9 research outputs found
Pembauatan Peta Informasi Bidang Tanah Menggunakan Wahana Drone Jenis Quadcopter Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus: Desa Pojok, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo)
Get PDFSeluruh bidang tanah di Indonesia diperkirakan mencapai hingga 130 juta bidang. Dari semua bidang tanah tersebut yang bersertifikat tidak lebih dari 35% atau hanya sekitar 45 juta bidang (Djalil dalam Ramadhiani 2016). Oleh karena itu pemerintah membuat suatu program yang disebut dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran bidang-bidang tanah dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Dalam hal ini maka diperlukan informasi yang menunjang dalam terlaksananya program PTSL tersebut. Informasi tersebut berupa subjek/objek bidang tanah dan mengenai batas bidang tanah tersebut. Informasi tersebut dibuat diatas peta dasar yang didapatkan dari proses pemotretan udara menggunakan wahana drone jenis quadcopter dan pengumpulan informasi mengenai subjek/objek bidang tanah serta batasnya melalui partisipasi masyarakat atau disebut pemetaan partisipatif. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.
Pada penelitian ini dihasilkan peta dasar berupa peta orthophoto Desa Pojok, data subjek/objek bidang tanah dan batas-batasnya untuk dijadikan dasar informasi dalam pembuatan Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) serta hasil evaluasi kelayakan PIBT ini untuk diajukan menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) melalui pengujian ketelitian planimetrik luas (KL = ± 0,5√L) antara luas hasil digitasi dengan luas hasil pengukuran lapangan. Dari hasil PIBT tersebut diketahui bahwa Desa Pojok didominasi oleh areal persawahan (bidang tanah sawah) dengan total luas 128,597 ha yang terdiri dari bidang tanah sebanyak 615 bidang dan daerah pemukiman (bidang tanah pekarangan) dengan total luas 69,378 ha yang terdiri dari 1.443 bidang. Pada pengujian ketelitian planimetrik luas yang dilakukan pada 39 sampel, semua sampel memenuhi atau diterima dalam toleransi kesalahan luas dengan selisih terkecil pada bidang seluas 947,54 m2 sebesar 0,17 m2 dengan toleransi ±15,39 m2 dan selisih terbesar pada bidang seluas 1831,84 m2 sebesar 3,34 m2 dengan toleransi ±21,40 m2 untuk bidang tanah sawah. Untuk bidang tanah pekarangan selisih terkecil pada bidang seluas 361,97 m2 sebesar 0,21 m2 dengan toleransi ±9,51 m2 dan selisih terbesar pada bidang seluas 349,57 m2 sebesar 1,29 m2 dengan toleransi ±9,35 m2. Sehingga PIBT ini dapat dijadikan pertimbangan menjadi peta bidang tanah (PBT) selanjutnya.
=========================================================================================================
The entire of land parcel in Indonesia is estimated reach up to 130million. Only about 45million land parcels or not more than 35% of all is certified (Djalil in Ramadhiani 2016). Because of that, the Government make a program called PTSL (Systematic Land Registration) that aims to register land parcels within an area of villages. In this case, information is supporting the implementation of PTSL programme. The information formed of subject/object of land parcels and with its boundary. Such information is created above the base map obtained from the process of aerial photoshoot using a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and the collection of information through the participation of the community (Pemetaan Partisipatif). Location of the research at Pojok Village, Sukoharjo Regency.
On this research research produced a base map, in the form of Orthophoto’s Map Pojok Village, data subject/object of land parcel and its boundaries to be used as basis on forming Land Information Maps (PIBT) and evaluation of the feasibility of PIBT is to filed be Land Parcels Map (PBT) through planimetrik area testing (KL = ± 0,5 √ L) between the results of area from digitasi with results of area field measurement. From the results is known the information of subject/object land parcels as well as total of rice field land parcels is 615 parcels (128,597 ha) and yards land parcels is 1,443 parcels (69,378 ha). On testing precision planimetrik widely performed on 39 samples, all samples received in fault tolerance. The smallest difference area in land parcel 947,54 m2 of 0,17 m2 with a tolerance of ± 15,39 m2 and the largest difference area in land parcel 1831,84 m2 of 3,34 m2 with a tolerance of ± 21,40 m2 for the rice field land parcel. For yards land parcel, the smallest difference area is 0,21m2 in area 361,97 m2 with a tolerance of ± 9,51 m2 and the largest difference area is 1,29 m2 in area 349,57 m2 with a tolerance of ± 9,35 m2. So it rulership PIBT consideration becomes a Land Parcels Map (PBT)
Studi Pembuatan Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) Dengan Partisipasi Masyarakat Menggunakan Peta Dasar Dari Pemetaan Fotogrametri Metode Foto Format Kecil
No full textPeta Informasi Bidang Tanah (PIBT) merupakan peta hasil dari kegiatan pemetaan bidang tanah melalui partisipasi masyarakat dalam pengumpulan datanya[3]. Peta ini berisi informasi mengenai 1 (satu) atau lebih bidang tanah yang memuat posisi bidang tanah dan informasi tentang bidang tanah tersebut beserta nama pemiliknya atau subyek yang menguasai bidang tanah tersebut. Dalam pembuatan peta informasi bidang tanah ini dilakukan dengan peta dasar yang didapatkan melalui pemetaan fotogrametri dengan metode foto format kecil menggunakan wahana drone jenis quadcopter. Pada peta dasar (orthophoto), RMS Error nilai pergeseran pada proses georeferencing sebesar 4,671 cm. Untuk uji akurasi planimetrik dihasilkan RMSEr sebesar 0,099 m dan pada uji CE90 memiliki ketelitian 1:1000 kelas 1. Penggalian informasi mengenai data pertanahan dilakukan dengan masyarakat desa setempat (pemetaan partisipatif). Dari hasil PIBT diketahui bahwa Desa Pojok didominasi oleh areal persawahan (bidang tanah sawah) dengan total luas 128,597 hektar yang terdiri dari bidang tanah sebanyak 615 bidang dan daerah pemukiman (bidang tanah pekarangan) dengan total luas 69,378 hektar yang terdiri dari 1.443 bidang
Analisa Penggunaan Dioda Reverse Bias Pada Kontraktor PMS PT.PLN (PERSERO) Gardu Induk Martapura
Get PDFThe diode is a component that plays an important role in the world of electronics, its function as a rectifier has played a large role in the development of electricity. Departing from these problems, the author wants to analyze the use of diodes in PMS contactors. In this paper the author will analyze the use of reverse biased diodes on PMS contactors owned by PT. PLN (Persero) Martapura Substation.The use of a reverse bias diode in the PMS contactor aims to minimize the damage that occurs to the contactor when operating during a blackout. The author will make a reverse bias diode design using the Electronics Workbench application. In addition, the application will be used for design simulations that have been made. The design in the form of a simulation will be practiced in physical form so that it can be tested on its function.The test is carried out by comparing the self-induction voltage when the contactor uses a reverse bias diode and when it is not used. To produce a self-induction voltage, there is a certain time span which will be the parameter in the test. After collecting the data, an analysis will be carried out in this test. Based on the data obtained, the authors state that by using a reverse biased diode, the self-induction voltage is more stable, there are no voltage spikes
Analysis of the Effect of PWHT on the Corrosion Test of API 5L X65 Material in Submerged Arc Welding
Get PDFThis research discusses the method of making distribution pipes using the Submerged Arc Welding (SAW) welding process, especially for pipes with spiral connections. The material used is API 5L X65. SAW pipes with spiral joints are more commonly used for low-pressure piping systems. However, in certain cases, the production of SAW pipes for Sour Service distribution requires special treatment. Sour Service pipes have a high level of corrosion and residual stress, so Post Weld Heat Treatment (PWHT) is required to prevent Hydrogen Induced Cracking (HIC). HIC occurs due to the absorption and accumulation of hydrogen gas in the metal, causing the formation and growth of cracks, which is also influenced by residual stress. PWHT is applied to reduce residual stress to reduce the risk of corrosion. PWHT is a process to change the structure of the weld metal by heating the metal at a certain temperature and time. This research shows that variations in PWHT temperature produce an average residual stress that is not much different with less difference than 2%, In corrosion testing with the HIC method shows crack evidence but is still satisfactory NACE MR0175 criteria for pipe PWHT temperature variation conditions
Analysis of the Effect of PWHT on the Corrosion Test of API 5L X65 Material in Submerged Arc Welding
Get PDFThis research discusses the method of making distribution pipes using the Submerged Arc Welding (SAW) welding process, especially for pipes with spiral connections. The material used is API 5L X65. SAW pipes with spiral joints are more commonly used for low-pressure piping systems. However, in certain cases, the production of SAW pipes for Sour Service distribution requires special treatment. Sour Service pipes have a high level of corrosion and residual stress, so Post Weld Heat Treatment (PWHT) is required to prevent Hydrogen Induced Cracking (HIC). HIC occurs due to the absorption and accumulation of hydrogen gas in the metal, causing the formation and growth of cracks, which is also influenced by residual stress. PWHT is applied to reduce residual stress to reduce the risk of corrosion. PWHT is a process to change the structure of the weld metal by heating the metal at a certain temperature and time. This research shows that variations in PWHT temperature produce an average residual stress that is not much different with less difference than 2%, In corrosion testing with the HIC method shows crack evidence but is still satisfactory NACE MR0175 criteria for pipe PWHT temperature variation condition
Population structure of longtail tuna (Thunnus tonggol) within and across Indonesia’s fisheries management areas (FMAs) and neighboring countries based on mitochondrial control region
Get PDFLongtail tuna (Thunnus tonggol), one of the neritic tuna species commonly found in the coastal areas of the IndoPacific region, is known to be in an overfishing state in certain areas, including in Indonesia. Understanding the
condition of the T. tonggol population within Indonesia is very important in managing its fisheries policy. This
research aims to understand the population genetic structure of T. tonggol across Indonesia’s Fisheries Management Areas (FMAs), as well as to investigate the phylogeography of T. tonggol within the Indo-Pacific region.
A total of 586 samples were collected from 18 locations within Indonesia’s six FMAs, and two locations from
Malaysian waters. A 520 bp portion of mtDNA control region was amplified and sequenced. Data analysis was
conducted using 586 total sequences generated from this study, and 336 sequences retrieved from GenBank, as
well as provided by the author of previous study. Population structure analysis indicated a panmictic population
of T. tonggol within six Indonesian FMAs and within the neighboring countries (Malaysia, Andaman Sea, Vietnam, Philippines, and India), with an indication of population expansion. These data do, however, reveal two
potentially distinctive clades, one showing an affinity among samples from certain parts of Indonesia (East Aceh,
West Aceh, Medan - FMA571 & FMA572) and India. Based on this finding, the T. tonggol fisheries should be
managed as a single management unit both within Indonesia’s FMA and within neighboring countries, while also
emphasizing localized genetic diversity to protect the sustainability of the species and its fisher
Development of Land Information Maps (PIBT) Through Community Participation Using Quadcopter UAV (Case Study Desa Pojok, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo)
Get PDFThe entire of land parcel in Indonesia is estimated 130million. Only about 45million land, parcels or not more than 35% of all is certified. Because of that, Government make a program called PTSL (Systematic Land Registration) to register land parcels within an area of villages. In this case, information is supporting the implementation of PTSL programme. The information formed of subject/object land parcels and with its boundary. Such information is created above the base map obtained from the process of aerial photoshoot using UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and the collection of information through the participation of the community (Pemetaan Partisipatif). Location of the research at Pojok Village, Sukoharjo Regency. This research produced a base map formed from process orthophoto, Land Information Maps (PIBT) from Pemetaan Partisipatif and evaluating about area tolerance (KL=±0,5√L) from field measurement and result digitasi. From the results is known the information of subject/object land parcels as well as total of rice field land parcels is 615 parcels (128,598ha) and yards land parcels is 1,443 parcels (69,378ha). This information is useful for the preparation of land registry. In evaluating areas, 39 sampel accepted in area tolerance KL=±0,5√L. So, PIBT considered becomes a Land Parcels Map (PBT)
Sustainable production technology of sweet potato in response to ecological and economical demands
Get PDFEcological catastrophe in the form of climate change is not only an issue, but now it is a real problem faced by and threatening human civilization, especially in producing food based on cereals and grains. Fortunately, sweet potato has many advantages from its biological potential to withstand climate change; however, it is ignored by policymakers. Consequently, the advantages of biological potential are often not followed by economic benefits for the farmers who grow sweet potato. So far, there has not been a clear regulation provided by policymakers to arrange sweet potato in food security or its agribusiness. Demand for fulfilling food domestically and to meet foreign markets, especially from Singapore, Hong Kong, Korea and Japan, stimulates farmers to increase production. Therefore, farmers have to be encouraged to undertake the sustainable sweet potato production technology leads to high productivity for current demand as well as for future prospective. The greener future technology is oriented to organic with low external input, by utilizing waste integrated with animal husbandry, as well as other sectors. Greener technology, ecologically sound and suitable for future civilization, is required to avoid climate change with low CO2 emissions.
Int. J. Agril. Res. Innov. Tech. 15(1): 99-108, June 202
Recommended from our members
Sustainable production technology of sweet potato in response to ecological and economical demands
No full textEcological catastrophe in the form of climate change is not only an issue, but now it is a real problem faced by and threatening human civilization, especially in producing food based on cereals and grains. Fortunately, sweet potato has many advantages from its biological potential to withstand climate change; however, it is ignored by policymakers. Consequently, the advantages of biological potential are often not followed by economic benefits for the farmers who grow sweet potato. So far, there has not been a clear regulation provided by policymakers to arrange sweet potato in food security or its agribusiness. Demand for fulfilling food domestically and to meet foreign markets, especially from Singapore, Hong Kong, Korea and Japan, stimulates farmers to increase production. Therefore, farmers have to be encouraged to undertake the sustainable sweet potato production technology leads to high productivity for current demand as well as for future prospective. The greener future technology is oriented to organic with low external input, by utilizing waste integrated with animal husbandry, as well as other sectors. Greener technology, ecologically sound and suitable for future civilization, is required to avoid climate change with low CO2 emissions
