1,721,038 research outputs found
ANALISIS TATANIAGA BUAH NAGA DI DESA BULUREJO KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANNGI
Buah naga Banyuwangi khususnya yang terdapat di Kecamatan Purwoharjo Desa Bulurejo merupakan salah satu produk unggulan daerah yang potensinya cukup besar untuk dikembangkan saat ini. Aspek pemasaran buah naga merupakan hal penting dalam mendukung peningkatan pendapatan petani buah naga. Banyaknya lembaga tataniaga yang terlibat dalam pemasaran buah naga akan mempengaruhi panjang pendeknya rantai tataniaga dan besarnya biaya tataniaga. Besarnya biaya tataniaga akan mengarah pada semakin besarnya perbedaan harga antara petani produsen dengan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jalur sistem pemasaran, mengetahui sistem pemasaran marjin, pangsa petani dalam sistem pemasaran Buah Naga di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode penentuan sampel petani menggunakan metode purposive sampling dan penentuan agensi sistem perdagangan menggunakan metode snowball sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima saluran sistem pemasaran, sistem margin yang paling besar berada pada saluran 2 buah naga dengan margin Rp.10.000 / kg, pangsa petani terbesar adalah pada sistem saluran 5 buah naga dengan nilai Pangsa petani 100% dan pangsa petani terkecil ada pada sistem saluran 2 buah naga dengan nilai saham petani 33,33%
Strategi Pengembangan Tenaga Kerja SUB Sektor Pariwisata (Studi Kasus : Pariwisata Kabupaten Pacitan )
Penelitian ini berjudul “STRATEGI PENGEMBANGAN TENAGA KERJA SUB
SEKTOR PARIWISATA (Studi Kasus : Pariwisata Kabupaten Pacitan” yang
meneliti tentang bagaimana pertumbuhan tenaga kerja sektor pariwisata dan
bagaimana strateginya pada sub sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan. Penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data
sekunder berupa data time series yang didapatkan dari Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Dan data primer diperoleh dengan
cara penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan
tenaga kerja sub sektor pariwisata selama kurun waktu 2015 – 2019 menujukkan
tingkat yang fluktuatif namun tetap berkontribusi baik di Kabupaten Pacitan. Dan
stategi yang bisa diprioritaskan adalah stategi pertama karena menurut matriks
SWOT Pacitan berada di posisi kuadran I yang membutuhkan stategi agresif
KONTRIBUSI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan 2000
menurut lapangan usaha menduduki urutan pertama diantara 5 sub sektor lainnya, seperti: sub
sektor kehutanan, sub sektor perkebunan, sub sektor perairan, dan sub sektor peternakan.
Pada tahun 2010 kontribusi sub sektor tanaman terhadap PDRB atas dasar harga konstan
2000 menurut lapangan usaha sebesar 1.611.576,00 kemudian pada tahun 2011 mengalami
peningkatan sebesar 2.691.291,50. Pada tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 kontribusi
sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan
usaha mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar 2.787.291,50, 2.832.288,50, dan
2.899.512,70. Berdasarkan fenomena tersebut perlu dikaji apakah Kabupaten Madiun
merupakan sektor basis subsektor tanaman pangan sehingga dapat meningkatkan
kontribusinya terhadap PDRB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui trend
produksi sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Madiun, untuk mengetahui kawasan
sektor basis dan non basis sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Madiun, dan untuk
mengetahui kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap pendapatan daerah. Penentuan
daerah penelitian ditentukan dengan sengaja (purposive methode) yaitu di Kabupaten
Madiun. Kabupaten Madiun menjadi lokasi penelitian karena Kabupaten Madiun merupakan
penyumbang sub sektor tanaman pangan terbanyak terhadap PDRB harga konstan menurut
lapangan usaha dibandingakan dengan sub sektor tanaman pangan lainnya. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis yang digunakan adalah (1)
analisis trend untuk mengetahui trend produksi sub sektor tanaman pangan di Kabupaten
Madiun, (2) analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui sektor basis dan non basis sub
sektor tanaman pangan di Kabupaten Madiun, (3) analisis proporsionalitas
Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN
Dewasa ini fenomena pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi telah
menjadi isu perdebatan yang cukup panas, baik secara teoritis maupun empiris.
Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan Random Effect
Model guna mengetahui apakah korupsi mempunyai dampak negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN selama periode 2004-2015. Hasil
analisis menunjukkan bahwa variabel korupsi mempunyai pengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi meski tidak signifikan, sementara variabel lain
yang mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
adalah investasi publik. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa dampak
negatif dari korupsi tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
melainkan lebih mengarah pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi
sumber daya
PENGUJIAN KEMBALI KONSEP FELDSTEIN-HORIOKA PUZZLE DI ASEAN 4
Feldstein Horioka puzzle merupakan suatu fenomena yang terdapat pada negara dengan mobilitas modal internasional namun hubungna antara tabungan dan investasi tetap tinggi. Mobilitas modal internasional terdapat pada negara dengan perekonomian terbuka dimana hubungan tabungan dan investasi seharussnya rendah sementara untuk negara perekonomian tertutup hubungan antara investasi dengan tabungan tinggi dengan mobilitas internasional rendah. Karena investasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu perekonomian maka tabungan pun harus mampu membiayai kebutuhan investasi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh tabungan domestik terhadap investasi domestik di negara ASEAN 4. Sementara untuk melihat mobilitas modal internasional peneliti menguji hubungan antara trade openness dengan ukuran ekonomi terhadap investasi domestik. Fokus penelitian menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) menggunakan data time series dengan rentang waktu 1980-2015. Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada masing-masing negara ASEAN 4. Hasil di Indonesia dan Thailand menunjukkan masih adanya fenomena Feldstein Horioka Puzzle sementara untuk negara Malaysia dan Filipina hubungan tabungan dan investasi rendah dengan mobilitas modal internasional sehingga tidak terdapat teka-tek
Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi 6 Provinsi di Jawa
Peran upah minimum dalam pasar tenaga kerja dan perekonomian mendapat pandangan pro dan kontra baik secara teoritis maupun empiris (Herr, 2002; Kryriska dan Kopycinska, 2015). Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan yang memperdebatkan hubungan antara upah minimum dan tenaga kerja. Pandangan ekonom Neoklasik menyatakan bahwa upah berperan penting terhadap pasar tenaga kerja, dimana upah ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja (Bradley, 2007; Kryriska dan Kopycinska, 2015; Nikoloski, 2016). Pandangan tersebut menyatakan bahwa ketika upah dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan berdampak pada penurunan pada sisi permintaan tenaga kerja (Fletwood, 2016). Bertolak belakang dengan teori tersebut, Keynes menyatakan bahwa upah bukan merupakan faktor kunci yang memengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kebijakan upah minimum dalam suatu perekonomian, maka hal tersebut kurang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebangun dengan pemikiran Keynes, konsep segmentasi pasar tenaga kerja juga berpandangan bahwa dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat upah, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya yang sesuai dengan segmen pasarnya (Jakstiene, 2010; Kumas, et al., 2014; Kryriska dan Kopycinska, 2015). Hubungan antara penetapan upah minimum dan tenaga kerja juga menjadi topik diskusi di kalangan peneliti. Para peneliti mencoba mencari tahu peran upah minimum terhadap lapangan kerja dengan data dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Neumark (2015) menunjukkan hasil bahwa peningkatan upah minimum memiliki pengaruh besar yang secara langsung berpengaruh terhadap penurunan lapangan kerja yang semakin tinggi. Sebangun dengan hal tersebut, Bishop (2018); Bodnar, dkk (2018) menekankan bahwa kenaikan upah minimum pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat yang telah memiliki pekerjaan, namun sangat berpengaruh kepada para pencari kerja, sehingga kondisi tersebut mencerminkan bahwa kenaikan tersebut memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kondisi dan arah kebijakan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penetapan upah minimum di berbagai negara, seperti promosi pertumbuhan ekonomi, (Tamada, 2011). Fenomena upah minimum di Indonesia menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, tujuan dari penetapan dan peningkatan upah minimum adalah untuk meningkatan kesejahteraan para buruh (Sitomurang, 2010; Febrianica dan Pratomo, 2015; Wiryawan, 2016). Upah minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (BPS, 2017). Peningkatan upah pekerja selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan upah minimum akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi, untuk menghindari kerugian, maka produsen akan mempertahankan pekerja dengan kualitas tinggi dan memberhentikan pekerja dengan kualitas rendah. Selain itu, produsen akan lebih selektif dalam memilih calon pekerja baru. Hal tersebut akan mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, presiden RI mencanangkan program pembangunan, yakni melalui Kantor Staff Presiden (KSP) 2 Tahun Jokowi JK (2016) program tersebut bernamakan “Nawa Cita”. Nawa Cita itu sendiri adalah sebuah pemikiran yang direncanakan guna memajukan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Realisasi program tersebut dapat tercapai melalui penanganan ekstra yang dimulai dengan pembangunan fondasi kemudian diteruskan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Salah satu fokus utama dalam program Nawa Cita adalah infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa. Infrastruktur juga merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian. Keberadaan infrastruktur dalam perekonomian akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Pandangan–pandangan teoritis, empiris dan fenomena yang ada di Indonesia, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Secara teoritis, penyerapan tanga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu teori menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah pada daerah atau negara tersebut. Pandangan teoritis lain menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh upah, tetapi oleh kemampuan yang dimiliki oleh angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi. Begitu pula dari pandangan empiris juga memiliki pandangan yang saling bertolak belakang. Beberapa teori menyatakan bahwa perubahan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, ada beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa penerapan upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua gap tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya bidang konstruksi, dimana tenaga kerja pada bidang tersebut dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum regional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa dengan menggunakan analisis preskriptif dan metode Panel Least Square (PLS). Hasil analisis preskriptif menggambarkan perkembangan ketenagakerjaan dari ke enam provinsi berdasarkan dari pergerakan grafik dari variabel penelitian yang digunakan serta penambahan variabel pendukung agar nantinya lebih menegaskan dari hasil analisis yang dibutuhkan. Metode PLS merupakan metode analisis regresi yang mengkombinasikan data panel dan least square. Metode PLS merupakan suatu pendekatan yang menggunakan metode OLS biasa dengan data yang digunakan adalah data panel yang paling sederhana. Metode ini menggunakan tiga perbandingan model untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam analisis penelitian. Model tersebut antara lain yaitu Panel Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Pemilihan salah satu model dari ketiganya melewati tahapan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Hasil estimasi menggunakan analisis preskriptif menggambarkan beberapa hasil yang cenderung mengalami tren peningkatan selama tahun 2006 hingga 2015. Untuk menggambarkan hasil analisis preskriptif ini dilakukan penambahan data yaitu pekerja tetap konstruksi. Pekerja tetap merupakan semua karyawan yang bekerja pada perusahaan konstruksi yang sudah diangkat sebagai pekerja tetap yang bekerja sebagai pelaksana pada perusahaan dengan waktu kerja penuh (full-time) dan umumnya penggajiannya rutin setiap bulan. Analisis deskriptif variabel penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan analisis menggunakan metode Panel Least Square (PLS). Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif diterima. Apabila upah minimum meningkat maka penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi dapat dikatakan meningkat pula. Penelitian ini sesuai teori upah minimum yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (unskilled worker) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Jika tingkat upah naik diatas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah berada di bawah biaya hidup minimum maka hal ini akan menurunkan kekuatan penawaran tenaga kerja (labor force). Dimana pada empirisnya tingkat upah sengat berpengaruh pada jenis pekerja dengan keahlian atau supervisor. Tetapi kurang berpengaruh kepada jenis pekerja yang tidak memiliki keterampilan atau hanya sebagai pelaksana saja. Berikut grafik yang menggambarkan pekerja ahli atau yang memiliki keterampilan (supervisor). Pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berkenaan dengan upaya penyerapan tenaga kerja dalam bidang konstruksi lebih mempertimbangkan perlu adanya peningkatan dan kemudahan yang lebih pada pemberian sertifikat ahli (SKA) mengapa demikian, dalam sebuah proyek konstruksi, terdapat tujuan yang diharapkan apabila tenaga kerjanya memiliki SKA yaitu untuk menunjang keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Biasanya pada sebuah proyek konstruksi, para pekerja atau tim diharuskan memiliki sertifikat SKA. Dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia yang dapat dilihat dari kualitas industri konstruksi melalui sertifikat SKA yang dimiliki. Saat seorang tenaga ahli menangani sebuah proyek konstruksi, kemampuannya bisa dilihat pada sertifikat SKA. Selain untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi seseorang secara nasional, juga bisa untuk skala international. Selain itu sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat dan sebagai bukti yang sah kompetensi seorang tenaga ahli, perlu memiliki SKA. Sehingga masyarakat akan mengakui kompetensi seorang tenaga ahli dalam bidang konstruksi. Selain tujuan diatas, juga untuk memenuhi syarat Undang-Undang. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999. Selain itu juga ada Keppres dan SK Menteri tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. Sebagai seorang tenaga ahli yang resmi, perlu adanya memiliki sertifikat keahlian tersebut. Dalam menyikapi adanya perbedaan jenis pekerja dalam konstruksi, pemerintah bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap provinsi di Jawa harusnya berhati-hati dalam menyikapi terutama dalam mengambil kebijakan penetapan upah minimum dan juga diharapkan dalam pengambilan penetapan upah dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kompetensi
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 - 2013
Pariwisata terkait dengan hampir semua sub sektor ekonomi, sehingga memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi perekonomian. Kabupaten Banyuwangi salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat baik. Berbagai strategi – strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata seperti melakukan promosi, inovasi melalui event – event tahunan, perbaikan sarana dan infrastruktur terus dilakukan. Dalam penelitian ini melalui analisis proporsi menunjukkan bahwa proporsi penerimaan sektor pariwisata dari segi PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 2009 – 2013 mengalami kenaikan dari 3,83% – 4,15%. Sedangkan dari segi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 – 2013 mengalami kenaikan dari 1,35% - 1,87 %. Kenaikan proporsi penerimaan sektor pariwisata tentu dipengaruhi oleh beberapa strategi – strategi pengembangan. Hasil penelitian dalam analisis TOWS strategi yang dominan untuk pengembangan sektor pariwisata adalah mengadakan event – event program tahunan yang dikemas secara menarik dengan nilai bobot 0,31058951, promosi wisata melaui media cetak dan Internet dengan nilai bobot 0,60860016, perbaikan jalan menuju tempat wisata dengan nilai bobot 0.29486784 , serta tersedianya lahan untuk menarik investor dengan nilai bobot 0,31218357. Strategi – strategi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberi kenyamanan pada para wisatawan yang sedang berwisata dan meningkatkan penerimaan daerah.
Kata kunci: Sektor Pariwisata, Analisis Proporsi, Analisis Tows
Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Emisi Karbondioksida di Indonesia
Pembangunan dalam konteks ekonomi makro banyak mengabaikan masalah
lingkungan. Emisi karbondioksida adalah bentuk dari adanya degradasi
lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perekonomian. Metode analisis yang
digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Metode
analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan dinamika yang terjadi pada
masing – masing variabel yang diteliti. Analisis kuantitatif berupa Dynamic
Ordinary Least Squares (DOLS) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh
hubungan FDI, pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi energi terhadap emisi
karbondioksida. Hasil yang diperoleh adalah FDI, pertumbuhan ekonomi, dan
konsumsi energi mempengaruhi emisi karbondioksida di Indonesia
ANALISIS KORUPSI TERHADAP INDIKATOR MAKROEKONOMI DI ASEAN 3
Korupsi merupakan masalah umum global dan isu politik utama yang sedang berjalan dan menjadi fokus dari studi Bank Dunia dan studi akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara korupsi terhadap indikator makroekonomi di ASEAN 3 periode tahun 2000-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks persepsi korupsi, PDB perkapita dan Investasi asing langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kausalitas Granger. Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda di tiga negara ASEAN. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara korupsi dan indikator makroekonomi di Filipina. Hasil analisis di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa terdapat hubungan kasualitas satu arah antara indikator makroekonomi dan korupsi
ANALISIS SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan sektor perikanan terutama perikanan tangkap selama ini kurang mendapatkan perhatian, hal ini terjadi karena strategi pembangunan yang berbasis sumberdaya alam lebih mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Pembangunan perikanan secara berkelanjutan diarahkan untuk melestarikan sumberdaya itu sendiri agar pemanfataannya dapat dilakukan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan serta sistem tata kelola perikanan tangkap dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode PSS (product-service system) untuk menilai keberlanjutan perikanan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan perikanan tangkap di Kecamatan Muncar belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Berdasarkan analisis PSS, ada beberapa alternatif rekomendasi yang dapat digunakan dalam menunjang keberlanjutan perikanan tangkap. Prioritas rekomendasi ditunjukkan sebuah diagram dalam bentuk radar keberlanjutan
- …
