1,759,779 research outputs found
Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon
Full text linkThis study aims to analyze and describe interfaith greetings from a social point of view and a religious point of view which is specifically based on the opinion of Buya Yahya. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The research sources consist of 2 sources, namely primary research sources taken from various videos and existing news articles and reinforced by secondary sources, namely from various literatures that support primary data. The results of this study show that this cross greeting is a form of practicing the 3rd Pancasila, namely the unity of Indonesia, because Indonesia is a pluralistic country. Interfaith greetings when viewed from a social perspective have positive values for state life, especially in Indonesia. But if viewed from a religious perspective, Buya Yahya gave several explanations, using greetings assalamualaikum wal hidayah, in saying greetings one must know the meanings contained in these various greetings because there are greetings that contain shirk. Buya Yahya also suggested that it is better to replace the interfaith greetings with traditional greetings from the people around the greeting speakers, namely sugeng enjing, sugeng dalu, etc.Keywords: Greetings; Interfaith; Social; Religion AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan salam lintas agama dengan sudut pandang sosial dan sudut pandang agama yang dikhususkan dengan pendapat buya yahya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber penelitian terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber penelitian primer yang diambil dari berbagai video serta artikel berita yang ada dan diperkuat oleh sumber sekunder yaitu dari berbagai liratur yang mendukung data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salam lintas ini merupakan salahsatu bentuk pengamalan Pancasila ke 3, yaitu persatuan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara prularisme. Salam lintas agama jika ditinjau dari prespektif sosial mempunyai nilai positif bagi kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Tetapi jika dilihat dari prespektif agama, buya yahya memberikan beberapa penjelasan, menggunakan salam assalamualaikum wal hidayah, dalam mengucapkan salam harus mengetahui makna yang terkandung dalam berbagai salam tersebut karena ada salam yang mengandung kesyirikan. Buya yahya juga menyarankan bahwa lebih baik mengganti pengucapan salam lintas agama dengan salam tradisi masyarakat yang ada disekitar pengucap salam berbicara, yaitu sugeng enjing, sugeng dalu, dllKata Kunci: Salam Lintas; Agama; Sosial; Agam
Biography: Salam Abdus
No full textBiography of
Salam Abdus,
Lecturer,
Department of Policy Analysis and Managemen
Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka Dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum
Full text linkPretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia\u27s execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits AbstrakPraperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Huku
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Full text linkIn this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper\u27s research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidan
Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
Full text linkThe implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) has been regulated in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, it should be noted that in the implementation there are two implementations that must be considered, namely the implementation of an open and closed GMS, each of which has differences and its own rules. In addition, the implementation of the GMS if it can be done in the form of a teleconference which has different points of view from several parties. It should also be noted that the implementation of General Shareholders (GMS) has weaknesses and strengths that must also be known as stated in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In this paper, the author uses descriptive qualitative research methodology in order to make it easier for the author to explain about the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) considering that this knowledge is indispensable for law students in particular and parties from government and private agencies as one of the ingredients. writing and research in general.Keywords: GMS, Limited Liability Company, Company Law, Media Teleconference AbstrakPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun perlu diketahui dalam penyelenggaraannya terdapat dua pelaksanaan yang harus diperhatikan, yaitu pelaksanaan RUPS terbuka dan tertutup yang masing-masingnya terdapat perbedaan dan aturannya sendiri. Selain itu, pelaksanaan RUPS jika bisa dilakukan dalam bentuk teleconference yang memiliki sudut pandang berbeda dari beberapa pihak. Dan perlu diketahui juga bahwa pelaksaan Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kelemahan dan kelebihan juga yang harus diketahui juga seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif guna untuk lebih memudahkan penulis untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingat pegetahuan ini sangat diperlukan bagi kalangan mahasiswa hukum secara khususnya dan pihak-pihak dari instansi pemerintah maupun swasta sebagai salah satu bahan tulisan maupun penelitian pada umumnya.Kata Kunci: RUPS, Perseroan Terbatas, UUPT, Media Teleconferenc
Konsep Rahmatan Lil Alamin Imam Shamsi Ali Sebagai Strategi Kepemimpinan Pendidikan dan Dakwah Kultural Di Amerika
Full text linkImam Shamsi Ali is an extraordinary scholar whose spirit of struggle in spreading the religion of Islam by introducing Islam with the concept of Rahmatan Lil Alamin in the United States. This brought major changes to Islam in the United States. In this study the author aims to find out how the concept of rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali is able to become a strategy for education and cultural da\u27wah in the United States. In this study, the author uses the library research method, where the research uses various literatures, both books, notes, and reports on the results of previous research in collecting data. This study focuses on how the concept of Rahmatan Lil Alamin brought by Imam Shamsi Ali in New York, United States became his strategy in building Islamic education and da\u27wah. The objects of this research are books from Imam Shamsi Ali, and various articles about Imam Shamsi Ali. The results of this study indicate that the concept of rahmatan lil alamin in Imam Shamsi Ali\u27s education and da\u27wah which is accommodated in Islamic boarding schools can become a force for Islam in the United States.Keywords: Rahmatan lil alamin, Educational Leadership, Cultural Da\u27wah, Islam in America AbstrakImam Shamsi Ali merupakan sosok ulama yang luar biasa semangat perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam dengan memperkenalkan Islam dengan konsep Rahmatan Lil Alamin di Amerika Serikat. Hal ini membawa perubahan besar bagi Islam di Amerika Serikat. Dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali mampu menjadi strategi pendidikan dan dakwah kultural di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research, dimana penelitian menggunakan berbagai literatur-literatur baik buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu dalam pengambilan datanya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep Rahmatan Lil Alamin yang dibawa oleh Imam Shamsi Ali di New York, Amerika Serikat menjadi strategi beliau dalam membangun pendidikan dan dakwah Islam. Adapun objek penelitian ini yaitu buku-buku daripada Imam Shamsi Ali, dan berbagai artikel tentang Imam Shamsi Ali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin dalam pendidikan dan dakwahnya Imam Shamsi Ali yang diwadahi dalam pesantren dapat menjadi kekuatan Islam di Amerika Serikat.Kata Kunci : Rahmatan lil alamin, Kepemimpinan Pendidikan, Dakwah Kultural, Islam di Amerik
Modification Finance of Salam and the Implications for Salam Accounting Treatment in Indonesia
No full textAbstractBank Indonesia has set standardization of Salam and PSAK No. 103. The theoretical study results showed that the non-application of Salam contract in the Islamic Banking includes: fear of the banks on dishonesty or farmers’ harvest failure, the risks that brought by Salam contract and the lack of socialization of Salam contract to the farmers. The modified solutions made to eliminate the problem at Salam contract is to establish agricultural banks, providing socialization and education to farmers, giving option to the payment system of Salam and the amount of farmers’ credit are not the basic price of farmers’ harvest
Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia
Full text linkThe case of Corona Covid-19 is now in its second year. The impacts that occur are very numerous and greatly affect every level of society from all sides and aspects of life. The many impacts and changes that occur during the pandemic are not easy and can be accepted by the community. The many pros and cons as well as issues that lead to public opinion on the emergence of the Covid-19 case also make the condition of the country more difficult. The imposition of restrictions that are always extended and the difficulty of accessing public transportation until there is a reduction in employees not only adds to the number of cases of poverty in Indonesia but also adds to the increasing number of criminal cases caused by difficult economic conditions. In this paper, the author tries to describe and provide views on the journey of covid-19 into Indonesia and what impacts it has during this covid-19 pandemic.Keywords: Corona Covid-19; Social distancing; Impact of Covid AbstrakKasus Corona Covid-19 kini sudah memasuki tahun kedua. Dampak yang terjadi sangat banyak dan sangat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dari segala sisi dan aspek kehidupan. Banyaknya dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi tidak mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Banyaknya pro kontra serta isu yang memunculkan opini publik terhadap munculnya kasus Covid-19 juga membuat kondisi negara semakin sulit. Pemberlakuan pembatasan yang selalu diperpanjang dan sulitnya akses transportasi umum hingga terjadi pengurangan pegawai tidak hanya menambah jumlah kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menambah jumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan memberikan pandangan tentang perjalanan covid-19 masuk ke Indonesia dan apa dampaknya selama pandemi covid-19 ini.Kata Kunci: Corona Covid-19; Jarak sosial; Dampak Covi
Keikutsertaan Anak di Bawah Umur Dalam Aksi Demonstrasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
Full text linkABSTRAKAnak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokarasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekaatan konseptual (conseptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif). Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi ABSTRACTChildren are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democrac
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Di Indonesia
Full text linkRegulation of money or currency in Indonesia is based on Law (UU) Number 7 of 2011 concerning Currency. Money is a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of by all Indonesian citizens. In this study, the author discusses the implementation of cryptocurrency transactions in Indonesia according to the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, and discusses the Legal Protection in Cryptocurrency Transactions according to the Agency Regulations. Commodity Futures Trading Supervisor Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange in Indonesia. This writing uses descriptive qualitative method. The results of the study state that legal protection for the community is currently familiar with digital transactions and specifically during this pandemic.Keywords: Legal Protection; Cryptocurrencies; Crypto Asset AbstrakPengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam Penelitian ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Transaksi cryptocurrency di Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka, dan membahas tentang Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Cryptocurrency Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat saat ini sudah banyak mengenal transaksi digital dan khusus dimasa pandemic ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Cryptocurrency; Crypto Asse
- …
