1,721,008 research outputs found
DUGAAN SUAP KEPALA DAERAH DAN PELUANG IMPEACHMENT
No full textUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dasar konstitusional ini menandaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosesur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Artinya penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dan sesuai dengan konsep negara hukum adalah pemerintah yang meletakkan hukum sebagai kerangka penyelenggaraan kekuasaan, serta memberikan peluang kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal
KONSEPSI KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
No full textTujuan hukum pidana adalah melindungi warga negara dari ancaman pelaku-pelaku tindak pidana. Perlindungan tersebut haru terwujud dalam dimensi keadilan bagi saksi dan korban. Prinsip keadilan dalam bentuk tanggungjawab negara kepada korban karena akibat gugurnya tanggungjawab pelaku menjalankan pemidanaan pada dasarnya adalah memberikan keadilan melalui penegakan hukum pidana oleh negara. Perlindungan kepada korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Keadilan diwujudkan negara bagi korban tindak pidana tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadila
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan
No full textArticle Published Jurnal Media Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2013, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis teknologi informasi bagi masyarakat memiliki dampak positif sekaligus memiliki dampak negatif. Dampak negatif teknologi informasi adalah munculnya kejahatan bersaranakan teknologi informasi, yaitu cyber crime. Cyber crime yang memiliki dampak negatif bagi proses pendidikan moral, nilai, budi pekerti, watak dan pendidikan agama adalah cyber crime di bidang kesusilaan yaitu cyber sex dan cyber (child) pornography. Sebabnya adalah cyber sex dan cyber (child) pornography memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pengguna teknologi. Oleh karena itu cyber sex dan cyber (child) pornography harus ditanggulangi dengan cara rasional. Salah satu usaha yang rasional trsebut adalah dengan menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa perangkat hukum saat ini memiliki kelemahan yuridis, yakni KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008, yaitu terbatasnya berlakunya hukum pidana hanya di wilayah Indonesia sebagai konsekuensi asas teritorial. Undang-undang khusus juga tidak terlepas dari kelemahan seperti tidak adanya ketentuan pemidanaan yang pada akhirnya mempersulit dan menghambat penegakan hukum terhadap cyber crime bidang kesusilaan
The Nature of Waqf Land in Its Implementation Practices in Gorontalo Province
No full textIOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 23, Issue 3, Ver. 9
Waqf as a worship to God and also as a socially function. In its function as a worship, waqf is
expected to be a provision for the life in the afterlife. While in the other function, waqf is a very valuable asset
in development. This research is to analyze the nature of land representation in its practice implementation in
Gorontalo Province. The research method used in this study is normative research method and empirical
research. The result of this research shows that the nature of the land endowments is to get closer to Allah SWT,
which contains the meanings of charitable deeds continuously and useful to the whole society. However, in its
implementation practice, the land waqf in Gorontalo is less effective caused by the waqf land mostly do not
have the Deed of Waqf Pledge, so it is difficult to be registered at the National Land Agency for getting the
certification. The substance of the land waqf feels hard to make the effective practice of the land recipients
because there are still so many waqf land that has not been certified
Harmonization of Environmental Laws Based On Democracy Justice Principle and Sustainability
No full textThe Articke Pubish in IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 23, Issue 8, Ver. 3 (August. 2018) PP 54-58
Implementation of national development that utilizes natural resources, environmental legislation becomes an important aspect as the legal basis. This research uses normative juridical approach, through the approach of legislation approach, conceptual approach and anlytis approach. Limitations of research on the Inventory of positive law and research on legal system. The result of the research shows that the concept of harmonization of the regulation of the environment in the framework of sustainable development must be based on the principles, theories and philosophies which underlie the formation of a law. It should consider the characteristics of the Indonesian nation so that the rules can be easily implemente
PUTUSAN AHOK SEBUAH MAKNA KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA
No full textIndonesia sebagai negara hukum, maka setiap orang harus dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga bagi siapa saja yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sehingga hukum di Indonesia merupakan pedoman bertingkah laku bagi semua warganya negaranya. Dengan putusan Ahok tersebut, pesan yang disampaikan hakim, bahwa setiap pemeluk agama menghargai dan menghormati atas kepercayaan dan keyakinan agama orang lain dengan prinsip bahwa agama merupakan sebuah jaminan konstitusi bagi setiap warga negara
Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System
No full textPublication in VRIJSPRAAK
International Journal of Law, Volume 1, Number 1, 2017
The strength of the evidence of Electronic Media (teleconference) in the process
of proving a criminal case according to the Criminal, specify a limited manner
valid evidence and procedures for the use of that evidence thus have legal
power of proof. Proof via electronic media (teleconference) regulates the judge /
magistrate constitutional obligation to seek and find the truth so that the material
taken into consideration for the judges in deciding a case. Implementation of
evidence through electronic media in a criminal act, should the judge may use
the priority when it will use the values of the basic purpose of the law (justice,
expediency and certainty) to accommodate the evidence through electronic
media in examining the crime of existing
URGENCY LEGAL ASPECTS OF GROWTH INFORMATION TECHNOLOGY IN INDONESIA
No full textThe Article aims to growth in information technology are the implications
for human life. information technology can bring benefits to humans and may also
have an effect. one effect is the cybercrime. Therefore, we need regulation to
address the development of information technology. Regulation is needed as the
state's responsibility to protect its citizens from the aspect of life. In Indonesia
birth of regulation of information technology starting with the enactment of Law
No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. However, in the
growth of the Act are experiencing changes were very significant
Hardianto Djanggih's Quick Files
No full textThe Quick Files feature was discontinued and it’s files were migrated into this Project on March 11, 2022. The file URL’s will still resolve properly, and the Quick Files logs are available in the Project’s Recent Activity
Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System
No full textPublication in VRIJSPRAAK
International Journal of Law, Volume 1, Number 1, 2017
The strength of the evidence of Electronic Media (teleconference) in the process
of proving a criminal case according to the Criminal, specify a limited manner
valid evidence and procedures for the use of that evidence thus have legal
power of proof. Proof via electronic media (teleconference) regulates the judge /
magistrate constitutional obligation to seek and find the truth so that the material
taken into consideration for the judges in deciding a case. Implementation of
evidence through electronic media in a criminal act, should the judge may use
the priority when it will use the values of the basic purpose of the law (justice,
expediency and certainty) to accommodate the evidence through electronic
media in examining the crime of existing
- …
