43 research outputs found
Pola Pemilikan dan Pengusahaan Lahan di Jawa Timur
Full text linkThere is no abstract available from the publish and or printed articl
Peran Cadangan Beras Darurat di Kawasan Asia Tenggara
Full text linkEnglishNowadays, negative impact of climate change on global food provision is apparent. As a disaster-prone region, ASEAN member countries in collaboration with Japan, Republic of Korea and the PRC have established a regional rice reserve named APTERR in 2012. Experts have split opinions regarding the benefit of regional rice reserve. Some experts argued that market is an efficient institution in distributing food, even in times of crisis. Meanwhile, other experts argue that relatively small and decentralized reserves are effective in coping with the problems of food insecurity in the region. Indonesia can view APTERR as an addition sources to the Government Rice Reserve in handling emergency needs, and in solving food insecurity issues. After a long formation process, APTERR has had appropriate mechanisms in operating a regional rice reserve. The challenge is to make APTERR becomes a more effective and efficient institution, and plays important role in maintaining stable rice price and supplies in the region. IndonesianAkhir-akhir ini dampak negatif perubahan iklim global terhadap penyediaan pangan global sudah mulai dirasakan. Sebagai kawasan produsen, yang sekaligus merupakan kawasan konsumen beras, serta sebagai kawasan yang rawan bencana, negara anggota ASEAN bekerja sama dengan Jepang, Republik Korea dan RRT secara resmi membentuk cadangan beras regional untuk keperluan darurat (APTERR) pada tahun 2012. Pembentukan cadangan beras APTERR ini diwarnai oleh perbedaan pendapat para pakar tentang manfaat cadangan beras regional. Sebagian dari pakar berpendapat bahwa pasar merupakan lembaga yang efisien dalam mendistribusikan pangan. Pada saat krisis pun pelaku pasar dapat membayar asuransi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak pasar. Sebagian pakar lain berpendapat bahwa cadangan beras regional dalam jumlah yang relatif kecil dan terdesentralisasi akan efektif untuk penanganan kerawanan pangan dalam suatu kawasan. Keberadaan APTERR bagi Indonesia dapat dipandang sebagai suatu tambahan sumber daya bagi Cadangan Beras Pemerintah. Indonesia dapat mengakses bantuan beras APTERR untuk penanganan pasca bencana, serta untuk penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Setelah melalui proses pembentukan yang panjang, APTERR pada saat ini telah mempunyai sistem pengelolaan dan mekanisme pemanfaatan cadangan beras regional yang sesuai untuk mengantisipasi dan menangani keperluan darurat di kawasan. Tantangannya adalah bagaimana agar proses pemberian bantuan beras dapat lebih efektif dan efisien, serta ke depan agar APTERR dapat berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di kawasan. Untuk itu perlu penyempurnaan mekanisme pengelolaan cadangan, peningkatan ketersediaan dana dan stok, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk efisiensi distribusi bantuan beras APTERR
Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga
No full text<p>Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers’ level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system. </p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah/beras, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras. Kebijakan harga gabah/beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan dan perundangan yang terpisah pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harga gabah/beras yang komprehensif. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak. </p></jats:p
Pengelolaan Daerah Tampung Way Rarem, Lampung Utara, Suatu Analisa Sosial Ekonomi
Full text linkIndonesianKelestarian fungsi Waduk Way Rarem sangat bergantung pada tingkat erosi tanah dan debit air yang dihasilkan oleh daerah tampung. Oleh karena itu daerah tampung Way Rarem perlu dijaga kelestariannya supaya dapat berfungsi sebagai pengatur erosi tanah dan aliran air. Pengelolaan daerah tampung yang ditinjau dari segi sosial ekonomi bermanfaat dalam mengidentifikasi peubah sosial, ekonomi dan kependudukan yang berperan dalam proses perubahan tataguna lahan di daerah ini. Optimasi penggunaan sumberdaya lahan yang memperhatikan pembatas erosi tanah diperlukan dalam rangka meningkatkan manfaat sosial bagi pengelolaan daerah tampung. Analisa kualitatif, yang ditunjang oleh analisa korelasi non parametrika dipergunakan dalam rangka mengidentifikasi peubah sosial, ekonomi dan kependudukan yang berperan dalam proses perubahan tataguna lahan. Metode rancangan linier dipergunakan dalam analisa optimasi penggunaan sumberdaya lahan di daerah tampung. Dari hasil analisa sosial ekonomi didapatkan tiga peubah yang sangat menentukan perubahan tataguna lahan di daerah tampung, yaitu peubah sarana sosial ekonomi (X2), status hukum atas lahan (X4) dan kepadatan penduduk (X12). Hasil optimasi penggunaan sumberdaya lahan menunjukkan bahwa kegiatan penanaman kopi seluas 19.205 (63.7%), lada seluas 7644 (25.4%) dan reboisasi seluas 1.146 ha (3.8%); masih dapat menjamin umur pakai waduk sampai dengan 60 tahun. Keuntungan sosial yang didapat dari hasil optimasi tersebut adalah 16.4 milyar rupiah
Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN
No full text<p><strong>English</strong><br />Inclusion of Indonesia in the ASEAN Single Market can be seen as opportunities and challenges for the national food resiliency. Results of the study shows that Indonesia was sufficient in food availability, moderate in food accessibility, low in food utilization, and relatively unstable in food price. To improve its food resiliency in the region, it is advisable for Indonesia to carry out some strategic steps as follows: (1) improving food self-resiliency, (2) developing local foods, (3) improving market access, and (4) improving cooperation in food security. The needed support policies were: (1) continuing efforts to increase sustainable food production, (2) developing local food industries, (3) promoting local food products, (4) improving infrastructures, logistics system, supply chain, as well as institutions and market information systems, (5) standardization of food quality and safety, (6) establishing collaboration in regional food security, and (7) managing regional food trade to achieve food resiliency.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Menjelang diberlakukannya pasar tunggal ASEAN akhir tahun 2015, Indonesia perlu untuk meningkatkan daya tahan perekonomiannya. Salah satu faktor yang menentukan daya tahan perekonomian nasional adalah ketahanan pangan nasional. Masuknya Indonesia di dalam pasar tunggal ASEAN dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri. Hasil kajian pustaka dan data sekunder menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang cukup baik, kondisi akses pangan ekonomi yang sedang, tingkat pemanfaatan pangan yang kurang baik, serta tingkat harga pangan yang tinggi dan kurang stabil dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN pada umumnya. Agar Indonesia mendapatkan manfaat positif dari masuknya ke dalam pasar tunggal ASEAN, disarankan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kemandirian pangan nasional, (2) mengembangkan pangan lokal, (3) meningkatkan akses pasar, dan (4) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan. Guna melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut diperlukan dukungan kebijakan sebagai berikut: (1) melanjutkan upaya peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan, (2) mengembangkan industri pangan lokal dari hulu ke hilir, (3) meningkatkan promosi produk pangan lokal di pasar domestik dan pasar internasional, (4) meningkatkan infrastruktur, sistem logistik, rantai pasok, serta meningkatkan kelembagaan dan sistem informasi pasar, (5) menerapkan standardisasi kualitas dan keamanan pangan, (6) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan di kawasan, dan (7) memanfaatkan perdagangan pangan kawasan untuk penanganan masalah pangan manakala produksi pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.</p></jats:p
Pengembangan Cadangan Pangan Nasional dalam Rangka Kemandirian Pangan
No full text<p><strong>English</strong><br />Food reserve is essential in stabilizing domestic food supplies. According to the Law No. 18/2012 on Food, national food reserve system should meet two principles, namely: (1) the reserve should be mainly built upon the national food production, and (2) the reserve is a multi-layer reserve system. Since there are diversified local food sources, the national food reserve system can be functioned as sources of diversified food supplies for the society. Indonesia needs to build a robust and resilience national food reserve due to increases in threat of global food crisis, volatility of global food supplies and prices, risks of natural disasters, and relatively large numbers of food insecure people. Indonesia adopts the stock based on the utilization ratio method in determining the Government Rice Reserve. It is advisable to harmonize quantities and kinds of food reserves managed by Central Government, Local Governments, private sector, and community.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Menurut Undang Undang No 18/2012 Tentang Pangan, ada dua prinsip dalam pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) bahwa cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, dan (2) bahwa cadangan pangan nasional merupakan suatu sistem cadangan berlapis. Karena ketersediaan sumber pangan lokal yang beragam, maka cadangan pangan nasional dapat menjadi sumber bagi penyediaan pangan yang beragam bagi masyarakat. Kebutuhan akan cadangan pangan nasional yang kokoh dan mandiri semakin meningkat, karena meningkatnya ancaman krisis pangan global, meningkatnya gejolak pasokan dan harga pangan dunia, meningkatnya ancaman bencana alam, serta masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan di Indonesia. Pemeritah Indonesia menentukan jumlah cadangan pangannya berdasarkan rasio antara stok dengan konsumsi pangan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah. Untuk mengelola cadangan pangan nasional yang efektif dan efisien, perlu harmonisasi jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.</p></jats:p
Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, dan Inovasi Pertanian
No full text<p>Poverty is an all-time problem. The process of inheritance of poverty from generation to generation will continue if there is no breakthrough to alleviate poverty. This literature study aims to determine the role of human resource development, strengthening of farmers’ business and agricultural innovation in poverty alleviation. Although poverty in Indonesia has decreased significantly, the data showed that the number of poor people is still concentrated in rural areas. The development of human resources and the strengthening of farmers' business institutions, therefore, become medium-term and long-term strategic efforts for poverty alleviation in rural areas. Challenges to sustainable agricultural production in the future will require combined efforts of technological and innovation development, improvement of agricultural policies, and strengthening of agricultural institutions. Agricultural research and development should be focused on enhancing sustainable production.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Kemiskinan merupakan masalah sepanjang masa, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan seseorang dari masalah kemiskinan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui peran pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan usaha petani dan inovasi pertanian dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Walaupun kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan, tetapi data menunjukkan bahwa penduduk miskin masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di perdesaan berpendidikan rendah, dan menguasai lahan yang sempit, maka pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan usaha petani merupakan upaya strategis jangka menengah dan jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan di perdesaan. Karena tantangan terhadap pembangunan pertanian di masa depan akan lebih kompleks, maka perlu untuk mengupayakan perpaduan antara pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, penyempurnaan kebijakan pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di perdesaan. Penelitian dan pengembangan pertanian sebagai penghasil teknologi baru dan inovasi pertanian hendaknya terfokus pada peningkatkan produksi secara berkelanjutan. </p></jats:p
Pengembangan Cadangan Pangan Nasional dalam Rangka Kemandirian Pangan
Full text linkEnglishFood reserve is essential in stabilizing domestic food supplies. According to the Law No. 18/2012 on Food, national food reserve system should meet two principles, namely: (1) the reserve should be mainly built upon the national food production, and (2) the reserve is a multi-layer reserve system. Since there are diversified local food sources, the national food reserve system can be functioned as sources of diversified food supplies for the society. Indonesia needs to build a robust and resilience national food reserve due to increases in threat of global food crisis, volatility of global food supplies and prices, risks of natural disasters, and relatively large numbers of food insecure people. Indonesia adopts the stock based on the utilization ratio method in determining the Government Rice Reserve. It is advisable to harmonize quantities and kinds of food reserves managed by Central Government, Local Governments, private sector, and community. IndonesianCadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Menurut Undang Undang No 18/2012 Tentang Pangan, ada dua prinsip dalam pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) bahwa cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, dan (2) bahwa cadangan pangan nasional merupakan suatu sistem cadangan berlapis. Karena ketersediaan sumber pangan lokal yang beragam, maka cadangan pangan nasional dapat menjadi sumber bagi penyediaan pangan yang beragam bagi masyarakat. Kebutuhan akan cadangan pangan nasional yang kokoh dan mandiri semakin meningkat, karena meningkatnya ancaman krisis pangan global, meningkatnya gejolak pasokan dan harga pangan dunia, meningkatnya ancaman bencana alam, serta masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan di Indonesia. Pemeritah Indonesia menentukan jumlah cadangan pangannya berdasarkan rasio antara stok dengan konsumsi pangan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah. Untuk mengelola cadangan pangan nasional yang efektif dan efisien, perlu harmonisasi jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat
Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN
Full text linkEnglishInclusion of Indonesia in the ASEAN Single Market can be seen as opportunities and challenges for the national food resiliency. Results of the study shows that Indonesia was sufficient in food availability, moderate in food accessibility, low in food utilization, and relatively unstable in food price. To improve its food resiliency in the region, it is advisable for Indonesia to carry out some strategic steps as follows: (1) improving food self-resiliency, (2) developing local foods, (3) improving market access, and (4) improving cooperation in food security. The needed support policies were: (1) continuing efforts to increase sustainable food production, (2) developing local food industries, (3) promoting local food products, (4) improving infrastructures, logistics system, supply chain, as well as institutions and market information systems, (5) standardization of food quality and safety, (6) establishing collaboration in regional food security, and (7) managing regional food trade to achieve food resiliency. IndonesianMenjelang diberlakukannya pasar tunggal ASEAN akhir tahun 2015, Indonesia perlu untuk meningkatkan daya tahan perekonomiannya. Salah satu faktor yang menentukan daya tahan perekonomian nasional adalah ketahanan pangan nasional. Masuknya Indonesia di dalam pasar tunggal ASEAN dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri. Hasil kajian pustaka dan data sekunder menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang cukup baik, kondisi akses pangan ekonomi yang sedang, tingkat pemanfaatan pangan yang kurang baik, serta tingkat harga pangan yang tinggi dan kurang stabil dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN pada umumnya. Agar Indonesia mendapatkan manfaat positif dari masuknya ke dalam pasar tunggal ASEAN, disarankan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kemandirian pangan nasional, (2) mengembangkan pangan lokal, (3) meningkatkan akses pasar, dan (4) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan. Guna melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut diperlukan dukungan kebijakan sebagai berikut: (1) melanjutkan upaya peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan, (2) mengembangkan industri pangan lokal dari hulu ke hilir, (3) meningkatkan promosi produk pangan lokal di pasar domestik dan pasar internasional, (4) meningkatkan infrastruktur, sistem logistik, rantai pasok, serta meningkatkan kelembagaan dan sistem informasi pasar, (5) menerapkan standardisasi kualitas dan keamanan pangan, (6) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan di kawasan, dan (7) memanfaatkan perdagangan pangan kawasan untuk penanganan masalah pangan manakala produksi pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri
Pola Pemilikan lahan dan produktivitas tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda
Full text linkIndonesianPola distribusi pemilikan lahan mencerminkan pola pemerataan salah satu faktor produksi pertanian yang vital. Untuk lahan dengan kondisi irigasi yang baik akan semakin kompleks permasalahannya karena nilai lahan akan semakin tinggi. Sedangkan produktivitas lahan dan tenaga kerja diperkirakan akan berbeda pula pada kondisi irigasi yang berbeda. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan keadaan pola pemilikan lahan serta produktivitas lahan dan tenaga kerja pada berbagai daerah dengan kondisi pengairan yang berbeda. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik ada kecenderungan mempunyai pola penyebaran pemilikan lahan yang lebih timpang; tetapi tidak selalu menyebabkan pola penyebaran pendapatan di masyarakat juga lebih timpang. Beberapa faktor seperti sistem hubungan kerja kedokan/ceblokan (di Banyuwangi) dan letak geografi yang dekat dengan kota (di Blitar) diduga banyak mempengaruhi pola penyebaran pendapatan di masyarakat. Sedangkan daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik, ada kecenderungan produktivitas marginal tenaga kerjanya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sumbangan relatif tenaga kerja atas lahan sawah pada produksi padi cenderung semakin besar pada daerah yang kondisi irigasinya relatif lebih baik. Mengenai produktivitas marginal sumberdaya lahan cenderung lebih rendah pada daerah yang keadaan irigasinya relatif lebih baik
