1,720,995 research outputs found
Perilaku Pemilih Teori dan Praktek
Full text linkPemungutan suara adalah sebuah institusi dasar bagi mas-yarakat yang demokratis. Oleh karena itu, perhatian pada pemi-lih dan perilaku pemilih dalam pemungutan suara meningkat sejalan dengan keberhasilan demokrasi di Eropa dan Negara barat lainnya sejak abad 19 hingga abad 21. Partai-partai politik di Eropa merupakan produk dari konflik-konflik dalam mas-yarakat selama masa revolusi industry dan proses pemben-tukan bangsa sejak abad ke 19. Di Indonesia semenjak refor-masi 1998 perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat dengan adanya perubahan paradigm dari sistem pemilihan melalui perwakilan menjadi pemilihan secara langsung. Buku ini merupakan kesempatan untuk mempela-jari apa yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan kontek politik lokal di Indonesia.
Perubahan perilaku pemilih perlu dicermati secara sungguh-sungguh oleh partai politik maupun calon pemimpin yang akan tampil melalui jalur independen. Fenomena Ahok yang akan maju dalam pertarungan Pilkada Gubernur DKI 2017-2022 melalui jalur independen, diikuti oleh gerakan yang sama di Jogyakarta melalui Joint (Jogyaindependent2017) se-baiknya tidak ditanggapi hanya sebagai gerakan anti partai politik, melainkan juga sebagai gerakan menuju demokra-si dunia siber yang lebih bebas dari ikatan organisasi formal. Seperti dikemukakan oleh Kakabadse dkk sebagai editor buku “Citizenship – A Reality Far From Ideal” (2009), yang mengatakan ada enam konsep kewarganegaraan, dan bergerak dari “political citizenship” yang dikembangkan jaman Aristoteles pada era empat abad sebelum Masehi menuju era “virtual citizenship” yang berbasis pada internet
MAKNA PENCOBLOSAN DALAM PEMILIHAN UMUM
Full text linkDalam banyak Negara demokrasi pemilihan pemimpin  dilakukan melalui sistem pemunggutan suara sebagai ciri sebuah Negara yang menganut paham demokrasi.  Pemberian suara (voting behavior) merupakan bentuk partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik. Pemberian suara lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara. Memberi suara dalam pemilihan umum adalah urusan pilih dan memilih. Urusan pilih dan memilih ini termasuk ke dalam hukum alam, hidup ini  harus memilih. Memilih untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi juga pilihan. Yang menjadi persoalan adalah dampak dari sebuah pemilihan itu. Memilih memang tidak membutuhkan waktu lama, tapi dampaknya berlangsung panjang (5 tahun) ke depan. Jika begitu, bukan waktu satu menit saat mencoblos  di bilik suara yang perlu diperhatikan, tapi mengapa kita menentukan pilihan, itu yang perlu dipertanyakan. Disaat kita mencoblos mungkin dengan tusukan yang lunak dan lembut tapi dampaknya bisa keras dan kasar jika kemudian kita salah dalam menentukan pilihan. Maka dari itu memutuskan pilihan itu bukanlah hal gampang dan mudah. Memilih itu seni, pemilih yang rasional membutuhkan kecerdasan dalam memilih. Lalu apa yang dapat di pertimbangan pemilik suara, salah satunya berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu penentu dalam memilih pemimpin  untuk masa jabatan 5 tahun mendatan
Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Tentang Perlindungan Hutan Di Kabupaten Bengkalis
Full text linkThe background for this study is the amount of damage that occurs in mangrove forests caused either due to natural factors and human factors. Visible phenomena is the number of illegal logging occurs either by the public or for commercial purposes, the amount of diversion function of mangrove forests into housing estates, roads and farms and the lack of rehabilitation of mangrove forests. In this study the authors used a method of quantitative and qualitative means to conduct an analysis of the implementation of Government Regulation No. 45 Year 2004 on Forest Protection, which was then elaborated based on information obtained through questionnaires distributed to respondents, and the result of in-depth interviews as well as data that are already in form documents. From the results of the evaluation conducted by the author with taking 66 respondents consisting of representatives from governments and communities, it can be concluded that the implementation of government policies on the protection of forests in Bengkalis less well because of the lack of effort made by the Local Government Bengkalis to prevent logging illegal both by society and by certain parties for commercial purposes, precautions occurrence pengalihfungsian land mangrove carried out by the Local Government Bengkalis still not good, either for the plantations, residential as well as for the manufacture of shrimp farms, still lack the process of rehabilitation mangrove whether conducted by the Local Government Bengkalis and by society, and even the rehabilitation process is mostly done by people on their own initiative as well as the lack of implementation of strict punishment of the Local Government Bengkalis for violations of the law in order to safeguard and protect the health of the mangrove fores
- …
