1,721,270 research outputs found
Hasil Penilaian Sejawat Sebidang atas artikel berjudul: The Violation on Women’s Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From A Feminist Legal Theory
Get PDFPenilaian dari Dr. Kutbuddin Aibak, MHI:
Berkualitas, informatif, argumentatif dan analitis, agar lebih kontributif perlu dipertegas aspek kebaruannya di pendahulua
Hasil Penilaian Sejawat Sebidang atas artikel berjudul:The Political Meaning of the Hijab Style of Women Candidates
Get PDFPenilaian dari Dr. Kutbuddin Aibak, MHI:
Karya yang luar biasa, idenya sederhana, argumentasinya jelas dan mudah dipahami, perlu ditambah lagi peraturan hukum terbaru tentang penggunaan hijab di kancah politi
KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DALAM UPAYA MENGHINDARI TIMBULNYA SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gandong Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)
Get PDFSkripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Upaya Menghindari Sengketa Tanah Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Gandong Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Ilham Mifthaqhul Nuraini, NIM 126101201034, dengan pembimbing Prof. Dr. Kutbuddin Aibak. S.Ag., M.H.I.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Sertifikat Tanah, Sengketa Tanah, Hukum Islam
Penelitian ini dilatar belakangi Sengketa tanah juga sering kali dipicu oleh masalah-masalah administratif, seperti tumpang tindihnya data pertanahan, kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, atau bahkan penyerobotan tanah yang dilakukan secara tidak sah. Ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah dapat menimbulkan ketegangan dan permasalahan antar individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengklaim tanah yang sama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur pengurusan sertifikat tanah dan pentingnya legalitas sertifikat sebagai alat bukti yang sah dalam menghindari sengketa.
Tujuan penelitian ini (1) Bagaimana praktik jual beli tanah yang ada di desa Gandong kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung, (2) bagaimana kesadaran hukum dalam praktik jual beli tanah di desa Gandong kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung, (3) bagaimana proses jual beli tanah dalam perspektif hukum Islam di desa Gandong kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung.
Metode penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu: menganalisis fakta-fakta dari objek yang diteliti secara sistematis. Sumber data: observasi langsung pada tempat yang telah ditentukan. Pendekatan yang di lakukan sesuai dengan sudut pandang yang sesuai hukum yang berlaku
IMPLEMENTASI SEDEKAH BARANG BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Ngadiluwih Kabupaten Kediri)
Get PDFABSTRAK
Wildan Barocha Hudiandika, 126101212205, Implementasi Sedekah Barang
Bekas Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Prof. Dr. Kutbuddin
Aibak. S.Ag.,M.H.I
Kata kunci : Sedekah barang bekas, Pengelolaan sampah, Undang-undang,
Huukum Ekonomi Syariah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan barang bekas
melalui gerakan sedekah rosok di Desa Ngadiluwih. Program sedekah ini
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan,
pendidikan, dan membantu fakir miskin. Gerakan ini, yang dikelola oleh
LAZIZNU Desa Ngadiluwih, menunjukkan potensi besar dalam memberdayakan
masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, implementasi
sedekah barang bekas masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pengelolaan barang bekas dan sistem distribusi
yang tidak efisien.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan
program sedekah barang bekas di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih,
Kabupaten Kediri? (2) Bagaimana tinjauan program sedekah barang bekas
menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah? (3)
Bagaimana tinjauan program sedekah barang bekas menurut Hukum Ekonomi
Syariah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan
program sedekah barang bekas di Desa Ngadiluwih, menganalisis tinjauan
program tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, serta
menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sedekah barang bekas di
Desa Ngadiluwih telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
dan Hukum Ekonomi Syariah. Program ini berhasil membangun kesadaran
kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, serta
memberi manfaat sosial yang signifikan kepada masyarakat kurang mampu,
terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan
PEMENUHAN HAK ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF FIKIH DIFABEL (Studi Kasus di Kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)
Get PDFTri Diana Andriani, 126102201029, Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Fikih Difabel (Studi Kasus di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
Kata kunci: Hak Aksesibilitas, Fasilitas Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Fikih Difabel
Penelitian ini dilatarbelakangi tentang pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang sepenuhnya belum terpenuhi. Dalam fiqih Islam juga sudah membahas terkait penyandang disabilitas yang perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang memadai dalam hal beribadah dan mendalami agama, seperti menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas dan tempat untuk belajar agama khusus penyandang disabilitas, agar mereka juga mengetahui terkait tata cara beribadah sesuai syari’at Islam. Namun, dalam penerapannya pemenuhan hak fasilitas bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masih ada beberapa fasilitas khusus penyandang disabilitas yang belum terpenuhi.
Adapun fokus penelitian yang diangat dalam penelitian ini adalah: Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung? 2) Bagaimana pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas ditinjau dari fikih difabel? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 2) Untuk menganalisis pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas ditinjau dari fikih difabel.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan pengecekan keabsahan pada temuan penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung belum sepenuhnya terpenuhi terkait fasilitas-fasilitas khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas dilihat dari standar penerapan aksesibilitas yang ada pada peraturan-peraturan pemerintah. 2) Menurut tinjauan fikih difabel, pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung fasilitas khusus belum sepenuhnya terpenuhi. Dijelaskan dalam Syarah Muslim karangan Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam Kitab al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim yang pada intinya para ulama telah memutuskan agar seseorang lebih mengutamakan yang baik (membutuhkan) atas dasar pertimbangan ketundukan hati pada ketaatan dan untuk tidak mengutamakan yang lain (normal) berdasarkan tempatnya di barisan pertama
Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif
Get PDFRancangan sebuah penelitian kualitatif berjalan diluar asumsi-asumsifilosofis, sudut-sudut pandang, dan teori-teori ke dalam pendahuluan dari sebuah penelitian. Penelitian ini terdiri dari menyatakan masalah atau persoalan yang kemudian mengarahkan pada penelitian, merumuskan tujuan sentral dari penelitian, dan menyediakan rumusan-rumusan masalah.
Bagaimana pernyataan masalah, persoalan atau kebutuhan yang akan penelitian, mencerminkan "sumber-sumber" informasi yang berbeda, membingkai literatur yang ada dan menghubungkan fokus dari tradisi penelitian dalam penelitian kualitatif?
Bagaimana seorang peneliti mengajukan rumusan sentral dalam sebuah penelitian sehingga hal itu bisa menjadikan sebuah tradisi dan memberikan pertanda akan hal tersebut?
Bagaimana rumusan-rumusan masalah bawahan dapat ditampilkan dalam penelitian untuk mencerminkan persoalan-persoalan yang dieksplorasi dan memberikan pertanda akan topik-topik yangakan ditampilkan dalam analisis dan laporan kualitatif
Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif
Get PDFPendekatan studi islam adalh wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu ke-Islaman, karena berkaitan langsung dengan sentuhan ilahiyah yang merupakan fundamnental value bagi umat muslim, juga berhubungan dengan realitas hidup berbangsa, bernegara dan beragam yang di dalamnya rentan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang kadang dipahami berjarak bahkan dipisahkan smaa sekali.Dalam dsawarsa terakhir, perkembangan metode kajian islam mengalami kemajuan yang signifikan, disamping karena addanya warisan klasik kesarjanaan muslim yang hingga kini masih eksis, juga diakibatkan baik langsung atau tidak langsung dengan tradisi keilmuan Barat yang telah terlebih dahulu maju dalam berbagai disiplin ilmu
Penalaran Ta‘Lîilî dalam Hukum Islam: Telaah Corak Penalaran Hukum Islam dalam Upaya Penerapan Maqâşid al-Sharî‘ah
Get PDFIjtihâd is the third legal source of Islam whose object is all things about which
the Qur’an and the Sunnah are silent (mâ lâ naşş fih). From the perspective of the Uşûl
al-Fiqh, there have been methods of ijtihâd put forward by the ‘Ulama, which include
qiyâs, istişlâh, istishâb and ‘urf. These methods in the final analysis, should be based on
what is commonly known as maqâşid al-sharî‘ah (human interest) when put into practice.
When ijtihad is undertaken furthermore, two modes of thinking are normally born out of
maqâşid al-sharî‘ah, one of which being –and this is the focus of our analysis- the ta‘lîlî
mode of thinking. The ta‘lîlî mode of thinking is about discovering the reasons (‘illah)
behind certain religious rulings. It comes into existence as a result of the fact that the
texts of the Qur’an and the Sunnah always mention the reasons when issuing religious
rulings. And this has become the starting point of the mujtahids in resolving various legal
issues that they face. They start by discovering first the reasons and then proceed to issue
the ruling. As far as the science of Uşûl al-Fiqh is concerned, qiyâs and istihsân belong to
this ta‘lîlî mode of thinking
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013
Get PDFResti Isma Anggraeni , NIM 1860101223273, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Penegakan Hukum Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik Ilegal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013
Penelitian ini dilatar belakangi karena Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia semakin meningkat seiring tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kecantikan yang murah dan instan. Kondisi ini menimbulkan risiko serius bagi kesehatan serta menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan produk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan prinsip kehalalan dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana BPOM menjalankan peran pengawasan serta penegakan hukum dalam mencegah beredarnya kosmetik ilegal dan melindungi konsumen.
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi serta menindak peredaran kosmetik ilegal di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 2) Bagaimana penegakan hukum mengenai peredaran dan penindakan produk kosmetik ilegal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 3) Bagaimana praktik pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2) Untuk menganalisis penegakan hukum mengenai peredaran dan penindakan produk kosmetik ilegal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3)Untuk menganalisis praktik pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian literatur research. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu, pendakatan kualitatif konseptual. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh, yaitu dari Kitab Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Fatwa MUI yaitu Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa undang-undang, peraturan BPOM, literatur akademik, fatwa MUI, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan praktik pengawasan BPOM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BPOM berperan sentral dalam pengawasan pre-market dan post-market untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal melalui pemeriksaan notifikasi, uji laboratorium, dan pengawasan distribusi.
2) Penegakan hukum berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 memberikan dasar pidana dan administratif terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal, namun implementasinya masih terkendala rendahnya kepatuhan dan maraknya penjualan
digital. 3) Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 menegaskan prinsip halal-thayyib, sehingga kosmetik ilegal yang berbahaya atau tidak jelas komposisinya melanggar hukum sekaligus syariah; pengawasan BPOM dan fatwa MUI menjadi instrumen yang saling melengkapi dalam melindungi konsumen
- …
