1,720,963 research outputs found
DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Full text linkManajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak, karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, politik global, ekonomi global dan nilai-nilai global, sementara kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Pada kepentingan lokal inilah, perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan, dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakkan hukum perlu dilakukan
Teori Demokrasi
Full text linkSistem Politik Indonesia
Satu hal yang perlu dipahami bahwa sebagai suatu faham â��demokrasi bersifat netralâ�
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
No full textSistem Politik Indonesia
Penegasan demokrasi Pancasila sebagai Tugas Pembantuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegar
DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Full text linkManajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta kepentingan lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global.
Dalam perkembangannya muncul pendapat bahwa pemerintah seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada dan menjadikan pemerintahan yang memiliki kemampuan entrepreneur, sehingga gerak ekonomi dapat diikuti oleh pemerintah dan menyarankan agar pemerintah menerapkan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C‘s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ―reinventing government‖ yang diajukan Osborne dan Gaebler.
Oleh karena itu, demokratisasi manajemen pemerintahan di Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang demokratis menunjukkan bahwa elit politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik pada tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural yang mensyaratkan adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang diperinta
PILKADA (HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
Full text linkPemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini juga didasarkan pada nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan tertentu pula, terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut.
Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses PILKADA.
Konteks demikian menyebabkan proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari PILKADA tersebut, antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga tindakan coersif I melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan masyarakat pada umumnya.Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. PILKADA saat ini selayaknya dievaluasi. 
Input Output Proses
No full textSistem Politik Indonesia
Sistem politik berhubungan dengan bagaimana suatu negara dijalanka
PEMERINTAHAN YANG CERDAS YANG DIBUTUHKAN DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.O
Full text linkThe future government is a digital government that relies on the ability of E. Govt. (electronicgovernment) and it is impossible to avoid it. Advances in science, communication technology andinformation and the development of the economy and trade. Cause the Government is faced with anincreasingly liberal and individualist mass of people who tend to deny the existence and grandeur ofculture and religion. It is also necessary to understand that the social transformation experienced by"the West" originated from agriculture (first wave), industry (second wave), and information ( thirdwave), as Alvin Toffler stated in Future Shock and The Third Wave occurring in third world countriessimultaneously, no exception in Indonesia. This causes the Indonesian people to be in the three waves,so naturally the development development must be based on the indications of the three waves. 4.OIndustrial Revolution, is indicated by the development of global information that has swept andspread globally which has caused third-world societies, including Indonesia, to be in a transition ofvalues. The values of the industrial society and the values of the information society have not grownand are adaptive in people\u27s lives, while the values of tradition have gradually been abandoned. Asa result, the size of a society\u27s assessment of a problem tends to be multi-dimensional and highlydependent on those who are able to benefit economically as measured by the appearance ofmaterialism
KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DIJALAN LEMBAH ANAI TAHUN 2024
No full text(Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024)
Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berjalan cukup efektif karena lancarnya proses komunikasi yang dilakukan antar instansi dan masyarakat, prosedur yang mengikat, terdapatnya pemberian insentif dan kegiatan timbal balik. Namun, masih perlu dirancangnya kalender pemerintahan yang mengikat seluruh instansi dan kepatuhan dari masyarakat atas prosedur yang telah ditetapkan.
Abstract
Traffic accidents are a major road problem and the leading cause of death in Indonesia. Therefore, the government, which has the responsibility to prevent traffic accidents and protect the public, must take action to ensure traffic safety, particularly on Lembah Anai Road, which is heavily traveled by the public. This road, which connects Padang City and Bukittinggi City, is vulnerable to factors contributing to traffic accidents, particularly human, environmental, and road factors. However, the government\u27s obligation to prevent traffic accidents cannot be fulfilled by a single party, given the numerous factors contributing to traffic accidents. Effective coordination is necessary to prevent traffic accidents on Lembah Anai Road in West Sumatra Province. The researchers\u27 results indicate that government coordination in preventing traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatra Province, in 2024 was quite effective due to smooth communication between agencies and the public, binding procedures, incentives, and reciprocal activities. However, a government calendar that binds all agencies and ensures public compliance with established procedures remains a need.Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 belum berjalan secara efektif khususnya pada indikator Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penerapan Kesepakatan, dan Feedback karena pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Sumatera Barat ini masih bersifat individualistik karena program yang dilaksanakan dalam mencegah kecelakaan di tahun 2024 adalah program suatu instansi bukan program bersama, alasan tersebut dilatarbelakangi atas kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah mengorkestrasikan instansi yang terlibat.
Abstract
Traffic Accidents are a problem on the highway which is the biggest cause of death in Indonesia, so the government has the responsibility to prevent traffic accidents to protect the public, the government must take actions that can guarantee traffic safety, especially on Jalan Lembah Anai which is widely used by the public, especially the road connecting Padang City and Bukittinggi City is vulnerable to factors that drive traffic accidents, especially due to human, environmental and road factors. However, the government\u27s obligation to prevent traffic accidents cannot be carried out by one party alone considering the many factors that drive traffic accidents. Fffective coordination is needed to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province. Based on the results of the study, the researcher concluded that government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province in 2024 has not been running effectively, especially in the indicators of Participant Competence, Agreement and Commitment, Implementation of Agreements, and Feedback because the implementation of government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera is still individualistic because the program implemented in preventing accidents in 2024 is a program of an agency, not a joint program, the reason for this is the lack of initiative from the local government to orchestrate the agencies involved
- …
