44 research outputs found
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR Nomor:92/Pid.B/2015/PN.TKa DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANADI KABUPATEN TAKALAR
No full textABSTRAK Akbar NIM : 0231 02 38 2013, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor:92/Pid.B/2015/PN.TKa Dalam Perkara Pembunuhan Berencana di Kabupaten Takalar, dibimbing olehSyarifuddin dan Hasbuddin Khalid. Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana di Kabupaten Takalar, 2) untuk menganalisa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di kabupaten Takalar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:92/Pid.B/2015/PN.Tka belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebab hakim belum dapat menilai dengan baik fakta-fakta dalam persidangan. Rekomendasinya yaitu 1)Dalam proses persidangan Hakim harus lebih memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menjadi bahan pokok dalam melakukan pertimbangan dan putusan,2)Dalam memberikan putusan pidana Hakim harus teliti melihat unsur-unsur dari Pasal tersebut, apakah Pasal yang akan diberikan sudah memenuhi unsur-unsur secara keseluruhan atau belum
Efektivitas Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah pada kantor BPN (Studi Kasus Kabupaten Enrekang)
No full textABSTRAKYusuf Sonda, NIM : 0029.02.43.2015 Efektivitas Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah pada kantor BPN (Studi Kasus Kabupaten Enrekang) (dibimbing oleh Ilham Abbas dan Hasbuddin Khalid).Tujuan penelitian : (1) mengetahui dan menganalisa sejauh mana efektivitas pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah; (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian sosiolosis empirik, yakni tipe yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan hukum terdiri dua yakni bahan hukum primer dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta bahan sekunder dari buku-buku atau literatur-literatur para ahli atau sarjana. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif untuk mencapai kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi sudah mulai efektif dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; (2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor penegak hukumnya / pelaksana kegiatan pendaftaran tanah, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Rekomendasi penelitian ini adalah : (1) perlu diupayakan penambahan / rekrutmen pegawai baru serta peningkatan SDM yang sudah ada melalui pendidikan / pelatihan terkait dengan teknologi informasi; (2) perlu peningkatan kualitas jaringan internet dan penyempurnaan aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah serta komunikasi dan informasi terhadap daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau oleh kegiatan pendaftaran tanah
Peranan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar
No full textABSTRAKFADHIL. HAYAN. M. NIM: 0119.02.44.2016. Peranan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar. (dibimbing oleh) H.A.Muin Fahmal dan Hasbuddin Khalid.Tujuan penelitian ini adalah (i) adalah untuk mengetahui kedudukan putusan mediasi pada sengketa tanah dalam pemeliharaan data pertanahan dan pendaftaran dalam rangka menjamin kepastian hukum, (ii) untuk mengetahui efektifitas lembaga mediasi penyelesaian suatu sengketa pertanahan bagi para pihak dan kantor pertanahan.Tipe Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data data yang seteliti mungkin tentang bagaimana pelaksanaan mediasi pada sengketa pertanahan.Kedudukan lembaga mediasi yang diselenggarakan oleh BPN mengikat para pihak karena perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak yang dibuat dengan sukarela tanpa paksaan. Berdasarkan hal tersebut maka putusan mediasi oleh kantor BPN adalah sebagai komponen atau sumber data yurudis dalam melakukan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data yang diselenggarakan oleh kantor BPN. Pada dasarnya Efektivitas lembaga mediasi sengketa tanah dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Maka proses mediasi penyelesaian sengeta tanah di Indonesia merupakan hal yang efektif dan efisien.Saran Penelitian pada kenyataannya dalam Masyarakat tidak banyak dari mereka yang mengetahui bahwa kantor BPN dapat menyelenggarakan mediasi memerlukan sosialisasi mengenai kekuatan dan proses dari hasil mediasi yang diselenggarakan oleh pihak BPN.Kata Kunci : Mediasi, Sengketa tana
Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
No full textABSTRAKMASHURI, Nomor Induk Mahasiswa: 0003.02.43.2015. Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Hj. Hikmawati Mustamin dan Hasbuddin KhalidTujuan penelitian ini adalah: Mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan tanah sebagai mahar dalam perkawinan menurut aturan yang berlaku baik dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun mekanisme pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional yang tertuang dalam PP 24 tahun 1997 dan mengetahui factor-faktor yang mengakibatkan mahar dijadikan sebagai mahar di kecamatan Barombong Gowa.Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian hokum normative empiris dan sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini di kecamatan Barombong.Efektivitas penggunaan tanah sebagai mahar dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun tidak diatur di dalam undang-undang tersebut. Namun pelaksanaannya dalam masyarakat cukup banyak. Ada beberapa factor yang mempengaruhi sehingga Masyarakat Barombong menjadikan tanah sebagai mahar. Diantaraanya factor budaya, factor keluarga, factor kemampuan finansial. Ketiga factor tersebut menjadi pendorong sehingga tanah yang dijadikan sebagai mahar masih terus berlangsung dari tahun ketahun. Masyarakat Barombong khususnya jika menjadikan tanah sebagai mahar maka harus menyerahkan seutuhnya. Bukan justru menjadikan tanah sebagai manipulasi gensi saat penyebutan mahar diacara akad nikah yang pada saat itu disaksikan kedua belah pihak keluarga. Bagi maha rtanah yang selama ini belum didaftarkan atau belum dialihkan hak milik kepada istri, agar sekiranya mendaftarkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum munculnya pengklaiman hak oleh orang lain
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN(Studi di Pengadilan Negeri Makassar)
No full textABSTRAKANDI ASNI SANI, NIM: 0136.02.38.2013. Implementasi Pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi di Pengadilan Negeri Makassar). Dibimbing oleh HASBUDDIN KHALID dan BAHARUDDIN BADARU.Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain; dan 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini para Hakim, Jaksa, Pejabat Kepolisian Resort, tokoh masyarakat, pelaku dan korban penganiayaan di Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, di mana hukuman yang diputuskan tersebut terkadang masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur di dalam Pasal Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 353 KUHP. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.Rekomendasi penelitian ini adalah pihak penegak hukum senantiasa menjaga integritas moralitas, dan keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain agar keadilan dan kebenaran yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR(Studi pada Wilayah Kota Makassar)
No full textABSTRAKLA ODE ABDUL RAHIM. NIM: 0026.02.40.2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar (Studi pada Wilayah Kota Makassar). Dibimbing oleh : H. La Ode Husen dan Hasbuddin Khalid.Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui dan menganalisis peran serta masyarakat dalam penerbitan izin mendirikan bangungan di Kota Makassar; dan 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam penerbitan izin mendirikan bangungan di Kota Makassar. Penelitian ini hukum normatif atau peneltiian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma, peraturan perundang-undangan, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum yang berhubungan dengan peranserta masyarakat dalam penerbitan izin mendirikan bangunan di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta masyarakat dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangungan di Kota Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangungan di Kota Makassar, antara lain: Peningkatan pengawasan penertiban IMB; Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan penertiban IMB kepada masyarakat; dan Keteladanan pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon IMB.Rekomendasi penelitian ini adalah memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala penebitan IMB, salah satunya adalah dengan mengefektifkan.Peraturan Daerah tentang IMB melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Tentang IMB guna mendukung kesadaran hukum masyarakat untuk berperan serta dalam menertibkan IMB di Kota Makassar
TesisEFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PEMPERDA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT(Studi Pada Tahun 2013 - 2014)
No full textABSTRAKAbdul Aziz Saleh. Nomor Induk Mahasiswa : 0112.02.33.2011. Efektifitas Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Pemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Studi Pada Tahun 2013-2014) Dibimbing Oleh H.A. Muin Fahmal dan Hasbuddin Khalid.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Pemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun 2013-2014 di Provinsi Sulawesi Barat. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Pemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun 2013-2014 di Provinsi Sulawesi Barat.Metode Penelitian ini bersifat Sosiologis/empiris. Pendekatan ini untuk menganalisa pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Pemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2014 dan pendekatan empiris juga digunakan untuk menganalisa hukum tidak hanya sebagai perangkat aturan perundang-undangan akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat.Hasil penelitian menujukkan bahwa, (1) Efektifitas Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah terlebih dahulu dengan memahami Konsep Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Legislasi Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pemperda) yang disandarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan berdasarkan Permendagri No 53 Tahun 2011. (2) Proses perancangan, pembahasan dan penetapan APBD 2013-2014 di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dari hasil penelitian tersebut, maka direkomendasikan perlu perancangan, pembahasan dan penetapan Perda di Provinsi Sulawesi Barat dipersiapkan secara matang, kualitas dan kompetensi SDM ditingkatkan, perilaku pembentuk Perda harus lebih memperhatikan waktu dan mengikuti aturan dalam pembentukan perda, komunikasi perlu ditingkatkan ke ranah positif dan dapat mengontrol kepentingan pribadi demi kepentingan bersama serta meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pembentukan Perda di Provinsi Sulawesi Barat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI HASIL TEMBAKAU DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR
No full textABSTRAKABDUL THALIB. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar (dibimbing oleh Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH. dan Dr. Ahmad Fadil, SH., MH.) Penelitian dilakuakan dan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar; 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penegakan tindak pidana cukai hasil tembakau yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Lalu teknik untuk menganalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) penegakan hukum tindak pidana cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar telah berjalan secara maksimal hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dari tahun 2017 sejumlah 14 kasus dan semua mendapat sanksi baik pidana maupun adminstrasi dan pada tahun 2018 sejumlah 8 kasus juga mendapat sansi baik sanksi pidana maupun adminstratif ; 2) kendala dalam penegakan tindak pidana cukai hasil tembakau yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar adalah kurangnya sumber daya penyidik pegawai negeri sipil serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana cukai hasil tembakau.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai Hasil Tembaku, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassa
Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal
No full textThe increasing number of investors in the Indonesian capital market is often not accompanied by sufficient legal protection for investors. With the presence of the Financial Services Authority (OJK) substituting the role of BAPPEPAM, it is hoped that the aspect of legal protection for investors will be more optimal. This study aims to analyze the legal protection provided by OJK to investors on the Indonesia Stock Exchange, both in terms of form, implementation, and effectiveness. This study uses empirical legal research methods by examining secondary data supported by primary data through interviews. The results of the analysis are presented using a qualitative-descriptive technique. The results of this study indicate that OJK facilitates three forms of legal protection for investors: first, pre-emptive protection in the form of financial literacy education to investors; second, preventive protection in the form of licensing authority for securities as well as regulation and supervision of financial services; and third, repressive protection through a series of authorities in the field of justice. However, based on the facts, several forms of OJK legal protection are deemed ineffective due to a number of factors, including legal structure, legal substance, and legal culture
Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat
No full textPerkawinan endogami merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di masyarakat yang memiliki motif, implikasi dan juga pola yang beraneka ragam dan memiliki nilai-nilai ketertarikan tersendiri, Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh
