20,306 research outputs found
EKSISTENSI BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKANPERATURAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
No full textABSTRAKHaryono, NIM: 0064.02.38.2013, Dengan judul Tesis Eksistensi Biro Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Said Sampara, SH., MH., dan Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi biro hukum dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Sulawesi selatan dan factor-faktor yang mempengaruhi pelakanaan fungsi biro hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Sulawesi Selatan.Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tekhnik studi pustaka dan tekhik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara deduktif.Eksistensi biro hukum dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Sulawesi selatan cukup efektif dari jumlah ranperda-ranperda yang telah disahkan menjadi peraturan daerah oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan.Kepada seluruh pegawai biro hukum dan HAM agar kiranya dalam penyebarluasan perda-perda baru agar lebih proaktif disosialisasikan kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat mengetahui perda-perda baru tersebut.ABSTRAKHaryono, NIM: 0064.02.38.2013, Dengan judul Tesis Eksistensi Biro Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Said Sampara, SH., MH., dan Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi biro hukum dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Sulawesi selatan dan factor-faktor yang mempengaruhi pelakanaan fungsi biro hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Sulawesi Selatan.Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tekhnik studi pustaka dan tekhik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara deduktif.Eksistensi biro hukum dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Sulawesi selatan cukup efektif dari jumlah ranperda-ranperda yang telah disahkan menjadi peraturan daerah oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan.Kepada seluruh pegawai biro hukum dan HAM agar kiranya dalam penyebarluasan perda-perda baru agar lebih proaktif disosialisasikan kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat mengetahui perda-perda baru tersebut
KOALISI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL(Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
No full textABSTRAKUNTUNG. Koalisi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (dibimbing oleh Said Sampara dan Zainuddin).Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menjelaskan kedudukan koalisi partai dalam sistem pemerintahan presidensil; (2) mengetahui dan menjelaskan implikasi koalisi partai dalam sistem pemerintahan presidensil.Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer UUD NRI Tahun 1945, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bahan hukum sekunder seperti buku, hasil penelitian, dan artikel media sebagai bahan referensi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) koalisi partai merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari di dalam sistem presidensil multipartai yang terfragmentasi baik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden maupun koalisi di parlemen (2) Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensil berdampak pada pemerintahan terbelah, disharmonisasi antara mitra koalisi dan kekuasaan presiden masih terpengaruh oleh kompromi politik baik secara internal maupun eksternal.Hal ini berarti bahwa kedudukan koalisi partai merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sistem presidensil yang menganut sistem politik multipartai. Namun koalisi yang terbangun masih lemah dan pragmatis. Oleh karena itu, perlunya koalisi berbasis kesamaan visi, misi dan platform partai dan menata pelembagaan koalisi yang mapan dalam sistem pemerintahan presidensil
Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011
No full textABSTRAKSYAHRIR. Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 (dibimbing oleh Said Sampara dan Andi AbidinR).Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Perda Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala pengelolaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Barru.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, dengan jumlah sampel 28 (dua puluh delapan) orang yang diambil dari 14 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Barru, dan dianggap dapat mewakili keseluruhan unsur dari populasi penelitian melalui tehnik purposive sampling.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) syarat dan mekanisme pembentukan BUMDes secara umum telah dilaksanakan berdasarkan amanat pada pasal 4 (1) dan (2) Perda Nomor 11 Tahun 2011: (2) aturan terkait organisasi pengelola BUMDes belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena ada pengurusnya yang merangkap jabatan sebagai staf desa maupun telah berusia lanjut: (3) Pelaksanaan tugas dan kewenangan pengurus BUMDes telah dilaksanakan dengan baik: (4) Hak dan kewajiban BUMDes untuk menghimpun usaha-usaha milik desa yang bersifat parsial da
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUTPERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012(Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo)
No full textABSTRAKSunarding, Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Permendagri Nomor 35 Tahun 2012, Studi pada Sekretariat Daerah Kota Palopo (Dibimbing oleh Said Sampara dan Ahmad Fadil).Dalam penelitian ini menjawab pertanyaan: Bagaimana Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah : Untuk menganilisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilak
IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI DI DESA BORONGLOE KECAMATAN PAJUKUKANGKABUPATEN BANTAENG)
No full textABSTRAKMuhammad Nawir. Nim : 004002422015 Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Borongloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Said Sampara, SH., MH dan Syarifuddin, SH., MH).Tujuan penelitian : (1) mengetahui dan menganalisis Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Borongloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng : (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Borongloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.Penelitian ini yaitu penelitian empiris, Lokasi penelitian terletak di Desa Borongloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Sumber data terdiri dua yakni data primer dari hasil wawancara serta data sekunder dari buku-buku atau literatur-literatur para ahli atau sarjana. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara dekriptif kualitatif untuk mencapai kesimpulan.Hasil penelitian ini : (1) Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Borongloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng masih kurang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 ; (2) Faktor yang mempengaruhi Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Borongloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, Masyarakat, dan Sarana dan Prasarana.Rekomendasi penelitian ini adalah : (1) Penyuluhan Hukum ; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana ; (3) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
Efektivitas penegakan Hukum Terhadappelanggaran Perizinan Tenaga Kerja Asing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Prov. Sulawesi Selatan
No full textABSTRAKWawan Haryanto, 0125.02.44.2016. Efektivitas penegakan Hukum Terhadappelanggaran Perizinan Tenaga Kerja Asing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Prov. Sulawesi Selatan), dibimbing oleh Said Sampara danSyarifuddin.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan Efektivitaspenegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan tenaga kerja asing di wilayahDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitashukum dalam masyarakat. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif,yaitu dengan menganalisa realitas dan perilaku individu atau masyarakat dalamkaitannya dengan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadappelanggaran perizinan Tenaga Kerja Asing di Sulawesi Selatan, dari hasil penelitianmasih kurang cukup efektif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitaspenegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan tenaga kerja asing di SulawesiSelatan yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana danprasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.Rekomendasi dari hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadappelanggaran perizinan tenaga kerja asing di Sulawesi selatan, masih perludiefektifkan khususnya dalam pengawasan terhadap tenaga kerja asing, perlunyapembinaan bagi pemberi kerja berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asingsecara berkelanjutan, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai harusmenjadi perhatian karena merupakan faktor yang sangat mendukung, dan perludibangun koordinasi dengan instansi terkait. Agar informasi tenaga kerja asing dapatterintegrasi, sehingga memudahkan pertukaran informasi dan pengawasa
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textABSTRAK Wahidin, NIM : 0124.02.34.2011, Penyalagunaan kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidan Korupsi ( dibimbing oleh Said Sampara dan Abdul agis ) Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama yang mengenai penyalagunaan kewengan bagi pejabat Negara sehingga menimbulkan suatu tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menginfentarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi khusunya mengenai penyalagunaan kewenangan dalam timbulnya tindak pidana korupsi.Dari penelitian ini diperoleh bahwa penyalagunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan sala satu delik yang bersifat khusus karena ungsur melawan hukumnya adalah berkaitan dengan jabatan bagi pejabat publik yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan, begitu pula dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh bahwa penyelagunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dua cara konsep hukum, yaitu konsep hukum administrasi negara dan konsep hukum pidanaRekomendasi penelitian ini adalah agar penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan peruntukan keuangan negara oleh aparatur negara yang sifatnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan perekonomian negara dan keuangan negara agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan fungsi dan pertanggungjawabannya sebagai pejabat ketika menjalankan kewenangannya untuk dan atas nama jabatan dalam kaitannya dengan tanggung jawab jabata
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAHNOMOR14 TAHUN 1999 TENTANG KEBERSIHANDI KOTA MAKASSAR
No full textABSTRAK Darwin Rukua NIM : 0074.02.42.2015, Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kebersihan di Kota Makassar. Dibimbing oleh Said Sampara dan Ilham Abbas. Tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahuiEfektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kebersihan di Kota Makassar 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 tentang Kebersihan di Kota Makassar Metode penelitian : Mengumpulkan data menggunakan data primer biasa disebut juga data empiris, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan seperti melalui hasil pengamatan dan wawancara yang bersumber pada responden, data sekunder diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Efektivitas Penegakan HukumPeraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 tentang Kebersihan di Kota Makassar kurang efektif.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang kebersihan di kota Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum dan budaya hukum. Rekomendasi : Diperlukan adanya sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang makna dan pentingnya kebersihan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana penunjang, dalam meningkatkan pelayanan persampahan agar menciptakanlingkungan yang bersih dan sehat
, Ciber Crime dalam Perspektif Kriminologi Kontemporer
No full textABSTRAKMUSTAKIM, Ciber Crime dalam Perspektif Kriminologi Kontemporer(dibimbing oleh Hambali Thalib dan Said Sampara).Penelitian ini bertujuan mengetahui cyber crime ditinjau dari perspektif kriminologi kontemporer dan pemberlakuan hukum pidana saat ini terhadap cyber crime.Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (sicio legal), yaitu mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji proses kerja hukum didalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassaar (PN Makassar).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cyber crime dalam perspektif kriminologi kontemporer mengurai penyebab terjadinya cyber crime dalam beberapa faktor di antaranya; faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan intelektual, pemberlakuan hukum pidana saat ini terhadap cyber crimei (legalitas penggunaan upaya paksa) yang terbesar di beberapa undang- undang masih kurang optimal dalam penanggulangan cyber crime. Bebrapa undang-undang itu di antaranya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal27 (3) (legalitas penuntutan), Pasal 43 (3) (penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus seizing ketua pengadilan), dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 pasal 103 tentang persyaratan yuridis laporan dan pengaduan.Kata kunci: cyber crime, kriminologi kontemporer, pemberlakuan hukum pidan
Efektivitas Hukum dalam penyelesaian Sengketa Tanah garapan,
No full textABSTRAKEkapratiwi Syarifuddin, 003302442016, Efektivitas Hukum dalam penyelesaian Sengketa Tanah garapan, dibimbing oleh Said Sampara dan Hasan Kadir.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa tanah garapan dan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa tanah garapan.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif Empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan Hukum Normatif dengan adanya penambahan berbagai unsure empiris. Dimana akan mengkaji implementasi ketentuan hukum Normatif (undang-Undang).Berdasarkan hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada sengketa dalam putusan perkara 03/G/2015.P.TUN.M.ks dengan tujuan untuk lebih memberikan pemahaman tentang penyelesaian suatu objek tanah garapan yang di sengketakan di Kota Makassar.Berkenaan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan untuk memperhatikan aturan yang telah ada agar tidak menimbulkan cacat fisik dan cacat yuridis. Selain itu dalam meberikan informasi kepada pihak lain seperti memasang patok yang jelas serta dalam memutuskan kasus sengketa, hakim harus mengikuti perkembangan aturan hukum yang terjadi agar putusan yang dikeluarkan akurat, jujur dan adil.Kata Kunci : Tanah garapan, Sengketa, Efektivitas Huku
- …
