1,721,086 research outputs found

    HUBUNGAN KEMAMPUAN PEGAWAI DENGAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS (Suatu Studi Tentang Hubungan Kemampuan Pegawai Dengan Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan)

    No full text
    Hubungan yang signifikan antara kemampuan pegawai dengan efektifitas pelaksanaan tugas khususnya penerimaan pajak daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

    PENGAMBILAN KEPUTUSAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM MENETAPKAN PRIORITAS PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

    No full text
    Pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya membangun daerah, harus memahami keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988), pemerintah daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya

    PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN GEDUNG (CLEANING SERVICE) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

    No full text
    Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan Badan Uasaha Milik Negara yang bergerak dibidang kekayaan dan lelang negara. Dalam kegitan operasionalnya KPKNL Jember bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain yang berkerja sama dengan KPKNL Jember yaitu PT. Kurnia Sakti Sejati Jember dalam jasa pemeliharaan gedung KPKNL Jember yang mana memiliki tenaga kerja dan pekerja ahli dibidangnya, antara lain dalam bentuk membersikan gedung setiap hari. Sebagai subjek pajak yang baik PT. Kurnia Sakti Sejati memiliki NPWP 03.053.691.6-626.000 dan KPKNL Jember juga memiliki NPWP 00.51.552.7-626.000. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tidak pernah telat dalam administrasi perpajkan yang mana didukung dengan pegawai-pegawai yang handal dan profesional, dan bendaharawan KPKNL Jember berkewajiban menyetor pajak yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan penundaan yang masih berlaku sehingga tidak dikenai denda. Berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia KPKNL Jember menggunakan sistem pemungutan With Holding System, oleh karena itu Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung PT. Kurnia Sakti Sejati, bendaharawan KPPN Jember sebagai pihak yang memotong, sedangkan PT. Kurnia Sati Sejati hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung

    KUALITAS PELAYANAN JASA KESEHATAN PASIEN RAWAT INAP PENGGUNA BPJS DI PUSKESMAS SUMBERSARI JEMBER Quality Health Services Patient Hospitalization User BPJS In Health Center Sumbersari Jember

    Full text link
    Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana tingkat kualitas pelayanan jasa kesehatan dari puskesmas Sumbersari terkhusus bagi pasien rawat inap. Kualitas menjadi sangat penting dalam suatu pelayanan apalagi pelayanan publik, dimana pemerintah yang menjadi fokus utama penyelenggaranya. Puskesmas Sumbersari merupakan salah satu puskesmas induk terbesar di Kabupaten Jember, puskesmas ini berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Puskesmas sebagai penyedia pelayan publik yaitu pelayanan jasa kesehatan harus mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat umumnya pasti memiliki keinginan mendapat pelayanan yang cepat, tepat, tanggap, transparan tidak berbelit-belit dan juga sikap yang baik dan ramah dari para petugas pemberi layanan. Pada hakikatnya tingkat kepuasan hanya dapat diketahui oleh masing-masing pasien yang bersangkutan, karena mereka lah yang merasakan layanan yang diberikan sebab ukuran standar kualitas puskesmas belum tentu sama dengan ukuran standar kualitas yang ditentukan oleh pelanggan. Kualitas inilah yang nantinya dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap layanan yang mereka terima sehingga akan berujung pada kepuasan pasien yang notaben nya adalah sebagai pelanggan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan metode ServQual yang digunakn untuk mengukur tingkat harapan dan persepsi pasien terhadap pelayanan jasa yang diterima. Pengukuran tingkat kualitas pelayanan dalma model ini didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan dan beberapa item yang dirancang untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan Hasil ServQual dari lima dimensi berdasarkan 86 orang responden memperoleh hasil yakni untuk dimensi bukti langsung (tangibles) hasil skor ServQual -0,2; dimensi kehandalan (reliability) hasil skor ServQual -0,2; dimensi daya tanggap (responsiveness) hasil skor ServQual -0,1; dimensi jaminan (assurance) hasil skor ServQual -0,2 dan dimensi empati (Emphaty) hasil skor ServQual -0,2. Kualitas Pelayanan jasa kesehatan pasien rawat inap pengguna BPJS di Puskesmas Sumbersari Jember diukur dengan menggunakan model ServQual dinyatakan kualitas pelayanan nya tidak baik karena memperoleh nilai negatif yaitu -0,3 hal ini berarti pelayanan yang dirasakan rendah

    Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

    No full text
    Pengembangan Pariwisata merupakan salah satu upaya pengentasan pengangguran di suatu daerah. Era otonomi daerah, suatu daerah mempunyai peluang besar dalam mengurusi keperluan dan mengatasi permasalahan pengangguran daerah melalui pengembangan pariwisata (tertuang dalam urusan konkuren Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Kabupaten Kabuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Banyuwangi mendapatkan sejumlah penghargaan sektor pariwisata salah satunya yaitu penghargaan dari badan urusan pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Madrid, Sepanyol pada 20 Januari 2016. Rentang waktu tahun 2011-2015, Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,51 persen

    Efektifitas Implementasi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Perum Bulog No:25 Tahun 2003:(Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kotakulon Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Tahun 2006)

    No full text
    Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Merupakan Salah Satu Strategi Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Yang Menekankan Pada Aspek Perlindungan Sosial (Charity). Dalam Pelaksanaannya Perlu Dilakukan Penelitian Untuk Melihat Apakah Pelaksanaannya Sudah Berjalan Efektif Sesuai Dengan Pedoman Dasar Sebagaimana Mestinya, Isu-Isu Yang Terdengar Mengenai Permasalahan Dalam Program Raskin Mendorong Penulis Untuk Melakukan Penelitian. Efektifitas Implementasi Program Raksin Tahun 2006 Merupakan Tema Dari Penelitian Yang Dilakukan Penulis Pada Dua Kelurahan Yang Berada Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Pemilihan Kelurahan Kotakulon Dan Dahasah Sebagai Lokasi Penelitian Karena Dua Kelurahan Tersebut Adalah Dua Kelurahan Yang Mempunyai Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Dibandingan Kelurahan Lain Yang Ada Di Kecamatan Bondowoso. Dan Di Dua Kelurahan Tersebut Adalah Dua Kelurahan Yang Mempunyai Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Dibandingkan Kelurahan Lain Yang Ada Di Kecamatan Bondowoso. Dan Di Dua Kelurahan Tersebut Terdapat Penyimpangan Alokasi Jumlah Beras Yang Diberikan Kepada Keluarga Penerima Manfaat Raskin Yang Menurut Pedoman Umum Seharusnya Adalah Minimal 10 Kg/KK/Bln Menjadi 5-7 Kg/KK/Bln. Padahal Di Dua Kelurahan Tersebut Terletak Di Wilayah Kota Dan Tergolong Kelurahan Yang Produktif. Dengan Menggunakan Tipe Penelitian Deskriptif Dengan Penelitian Kurang Lebih Dua Bulan. Penulis Menemukan Beberapa Kekurangan Dan Kelebihan Dalam Efektifitas Implementasi Distribusi Raskin. Salah Satu Kelebihan Yang Dimiliki Dengan Pelaksanaan Program Raskin Di Dua Kelurahan Tersebut Adalah Adanya Semangat Dan Kecenderungan Mereka Untuk Melaksanakan Tugas Dengan Baik Meskipun Terkendala Oleh Kenyataan Yakni Minimnya Sumber-Sumber Dana Dan Ibsilitas. Adapun Kelemahan Yang Ada Adalah Ketidakkuatan Pelaksara Distribusi Untuk Mematuhi Dan Menjalankan Perintah Instruksi/Prosedur Standart Sebagaimana Mestinya Yang Terdapat Dalam Pedoman (Pedum) Sehingga Menimbulkan Keleluasaan/Fleksibilitas Dalam Mengambil Tindakan Di Lapangan. Dalam Penulisan Karya Ilmiah Tertulis Ini Terbagi Menjadi Lima Bab, Pada Bab Satu Pendahuluan, Penulis Menjelaskan Latar Belakang Permasalahan Sampai Dengan Metode Penelitian Pada Bab Tiga. Sedangkan Bab Empat Dan Lima Adalah Hasil Penelitian Dan Kesimpulan Serta Saran Penulis

    EVALUASI HASIL PROGRAM SOLUSI KEMISKINAN (PROVERTY SOLUTION PROGRAM/PSP) BIDANG PERTANIAN DI DESA BADERAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015

    No full text
    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode telaah pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan terdiri dari empat proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo masih aktif sampai saat ini, budidaya tanaman bukan lagi sebatas padi akan tetapi mereka (Pokmas Baderan) sudah mengganti tanamannya berupa tembakau. Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan pada tahun 2015 belum mampu meningkatkan pendapatan anggota Pokmas, dapat dilihat dari hasil panen yang merugi dan biaya upah masih sebanding dengan upah buruh tani. Dari hasil penelitian didapat bahwa Program Solusi Kemiksinan belum efektif, dari hasil yang dicapai belum mampu menunjukkan perubahan status ekonomi buruh tani menjadi sejahtera. Terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan yang mengakibatkan hasil yang didapat selama pelakasanaan program pada tahun 2015 belum mampu mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu program belum mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan program belum mampu memperluas kapasitas produksi kelompok melalui usaha produktif yaitu padi, karena terjadi gagal panen dan tidak dapat bekerja sama dengan pihak Mitra Usaha. Program Solusi Kemiskinan belum mampu mendorong terciptanya kesempatan kerja di desa Baderan, status anggota pokmas tetap sebagai buruh tani yang dipekerjakan dilahan milik anggota dan mendapatkan upah layaknya buruh tani, hasil panen yang didapat yaitu setengah dari hasil penjualan dibagikan untuk 12 anggota

    PENGAMBILAN KEPUTUSAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM MENETAPKAN PRIORITAS PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

    No full text
    Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan penerangan jalan umum Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember

    E-Service Quality Kartu Identitas Anak di Kota Kediri

    Full text link
    Dengan perkembangan jaman, sektor publik membuat Instruksi Presiden No.03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan eGovernment yang bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis teknlogi untuk menikatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Ditahun 2015, Jawa Timur menjadi peringkat ketiga yang terdaftar di 10 provinsi e-Government terbaik. Namun, ada beberapa Kota/Kabupaten yang melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Semenjak adanya komplain dari masyarakat atas pelayanan dispenduk Kota Kediri. Saat itulah, pemerintah Kota Kediri baru melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan sebuah aplikasi SAKTI atau sistem administrasi kependudukan teknologi informasi. Aplikasi SAKTI ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efesien. Meski respon negatif dari sebagian masyarakat terhadap pelayanan online dispenduk Kota Kediri. Belum diketahui bagaimanakah tingkat kulaitas layanan e-Service KIA melalui aplikasi SAKTI di Kota Kediri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun data sekunder. Populasi dalam penelitian adalah data sementara pengguna pelayanan online KIA SAKTI Kota Kediri. Jumlah sampel sebanyak 51 responden yang telah menggunakan pelayanan online KIA SAKTI yang berlokasi penelitian di dispenduk Kota Kediri menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu obseravasi melalui wawancara dan menggunakan kuesioner. Terdapat 22 item pernyataan dalam penelitian ini yang dikelompokan kedalam 7 dimensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tingkat kualitas layanan e-service KIA menunjukan dimensi paling terendah dalam pelayanan online KIA adalah dimensi fulfillment dengan skor GAP sebesar -11, sedangkan dimensi tertinggi dalan pelayanan online KIA adalah dimensi efesiensi dengan skor GAP sebesar 1,3. Sedangkan untuk perhitungan seluruh dimensi e-Service Quality terhadap pelayanan online KIA Kota Kediri dikatakan buruk dengan skor nilai sebesar - 3.54545

    Kepuasan Masyarakat dalam Penggunaan Layanan Listrik Prabayar di Area Pemukiman Jalan Trunojoyo Jember

    No full text
    Salah satu tugas pemerintah yaitu melayani masyarakat. Pelayanan ini dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, Pengukuran tinggi rendahnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sebuah organisasi publik dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator. Indikator tersebut dapat diukur dari internal maupun eksternal organisasi publik. Dari dalam organisasi publik dapat diukur melalui kinerja, kepemimpinan, komunikasi dan sebagainya. Sedangkan jika dari ekternal atau luar lembaga (organisasi publik) dapat diukur dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. PT. Perusahaan Listrik Negara/ PT. PLN (Persero) yang juga melakukan pelayanan atau penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat . sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap penggunaan Listrik Prabayar di Area Pemukiman Jalan Trunojoyo Jember
    corecore