1,721,119 research outputs found
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
No full textABSTRAKAMIRULLAH. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Terorisme(Di Bimbing oleh Hambali Thalib dan Hamza Baharuddin).Penelitian ini bertujuan mengetahui, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan pencegahan dan penangulangan tindak pidana terorismePenelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengambilan data random sampling dengan mengunakan metode wawancara dan observasi dan memaparkan hasil wawancara dengan analisa diskriptif kuantitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rumusanya pelaku tindak pidana dengan segaja dan niat yang jelas telah melanggar pasal dalam undang-undang terorisme dengan terpenuhinya unsur-unsur subjektif dan objektif dalam undang-undang pelaku dengan niat dan sadar akan akibat perbuatannya, dengan mempertangungjawabkan perbuatan tindak pidana terorisme tersebut bedasarkan Undang-Undang terorisme hasil penelitian di ketahui para pelaku telah mengikuti program deradikalisasi untuk merubah pemikiran radikal para pelaku, tetapi masih adanya pelaku yang belum tertangkap dan belum sadar akan pentingnya keamanan di masyarakat.Kata Kunci: tindak pidana dengan segaja, niat dan sadar akan akibat perbuatannya, deradikalisasi
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PAREPARE
No full textABSTRAKSafruddin. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Parepare (dibimbing oleh H. Hamza Baharuddin dan Ilham Abbas). Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menjelaskan implementasi pengawasan DPRD terhadap paraturan daerah; (2) mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala pengawasan DPRD terhadap paraturan daerah di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan data perimer dengan studi lapangan. Data diperoleh melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder dengan bahan hukum primer UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Analisis data dilakukan berdasarkan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kota Parepare dilakukan dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan panitia khusus untuk melakukan pencabutan dan perubahan peraturan daerah yang dianggap tidak relevan lagi berdasarkan hasil reses yang dilakukan oleh DPRD. (2) Kendala-kendala pengawasan DPRD secara internal seperti faktor pendidikan dan pengalaman anggota dewan. Sedangkan dari luar dewan adalah faktor politik dan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih dan tidak adanya kejelasan terhadap batas-batas dan tatacara melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta tindak lanjut dari pengawasan tersebut
Analisis Tanggung JawabBadan Pertanahan Nasional Atas Hilangnya Warkah Pendaftaran Hak AtasTanah
No full textABSTRAKMawalid Istiqlal, NIM : 0023.002.46.2017 Analisis Tanggung JawabBadan Pertanahan Nasional Atas Hilangnya Warkah Pendaftaran Hak AtasTanah (dibimbing oleh H. Hamza Baharuddin dan Hasan Kadir).Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisispengaturan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas hilangyawarkah pendaftaran hak atas tanah, dan 2) Untuk mengetahui danmenganalisis penerapan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN)atas hilangya warkah pendaftaran hak atas tanah.Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperolehpenulis dari pengamatan dan penelusuran cermat terhadap berbagai bahanhukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data yang diperoleh baikdata primer dan data sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif dandisajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, danmenggambarkan pengaturan dan penerapan tanggung jawab badanpertanahan nasional atas hilangnya warkah pendaftaran hak atas tanah.Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa : Badan PertanahanNasional (BPN) secara khusus belum mengatur mengenai tanggung jawab atashilangnya warkah pendaftaran hak atas tanah, namun secara umum BadanBadan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahnonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakantugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dansektoral, maka pengaturan mengenai hal tersebut seharusnya dilakukanberdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Keasipan.Penerapan tanggung jawab atas hilangnya warkah pendaftaran hak atas tanahyakni secara administratif, secara hukum baik perdata maupun pidana, dansecara moral.Rekomendasi dari penelitian ini tentang Tanggung Jawab BadanPertanahan Nasional (BPN) Atas Hilangnya Warkah Pendaftaran Hak AtasTanah yaitu penulis menyarankan meningkatkan kesadaran terhadap arsipperlu dilakukan supaya pengelolaan warkah dapat berjalan dengan lancar,serta menambahkan anggaran dan jumlah sumber daya manusia pengelolawarkah, seperti arsiparis warkah di Kantor Pertanahan diharapkan dapatmemberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien serta dapatmendukung proses pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan lengkap
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN(Studi Pada Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar)
No full textABSTRAKAndi Wahyuddin. Stambuk 0080.02.43.2015 Judul tesis (Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Studi Pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar Dibimbing oleh H. La Ode Husen dan H. Hamza Baharuddin).Tujuan penelitian: (1) Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana konsumen pada Polres Pelabuhan Makassar; (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan tindakan penyidik Polres Pelabuhan Makassar dalam melakukan perlindungan terhadap tindak pidana konsumen.Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan konsumen.Hasil penelitian: (1) Implementasi penegakan hokum terhadap tindak pidana konsumen pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar sudah efektif. Hal ini didasarkan pada proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan proses proses pelimpahan berkas ke Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku; (2) Tindakan penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dalam melakukan perlindungan terhadap tindak pidana konsumen adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, keterangan dan barang bukti terhadap orang dan atau badan hukum, tempat dan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran atau kejahatan termasuk meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Saran : (1) Terkhusus kepada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dengan perlindungan konsumen dan dibutuhkan transparansi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana konsumen sehingga memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha. (2) Terkhusus pada faktor sarana dan prasarana, khususnya Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar untuk membuat aplikasi pada Android untuk pengaduan masyarakat secara online, sehingga memudahkan masyarakat selaku konsumen untuk memberikan laporan berkaitan dengan adanya tindak pidana konsumen
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI FUNGSI KEJAKSAAN LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL CORRUPTION IN ACHIEVING OF GOOD GOVERNANCE THROUGH THE ATTORNEY FUNCTION
No full textABSTRAKAndi Irfan Syafruddin. 004.DIH.05.2009. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik Melalui Fungsi Kejaksaan (dibimbing oleh Hambali Thalib sebagai Promotor, Hamza Baharuddin dan Kamal Hidjaz sebagai Co-Promotor) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan: fungsi Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan, sinkronisasi aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi berkenaan fungsi Kejaksaan dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan, fungsi kejaksaan ke depan memberantas tindak pidana korupsi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait fungsi Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, namum fungsi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum optimal. Belum adanya sinkronisasi aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandai dengan tumpang tindihnya kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga belum dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui fungsi Kejaksaan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan rekonstruksi birokrasi kerjaksaan dan perubahan paradigma penegakan dari restributive justice menuju restorative justiceRekomendasi dalam penelitian ini, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui fungsi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perlu reformasi birokrasi kejaksaan Perlu adanya sinkronisasi aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Aparat kejaksaan perlu mengubah paradigma dalam penegakan hukum dari restributive justice menuju restorative justice
Harmonisasi Hukum Berdasarkan Prinsip Tata KelolaSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
No full textABSTRAKRAHMAT. Harmonisasi Hukum Berdasarkan Prinsip Tata KelolaSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.(dibimbing oleh Said Sampara,Abdul Agis, dan Hamza Baharuddin).Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) Menganalisis,menjelaskan dan menemukan taraf disharmonisasi hukum bidanglingkungan hidup; (2) Mengkaji prinsip keadilan, demokrasi, dankeberlanjutan sebagai lanasan dalam harmonisasi hukum di bidanglingkungan hidup; (3) Menganalisis dan menjelaskan konsep hukum yangideal untuk membentuk hukum lingkungan yang harmonis, berkeadilan,demokratis dan berkelanjutan.Tipe penelitian yang dilakukan untuk penulisan disertasi ini adalahpenelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, denganmenggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahanhukum tersier, selanjutnya dengan pendekatan perundang-undangan(satatute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach)menganalisis undang-undang sektoral lingkungan hidup.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ditemukan beberapapersoalan mendasar ketidak harmonisan secara subtansi pengaturanperundang-undangan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam; (2) Prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan dalampengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup adalah prinsip-prinsipdalam negara hukum yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila; (3) Untukmembentuk hukum lingkungan yang harmonis, berkeadilan, demokratisdan berkelanjutan, maka konsep kedaulatan lingkungan dalam artianterciptanya keseimbangan hak antara manusia dengan alam, denganpendekatan pulralisme hukum (legal pluralism) untuk mewujudkankeadilan lingkungan, dapat menjadi rujukan untuk membentuk normadalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup.Kesimpulan peneletian ini, Hakikat Harmonisasi Hukum BidangLingkungan Hidup harus sejalan dengan prinsip Keadilan, prinsipDemokrasi dan prinsip Keberlanjutan; Terjadi disharmonisasi pengaturansubstansi, inkonsistensi (inconsistency), tumpang tindih (overlapping),ambiguitas (ambiguity), dan kontradiksi (contradiction) antara undangundangyang satu dengan lainnya; Dibutuhkan konsep baru dalampembentukan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidupdan sumber daya alam, konsep yang penulis tawarkan ada dua yakni,ekokrasi atau kedaulatan lingkungan dan konsep pluralisme hukum
Politik Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Siber Di Indonesia
No full textABSTRAKHardianto Djanggih, 0003.DIH.14.2014. Politik Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Siber Di Indonesia (dibimbing oleh Hambali Thalib, Hamza Baharuddin, Nurul Qamar).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan bentuk kejahatan siber yang berdampak korban terhadap anak, pelaksanaan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; dan menemukan konsepsi politik hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana siber di Indonesia.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Tipe penelitian adalah dengan dua pendekatan yakni, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Analisis penelitian diuraikan secara deskriptif terhadap berbagai sumber data yang temukan dalam penelitian ini dengan menguraikan secara filosofis, teoritis dan dogmatif terkait perlindungan anak korban tindak pidana siber di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kejahatan siber yang mengakibatkan korban terhadap anak meningkat dan bervariasi bentuknya. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana siber belum dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana tergambar pada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi memeprlihatkan kurang efektif terhadap bekerjanya sistem hukum, yakni faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dab prasarana, faktor koordinasi antar lembaga, dan faktor dukungan masyarakat. Konsepsi politik hukum pidana dalam terhadap perlindungan anak korban tindak pidana siber adalah dengan kebijakan kriminaliasasi terhadap perilaku-perilaku menyimpang untuk dirumuskan menjadi tindak pidana, selain itu pula ditawarkan model kebijakan non penal sehingga perlindungan kedepan menjadi komperehensip.Rekomendasi penelitian ini adalah terhadap pemerintah membuat kebijakan perundang-undangan pidana yang dapat menjangkau pelaku kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban, dan kepada penegak hukum agar lebih memaksimalkan seluruh potensi yang ada terhadap pelaksanaan penegakan hukum atas kejahatan siber, serta orang tua yang menjadi kunci utama bagi anak untuk memberi perhatian serius agar anak terhindar dari kejahatan siber
ANALISIS TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHANNASIONAL ATAS HILANGNYA WARKAHPENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
No full textABSTRAKMawalid Istiqlal, NIM : 0023.002.46.2017 Analisis Tanggung JawabBadan Pertanahan Nasional Atas Hilangnya Warkah Pendaftaran Hak AtasTanah (dibimbing oleh H. Hamza Baharuddin dan Hasan Kadir).Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisispengaturan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas hilangyawarkah pendaftaran hak atas tanah, dan 2) Untuk mengetahui danmenganalisis penerapan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN)atas hilangya warkah pendaftaran hak atas tanah.Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperolehpenulis dari pengamatan dan penelusuran cermat terhadap berbagai bahanhukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data yang diperoleh baikdata primer dan data sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif dandisajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, danmenggambarkan pengaturan dan penerapan tanggung jawab badanpertanahan nasional atas hilangnya warkah pendaftaran hak atas tanah.Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa : Badan PertanahanNasional (BPN) secara khusus belum mengatur mengenai tanggung jawab atashilangnya warkah pendaftaran hak atas tanah, namun secara umum BadanBadan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahnonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakantugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dansektoral, maka pengaturan mengenai hal tersebut seharusnya dilakukanberdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Keasipan.Penerapan tanggung jawab atas hilangnya warkah pendaftaran hak atas tanahyakni secara administratif, secara hukum baik perdata maupun pidana, dansecara moral.Rekomendasi dari penelitian ini tentang Tanggung Jawab BadanPertanahan Nasional (BPN) Atas Hilangnya Warkah Pendaftaran Hak AtasTanah yaitu penulis menyarankan meningkatkan kesadaran terhadap arsipperlu dilakukan supaya pengelolaan warkah dapat berjalan dengan lancar,serta menambahkan anggaran dan jumlah sumber daya manusia pengelolawarkah, seperti arsiparis warkah di Kantor Pertanahan diharapkan dapatmemberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien serta dapatmendukung proses pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan lengkap
Politik Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Siber Di Indonesia
No full textABSTRAKHardianto Djanggih, 0003.DIH.14.2014. Politik Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Siber Di Indonesia (dibimbing oleh Hambali Thalib, Hamza Baharuddin, Nurul Qamar).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan bentuk kejahatan siber yang berdampak korban terhadap anak, pelaksanaan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; dan menemukan konsepsi politik hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana siber di Indonesia.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Tipe penelitian adalah dengan dua pendekatan yakni, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Analisis penelitian diuraikan secara deskriptif terhadap berbagai sumber data yang temukan dalam penelitian ini dengan menguraikan secara filosofis, teoritis dan dogmatif terkait perlindungan anak korban tindak pidana siber di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kejahatan siber yang mengakibatkan korban terhadap anak meningkat dan bervariasi bentuknya. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana siber belum dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana tergambar pada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi memeprlihatkan kurang efektif terhadap bekerjanya sistem hukum, yakni faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dab prasarana, faktor koordinasi antar lembaga, dan faktor dukungan masyarakat. Konsepsi politik hukum pidana dalam terhadap perlindungan anak korban tindak pidana siber adalah dengan kebijakan kriminaliasasi terhadap perilaku-perilaku menyimpang untuk dirumuskan menjadi tindak pidana, selain itu pula ditawarkan model kebijakan non penal sehingga perlindungan kedepan menjadi komperehensip.Rekomendasi penelitian ini adalah terhadap pemerintah membuat kebijakan perundang-undangan pidana yang dapat menjangkau pelaku kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban, dan kepada penegak hukum agar lebih memaksimalkan seluruh potensi yang ada terhadap pelaksanaan penegakan hukum atas kejahatan siber, serta orang tua yang menjadi kunci utama bagi anak untuk memberi perhatian serius agar anak terhindar dari kejahatan siber
Kedudukan agama dan Politik Hukum Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia,
No full textABSTRAKAlwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, 0008.0244.2016. Kedudukan agama dan Politik Hukum Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh H. Hamza Baharuddin dan H.M Kamal Hidjaz.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan agama dan politik hukum Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia dan implikasinya terhadap kebebasan beragama dalam konteks Negra Hukum Pancasila, serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama dan keberqagamaan dalam ketatanegaraan indonesia. Pasal 29 ayat (1) negara berdasarkan Ketuhanan, dan ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia memeluk dan beribadat sesuai keyakinannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.Hasil penelitian ini menunjukan kedudukan agama dalam ketatanegaraan Indonesia, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama tetapi menghormati keberadaan agama. Terhadap pengakuan dan perlindungan hukum umat beragama, berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan adanya perlindungan hukum terhadap agama-agama resmi yang dianut penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu) juga aliran kepercayaan lainnya sepanjang tunduk terhadap Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, dalam Negara Hukum Indonesia masih ditemukan adanya intervensi terhadap agama dan keberagamaan dalam bentuk eigenritching oleh masyarakat bahkan onrechtsmatig overheidsdaad oleh pemerintah.Perlu kajian lebih komprehensif terhadap masalah ini oleh karena dalam Negara Hukum segala sesuatu mesti diselesaikan dengan hukum, dengan pertimbangan bahwa daulat utama dalam suatu Negara Hukum bukan hanya ada pada wibawa hukum itu sendiri tetapi juga terhadap kedaulatan rakyat, khususnya masalah HAM
- …
