1,721,047 research outputs found
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)
Full text linkTujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sejarah penamaan, asal-usul kampung, dan wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pengaturan kampung dengan peraturan daerah adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Kampung, Desa, dan Peraturan daerah.</p
Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi
Full text linkTulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna lembaga negara, kedudukan dan relasi antar lembaga negara menurut UUD Tahun 1945. Menggunakan data kepustakaan disimpulkan bahwa, pertama lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, kedua lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, ketiga, lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah, keempat, Fungsi dan wewenang dapat menentukan kedudukan lembaga negara, sehingga terdapat kelompok lembaga negara utama (main state organt) serta lembaga negara bantu (auxiliary organt), dan kelima, relasi antar lembaga negara dapat bersifat hirarkis struktural sebagaimana doktrin pembagian kekuasaan semasa UUD 1945 sebelum perubahan, dan dapat pula secara flat, horizontal yang berada dalam kesederajatan, dan berbeda karena wewenang belaka. Kata kunci : Lembaga negara, kedudukan dan relasi</p
PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stufenbautheorie Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan hukum susunan norma hukum Indonesia berdasarkan teori Hans Kelsen adalah berjenjang dan berlapis-lapis, dari norma hukum lapisan terendah yang operatif-konkret-individual berjenjang dan bersumber pada norma hukum general-abstract berpuncak dalam pandangan dan cita hukum yang menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum
POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI
Full text linkUsing a normative approach of this study is expected to find a permanentlegal political and incidental in the supervision of the constitutional judges.Based on primary legal materials and secondary conclude that in order topreserve and uphold the honor, dignity, and the behavior of the judge isrequired to supervise the attitude constitutional judges to match the code ofethics and code of conduct so that each verdict was implemented in order toenforce the law and justice based on Pancasila and the Constitution of theYear 1945 as a permanent legal political supervision of the constitutionaljudges. While the legal political incidental that the choice is a) Conduct ofjudges of the Constitutional supervised by the Board of Ethics establishedthe Constitutional Court, while on judges reported or suspected violations ofcode of ethics and / or code of conduct of judges of the Constitutionalformed Honorary Council Constitutional Court whose establishment isproposed Ethics Council, with carry out the tasks and functions as judicialethics; and b). Constitutional Court's decision can not be carried out judicialsupervision as well as supervision of court decisions that are in the SupremeCourt through legal action mechanisms (ordinary and extraordinary).However, the decision of the Court can be controlled society through themonitoring of the implementation of such decision, including correctionsthrough academic activities but can not change the decision.Keywords: Supervision, Behavior, Judges and Constitutional Judges</p
PROBLEMATIKA YURIDIS SISTEM ALOKASI HUKUM DALAM PENGAWASAN HAKIM
Full text linkThe procedure Oversight Judge (How It Treats People) is regulated by an internal mechanism by the Supreme Court as an institution builder through the remedies and oversight mechanisms of behavior, as well as the external monitoring Judicial Commission behavior of justices and judges in the Supreme Court. While the constitutional judges monitored internally without the involvement of outside agencies. There is injustice setting norms supervision of judges (How It Distribute). If the justices and courts in Supreme Court monitored externally by Judicial Commission and internally by the Supreme Court, Court only supervised institution's own internal artificial. Keywords: Judge Supervision, and System Allocation Law</p
TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)
Full text linkMenemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif (doctrinal research) disimpukan bahwa, landasan filosofis adalah bertumpu pada kehendak pembentukan pemerintahan negara yang menghendaki keterjaminan air bersih bagi masyarakat, adapun landasan sosiogisnya adalah adanya kehendak masyarkat agar pemda Kota Bandar Lampung bertanggungjawab terhadap ketersediaan air bersih dengan salah satu cara adanya penyertaan modal bagi PDAM, sedangkan landasan yuridis perda sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang organik yang menjadi dasar pembentukan daerah dan perusahaan daerah serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda tersebut. Kata kunci : Landasan fislosofis, sosilogis, yuridis dan peraturan daerah.</p
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI BANDAR LAMPUNG
Full text linkabstractThis research which is a grant of DIPA UNILA 2013 aims to describe the rights of domestic workers as well as models of legal protection for them in Bandar Lampung. By using a normative approach based on secondary data, it can be concluded that first, the rights of household workers are the same as in other sectors, the difference lies only in its job type, and secondly, a model of protection of household workers is done by means of preventive and repressive. Protection model preventively done by providing the local regulations that give legal certainty to the position of household workers, including the obligations of the agreement between workers and employers, while repressive carried out by means of law enforcement, both the penal or civil code. The penal code is carried out as a responsibility of the State to prosecute and/or punish the employer and / or the person in the house that his actions resulted in physical injury and/or psychological. While civil law is an effort to provide workers' rights which are not fulfilled in accordance with the employment agreement. It is recommended that in order to ensure legal certainty of the fulfillment of the rights of household workers in Bandar Lampung; it required legal norms that specifically governs the relationship of household workers and their employers in the form of local regulations. Keywords: Legal Protection, Right and Household Workers.</p
Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016
Full text linkMenggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas-asas dan landasan teoretis dalam pembentukan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa asas-asas dalam penyusunan RPJMD meliputi asas hukum yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun landasan teoretisnya mencakup antara lain wewenang pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata kunci : RPJMD, asas-asas, landasan teoretis dan Naskah Akademik
PENDAMPINGAN BANK SAMPAH MELATI BERSIH BERBASIS PEMBERDAYAAN BAGI MASYARAKAT URBAN
Full text linkProblems of waste management in urban areas requires the participation of public awareness. Community or residents can participate in managing the garbage, especially in their respective environments. Citizens can change the behavior of earlier indifference turns to participate in managing the waste problem. The waste problem is not only the responsibility of governments, and but requires the participation of the broadest community to also find solutions to manage waste from the source of the problem into something more beneficial both economically and environmentally the type of research is descriptive research with quantitative approach. This research was conducted at the Bank Sampah Melati Bersih (an organization community) in South Tangerang City. This study population is a member of the Bank Sampah Melati Bersih in South Tangerang City. The sample in this research were 30 people who manage trash in housing. Processing data using Spearman correlation test analysis. The results of the research are (1) characteristics of individuals relate to real behavioral changes in trash management in a residential neighborhood. (2) Trash companion role of Bank Sampah Melati Bersih tangible associated with behavioral changes in waste management in a residential neighborhood. [Problematika tentang pengelolaan sampah di perkotaan memerlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat atau warga dapat ikut mengelola sampah terutama di lingkungan masing-masing. Warga masyarakat dapat mengubah perilakunya dari tadi masa bodoh berubah untuk ikut mengelola permasalahan sampah. Permasalahan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan tetapi menuntut partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk juga mencari solusi dalam mengelola sampah dari sumber masalah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat baik secara ekonomis maupun lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.. Penelitian ini dilakukan pada Bank Sampah Melati Bersih di Kota Tangerang Selatan. Populasi penelitian ini adalah anggota Bank Sampah Melati Bersih di Kota Tangerang Selatan. Sampel penelitian adalah 30 warga yang mengelola sampah di perumahan. Pengolahan data dengan menggunakan analisis uji korelasi Spearman. Hasil penelitiannya: (1) karakteristik individu berhubungan nyata dengan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah di lingkungan perumahan. (2) peran pendamping dari Bank Sampah Melati Bersih berhubungan nyata dengan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah di lingkungan perumahan.]</jats:p
Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016
No full textMenggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas-asas dan landasan teoretis dalam pembentukan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa asas-asas dalam penyusunan RPJMD meliputi asas hukum yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun landasan teoretisnya mencakup antara lain wewenang pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata kunci : RPJMD, asas-asas, landasan teoretis dan Naskah Akademik.</p
- …
