1,721,000 research outputs found
Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam secara integratif yang berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur
Full text linkPemerintah adalah organ pelaksana tugas eksekutif atau merupakan aktivitas badan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Peranan birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia), realitanya selama ini masih belum memenuhi tuntutan masyarakat, dalam hal ini belum terencana secara sistemik, ataupun kompreherisif dan lebih parahnya lagi adanya durasi jangka panjang, dimana setiap ganti Pemerintah, maka akan dimulai dari awal kembali, begitu seterusnya. Untuk itu diperlukan peran birokrasi yang berftingsi melaksanakan peran atau fungsi regulasi yang jelas, terarah dan beipihak kepada masyarakat kecil (community based). Melalui pembangunan di berbagai bidang atau sektor, yang meliputi peran dan fungsi pemberdayaan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai gangguan, disamping pengelolaan asset atau kekayaan negara agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di daerah rawan bencana selama ini. Peran birokrasi pemerintah daerah seringkali kurang relevan
antara aturan dan implementasi yang terjadi di lapangan. Akibatnya terjadi benturan antara kepentingan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan antar instansi, sehingga peran birokrasi pemerintah daerah menjadi kurang maksimal dan kurang efektif yang berdampak pada tidak
diperhatikannya kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi bencana alam. Karena selama ini, masyarakat tidak disiapkan secara dini. Demikian pulan adanya penanggulangan yang tersentral, menjadikan masyarakat lebih menggantungkan dirinya untuk menerima bantuan daripada memandirikan mereka dalam menghadapi bencana. Tujuan pwenelitian adalah menemukan model kebijakan
penanggulangan bencana alam di Pmvinsi Jawa Timur serta menganalisis kendala-kndala yang terjadi dengan menggunakan pendekatan FGD dan analisis data mengggunakan Bysan. Penelitian mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur dengan, khususnya Kabupaten Malang dan Jember sebagai representase bencana banjir, tanah longsor dan gunung berapi
Model New Governance dalam Good Governance
Full text linkReformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi
di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan dimaksudkan
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya
perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi
mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan
mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan
negara dan pembangunan. Perlunya membangun good governance
sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa
tahun lalu, didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun
1997-1998 yang meluas menjadi krisis mutidimensi. Krisis tersebut
telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi
dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahannya.
Pihak-pihak yang terkait dengan reformasi tersebut tidak hanya negara
saja (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak dunia
usaha/swasta dan masyarakat sipil (civil society). Secara umum,
tuntutan reformasi berupa penciptaan good governance da-lam
penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mampu mendu-kung
terwujudnya good governance. Sejak terjadinya krisis multi-dimensi
beberapa tahun ini, masyarakat telah terbiasa dengan berbagai
ulasan, diskusi dan analisis mengenai berbagai sebab dan akibat
krisis tersebut. Adanya perbedaaan sudut pandang, pendekatan dan
teori yang digunakan, memberikan perbedaan pula dalam hasil
analisisnya
Kebijakan Corporate Social Responsibility dan Pelayanan Publik menuju Good Governance
Full text linkThe creation of good governance and the eradication of poverty, it needs the
cooperation of the various elements of society. Not just government should play a major
role, but also the private sector and communities themselves have the same. With the
development pattern from the bottom (grass root), at least the burden of existing
development in the government reduced. People today are aware of various information
and critical of things that happen. People are also more intelligent, critical and fariatif
in selecting the items to be bought it, they will pay attention to the image that was
created by the company, such as whether the company has a positive contribution to
improving the welfare of the community, whether the existence of the company is not a
disaster in the community both short-and long-length. With consumers also selectively
critical look at whether a company is not doing things like improperly environmental,
natural resource exploitation, tax manipulation and suppression of workers' rights
Kebijakan Sistem Pendidikan dalam rangka Pengembangan Model Reformasi Pembelajaran di Era Globalisasi
Full text linkEducational reform requires a way of thinking and acting that are different from what already
exists, by holding a thorough diagnosis or paradigm shift with a systemic approach. It should be noted
that a fundamental change in one aspect of learning in education would affect fundamental changes in
other aspects. The research objective was to analyze the degree of correspondence between government
institutions, the desire of faculty and students in teaching and learning, in addition to analyze the
changes that occur with learning in the policy reforms of education systems. This study uses a case
study, with Bysan analysis techniques, as an approach to the study, explained, interpreted a case in a
natural context without the intervention of outside parties, researcher tried to discover the social reality
holistically about the organization of education systems and the impact of reform on the teaching faculty
and students. It is expected that researchers may be easier to understand research problem thoroughly
with these strategies, so that at the end of the study could provide a model of reform recommendations
of learning in the globalization of competition
Public Services management di era Reformasi Birokrasi
Full text linkDisadari bahwa saat ini masih terdapat ketimpangan dalam
melaksanakan pelayanan publik di bidang infrastruktur. Dengan
berefleksi melihat kedalam, bagaimana pelayanan publik dikelola,
diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap duduk
permasalahan yang telah menyebabkan ketimpangan-ketimpangan
tersebut. Buku ini mencoba mengupas inti-inti refleksi yag perlu kita
lihat, untuk kemudian dikelompokkan, sehingga dapat lebih mudah
mengurai dan membentuk kerangka penyelesaiannya. Akan tetapi
masih banyak isu/permasalahan lain yang belum terangkum dalam
tulisan ini, yang juga dirasakan penting kita refleksikan bersama.
Semoga setelah berefleksi dan menjawab pertanyaan reflektif
tersebut, kita dapat lebih tegas menentukan langkah dan memberikan
kontribusi bagi peningkatan pelayanan di masa yang akan datang.
Harapan penulis, kiranya tulisan ini dapat menambah wacana publik
khususnya di lingkungan akademisi (baik teman sejawat ataupun
para mahasiswa S1, S2 dan S3) dalam rangka membantu
menemukan pokok permasalahan dan memformulasikan solusi
terhadapnya. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan
terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu
penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT membalas semua
kebaikan yang telah diberikan
Sistem Hukum Indonesia
Full text linkHukum Positif Indonesia adalah hukum yang berlaku pada
waktu ini di Indonesia, dibentuk oleh Badan-Badan Kenegaraan yang
diberi wewenang untuk membentuknya. Dalam buku ini berusaha
untuk memberi pemahaman secara sederhana namun diharapkan
dapat menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan tentang bagaimana
keberadaan hukum dan perkembangan hukum di Indonesia, apa
tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri serta mengapa hukum harus
ada di dalam masyarakat. Selama ini masyarakat takut dan lebih
cenderung menghindari hukum, sehingga pemaknaan hukum
seringkali tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga
mengakibatkan seringkali terjadi pelanggaran hukum
Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Implementasi Kebijakan Prosedur Kenaikan Pangkat pada Badan Kepegawaian Kabupaten Malang)
No full textMembumikan Demokrast Mewujudkan Welfare State
Full text linkNational development that is getting more dynamic in democratic era as well as the regional
autonomy climate, which is more developed, requires more adaptive perfection in national development
management to development and dynamics of the development. Developing aspiration and demand for
the governmental intervention in improving social life quality has influenced an approach in the national
development management. The main set of national development mechanism that comprised of designing
and budgeting has not met the national development management needs
Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Full text linkPerubahan yang terjadi di Indonesia
akibat reformasi dewasa ini terasa begitu cepat sehingga
menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini ikut berubah,
sementara tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini menyebabkan
sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya
menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah
kehilangan otoritasnya. Lemahnya penerapan akuntabilitas kinerja
daerah sesungguhnya menjadi problem serius bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini tidak hanya terkait
dengan hilangnya kepercayaan masyarakat tetapi justru ada hal yang
lebih penting yaitu terpenuhinya hak-hak rakyat dalam implementasi
pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya
pembenahan yang perlu mendapat dukungan dari semua pemangku
kepentingan.
Guna merespon kondisi tersebut di atas, perlu mengantisipasi
agar tidak menuju ke arah keadaan yang lebih memprihatinkan.
Salah satu solusi yang dilakukan dalam menjaga nilai-nilai panutan
hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yaitu
melalui reformasi birokrasi. Dalam konteks globalisasi, good
governance telah menjadi parameter dan tuntutan masyarakat
terhadap kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah yang
semula bersandar pada prinsip responsibility (tanggung jawab) dan
obligation (kewajiban) kini harus berubah ke arah accountability.
Dalam prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari
partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi
kesepakatan, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Jelas
bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good
governance. Semoga karya kecil ini dapat memberikan pencerahan
kinerja aparatur publik yang akuntabel, menjunjung tinggi equitable
dan responsivenes to people’s needs, sebagai resultante dari proses
dan prinsip-prinsip good governance dalam kinerja aparatur publik
- …
