10 research outputs found
Studi Kebijaksanaan Nilai Tukar Komoditi Pertanian
Get PDFIndonesianMakin tinggi nilai tukar komoditi pertanian terhadap komoditi non-pertanian, berarti kedudukan sektor pertanian makin kuat dan petani produsen makin beruntung dilihat dari segi harganya. Cukup banyak peubah yang mempengaruhi tingkat harga komoditi dan arah gerakan nilai tukar tersebut seperti: penawaran dan permintaan, sistem tataniaga baik dalam negeri maupun luar negeri serta kebijaksanaan pemerintah. Melalui kebijaksanaan pemerintah, peubah-peubah kunci dapat dipengaruhi dan nilai tukar dapat diarahkan kejurusan yang dikehendaki untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan. Disamping peubah ekonomi, peubah non-ekonomipun perlu diperhatikan karena sering ikut menentukan arah gerakan nilai tukar tersebut. Untuk itu maka diperlukan kajian, baik yang bersifat diskriptip maupun analitis untuk bisa membangun suatu model yang relevan. Dalam tulisan ini disajikan analisa diskriptip maupun analitis dan secara jelas ditunjukkan peubah-peubah mana yang bisa dipengaruhi melalui kebijaksanaan pemerintah agar nilai tukar dapat diarahkan kejurusan yang dikehendaki
Perubahan distribusi luas garapan dan pendapatan di daerah kantung produksi padi
No full text<strong>Indonesian</strong><br />"Gini Concentration Ratio" merupakan alat analisa yang lazim digunakan oleh banyak orang untuk mengukur penyebaran/distribusi pendapatan agregat masyarakat. Tulisan ini ingin menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana perubahan distribusi luas pengusahaan (garapan) sawah dan pendapatan selam 5 tahun, 1981 versus 1976. Hasil penelitian yang patut dicatat :(1) telah terjadi kenaikan ketimpangan luas garapan sawah cukup tajam di seluruh desa contoh, )2) sebanyak 7 deswa diantara 8 desa contoh juga telah mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan tetapi tidak setajam pada luas garapan sawah dan (3) kenaikan ketimpangan itu terjadi baik di desa yang pendapatan nyata per kapitanya naik maupun yang turun.</jats:p
Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi dan Promosi terhadap Ekonomi Hortikultura Indonesia
No full textLiberalisasi perdagangan dan krisis ekonomi menimbulkan tantangan yang semakin berat dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Meskipun komitmen tarif produk pertanian Indonesia dalam forum WTO masih cukup tinggi, selama kurun waktu 1998–2004 Indonesia menerapkan tarif impor 0-5 persen untuk hampir semua produk pertanian, kecuali beras dan gula yang dinaikkan menjadi 25-30 persen. Baru pada tanggal 1 Januari 2005, Indonesia mulai menerapkan kebijakan tarif relatif tinggi (10-40%) untuk beberapa produk pertanian termasuk hortikultura. Indonesia juga menempuh kebijakan promosi untuk pengembangan subsektor hortikultura. Tulisan ini bertujuan mengkaji dampak kebijakan proteksi dan kebijakan promosi terhadap ekonomi komoditas hortikultura di tingkat makro dan mikro. Dampak kebijakan proteksi berupa peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen untuk bawang merah dan jeruk berpotensi meningkatkan harga grosir, harga petani, produksi, surplus produsen, dan pendapatan usahatani, tetapi mengurangi konsumsi, surplus konsumen, impor, dan penerimaan pemerintah dari pajak. Dampak kebijakan promosi berupa perbaikan sistem distribusi pupuk berpotensi menurunkan biaya pupuk per hektar per musim pada usahatani kentang di Karo (Sumatera Utara) dan Tabanan (Bali), masing-masing Rp 1,37 juta dan Rp 0,44 juta, usahatani bawang merah di Majalengka (Jawa Barat) Rp 0,21 juta, usahatani jeruk di Karo (Sumatera Utara) Rp 4,03 juta, dan usahatani mangga di Majalengka (Jawa Barat) Rp 1,56 juta. Sementara itu, pelonggaran impor bibit kentang varietas french fries dan Atlantik diharapkan akan meningkatkan produksi dan ekspor hasil olahan keripik kentang. Perspektif kebijakan ke depan adalah mempertahankan kebijakan tarif dan promosi, serta kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang di arahkan untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional dan pendapatan petani.</jats:p
Peranan Sektor Tembakau dan Industri Rokok dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Tabel I-O Tahun 2000
No full textSelama dasawarsa terakhir, meluasnya kampanye anti tembakau karena pertimbangan kesehatan yang diperkuat dengan telah diratifikasinya Konvensi Kerangka Pengendalian Tembakau, berkurangnya dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi tembakau serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka ancaman terhadap ekonomi tembakau dunia dan Indonesia mulai terasa. Dikhawatirkan ekonomi tembakau dunia akan terus melesu dan berdampak pada Indonesia. Sehubungan dengan itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis kinerja serta peranan sektor tembakau dan sektor industri rokok dalam perekonomian nasional Indonesia. Beberapa temuan penting adalah sebagai berikut (i) produksi tembakau selama periode 2000-2006 menurun rata-rata 5,98 persen per tahun, (ii) konsumsi rokok per kapita cenderung naik dengan naiknya pendapatan per kapita, (iii) sektor tembakau dan sektor industri rokok memberikan sumbangan sekitar 7 persen terhadap penerimaan negara dari dalam negeri, namun lebih banyak menguras daripada menghasilkan devisa negara, (iv) peranan sektor tembakau dan sektor industri rokok dalam penciptaan nilai output, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja kurang signifikan, namun keduanya mempunyai angka pengganda output cukup besar, terutama sektor tembakau, dan (v) sektor tembakau mampu menarik sektor hulunya dan mendorong sektor hilirnya untuk berkembang, sedangkan sektor industri rokok hanya mampu mendorng sektor hilirnya. Disarankan agar (i) dalam pengembangan sektor tembakau dan sektor industri rokok ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek kesehatan dan (ii) kandungan nikotin dan tar dalam rokok perlu dikurangi serta mencari alternatif penggunaan tembakau untuk nonrokok yang fisibel secara ekonomi.</jats:p
Dinamika dan Kebijakan Pemasaran Produk Ternak Sapi Potong di Indonesia Timur
No full textSapi bali adalah jenis sapi yang dominan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, namun perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika pemasarannya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dinamika pemasaran sapi bali di Indonesia timur berdasarkan data dan informasi yang berasal dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan, berbagai publikasi dan data statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (i) Ada hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan konsumsi daging sapi per kapita dan jumlah konsumsi; (ii) Preferensi masyarakat konsumen di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah bergeser dari daging sapi lokal (sapi bali, dll) ke daging asal ternak sapi dan daging sapi impor; (iii) Kemampuan wilayah timur Indonesia dalam memasok ternak sapi untuk pemotongan lokal dan perdagangan antar provinsi, sudah menurun, utamanya NTT; (iv) Volume impor sapi bakalan dan daging sapi secara nasional terus meningkat; (v) Ternak sapi di wilayah timur Indonesia dipasarkan secara lokal dan antar pulau antara lain ke Jakarta dan Kalimantan dengan rantai pasok dari peternak hingga konsumen akhir yang tidak terlalu panjang; (vi) Dewasa ini, daerah pemasaran ternak sapi hidup dari wilayah NTT dan NTB diperluas ke Kalimantan karena harga jualnya lebih menarik dibanding ke Jakarta; dan (vii) Permasalahan krusial yang dihadapi antara lain adalah alat angkutan ternak dan pelabuhan bongkar-muat ternak masih belum kondusif, pemotongan ternak sapi betina produktif makin banyak, dan kondisi rumah pemotongan hewan (RPH) jauh dari standar higienis. Disarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas pelabuhan bongkar-muat yang lebih kondusif, meningkatkan pengawasan terhadap pemotongan ternak sapi betina produktif, pemberian insentif yang memadai bagi peternak untuk melakukan tunda-jual ternak sapinya yang sedang bunting, dan pengendalian impor ternak sapi bakalan dan daging sampai batas tertentu sehingga harga ternak sapi dalam negeri tidak merugikan peternak.</jats:p
Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula Nasional
Get PDFEnglishThere are three major problems encountered by Indonesia in relation with sugar agribusiness. First, the declining sugar productivity, due among others to low on farm technology adoption and sugar factory efficiency. Second, the increasing sugar resulted from among others; the international prices of sugar that do not represent the true production efficiency because it is sold below its production cost; ad-hoc border measure policies; and many illegal sugar imports. Third, the unstable domestic prices of sugar because of inefficient distribution system. To overcome these problems, the future sugar industry development needs to be formulated into short-run development program (3 years), medium-run development program (10 years) and long-run development program (20 years). The short-run development program aims to rehabilitate the sugar factories in Java Island to enable them to produce crystal sugar with “cost of good sold” being competitive with the international prices of sugar. The medium-run development program aims to develop the sugar factories outside Java through utilizing dry land’s formerly allocated to transmigration now being no longer competitive for food crops development. The long-run development program aims to switch the ownership of sugar factory from the state enterprise to sugar cane farmers, and development of sugar cane based industry, such as ethanol, alcohol, etc. Moreover, it is also necessary to revitalize research and development activities through providing more sufficient funds.IndonesianAda tiga permasalahan utama yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan agribisnis pergulaan. Pertama, produktivitas gula yang cenderung terus turun yang disebabkan antara lain karena penerapan teknologi on farm dan efisiensi pabrik gula yang rendah. Kedua, impor gula yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan antara lain, karena harga gula di pasar internasional tidak menggambarkan tingkat efisiensi produksi yang sebenarnya, karena dijual di bawah ongkos produksinya; kebijakan border measure yang sifatnya ad-hoc; dan banyaknya impor gula illegal. Ketiga, harga gula di pasar domestik tidak stabil yang disebabkan oleh sistem distribusi yang kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengembangan industri gula di masa yang akan datang perlu disusun dalam Program Jangka Pendek (3 tahun), Program Jangka Menengah (10 tahun) dan Program Jangka Panjang (20 tahun). Program jangka pendek ditujukan untuk melakukan rehabilitasi PG di Jawa, sehingga mampu menghasilkan gula hablur dengan harga pokok yang dapat bersaing dengan harga gula di pasar internasional. Program jangka menengah ditujukan untuk pengembangan PG di Luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan kering eks transmigrasi yang kurang kompetitif bagi pengembangan tanaman pangan. Program jangka panjang ditujukan untuk pengalihan pemilikan PG BUMN kepada petani tebu, serta pengembangan industri berbasis tebu, seperti ethanol, alkohol, dan lain-lain. Selain itu, perlu juga dilakukan revitalisasi kegiatan research and development, dengan memberikan dukungan dana yang lebih memadai
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Asia; Proceeding of a Workshop Held in Bogor, Indonesia, October 5-8, 1999
No full textContents: Foreword Acknowledgements Opening address, by Haruo Inagaki Opening remarks, by Yukio Kawauchi Message of Mr. Adrianus Mooy, read by Nibhon Debavalya Opening address, by Joko Budianto Trade Liberalization and World Food Prospects in the 21st Century, by Keji Ohga Project Report: Effects of Trade Liberalization in Selected Asian Countries with Special Focus on CGPRT Crops (TradeLib), by Michio Kanai Agricultural Trade Liberalization in China, by Jikun Huang and Chunlai Chen Comments on Chinese Country Report: Trade Protection or Free Trade in the Agricultural Economy of China?, by Chen Dongsheng Effects of Trade Liberalization on Indian Agriculture, by Ramesh Chand Effects of Trade Liberalization on Selected Food Crops in Indonesia, by Erwidodo and Prajogo Utomo Hadi Comments on Indonesian Country Report, by Kaman Nainggolan The Effects of Agricultural Trade Liberalizationon Malaysian Agriculture with Reference to Palm Oil, Paddy and Tobacco Sub-Sectors, by Tengku Mohd Ariff Tengku Ahmad and Ariffin Tawang Comments on Malaysian Country Report, by Abdul Aziz Abdul Rahman Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in Pakistan, by Muhammad Ramzan Akhtar Comments on Pakistan Country Report, by Ikram Saeed Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in the Philipppines, by Minda C. Mangabat Comments on Filipino Country Report, by A.C. Costales Effects of Trade Liberalization on Agriculture in the Republic of Korea with Special Focus on CGPRT Crops, by Myung-Hwan Sung Comments on Korean Country Report, by Ho-Seop Yoon Effects of Trade Liberalization in Thailand, by Kajonwan Itharattana Comments on the Thai Country Report, by Yodying Kongtong Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in Viet Nam, by Nguyen Ngoc Que Comments on the Vietnamese Country Report, by Cu Chi Loi Trade Liberalization: A Study on Impacts and Implications for Bangladesh Agriculture, by Mostafa Abid Khan Trade Liberalization on Agriculture in Cambodia, by Srey Vuthy Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Lao PDR, by Khamxay Sipaseuth Myanmar Country Report, by U Aung Hlaing Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Nepal, by Shambu B. Pandey and Devendra Gauchan Some Issues Related to the Implementation of GATT and SAPTA on Field Crops in Sri Lanka, by H. Somapala Consolidated Report on Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Selected Asian Countries with Special Focus on CGPRT Crops (TradeLib), by Boonjit Titapiwatanakun and Micio Kanai Closing Address, by Haruo Inagakitrade liberalization, international trade, agricultural products, International Relations/Trade,
Recommended from our members
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Asia; Proceeding of a Workshop Held in Bogor, Indonesia, October 5-8, 1999
Get PDFTable of Contents:
Foreword
Acknowledgements
Opening address, by Haruo Inagaki
Opening remarks, by Yukio Kawauchi
Message of Mr. Adrianus Mooy, read by Nibhon Debavalya
Opening address, by Joko Budianto
Trade Liberalization and World Food Prospects in the 21st Century, by Keji Ohga
Project Report: Effects of Trade Liberalization in Selected Asian Countries with Special Focus on CGPRT Crops (TradeLib), by Michio Kanai
Agricultural Trade Liberalization in China, by Jikun Huang and Chunlai Chen
Comments on Chinese Country Report: Trade Protection or Free Trade in the Agricultural Economy of China?, by Chen Dongsheng
Effects of Trade Liberalization on Indian Agriculture, by Ramesh Chand
Effects of Trade Liberalization on Selected Food Crops in Indonesia, by Erwidodo and Prajogo Utomo Hadi
Comments on Indonesian Country Report, by Kaman Nainggolan
The Effects of Agricultural Trade Liberalizationon Malaysian Agriculture with Reference to Palm Oil, Paddy and Tobacco Sub-Sectors, by Tengku Mohd Ariff Tengku Ahmad and Ariffin Tawang
Comments on Malaysian Country Report, by Abdul Aziz Abdul Rahman
Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in Pakistan, by Muhammad Ramzan Akhtar
Comments on Pakistan Country Report, by Ikram Saeed
Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in the Philipppines, by Minda C. Mangabat
Comments on Filipino Country Report, by A.C. Costales
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in the Republic of Korea with Special Focus on CGPRT Crops, by Myung-Hwan Sung
Comments on Korean Country Report, by Ho-Seop Yoon
Effects of Trade Liberalization in Thailand, by Kajonwan Itharattana
Comments on the Thai Country Report, by Yodying Kongtong
Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in Viet Nam, by Nguyen Ngoc Que
Comments on the Vietnamese Country Report, by Cu Chi Loi
Trade Liberalization: A Study on Impacts and Implications for Bangladesh Agriculture, by Mostafa Abid Khan
Trade Liberalization on Agriculture in Cambodia, by Srey Vuthy
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Lao PDR, by Khamxay Sipaseuth
Myanmar Country Report, by U Aung Hlaing
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Nepal, by Shambu B. Pandey and Devendra Gauchan
Some Issues Related to the Implementation of GATT and SAPTA on Field Crops in Sri Lanka, by H. Somapala
Consolidated Report on Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Selected Asian Countries with Special Focus on CGPRT Crops (TradeLib), by Boonjit Titapiwatanakun and Micio Kanai
Closing Address, by Haruo Inagak
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Asia; Proceeding of a Workshop Held in Bogor, Indonesia, October 5-8, 1999
No full textTable of Contents:
Foreword
Acknowledgements
Opening address, by Haruo Inagaki
Opening remarks, by Yukio Kawauchi
Message of Mr. Adrianus Mooy, read by Nibhon Debavalya
Opening address, by Joko Budianto
Trade Liberalization and World Food Prospects in the 21st Century, by Keji Ohga
Project Report: Effects of Trade Liberalization in Selected Asian Countries with Special Focus on CGPRT Crops (TradeLib), by Michio Kanai
Agricultural Trade Liberalization in China, by Jikun Huang and Chunlai Chen
Comments on Chinese Country Report: Trade Protection or Free Trade in the Agricultural Economy of China?, by Chen Dongsheng
Effects of Trade Liberalization on Indian Agriculture, by Ramesh Chand
Effects of Trade Liberalization on Selected Food Crops in Indonesia, by Erwidodo and Prajogo Utomo Hadi
Comments on Indonesian Country Report, by Kaman Nainggolan
The Effects of Agricultural Trade Liberalizationon Malaysian Agriculture with Reference to Palm Oil, Paddy and Tobacco Sub-Sectors, by Tengku Mohd Ariff Tengku Ahmad and Ariffin Tawang
Comments on Malaysian Country Report, by Abdul Aziz Abdul Rahman
Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in Pakistan, by Muhammad Ramzan Akhtar
Comments on Pakistan Country Report, by Ikram Saeed
Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in the Philipppines, by Minda C. Mangabat
Comments on Filipino Country Report, by A.C. Costales
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in the Republic of Korea with Special Focus on CGPRT Crops, by Myung-Hwan Sung
Comments on Korean Country Report, by Ho-Seop Yoon
Effects of Trade Liberalization in Thailand, by Kajonwan Itharattana
Comments on the Thai Country Report, by Yodying Kongtong
Effects of Trade Liberalization on Selected Agricultural Commodities in Viet Nam, by Nguyen Ngoc Que
Comments on the Vietnamese Country Report, by Cu Chi Loi
Trade Liberalization: A Study on Impacts and Implications for Bangladesh Agriculture, by Mostafa Abid Khan
Trade Liberalization on Agriculture in Cambodia, by Srey Vuthy
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Lao PDR, by Khamxay Sipaseuth
Myanmar Country Report, by U Aung Hlaing
Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Nepal, by Shambu B. Pandey and Devendra Gauchan
Some Issues Related to the Implementation of GATT and SAPTA on Field Crops in Sri Lanka, by H. Somapala
Consolidated Report on Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Selected Asian Countries with Special Focus on CGPRT Crops (TradeLib), by Boonjit Titapiwatanakun and Micio Kanai
Closing Address, by Haruo Inagak
Dinamika dan Kebijakan Pemasaran Produk Ternak Sapi Potong di Indonesia Timur
Get PDFSapi bali adalah jenis sapi yang dominan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, namun perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika pemasarannya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dinamika pemasaran sapi bali di Indonesia timur berdasarkan data dan informasi yang berasal dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan, berbagai publikasi dan data statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (i) Ada hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan konsumsi daging sapi per kapita dan jumlah konsumsi; (ii) Preferensi masyarakat konsumen di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah bergeser dari daging sapi lokal (sapi bali, dll) ke daging asal ternak sapi dan daging sapi impor; (iii) Kemampuan wilayah timur Indonesia dalam memasok ternak sapi untuk pemotongan lokal dan perdagangan antar provinsi, sudah menurun, utamanya NTT; (iv) Volume impor sapi bakalan dan daging sapi secara nasional terus meningkat; (v) Ternak sapi di wilayah timur Indonesia dipasarkan secara lokal dan antar pulau antara lain ke Jakarta dan Kalimantan dengan rantai pasok dari peternak hingga konsumen akhir yang tidak terlalu panjang; (vi) Dewasa ini, daerah pemasaran ternak sapi hidup dari wilayah NTT dan NTB diperluas ke Kalimantan karena harga jualnya lebih menarik dibanding ke Jakarta; dan (vii) Permasalahan krusial yang dihadapi antara lain adalah alat angkutan ternak dan pelabuhan bongkar-muat ternak masih belum kondusif, pemotongan ternak sapi betina produktif makin banyak, dan kondisi rumah pemotongan hewan (RPH) jauh dari standar higienis. Disarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas pelabuhan bongkar-muat yang lebih kondusif, meningkatkan pengawasan terhadap pemotongan ternak sapi betina produktif, pemberian insentif yang memadai bagi peternak untuk melakukan tunda-jual ternak sapinya yang sedang bunting, dan pengendalian impor ternak sapi bakalan dan daging sampai batas tertentu sehingga harga ternak sapi dalam negeri tidak merugikan peternak
