1,721,055 research outputs found
Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank
Full text linkDalam proses pinjam meminjam, seiring perkembangan zaman manusia dikenalkan dengan sebuah sistem yang bernama perbankan. Kini perbankan terkesan dan dianggap sebagai wadah yang menjalankan praktek riba. Dalam hal ini, hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai karakteristik atau watak yang berbeda dengan hukum lainnya diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun karakteristik yang dimiliki hukum Islam yaitu takamul (sempurna), wasathiyah (seimbang) dan harakah (bergerak). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan filosofis. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Data dalam artikel ini disajiakan dengan naratif-deskriptif. Teknik analisis yang digunkan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan dalam filsafat hukum ekonomi syariah, nilai wasathiyah diartikan sebagai keseimbangan (pertengahan) dan harakah diartikan sebagai gerakan. Dalam menjawab permasalahan dalam ekonomi kontemporer diperlukan melihat dari sisi wasathiyah (keseimbangan) antara kedua belah pihak yang melakukan proses transaksi. Dengan menggunakan pendekatan filosofis yang berpedoman nilai wasathiyah dan harakah, terdapat tiga persepsi dan pandangan para bankir terhadap bunga bank yaitu bankir pragmatis, bankir realis-mondernis, dan bankir fundamentalis
Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam
Full text linkManusia, dalam menunaikan hak dan kewajibannya terhadap sesama anggota masyarakat, tentunya tidak lepas dari ikatan ketergantungan satu sama lain. Banyak interaksi dan kerjasama yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidunya. Sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan juga bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jual beli sudah terjadi sejak masa dahulu, namun masih bertahan hingga kini, begitupun di Desa Koto Padang. Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah kampung, Kota Sungai Penuh. Desa ini mempunyai kerajinan tangan yaitu pandai besi. Para saragi sebelum memasarkan parang keluar daerah mencari dan mendatangi tukang sahoh terlebih dahulu untuk membeli parang. Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan parang banyak, dengan sendirinya terjadi kelangkaan, pada saat yang bersama ada sebagian tukang sahoh yang melakukan penumpukan parang untuk meningkatkan harga. Kelangkaan parang terjadi karena banyaknya permintaan dari laur daerah sedangkan tukauh terlambat mengeluarkan pesanan parang yang dipesan oleh tukang sahoh. Pada saat jumlah parang stabil dijual dengan harga Rp. 500.000 perkodi semua tukang sahoh menjual dengan harga yang sama. Tetapi ketika terjadi kelangkaan parang, tukang sahoh yang melakukan penumpukan parang tadi, menjual dengan harga Rp. 550.000 perkodi sedangkan dia menpunyai persediaan parang yang cukup banyak dan tidak mau kurang dengan harga yang sebesar itu. Berdasarkan objek, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif. Sumber data ada dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun teknik analisis data digunakan adalah teknik analisis yang dikemukan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini penulis rasa penting untuk dikaji, melihat permasalahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Setelah kajian ini dilakukan penulis berharap dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tukang sahoh dan saragi dalam melakukan jual beli parang di Desa koto Padang.
Manusia, dalam menunaikan hak dan kewajibannya terhadap sesama anggota masyarakat, tentunya tidak lepas dari ikatan ketergantungan satu sama lain. Banyak interaksi dan kerjasama yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidunya. Sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan juga bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jual beli sudah terjadi sejak masa dahulu, namun masih bertahan hingga kini, begitupun di Desa Koto Padang. Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah kampung, Kota Sungai Penuh. Desa ini mempunyai kerajinan tangan yaitu pandai besi. Para saragi sebelum memasarkan parang keluar daerah mencari dan mendatangi tukang sahoh terlebih dahulu untuk membeli parang. Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan parang banyak, dengan sendirinya terjadi kelangkaan, pada saat yang bersama ada sebagian tukang sahoh yang melakukan penumpukan parang untuk meningkatkan harga. Kelangkaan parang terjadi karena banyaknya permintaan dari laur daerah sedangkan tukauh terlambat mengeluarkan pesanan parang yang dipesan oleh tukang sahoh. Pada saat jumlah parang stabil dijual dengan harga Rp. 500.000 perkodi semua tukang sahoh menjual dengan harga yang sama. Tetapi ketika terjadi kelangkaan parang, tukang sahoh yang melakukan penumpukan parang tadi, menjual dengan harga Rp. 550.000 perkodi sedangkan dia menpunyai persediaan parang yang cukup banyak dan tidak mau kurang dengan harga yang sebesar itu. Berdasarkan objek, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif. Sumber data ada dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun teknik analisis data digunakan adalah teknik analisis yang dikemukan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini penulis rasa penting untuk dikaji, melihat permasalahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Setelah kajian ini dilakukan penulis berharap dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi tukang sahoh dan saragi dalam melakukan jual beli parang di Desa koto Padang.
 
ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN THE FAMILY TO STRENGTHEN NATIONAL RESILIENCE OF SURAH AT-TAHRIM VERSE 6 PERSPECTIVE
Full text linkMarriage is something sacred in human life, which aims to form a happy, safe, comfortable and full of harmony family between husband, wife, and children. It has become the nature of man to preserve and preserve something of value he possesses, moreover it is a part of him, namely children. In looking after and choosing children, one of the effective ways is to provide education. Education in the family not only begins when a child is born but since the child is in the womb, even when someone chooses a partner. The family is the first place for children to interact and learn. From the process of interaction, he gained many things that can shape his character and personality. In this case, the first education that must be taught to a child is Islamic religious education. The success or failure of Islamic education in the family has implications for national security. Because of the elements of the forming of the State, one of them is the population (society) consists of families. With the Islamic education that is taught, instilled in a family, it is hoped to be able to form a family that is safe, peaceful, comfortable, and devoted to Allah s.w.t. As contained in the Qur’an about the importance of caring for and family from hellfire by providing education to families in surah at-Tahrim verse 6. This paper will discuss some of the factors that describe and answer issues such as how is the education of Islam in the family perspective of surah at-Tahrim verse 6, how is the contextualization of Islamic religious education in the family, and how national resilience is based on family education. This is important to discuss because a weak child (knowledge and material) will be able to affect the harmony of a family. Then from a weak family can affect national security.Keywords:Islamic Religious Education, Family, National Resilience, Surah At-Tahrim Verse
MUHAMMAD SYAHRUR DAN TEORI LIMITASI: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam
Full text linkOne of the thinkers in Islam who has contributed to the contemporary era is Muhammad Syahrur. It offers a contemporary methodology in explaining Islamic law. He further stated that in understanding the texts, one should not always be fixated on the interpretation of traditional ulama because religious texts should be interpreted according to their era. In explaining the renewal of Islamic law, Syahrul introduced a theory called the limit theory. This paper discusses the limit theory, which Muhammad Syahrur popularized. This paper aims to explain ijtihad in other languages extracting Islamic law using the limit theory introduced by Syahrur. This article uses a library research method. The data in this article were analyzed qualitatively, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis results show that the hudud theory or limit theory as a tool for criticism of the established methodology of Islamic law (ushul fiqh) is a good thing. However, to rely on the hudud theory or limit theory as the main method in extracting Islamic law as a substitute for the ushul fiqh method that mujtahids have used in extracting Islamic law, the hudud theory or limit theory is still not well established.Satu di antara pemikir dalam agama Islam yang memiliki sumbangsih di era kontemporer adalah Muhammad Syahrur. Ia menawarkan sebuah metodologi kontemporer dalam menjelaskan hukum Islam. Lebih lanjut ia mengemukakan dalam memahami nash tidak harus selalu terpaku pada penafsiran ulama tradisional karena yang semestinya teks keagamaan ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dalam menjelaskan pembaruan hukum Islam Syahrul mengenalkan sebuah teori yang disebut teori limit (batas). Tulisan ini membahas teori limit (batas) yang dipopulerkan oleh Muhammad Syahrur. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ijtihad dalam bahasa lain penggalian hukum Islam menggunakan teori limit yang dikenalkan oleh Syahrur. Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka. Data artikel ini dianalisis secara kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan teori hudud atau teori limit sebagai alat kritik terhadap metodologi hukum Islam (ushul fiqih) yang sudah mapan merupakan hal yang bagus. Namun demikian, untuk mengandalkan teori hudud atau teori limit sebagai metode utama dalam penggalian hukum Islam sebagai pengganti metode ushul fiqih yang selama ini dipakai oleh para mujtahid dalam penggalian hukum Islam, teori hudud atau teori limit masih belum mapan
State Islamic University Students’ Perceptions of Israel Affiliated Products: A Study After the Fatwa of Indonesian Ulema Council No. 83 of 2023 Concerning the Law on Support for the Palestinian Struggle
Full text linkThis study aims to describe the perceptions of State Islamic University (UIN) students in Indonesia regarding products affiliated with Israel after the issuance of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa Number 83 of 2023 regarding support for the Palestinian struggle. This research employed qualitative research methods. The primary data of this study were collected through interviews while the secondary data were obtained from scientific articles, books, and so on. The data collection techniques used in this study were observations, interviews, and documentation. The data analysis techniques included data condensation, data presentation, and conclusion drawing. This study found that the overall perception of UIN students towards Israel-affiliated products was the result of a complex interaction between religious values, humanitarian values, solidarity with Palestine, media information, economic considerations, and political awareness. These factors become reinforcements to their agreement and support for MUI’s steps in supporting Palestine. MUI stipulated Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Struggle. One of the substances was a call to boycott products that are clearly affiliated with Israel. This boycott has implications for the company’s reduced financial income due to a decrease in product sales turnover. This can paralyze the performance and operations of the company and as a consequence, their assistance to Israel in carrying out attacks on Palestine will be stopped
POLITICAL PARADIGM OF CONVENTIONAL ECONOMICS AND ISLAMIC ECONOMICS: INDONESIAN SHARIA BANK DISCOURSE
Full text linkThis article discusses the paradigm of Islamic political economy and conventional political economy by looking at the discourse of Indonesian sharia banks. This article aims to find out how the political economy that occurs in Indonesian sharia banks. This article is qualitative library research. The data in this study were obtained from library materials such as books, journals, and so on related to the problems studied, namely the conventional political economy paradigm and the Islamic political economy paradigm. The data collection technique used is to collect as much data as possible about the problems studied through the internet and library websites. The data writing technique used is a data analysis technique known by Miles et al., namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The analysis results show that the differences between Islamic and conventional political economy paradigms are seen in the unification (religion and economic activity) by Islamic economics and separation (religion and economic activity) by conventional economics. The dominance of the conventional economic system, represented by the capitalist and socialist economic system in the world economy, especially Indonesia, does not dampen the significant development of the Islamic economic system, which is agreed upon by various parties
PEACEFUL CAMPAIGN IN ELECTION AL-HUJURAT VERSE 11 PERSPECTIVE
No full textDemocracy is a government of the people, by the people and for the people. The popularity of the democratic system is arguably at its peak. This is proven by the many uses of the democratic system in modern countries in the world. Indonesia as a country that runs a democratic system does not give authority to the authorities to monopolize votes in an election. Because security and freedom for every citizen, free to choose as a representation of the sovereignty of the people. But on the side that democracy often happens is seen as freedom so that there are some elements mixing elements in democracy that actually damage democracy itself. Call it when campaigning for a candidate to hate speech, insult, and berate other candidates so that damage the good name in the eyes of the community. As reported in Detik.com in 2016, the National Police stated that there were 2,018 cases of hate speech that occurred. Then it increased by 44.99% in 2017 to 3,325 cases. Furthermore, in 2018 reported in January 2019 there were 3,884 cases of hate speech that occurred. This proves that in campaigning the candidates cannot be said to campaign peacefully, fairly and competitively. Whereas Allah s.w.t. It has been said in Surah al-Hujurat verse 11. Based on the description above the writer is interested in discussing and studying more about the campaign in the Elections in Indonesia and campaigning peacefully perspective of Surah al-Hujurat verse 11. This is important to discuss given the rampant hate speech cases that conducted by candidates in campaigning. This study aims to contribute knowledge to the candidates so that in campaigning, they do not utter hate speech, insult, and berate other candidates
KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PELANGI KOPI SEBAGAI INOVASI PEMBERDAYAAN JANDA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DESA GIRI MULYO
Full text linkThis paper intends to explore further about the widow empowerment activities carried out by the Women Farmers Group (KWT) located in Giri Mulyo Village, Kayu Aro Barat District, Kerinci Regency. As it is known, KWT Pelangi Kopi aims to improve the lives of the people of Giri Mulyo Village by prioritizing women who are widows. KWT Pelangi Kopi focuses its activities on local agricultural products, such as coffee, oranges, and turquoise eggplants. Agricultural products are processed into various products to sell, so that it can increase the income of the members. This community is important and interesting to study, because the activities / programs they run are closely related to the poverty alleviation agenda and improving people\u27s welfare which is an important agenda of the government, even in all countries in the world. This community has become even more interesting because its members are only women and are also managed by women. Thus, besides being related to poverty and welfare issues, this community is also closely related to women\u27s empowerment
Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum
Full text linkDalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal, perusahaan atau pelaku bisnis memperlancar produksi suatu barang yang tujuan akhirnya dapat meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika pelaku bisnis atau perusahaan tidak mampu membayar secara keseluruhan dari harga transaksi yang telah disepakati, maka tidak jarang alternatif lain yang digunakan adalah hutang. Dalam utang piutang ada yang dikenal dengan istilah hiwalah. Artikel ini akan membahas beberapa kaidah fiqih, terkhusus kaidah furu’ fi al-hiwalah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut kaidah-kaidah yang terdapat dalam ranah hiwalah. Dengan diketahui ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih praktek hiwalah pada perekonomian masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu kaidah furu’ fi al-hiwalah. Data dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil analisa menunjukkan hiwalah adalah pemindahan hutang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling ridha dan suka sama suka
Ulama and Umara in Government of Indonesia: A Review Relations of Religion and State
Full text linkIndonesia is well-known as a Muslim majority. However, this does not make Indonesia as an Islamic country. The relationship between religion and state in Islam is fairly interpretive and it nowadays still becomes a debate. The government system applied in this country is democratic. Besides, there has to freedom for the ulama in preaching without being limited by space and time. A number of ulama are currently being persecuted and intimidated that impacts to the lecture to be either stopped, postponed, or even canceled. At this part, the role of the umara (government) is required in enforcing the applicable law and also maintaining security and order in society. This paper aims to highlight the relationship between religion and state in Indonesian by observing the position of the ulama and the role of the umara in terms of Indonesian government. This paper used a qualitative approach to literature research. The data in this study was obtained from library materials. Data analysis methods used in this study were data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the analysis showed that in Indonesia there is a separation between religion and state as the secularistic paradigm. However, it is not completely secularistic because in national legal system there is also a transformation of Islamic law. Religious and state affairs are not able to be separated, so are ulama and umara. It is because the state will experience a crisis in religious knowledge without ulama. Otherwise, without umara, religion cannot be implemented correctly within the country.Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Namun bukan berarti Indonesia adalah negara Islam. Hubungan agama dan negara dalam Islam cukup banyak penafsiran. Dalam Islam, hal ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem demokrasi. Terlepas dari sistem tersebut, tentu harus memberikan kebebasan para ulama dalam berdakwah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini, ada ulama yang dipersekusi dan diintimidasi sehingga ceramah yang hendak dilaksanakan terpaksa dihentikan, ditunda, bahkan dibatalkan. Disinilah diperlukan peran umara (pemerintah) dalam menegakkan hukum yang berlaku dan juga menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Tulisan ini bertujuan menyoroti relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia dengan melihat kedudukan ulama dan peran umara dalam pemerintahan Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian pustaka. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang bersifat pustaka Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan di Indonesia terjadi pemisahan antara agama dan negara sebagaimana paradigma sekuleristik. Tetapi disini tidak sepenuhnya sekularistik karena pada hukum nasional Indonesia juga terjadi transformasi hukum Islam. Urusan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan ulama dan umara tidak dapat dipisahkan karena tanpa ulama maka negara akan mengalami krisis ilmu agama dan tanpa umara maka agama tidak bisa diterapkan secara sempurna dalam suatu negara
- …
