1,720,969 research outputs found
PENGARUH KOMITMEN KEPEMILIKAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
No full textANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BMT UMS
Get PDFPenilaian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kinerja keuangan pada
BMT UMS yang dianalisa dengan menggunakan lima indikator yakni indikator
Struktur Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas, Effisiensi Usaha, dan
Rentabilitas, yang didalam indikator tersebut terdapat sembilan komponen (rasio)
keuangan.
Setelah dilakukan analisis data menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, dari
Struktur Permodalan yaitu dengan Rasio Modal menghasilkan skor kinerja yang
stabil dari tahun ke tahun. Dari indikator Kualitas Aktiva Produktif yang diukur
dengan KAP dan PPAP dari tahun 2003 – 2005 menunjukkan skor kinerja yang
stabil. Dari indikator Likuiditas dengan Rasio Cepat dan Rasio Pembiayaan dari
tahun 2003 – 2005 juga menunjukkan skor kinerja yang stabil. Dari indikator
Efisiensi Usaha yakni dengan REU1 dan REU2. Dari REU 1 menunjukkan skor
kinerja yang memiliki trend yang meningkat dan untuk REU 2 menunjukkan skor
kinerja yang memiliki trend yang menurun. Dari indikator Rentabilitas yaitu dengan
RRA dan RRM. Dari RRA menunjukkan kestabilan nilai skor kinerja, sedang dari
RRM menunjukkan kenaikkan nilai skor kinerja. Secara keseluruhan tingkat
kesehatan Kinerja Keuangan pada BMT UMS menunjukkan predikat cukup sehat
yakni dengan skor kinerja sebesar 2,50 %.
Untuk meningkatkan tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT UMS, maka
pihak manajemen harus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga dimasa
mendatang BMT UMS mampu menghadapi tantangan dan persaingan dengan
lembaga keuangan lain
Analisis Yuridis Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta Tanah
Get PDFJual beli merupakan suatu perjanjian yang pembuatannya dilaksanakan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Meskipun undang-undang sudah mengaturnya, dalam praktek, pembuatan akta jual beli selalu didasari dengan proses pembuatan akta yang mengakibatkan cacat hukum untuk akta maupun produk dari akta itu sendiri. Atas dasar tersebut maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah serta akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah dan alasan dan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 660/Pid.B/2015/PN Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/PN Smg.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.Pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah tetap menjadi pembuktian yang kuat dan sempurna. serta akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah belum tentu mengakibatkan akta itu batal demi hukum.Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian sertipikat yang telah dibalik nama oleh BPN dalam hal terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan akta jual beli tanah tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama dalam proses peralihannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang tanpa memandang terdapat kesalahan sebelumnya dan tidak mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum, di luar pengetahuan pembeli setelahnya. Saran dari penulis, adanya pengecekan akan dokumen-dokumen sebelum dilakukannya proses jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah supaya tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.Â
Problematic Presidential Electoral Threshold In The Operation Of Value-Based Simultaneous Justice
No full textPresidential candidates nominated by political parties or coalition of political parties at a threshold of 20% of seats in parliament, or 25% of the valid votes nationally. The percentage threshold is determined by the results of previous elections. Election 2019 was held simultaneously between Presidential and legislative elections. It is considered unfair because only the party who competed in the 2014 elections who can nominate Presidential candidate, while a new political party can not. There needs to be an analysis of the provisions of the presidential threshold in order based on justice. In this paper are the issues to be discussed in this paper, the issues to be analyzed is a regulation of the presidential threshold in the legislation that never applies in Indonesia,Pendektan research is a normative legal research using secondary data. Based on the analysis carried out concluded that the presidential regulation threshold change along with political developments. Problematics relating to the presidential threshold is first, irrelevant and unfair because the elections held simultaneously, both the determination of the presidential threshold is unfair because it does not provide the opportunity of new political parties to nominate candidates for president, third, there will be negotiations Presidential candidate by a political party bearer, causing The president-elect is very dependent on the political forces in Parliament. Of these problems then, presidential threshold should weigh the public sense of justice and fairness as a political party voters. The democratic system can not be built without constituted the same right in every election, because in a democratic system only provides the same opportunity (equal opportunity) and not the same result (equal result). Therefore, in the upcoming elections do not need to be provisions presidential threshold
IDEAL COMBINATIONS OF GOVERNMENT SYSTEM AND PARTY SYSTEM FOR STABILITY AND EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT
Get PDFIndonesia since before independence until the time the core adopted a multi-party system. While the system of government changes, from a presidential, parliamentary, quasi presidential system. Multiparty presidential government systems can disrupt the stability and effectiveness of the government because there must be a coalition of political parties in the government, the preparation of the cabinet by the President must consider and accommodate the interests of coalition political parties, decision making or policy-making must also consider the interests of coalition political parties, so it will require longer time. The coalition of political parties is very fluid and pragmatic, so there may be a change in the coalition because there is a possibility that political parties that were outside the coalition will then enter the government coalition, and vice versa. Exit the entry of political parties in the government coalition will certainly be very disturbing, because political parties who have just joined the government will demand a seat in the government, especially in the cabinet. Unloading pairs of the cabinet or dismantling pairs of government seats will often occur. This of course greatly disrupts the stability and effectiveness of government. Therefore, a presidential government system ideally does not combine with a multi-party system. A change from a multi-party system to a simple multi-party system is needed, or if possible with a two-party system
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAANNYA (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)
Get PDFNarkoba sangat berbahanya bagi tubuh kita karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya dapat merusak fungsi sel-sel syaraf. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota besar, termasuk Kota Semarang. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya narkoba. Pengabidan kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunannya, modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Sebagai mitra adalah Bhabinkamtibmas Polek Genuk, Karang Taruna, Rt, dan RW Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Peserta antusias mengikuti kegiatan terlihat dari pertanyaan dan tangggapan yang disampaikan kepada pemateri. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah masyarakat lebih mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan modus peredarannya sehingga dapat melakukan pencegahan
Implementasi Zakat Mal Terhadap Pengaruh Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan BAZNAS Kabupaten Rembang
Get PDFZakat merupakan instrumen dalam agama Islam yang ditujukan untuk menyeimbangkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat kurang mampu dan mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat dikelola tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan konsumtif saja melainkan dimanfaatkan pula untuk kegiatan-kegiatan produktif. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang termasuk dalam bagaimana menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rembang, apa sudah tepat sasaran dan perbengaruh terhadap tingkat perubahan status sosial ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang.Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melakukan kerjasama dengan instansi-intansi baik pemerintah maupun swasta serta seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang. Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupten Rembang dibagi dalam beberapa program diantaranya, program Rembang sehat, Rembang peduli, Rembang cerdas, Rembang makmur, dan Rembang taqwa. Setelah dana ZIS terkumpul dan dikelola di BAZNAS Kabupaten Rembang selanjutnya ZIS didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, selanjutnya dalam hal pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang mengalokasikan terhadap kebutuhan produktif dan konsumtif. Pertumbuhan ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang setiap tahun terus mengalami peningkatan dan terus berkembang. Zakat telah memberikan pengaruh perubahan sosial ekonomi bagi mustahiknya, secara kesluruhan program-program kerja BAZNAS Kabupaten Rembang sudah baik, akan tetapi perlu upaya untuk terus mengembangkan program kerja dalam segi produktif khusunya karena dalam pengembangan program produktif BAZNAS Kabupaten Rembang masih jauh dalam mencapai target yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki.Kata kunci:Zakat, Perubahan Status Sosial Ekonomi, Mustahik
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN
Get PDFSkripsi ini berjudul Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif penulisan hukum ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian.Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun 1985 adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Artinya ada perjanjian tetapi tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak perlu ada Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai. Perlu diperhatikan dalam penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak dengan demikian dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau terlarang maka surat perjanjian terebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bukanlah berarti suratperjanjian palsu atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata atau tidak. Tidak digunakannya meterai pada surat perjanjian mengakibatkan surat perjanjian tidak memenuhi prosedur hukum Undang-Undang Bea Materai 1985 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani oleh pejabat umum dalam lalulintas hukum sebagaimana tersurat dalam pasal 11 Undang-Undang Bea Materai 1985.Kata kunci: Fungsi Materai, Kepastian hukum, Surat Perjanjian
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo
Get PDFABSTRAKPeradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Contante Justitie atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya dan pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak yang melalui saluran elektronik serta persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi E-Court ialah E-Filing , E-Payment dan E-Summons. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem E-Court dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo,untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem E-Court dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo, dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peraturan pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. System E-Court diPengadilan Negeri Wonosobo yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. System E-Court masih memiliki hambatanhambatan yaitu: 1) Pemeriksaan saksi menggunakan online, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan keterangan saksi secara jelas. 2) System E-Court memiliki risiko pengelolaan jika mengalami kendala sambungan jaringan. 3) Dikhawatirkan menjadi peluang praktik mafia peradilan gaya baru. 4) Masyarakat masih minim pengetahuan akan E-Court. Sedangkan solusi dari hambatan tersebut adalah: keterangan saksi menggunakan video call,bagi daerah yang kesulitan jaringan diharapkan menggunakan Jaringan WiFI, membentuk lembaga pengawas dimasyarakat, dan melakukan sosialisasi menyeluruh sampai kedesaterpencil.Kata kunci: E-court, E-Filling, E-Payment, E-Summons
- …
