakukan pencarian informasi tentang prosedur akuntansi pencairan dana pembangunan pengadaan air bersih pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember, adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik dari laporan ini adalah :
1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebuah instansi pemerintah di Kabupaten Jember dibawah pemerintah daerah Kabupaten Jember yang berkepentingan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar masyarakat antar sub wilayah antara perkotaan dan pedesaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan. 2. Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan untuk melakukan berbagai macam pembayaran, salah satunya digunakan untuk belanja langsung dimana hal tersebut bisa dikatakan banyak menelan dana dan rawan terjadi penyelewengan dan berada dalam pengelolaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 3. Bagian yang terkait dalam Pengeluaran Kas Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Bendahara Pengeluaran a. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) b. Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) c. Bendahara Umum Daerah (BUD) d. Bank 4. Dokumen yang terkait dalam Pengeluaran Kas Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya. b. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah membayar langsung yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran kepada pihak ketiga (rekanan) atas perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau yang sejenisnya. c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) d. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 5. Prosedur Pencairan Dana Pada Dinas Peruamahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember : Prosedur Pencairan Dana pada Dinas Perumahan Rakya, Kawasan pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember berjalan sesuai prosedur pemerintah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh bidang/rekanan sesuai DPA, kemudian disusun SPJ yang di ajukan ke bendahara pengeluaran untuk selanjutnya disusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP di ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jika disetujui maka Bendahara Pengeluaran menyusun Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah SPM di setujui oleh PPK dan Kepala SKPD, kemudian dikirim kepada BPKA untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan dana melalui Bank Tunjukan kepada pihak yang dibebankan anggaran kegiatan (bendahara pengeluaran atau pihak ketiga
Pengaruh Likuiditas Dan Kualitas Pengungkapan Csr Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017
No full textBerdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Beberapa tujuan berdirinya suatu perusahaan pertama yaitu mencari laba sebanyakbanyaknya untuk keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Kedua yaitu, ingin mensejahterakan pemegang saham perusahaan dengan cara memaksimalkan harga saham untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pada perusahaan yang go public, nilai sebuah perusahaan tercermin pada harga sahamnya yang dijual ke bursa efek. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang akan dilihat oleh investor saat akan menanamkan modalnya. Kinerja keuangan yang dilihat dalam penelitian ini merupakan rasio likuiditas. Dengan adanya perkembangan jaman dalam dunia usaha berbagai macam kalangan mencoba merumuskan tentang tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat. Sehingga banyak perusahaan yang memperlihatkan kegiatan CSR. Kegiatan CSR perusahaan dapat dilihat pada laporan berkelanjutan perusahaan atau sustainable report (Maharani, 2015). Banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai kinerja keuangan. Banyak hasil Gap yang tidak sesuai ditunjukkan pada hasil penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh dari likuiditas terhadap nilai perusahaan. Begitu pula banyak penelitian yang telah dilakukan pada pengungkapan CSR perusahaan. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan variable kualitas pengungkapan CSR untuk melihat apakah dengan mengukur kualitas pengungkapan CSR akan memberikan hasil yang lebih baik untuk menentukan apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini (1) Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. (2) Menganalisis pengaruh kualitas pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor pertambangan dan manufaktur go public yang sudah tercatat di bursa efek Indonesia (BEI). Metode sampel dalam penelitian ini adalah purposive sample method. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan nilai perusahaan yang diproksikan menggunakan Tobin’s Q. Variabel independen likuiditas diproksikan menggunakan rasio lancar. Variabel independen kualitas pengungkapan CSR di proksikan menggunakan empat indeks: RQT, densitas, akurasi, manajerial. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi model analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan uji parsial yang menggunakan aplikasi SPSS nilai sig likuiditas merupakan 0,076 dan nilai sig kualitas pengungkapan CSR 0,020 dengan nilai signifikasi diterima hipotesis yaitu =< 5%. Berdasarkan hal tersebut maka, likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kualitas pengungkapan csr berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. hasil ini menujukkan bahwa perbandingan nilai aset lancar dan hutang lancar tidak dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Saat investor menginvestasikan dananya investor tidak memperhatikan nilai likuiditas karena current ratio hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya. Sehingga, nilai likuiditas tidak menjadi perhitungan saat menginvestasikan dananya.
Hasil penelitian menunjukkan kualitas pengungkapan CSR berpengaruh postif signifikan terhadap nilai perusahaan. Teori sinyal menyatakan bahwa kualitas pengungkapan harus membantu untuk mengukur atau membenahi pengukuran nilai perusahaan. Teori ini berpendapat apabila kualitas pengungkapan dapat mengurangi asimetris informasi antara pemegang saham dengan manajer. Oleh karena itu, nilai perusahaan harus meningkat dengan banyaknya informasi yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini didukung dengan teori legitimasi, yang mana perusahaan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh komunitas dimana perusahaan dapat melakukan kegiatannya. Oleh karena itu, semakin baiknya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan membuat kepercayaan dari investor semakin meninggi sehingga, menaikkan nilai perusahaan akibatnya perusahaan dapat berkembang dan berlanjut
- …
